PRIMAJAYA PANTES GARMENT
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEND KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta WilayahVII atas nama Dirjend Pendidikan Tinggi Nomor : 9330/D/T/KVII/2011, perihal : Perpanjangan Jjin Program Studi Teknik SipilJenjang S1 di Universitas Darul Ulum yang ditujukan kepada RektorUniversitas Darul Ulum Jombang, tertanggal 26 Oktober 2011 ;Surat dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta WilayahVII atas nama Dirjend Pendidikan Tinggi Nomor : 9331/D/T/KVII/2011, perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Agribisnis JenjangS1 di Universitas

Surat dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta WilayahVII atas nama Dirjend Pendidikan Tinggi Nomor : 9332/D/T/KVII/2011, perihal : Perpanjangan jin Program Studi AgroteknologiJenjang S1 di Universitas Darul Ulum yang ditujukan kepada RektorUniversitas Darul Ulum Jombang, tertanggal 26 Oktober 2011 ;Surat dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta WilayahVII atas nama Dirjend Pendidikan Tinggi Nomor : 9333/D/T/KVII/2011, perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi EkonomiPembangunan

nama Dirjend Pendidikan Tinggi Nomor : 9335/D/T/KVII/2011, perihal : Perpanjangan jin Program Ilmu HubunganInternasional Jenjang S1 di Universitas Darul Ulum yang ditujukankepada Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, tertanggal 26Oktober 2011 ; Surat dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta WilayahVII atas nama Dirjend Pendidikan Tinggi Nomor : 9336/D/T/KVII/2011, perihal : Perpanjangan Tjin Program Ilmu PemerintahanJenjang S1 di Universitas Darul Ulum yangditujukan ,,,,,ditujukan kepada

Rektor Universitas Darul Ulum Jombang,tertanggal 26 Oktober 2011 ; Surat dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta WilayahVII atas nama Dirjend Pendidikan Tinggi Nomor : 9337/D/T/KVII/2011, perihal : Perpanjangan jin Program Ilmu Sosiatri Jenjang S1di Universitas Darul Ulum yang ditujukan kepada Rektor UniversitasDarul Ulum Jombang, tertanggal 26 Oktober 2011 ;BuktiT6A :Surat dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta WilayahVII atas nama Dirjend Pendidikan Tinggi Nomor : 9338

Surat dariKoordinator Kopertis Wilayah VII Jatim atas nama Dirjend Dikti KementrianPendidikan Nasional Nomor : 9331/D/T/KVII/2011 tertanggal 26 Oktober 2011,perihal : Perpanjangan Ijin Prodi Agribisnis Jenjang S1 di Universitas DarulUlum, yang ditujukan kepada Rektor UNDAR Jombang ; Bukti T II Intv.1 dan 2 42 : Fotokopi sesuai asli, Surat dariKoordinator Kopertis Wilayah VII Jatim atas nama Dirjend Dikti KementrianPendidikan Nasional Nomor : 9332/D/T/KVII/2011 tertanggal 26 Oktober 2011,perihal :

.), Kepiting (Scylla spp.)dan Rajungan (Portunus spp.) diwilayah Republik Indonesia;Bahwa sesuai yang diatur dalam PERMENKP 12 Tahun 2020 danKeputusan Dirjend Perikanan Tangkap Nomor 48/KEPTDJPT/2020disebutkan untuk pengeluaran benih bening lobster (Puerulus) denganHarmonized System Code 0306.31.10 dari wilayah Negara RepublikIndonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sbb :1. Memiliki Surat Penetapan Pembudidaya Lobster yang diterbitkan olehDJPB (Dirjend Perikanan Budidaya) di Jakarta;2.

Memiliki Surat penetapan sebagai Eksportir Benih Lobster (Puerulus)dengan Harmonized System Code 0306.31.10 yang diterbitkan oleh DJPT(Dirjend Perikanan Tangkap) di Jakarta;3. Memiliki Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bag!

Eksportir Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan Harmonized SystemCode 0306.31.10 yang diterbitkan oleh DJPB (Dirjend PerikananBudidaya) di Jakarta dengan dilengkapi Berita acara pelepasliaran benihbening lobster (Puerulus) dengan Harmonized System Code 0306.31.10yang diterbitkan oleh dinas perikanan kab/kota setempat, dengan ukuranminimal 50 gram;4.

Memiliki Surat Penetapan Pembudidaya Lobster yang diterbitkan olehDJPB (Dirjend Perikanan Budidaya) di Jakarta;2. Memiliki Surat penetapan sebagai Eksportir Benin Lobster (Puerulus)dengan Harmonized System Code 0306.31.10 yang diterbitkan olehDJPT (Dirjend Perikanan Tangkap) di Jakarta;3.

Memiliki Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan LobsterBagi Eksportir Benin Bening Lobster (Puerulus) dengan HarmonizedSystem Code 0306.31.10 yang diterbitkan oleh DJPB (Dirjend PerikananBudidaya) di Jakarta dengan dilengkapi Berita acara pelepasliaran benihbening lobster (Puerulus) dengan Harmonized System Code 0306.31.10yang diterbitkan oleh dinas perikanan kab/kota setempat, dengan ukuranminimal 50 gram;4.

atau setidak tidaknya pada waktu lain antara tahun2004 sampai tahun 2005, bertempat di Kampung Nanimori,Distrik Wasior Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsilrian Jaya Barat atau setidak tidaknya pada waktu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Manokwari, dengan sengaja turut serta menebang ataumemanen atau memungut hasil hutan berupa kayu Merbau danLog mixed (rimba campuran) di dalam hutan tanpa memilikihak atau ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal inidari Dirjend

setidak tidaknya pada waktu lain antara tahun2004 sampai tahun 2005, bertempat di Kampung Nanimori,Distrik Wasior Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsilrian Jaya Barat atau setidak tidaknya pada waktu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Manokwari, dengan sengaja memberi kesempatan, dayaupaya atau keterangan supaya melakukan perbuatan menebangatau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpamemiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang hal inidari Dirjend

DirekturPengembangan Hutan Alam sesuai Surat Edaran Dirjend Nomor:1095/VI/PHA1/2000 tanggal 10 Mei 2000, perbuatan tersebutdilakukan dengan cara:Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 145PK/Pid.Sus/2010Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kopermas Almendo' yangusahanya bergerak dalam usaha pengelolaan dan pemungutanhasil hutan kayu (menebang, memungut, dan menjual kayu log)yang berlokasi di Kampung Nanimori Distrik Wasior SelatanKabupaten Teluk Wondama bekerjasama dengan PI WHutan MasMekar yang dipimpin oleh Ir.

Direktur Pengembangan Hutan Alam sesuai SuratEdaran Dirjend Nomor: 1095/VI/PHA1/2000 tanggal 10 Mei2000.Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kopermas Almendo yangusahanya bergerak dalam usaha pengelolaan dan pemungutanhasil hutan kayu (menebang, memungut, dan menjual kayu log)yang berlokasi di Kampung Nanimori Distrik Wasior SelatanHal. 8 dari 18 hal. Put. No. 145PK/Pid.Sus/2010Kabupaten Teluk Wondama bekerjasama dengan PI WHutan MasMekar yang dipimpin oleh Ir.

Marthen LutherRumadas, Msi, demikian pula pemasukan alat alat berattersebut dalam perkara a quo. terbukti dilakukan olehinstansi yang tidak berwenang in casu Kepala DinasKehutanan, padahal seharusnya dilakukan oleh Dirjend BinaProduksi Dep.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.697 K/Kr/1973 Tanggal 14Juli 1976 menegaskan: lampaunya tenggang waktu dari 30 tahun,memberi prasangka yang kuat tentang sesuatu (Vide: YurisprudensiJawa Barat, Proyek Tahun 19751976, Dirjend Pembinaan BadanPeradilan Umum Depkeh RI, halaman 33);Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2603 K/Pdt/201310b.

Terdapat pula dalam: Yurisprudensi Jawa Barat, Proyek Tahun19751976, Dirjend Pembinaan Badan Peradilan Umum Depkeh RI,halaman 32);Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Garut No.95/1972/Perd.PN.Grt.

yang kuat akan ketidakbenaran dasar hukum Penggugatuntuk tuntutannya (Vide: Yurisprudensi Jawa Barat, Proyek Tahun19751976, Dirjend Pembinaan Badan Peradilan Umum Depkeh RI,halaman 49);e Bahwa dengan demikian dalam kerangka kepentinganketertiban dan kepastian hukum, maka sekali lagiditegaskan bahwasanya dengan daluwarsa/ lewatnyawaktu 30 Tahun (expiration) (in casu 40 tahun lebih),maka tenggang waktu tersebut telah menggugurkan ataumenyingkirkan hak para Penggugat untuk menuntut tanahobjek perkara

Terdapat pula dalam YurisprudensiJawa Barat, Proyek Tahun 19751976, Dirjend Pembinaan BadanPeradilan Umum Depkeh RI, halaman 32);3.

., tanggal 14 Maret 1973 menegaskan: "karenaPenggugat baru pada tahun 1972 menuntut sawah sengketa dariTergugat yang menguasainya sejak tahun 1930, maka Penggugatnampaknya telah melepaskan haknya" (Vide: Yurisprudensi JawaBarat, Proyek Tahun 19751976, Dirjend Pembinaan BadanPeradilan Umum Depkeh RI, halaman 14);4.

.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunus spp.) diwilayah RepublikIndonesia; Bahwa sesuai yang diatur dalam PERMENKP 12 Tahun 2020 danKeputusan Dirjend Perikanan Tangkap Nomor 48/KEPTDJPT/2020disebutkan untuk pengeluaran benih bening lobster (Puerulus) denganHarmonized System Code 0306.31.10 dari wilayah Negara RepublikIndonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sbb :Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Sda1.

Memiliki Surat Penetapan Pembudidaya Lobster yang diterbitkan olehDJPB (Dirjend Perikanan Budidaya) di Jakarta;2. Memiliki Surat penetapan sebagai Eksportir Benih Lobster (Puerulus)dengan Harmonized System Code 0306.31.10 yang diterbitkan oleh DJPT(Dirjend Perikanan Tangkap) di Jakarta;3.

Memiliki Surat Keterangan Telan Melakukan Pembudidayaan LobsterBagi Eksportir Benin Bening Lobster (Puerulus) dengan HarmonizedSystem Code 0306.31.10 yang diterbitkan oleh DJPB (Dirjend PerikananBudidaya) di Jakarta dengan dilengkapi Berita acara pelepasliaran benihbening lobster (Puerulus) dengan Harmonized System Code 0306.31.10yang diterbitkan oleh dinas perikanan kab/kota setempat, dengan ukuranminimal 50 gram;4.

Memiliki Surat Penetapan Pembudidaya Lobster yangditerbitkan oleh DJPB (Dirjend Perikanan Budidaya) di Jakarta;2. Memiliki Surat penetapan sebagai Eksportir Benih Lobster(Puerulus) dengan Harmonized System Code 0306.31.10 yangditerbitkan oleh DJPT (Dirjend Perikanan Tangkap) di Jakarta;3.

Memiliki Surat Keterangan Telah Melakukan PembudidayaanLobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster (Puerulus) denganHarmonized System Code 0306.31.10 yang diterbitkan oleh DJPB(Dirjend Perikanan Budidaya) di Jakarta dengan dilengkapi Berita acarapelepasliaran benih bening lobster (Puerulus) dengan HarmonizedSystem Code 0306.31.10 yang diterbitkan oleh dinas perikanan kab/kotasetempat, dengan ukuran minimal 50 gram;A.

RODA ROLLEN INDONESIA
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEND KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK
2.ELEKTRIM MOTORS and MACHINERY PTE LTD

Penggugat:
GS YUASA CORPORATION
Tergugat:
HARIJANTO SUPRAPTO
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEND KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK

Penggugat:
JOHN WIRAWAN
Tergugat:
1.I GEDE NYOMAN ANGGARA MARTHA
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEND HKI Cq DIREKTORAT PATEN

10.45 Wita, saatmelintas di Jalan Simpang 3 Tembus Pramuka Kecamatan Banjarmasin Timur KotaBanjarmasin, sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang membawa BBM jenisKerosene atau minyak tanah tersebut dihentikan oleh empat orang anggota Kepolisiandari Polresta Banjarmasin diantaranya saksi AFRIYADI WIJAYA dan saksi ADHIPRAMUARSO, saat dilakukan pemeriksaan oleh para anggota Kepolisian tersebut,diketahui temyata usaha yang terdakwa lakukan tidak dilengkapi dengan ijin usaha niagayang dikeluarkan oleh Dirjend

Banjarmasin mengamankan terdakwayang sedang melintas di Jalan Simpang 3 Tembus Pramuka KecamatanBanjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan mengendarai sepeda motor merkYamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 3042 WI, sambilmengangkut 33 (tiga puluh tiga) jerigen.Bahwa benar saat diperiksa, isi jerigen tersebut adalah BBM jenis Kerosene atauminyak tanah sebanyak 195 liter berwarna putih bening.Bahwa benar saat ditanyakan apakah terdakwa memiliki ijin usaha niaga yangdikeluarkan oleh Dirjend

Wita saat melintas di Jalan Simpang 3 Tembus PramukaKecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sepeda motor yang dikendaraiterdakwa dengan membawa BBM jenis Kerosene atau minyak tanah tersebutdihentikan oleh empat orang anggota Kepolisian dari Poiresta Banjarmasindiantaranya saksi AFRIYADI WIJAYA dan saksi ADHI PRAMUARSO, saatdilakukan pemeriksaan oleh para anggota Kepolisian tersebut, diketahui ternyatausaha yang terdakwa lakukan tidak dilngkapi dengan ijin usaha niaga yangdikeluarkan oleh Dirjend

Pemohon GIDEONJOZUA MALHERBE1 (Satu) lembar Formulir Izin Masuk kembali dan pemulangan, perdim :25 Nomor 0877122A atas nama pemohon GIDEON JOZUAMALHERBE.2 (Dua) lembar surat keputusan Dirjend Pembinaan penempatan tenagakerja dan Perluan kesempatan kerja Nomor Kep: 26930/PPTK/PTA/2016, tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja danperluasan kesempatan kerja yang ditetapkan di Jakarta tanggal 3November 2016, dengan legalisasi tanggal 25 Januari 2017.1 (satu) lembar surat Dirjend Imigrasi tertanggal

GIDEON JOZUA MALHERBE.5. 1 (satu) lembar surat formulir perubahan data orang asingPerdim : 27 Nomor 0931769A, tanggal 25 Januari 2017 an.Pemohon GIDEON JOZUA MALHERBE.6. 1 (Satu) lembar Formulir Izin Masuk kembali dan pemulangan,perdim : 25 Nomor 0877122A atas nama pemohon GIDEONJOZUA MALHERBE.7. 2 (Dua) lembar surat keputusan Dirjend Pembinaanpenempatan tenaga kerja dan Perluan kesempatan kerja NomorKep : 26930/PPTK/PTA/2016, tentang pengesahan rencanapenggunaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan

kerja yangditetapkan di Jakarta tanggal 3 November 2016, denganlegalisasi tanggal 25 Januari 2017.8. 1 (Satu) lembar surat Dirjend Imigrasi tertanggal 23 November2016 kepada PT.

GIDEON JOZUA MALHERBE.1 (satu) lembar surat formulir perubahan data orang asingPerdim : 27 Nomor 0931769A, tanggal 25 Januari 2017 an.Pemohon GIDEON JOZUA MALHERBE.1 (Satu) lembar Formulir Izin Masuk kembali dan pemulangan,perdim : 25 Nomor 0877122A atas nama pemohon GIDEONJOZUA MALHERBE.2 (dua) lembar surat keputusan Dirjend Pembinaan penempatantenaga kerja dan Perluan kesempatan kerja Nomor Kep :26930/PPTK/PTA/2016, tentang pengesahan rencanapenggunaan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

yangditetapkan di Jakarta tanggal 3 November 2016, denganlegalisasi tanggal 25 Januari 2017.1 (Satu) lembar surat Dirjend Imigrasi tertanggal 23 November2016 kepada PT.

YUSUF WIRAHADIKUSUMA >< PEMERINTAH RI CQ KEMENTRIAN KEUANGAN RI CQ DIRJEND KEKAYAAN NEGARA CQ KANWIL DKJN DKI JAKARTA CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V CS

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan tanpa materai kepada pegawai pencatat di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Blitar untuk mencatat tentang pembetulan nama tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan sehelai Salinan penetapan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri , melalui Dirjend Administrasi Kependudukkan Depdagri, Jl.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau PejabatPengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapantanpa materai kepada pegawai pencatat di Kantor Catatan Sipil danKependudukan Kota Blitar untuk mencatat tentang pembetulan namatersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu danmengirimkan sehelai Salinan penetapan tersebut kepada Menteri DalamNegeri , melalui Dirjend Administrasi Kependudukkan Depdagri, Jl. TMPKalibata No. 17 Jakarta ;5.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat Pengadilanyang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan tanpa materaikepada pegawai pencatat di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Blitaruntuk mencatat tentang pembetulan nama tersebut dalam sebuah daftar yangdiperuntukkan untuk itu dan mengirimkan sehelai Salinan penetapan tersebutkepada Menteri Dalam Negeri , melalui Dirjend Administrasi KependudukkanDepdagri, Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta ;5.

Putusan Nomor 201 K/Pid.Sus/2019tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian denganHormatPengelola Anggaran Tahun 2013 danPenunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014pada Kantor/Satker di Lingkungan Dirjend Hubud;1 (satu) bendel fotocopy SK Menhub Nomor KP.85 Tahun 2013tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberhentian dengan HormatPengelola Anggaran Tahun 2012 dan Penunjukan/PengangkatanPengelola Anggaran Tahun 2013 pada Kantor/Satker diLingkungan Dirjend Hubud;1 (satu) bendel fotocopy SK Menhub

Nomor KP.1 Tahun 2012tanggal 2 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan HormatPengelola Anggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/PengangkatanPengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/Satker diLingkungan Dirjend Hubud;1 (satu) bendel fotocopy SK Menhub Nomor KP.498 Tahun2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Pemberhentian denganHormat Pengelola Anggaran Tahun 2010 danPenunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011pada Kantor/Satker di Lingkungan Dirjend Hubud;20.

Tursana,berupa: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Jenderal PerhubunganUdara Nomor SKEP/61/II/PEG/1998, tanggal 20 Februari 1998tentang Pengangkatan sebagai PNS Dirjend PerhubunganUdaraatas nama saudari Sularwinarti beserta lampirannya; 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Internal DataBarang Milik Negara Pada Kantor UPBU Kelas III Tunggul WulungCilacap Nomor KU.009/561/V/TWL.2015, tanggal 21 Mei 2015dengan selaku yang mengetahui sebagai Kepala Kantor UPBUKelas II Tunggul Wulung

Cilacap beserta lampirannya;Penyitaan Nomor SP.Sita/09/I/2017/Reskrim, tanggal 23 Januari 2017,disita dari tersangka saudara Pretharizku Brian Wirando bin Jasril,berupa: 1 (satu) bendel copy legalisir Surat Keputusan Dirjend PerhubunganHal. 21dari 27 Hal.

.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunus spp.) diwilayah RepublikIndonesia; Bahwa sesuai yang diatur dalam PERMENKP 12 Tahun 2020 danKeputusan Dirjend Perikanan Tangkap Nomor 48/KEPTDJPT/2020disebutkan untuk pengeluaran benih bening lobster (Puerulus) denganHarmonized System Code 0306.31.10 dari wilayah Negara RepublikIndonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sbb :1. Memiliki Surat Penetapan Pembudidaya Lobster yang diterbitkan olehDJPB (Dirjend Perikanan Budidaya) di Jakarta;2.

Memiliki Surat penetapan sebagai Eksportir Benih Lobster (Puerulus)dengan Harmonized System Code 0306.31.10 yang diterbitkan oleh DJPT(Dirjend Perikanan Tangkap) di Jakarta;Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Sda3.

Memiliki Surat Keterangan Telan Melakukan Pembudidayaan LobsterBagi Eksportir Benin Bening Lobster (Puerulus) dengan HarmonizedSystem Code 0306.31.10 yang diterbitkan oleh DJPB (Dirjend PerikananBudidaya) di Jakarta dengan dilengkapi Berita acara pelepasliaran benihbening lobster (Puerulus) dengan Harmonized System Code 0306.31.10yang diterbitkan oleh dinas perikanan kab/kota setempat, dengan ukuranminimal 50 gram;4.

Memiliki Surat Penetapan Pembudidaya Lobster yangditerbitkan oleh DJPB (Dirjend Perikanan Budidaya) di Jakarta;2, Memiliki Surat penetapan sebagai Eksportir Benih Lobster(Puerulus) dengan Harmonized System Code 0306.31.10 yangditerbitkan oleh DJPT (Dirjend Perikanan Tangkap) di Jakarta;3.

Memiliki Surat Keterangan Telah Melakukan PembudidayaanLobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster (Puerulus) denganHarmonized System Code 0306.31.10 yang diterbitkan oleh DJPB(Dirjend Perikanan Budidaya) di Jakarta dengan dilengkapi Berita acarapelepasliaran benih bening lobster (Puerulus) dengan HarmonizedSystem Code 0306.31.10 yang diterbitkan oleh dinas perikanan kab/kotasetempat, dengan ukuran minimal 50 gram;Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN SdaA.

berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal terjadiketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidakditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukansetelah adanya penetapan pengadilan;Menimbang, berdasarkan penjelasan Surat Direktor JenderalKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor:472.12/932/dirjend

atas, makapermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untukkepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan inisudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Pasal 44 ayat (4) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Surat DirektorJenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RINomor: 472.12/932/dirjend

PRIMAJAYA PANTES GARMENT
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEND KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK

Penggugat:
SUGENG HARIYADI
Tergugat:
MOHAMMED NAJI MOHAMMED BAGERI
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEND KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK

muatanLimbah B3 jenis fly ash sebanyak 27 (dua puluh tujuh ton) tersebut dalamperjalanan tepatnya di Jalan Mliriprowo, Kecamatan Tarik, KabupatenSidoarjo diamankan oleh Anggota SatresKriminal Polres Sidoarjo berikutdengan 1 (satu) unit kKendaraan Truk Tronton Hino Tangki Fuso No.Pol W9104 UZ yang memuat Limbah B3 sebanyak 27 ton (dua puluh tujuh ton)beserta kunci, manifest Limbah B3 Nomor WC 0016902 yang dikeluarkanoleh PT Tri Perkasa tanggal 10 Januari 2015, Izin Angkut Limbah dariKementerian Perhubungan Dirjend

Izin Angkut Limbah dari Kementerian Perhubungan Dirjend PerhubunganDarat;4. 2 (dua) buah plat nomor kendaraan asli Truk Tronton Hino Tangki No.PolW 9363 US;5. 1 (satu) buah STNK Truk Tronton Hino Tangki No.Pol W 9363 US;6. 1 (Satu) buah buku KIR;Dikembalikan kepada Terdakwa Udi Hartono;Hal. 3 dari 9 hal.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan Truk Hino Tangki No.Pol W9104 UZ yang memuatLimbah B3 sebanyak 27 ton beserta kunci; Manivest limbah B3 Nomor WC 0016902 yang dikeluarkan oleh PT TriPerkasa terdapat No.Pol W9104 UZ tanggal 10012015; lIzin Angkut Limbah dari Kementrian Perhubungan Dirjend PerhubunganDarat; 2 (dua) plat nomor kendaraan asli Truk Tronton Hino Tangki No.Pol W9363 US; 1 (satu) buah STNK Truk Tronton Hino Tangki No.Pol W9363 US; 1 (satu) buku KIR;Dikembalikan pada

berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal terjadiketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidakditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukansetelah adanya penetapan pengadilan;Menimbang, berdasarkan penjelasan Surat Direktor JenderalKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor:472.12/932/dirjend

atas, makapermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untukkepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan inisudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Pasal 44 ayat (4) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Surat DirektorJenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RINomor: 472.12/932/dirjend