Dengan demikian dapat dikualifikasi sebagai keterangan deauditu/hearsay (keterangan yang tidak berdasarkan pengetahuan langsung);Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapatbahwa keterangan de auditu tidak harus diterapkan secara general, sebabdalam domain (konteks) permasalahan hukum tertentu keterangan de auditutidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (indispensability),khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (very personal cases)sebagaimana dalam permasalahan

Fakta demikian jauh berbeda dengan faktamengenai perbuatan hukum dalam domain keperdataan lainnya, dimanakeberadaan saksi menjadi suatu) yang sangat menentukan karenamemperkuat keabsahan perbuatan hukum tersebut. Sedangkan perselisihandan pertengkaran pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapatHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 477/Pdt.G/2016/PA.Pwlmungkin disembunyikan karena dinilai aib keluarga.

Oleh karena itu,penerapan secara strict / unflexible (kaku) terhadap keterangan de auditudalam domain perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalamkasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 R.Bg.

;Menimbang, bahwa kondisi eksepsional yang dimaksud Majelis Hakimdalam kaitannya dengan perkara ini adalah domain perkara (perceraian) dansifat very personal yang melekat pada perselisihan dan pertengkaran dalamrumah tangga;Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua saksiPemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohondisebabkan Termohon telah menikah lagi dengan lakilaki lain yang bernamaImam, oleh Majelis Hakim, dikonstruksi sebagai bukti persangkaan yangkekuatan pembuktiannya

.: Bahwa benar saksi pernah membuat website dengan alamat url :http://oaliescortonlyme.com yaitu sekira Bulan Desember 2012 atas permintaan DEWI alias VENNY, pada saat itu orang tersebutmeminta kepada Saksi untuk dibuatkan website dengan namadomain baliescortonlyme.com dengan tujuan untuk keperluanmempromosikan atau mengiklankan wanita yang bekerja sebagaiguide / pemandu perjalanan tour dan travel di Bali, dan pada tanggal25 Januari 2015 saksi mendaftarkan domain baliescortonlyme.com diJakhoster.com

meregistrasi terakhir dilakukan oleh orang yang samapada tanggal 08 Februari 2015 sesuai Invoice #INV32940 sehargaRp. 155.000, (Sseratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui transfervia e banking dengan kode transaksi TRSF EBANKING CR0702/FTSCY/WS95011 155000.00 SURYA DARMAWAN (dataterlampir) ;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa WAYAN ANDRE NATA,namun saksi mengetahui setelah saksi meminta data registrasiHal 10 dari 22 halaman Perkara Nomor 462/Pid.Sus/2016/PN.Dpsdomain baliescortonlyme.com di domain

prostitusi online dimana content tersebutberisi tentang tulisan yang berbahasa Inggris beserta foto gambar wanitayang ditawarkan untuk pendampingan tamutamu asing yang akan datingke Bali didampingi wanitawanita yang ada dalam website dengan tariffyang telah ditentukan;Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat website dengan alamat url :htto://oaliescortonlyme.com dan website htto://oaliescortwithyou.com, namun terdakwa hanya diminta mengelola website tersebut berupamemperhatikan jatuh tempo kadaluarsa domain

dan hostingnya olehterdakwa VHENNYSHAH HARTONO alias LISA ;Bahwa cakupan perawatan tersebut meliputi Jasa agar website online,baik mengingatkan jatuh tempo domain maupun hosting, menjaga keduawebsite tersebut agar tidak terkena hacker;Bahwa terdakwa baru tahu kedua website tersebut digunakan sebagaisarana untuk melakukan prostitusi secara online setelah ada pemeriksaandari Polisi;Bahwa terdakwa membantu VHENNYSHAH HARTONO alias LISA untukmengelola website miliknya tersebut selama 2 (dua) tahun yaitu

tidak senonoh ;Bahwa Terdakwa membantu saksi VHENNYSHAH HARTONO aliasLISA dalam kasus prostitusi online dimana terdakwa diminta bantuanuntuk mengelola website miliknya yaitu website dengan alamat url :http://oaliescortonlyme.com dan website http://baliescortwithyou.com ; Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat website dengan alamat url :http://oaliescortonlyme.com dan website htto://oaliescortwithyou.com, namun terdakwa hanya diminta mengelola website tersebut berupamemperhatikan jatuh tempo kadaluarsa domain

sebagai alamatelektronik resmi intansi;ayat (4), Nama domain Instansi harus dibuat sesualformat yang tertuang dalam lampiran yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini; Pasal 7;Halaman 23 dari 91 halaman Putusan Nomor: 19/G/2021/PTUN.

JBI.ayat (1) Sekretaris Instansi mengajukan pendaftaranNama Domain kepada Menteri;ayat (2) yang berbunyi Nama domain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yangdapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim darinama resmi instansi, nomenklatur Pelayanan Publik, dannama kegiatan berskala nasional atau internasionalsesuai ketentuan peraturan perundangundangan;2.

Pengguna Nama Domain yang selanjutnya disebut Pengguna adalahInstansi yang telah mendapat Nama Domain Instansi berdasarkanmekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteriini;Pasal 4;(1)/nstansi wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagaialamat elektronik resmi Instansi;(2)Instansi vertikal dari Instansi pusat yang berada di daerah, atauperwakilan di luar negeri, atau perangkat kewilayahan pada PemerintahDaerah termasuk Pemerintah Desa, dapat menggunakan Nama Domainsebagai

alamat elektronik resmi Instansi;(3) Unit kerja pada Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) harus menjadi subdomain dari Nama Domain Instansi;(4)Nama Domain Instansi harus dibuat sesuai format yang tertuang dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, diperoleh normaatau kaidah hukum mengenai instansi penyelenggara negara wajib menggunakannama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi,

telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 danangka 5 serta Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain InstansiHalaman 82 dari 91 halaman Putusan Nomor: 19/G/2021/PTUN.

Pejabat peradilan yang lain.Menimbang, bahwa ketentuanketentuan tersebut di muka merupakanbeberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukumkekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifiksemakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagaiwali, dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang olehorang tua anak yang berada dalam perwalian.Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas lex posteriori derogatelegi priori, bahwa ketentuan

hukum yang terbaru mengenyampingkanketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukumkekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harusdinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya UndangUndang Perkawinanyang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentangkekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUHPerdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menuruthukum akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang

tentang Desain Industri, mengingat PENGGUGAT adalah pihak yangHal. 2 Putusan Perk.No. 54/Pdt.SusDesain Industri/2018/PN Niaga Jkt Pst.memproduksi, mengimport dan memperdagangkan berbagai jenis produkPlafonplafon.Bahwa PENGGUGAT memproduksi, mengimport dan memperdagangkanprodukproduk Plafon sejak tahun 2013, yang bentuk konfigurasi dankomposisi garis serta komposisi warna yang sudah diungkapkan dandiperdagangkan di Negara China minimal 10 tahun yang silam ataudengan kata lain sudah menjadi public domain

027 943 D, IDD0000036643 danIDD0000036645 atas nama TERGUGAT, karena pendaftaran tersebutdidasari dengan itikad tidak baik (bad faith), serta tidak memilikikebaruan lagi pada tanggal penerimaan pendaftaran, mengingat sudahada pihak lain yang terlebin dahulu mengungkapkan, memproduksi,mengedarkan dan/atau memperdagangkan produkproduk PLAFONtersebut, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sehingga produkprodukPLAFON tersebut tidak memiliki kebaruan lagi atau dengan kata lainsudah menjadi public domain

IDD0000036645, sekarang sudah tidak lagi memiliki kebaruan atausudah menjadi milik umum (Publik Domain) saat ini, yaitu antara lain : Produk Desain Industri Gambar Produk Hasil Produksi TahunAtas Nama TERGUGAT Perusahaan PendirianDi Negara China HE NAN BIAN 2006JIE BAHANCONSTRUCTION CO.,LTDGUANG DONG 2010YUE DUOBAHANCONSTRUCTIO Produk TERGUGAT N DEKORASINo. ID 0 027 943 D CO.,LTDdidaftarkan tahun 2010 LIN YI DING DEBAHANONSTRUCTIONDEKORASICO.,LTDHAI NING 2006CHEN YUPLASTICCO.

, pastikan duluaman atau tidak ini apa benar sudah public domain, tapi kalau diatidak melakukan kejelian jadinya seperti ini, olen sebab itu pengusahaharus jeli sebelum memproduksi.Saksi SHELLIANI SALIMHal. 78 Putusan Perk.No. 54/Pdt.SusDesain Industri/2018/PN Niaga Jkt Pst.

IDD0000036645, sekarang sudah tidak lagi memilikikebaruan atau sudah menjadi milik umum (Publik Domain) saat ini, yaitu antara lain :Produk Desain Industri Gambar Produk Hasil Produksi TahunAtas Nama TERGUGAT Perusahaan Pendirian Hal. 95 Putusan Perk.No. 54/Pdt.SusDesain Industri/2018/PN Niaga Jkt Pst. HE NAN BIAN 2006JIE BAHANCONSTRUCTION CO.,LTDifyale!/Z GUANG DONG 2010YUE DUOBAHANCONSTRUCTIOGeWe> /Produk TERGUGAT N DEKORASINo. ID 0 027 943 D CO.

Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya desain industri Korek ApiGas a quo telah menjadi milik umum (Public Domain) ;Bahwa selanjutnya berdasarkan penelusuran Penggugat dan II melaluiinternet pada website USPTO (United States Patent and Trademark Office)telah ditemukan pengungkapan yang sama dengan bentuk dan konfigurasiKorek Api Gas type BHIMA dan H 301 tersebut di Luar Negeri pada Tahun1988, 1991, 1996, 1999 dan Tahun 2000 ;Bahwa akan tetapi ironisnya ternyata diamdiam Tergugat (ic.

Dengandemikian maka Desain Industri dengan judul Korek Api atas nama Tergugat a quo adalah bukan merupakan Desain Industri yang baru dan telahmenjadi milik umum (public domain), sehingga konsekuensinya patutdibatalkan pendaftarannya oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengansegala akibat hukumnya, melalui gugatan pembatalan pendaftaran desainindustri sebagaimana dimaksud dalam kentuan Pasal 38 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dimana untukselanjutnya patut dicoret dalam

ID 0 009 342D tanggaldaffar 28 September 2005 atas nama Tergugat telah menjadi milik umum(public domain), karena telah diproduksi dan diperdagangkan secara luasoleh perusahaanperusahaan lain di wilayah Indonesia maupun di luarnegeri ;. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Desain Industri Korek ApiDaftar No.

ID 0 009 342D tanggaldaftar 28 September 2005 atas nama Tergugat telah menjadi milik umum(public domain), karena telah diproduksi dan diperdagangkan secara luasoleh perusahaanperusahaan lain di wilayah Indonesia maupun di luarnegeri ;4. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran Desain Industri Korek Api DaftarNo. ID 0 009 342D tanggal Daftar 28 September 2005 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;5.

ID 0 009342D tanggal daftar 28 September 2005 atas nama Tergugat adalah bukanmerupakan Desain Industri yang baru karena memiliki konfigurasi yang samadengan pengungkapan sebelumnya sehingga telah menjadi milik umum(public domain), yang seharusnya dilindungi secara hukum ; Desaindesain korek api dalam katalog Shaodong County Shunfa IndustryCo.

gelap.Bahwa saksi dan tim menemukan 2 (dua) unit Handphone merk OPPO, 1(satu) buah pena pilot warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 3.978.000,(tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (Satu) buahkartu ATM BRI serta 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang diakui milikterdakwa.Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 2 (dua) unit HP digunakan untukjual beli nomor toto gelap, berkomunikasi dengan SITINJAK dan untukmengases internet guna mengetahui angkaangka yang muncul di situsjudi online dengan domain

gelap.Bahwa saksi dan tim menemukan 2 (dua) unit Handphone merk OPPO, 1(satu) buah pena pilot warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 3.978.000,(tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (Satu) buahkartu ATM BRI serta 1 (Satu) buah kartu ATM BCA yang diakui milikterdakwa.Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 2 (dua) unit HP digunakan untukjual beli nomor toto gelap, berkomunikasi dengan SITINJAK dan untukmengases internet guna mengetahui angkaangka yang muncul di situsjudi online dengan domain

pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengancara awalnya terdakwa menerima pesan singkat (SMS /Short Message Service)yang berisi tebakan angkaangka tertentu beserta nilai uang taruhan dari pembellmelalui handphone merk OPPO A37 dengan nomor sim card 081366108001selanjutnya terdakwa melaporkan kepada SITINJAK selaku Bandar melaluipesan singkat (SMS /Short Message Service) dengan nomor handphone082185827722 selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan pada sebuah situsjudi online dengan domain

setiap hariSenin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara awalnya terdakwa menerimapesan singkat (SMS /Short Message Service) yang berisi tebakan angkaangka tertentubeserta nilai uang taruhan dari pembeli melalui handphone merk OPPO A37 dengan16nomor sim card 081366108001 selanjutnya terdakwa melaporkan kepada SITINJAKselaku Bandar melalui pesan singkat (SMS /Short Message Service) dengan nomorhandphone 082185827722 selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan pada sebuahsitus judi online dengan domain

pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtudan Minggu dengan cara awalnya terdakwa menerima pesan singkat (SMS /ShortMessage Service) yang berisi tebakan angkaangka tertentu beserta nilai uang taruhandari pembeli melalui handphone merk OPPO A37 dengan nomor sim card081366108001 selanjutnya terdakwa melaporkan kepada SITINJAK selaku Bandarmelalui pesan singkat (SMS /Short Message Service) dengan nomor handphone082185827722 selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan pada sebuah situs judionline dengan domain

7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2020/PA.BgrTahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Penunjukan orang lain sebagai walioleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut" dan "Penunjukanseorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapanbelas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;Menimbang, bahwa ketentuanketentuan tersebut diatas merupakanbeberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain

hukumkekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian dan secara spesifiksemakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai walibegitu juga dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandangoleh orang tua anak yang berada dalam perwalian;Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas lex posteriori derogatelegi priori, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuanhukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang

diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidakberlaku lagi sejak berlakunya UndangUndang Perkawinan yang menganutterminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kKekuasaan orangtua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yangmenyebutkan bahwa orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah ataudiganti dengan ketentuan baru dalam UndangUndang Perkawinan bahwaorang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagaiwali hanya bisa disandang oleh orang selain

Sehingga keterangan kedua saksiPenggugat dapat dikualifikasi sebagai keterangan de auditu/hearsay(keterangan yang tidak berdasarkan pengetahuan langsung);Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapatbahwa keterangan de auditu tidak harus diterapkan secara general, sebabdalam domain (konteks) permasalahan hukum tertentu keterangan de auditutidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (indispensability),khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (very personal cases)

Fakta demikian jauh berbeda dengan fakta mengenaiperbuatan hukum dalam domain keperdataan lainnya, dimana keberadaansaksi menjadi suatu yang sangat menentukan karena memperkuat keabsahanperbuatan hukum tersebut. Sedangkan perselisihan dan pertengkaran padaumumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikankarena dinilai aib keluarga.

Oleh karena itu, penerapan secara strict unflexible(kaku) terhadap keterangan de auditu dalam domain perkara perceraian,secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dariketentuan Pasal 308 R.Bg;Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 13 dari 21Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat denganahli hukum Yahya Harahap, S.H. dan mengambil alih menjadi pertimbanganMajelis Hakim bahwa keterangan de auditu dapat diterima secara eksepsionaldengan cara mengkonstruksinya

sebagai bukti persangkaan (vermoeden)(Yahya Harahap, 2006, h. 662666)Menimbang, bahwa kondisi eksepsional yang dimaksud Majelis Hakimdalam kaitannya dengan perkara ini adalah domain perkara (perceraian) dansifat very personal yang melekat pada perselisinan dan pertengkaran dalamrumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat danTergugat mengenai perselisinan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugatdisebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan>.Penggugat

Websitetersebut); errr ere re ee ee re ree ee ee eee eee Interaktif, yang berisikan Doanload yang berisi fileatau data ataupun dokumendokumen yang dapat diketahuiolehpublic; 25 rere errr errr errr ere ee Kontak, yang berisikan media untuk menghubungi kepadapengelolah Website 8 (delapan)Kabupaten/Kota. rere reer cere rereBahwa untuk dapat mengakses atau mendoanload Websiteyang dibuat oleh saudara VICKY TJIAM yang dilakukan olehsaudara CUANY OEY, maka kemudian saudara CUANY OEYmelakukan sewa hosting dan nama domain

melalui Agendengan alamat dengan cara melakukan kontak lewat YahoooMassanger di Canada, kemudian didaftar melalui internet,selanjutnya diberi Login Control Panel dan dilakukan UpLoad data masing masing Kabupaten/Kota sehingga dapatdiakses, dengan pembayaran sewa hosting dan nama domainmelalui internet sebesar Rp.10.000.000,Bahwa adapun nama domain untuk masing masingKabupaten/Kota yang diperoleh dengan cara sewa hostingmelalui internet tersebutadalah : ++ err ee rr re rere ee eee eee1.

Kabupaten Kepulauan AruVWW.mypulauaru.com Bahwa nama Domain atau alamat Situs Website coni yangdiberikan oleh saudara VICKY TJIAM untuk masing masingKabupaten/Kota tersebut bertentangan dengan Pasal 2 danPasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi DanInformatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tanggal 25September 2006, yangberbunyi : Pasal 2 : Nama domain go.id untuk situs webresmi lembaga pemerintahan pusat dan daerah hanyadapat didaftarkan dan atau dimiliki oleh lembagapemerintahan pusat danGaerah

.~ ~~ ~~ mn ne rn = en mim tii ci ie Pasal 3 ayat (1) : Nama domain go.id hanyadigunakan untuk situs web resmi lembagapemerintah pusat danBahwa pekerjaan pembuatan Website yang merupakanpekerjaan utama pada proyek Pembangunan Website 8(delapan) Kabupaten/Kota dan Jaringan Infokom Tahun 2006dilakukan oleh saudara CUANY OEY selama kurang lebih 8(delapan) bulan, yaitu) sampai bulan Juli 2007 denganhanya menghabiskan biaya sebesar Rp.224.700.000, (duaratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah

Pejabat peradilan yang lain.Menimbang, bahwa ketentuanketentuan tersebut di muka merupakanbeberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukumkekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifiksemakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagaiwali, dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang olehorang tua anak yang berada dalam perwalian.Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas /ex posteriori derogatelegi prion, bahwa ketentuan

hukum yang terbaru mengenyampingkanketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukumkekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harusdinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya UndangUndang Perkawinanyang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentangkekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUHPerdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menuruthukum akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang

Pasal 49 huruf a poin 17 dan poin 18 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Penunjukan orang lain sebagai walioleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut" dan "Penunjukanseorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapanbelas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;Menimbang, bahwa ketentuanketentuan tersebut diatas merupakanbeberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain

hukumHalaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2020/PA.Bgrkekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian dan secara spesifiksemakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai walibegitu juga dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandangoleh orang tua anak yang berada dalam perwalian;Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas lex posteriori derogatelegi priori, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuanhukum yang lebih lama, maka terminologi

dan domain hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidakberlaku lagi sejak berlakunya UndangUndang Perkawinan yang menganutterminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kKekuasaan orangtua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yangmenyebutkan bahwa orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah ataudiganti dengan ketentuan baru dalam UndangUndang Perkawinan bahwaorang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan

Tergugat yang sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering minum minuman keras danTergugat telah menjlin cinta dengan wanita lian yang menyebabkan Penggugatdan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian dapat dikualifikasisebagai keterangan de auditu/hearsay (keterangan yang tidak berdasarkanpengetahuan langsung);Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapatbahwa keterangan de auditu tidak harus diterapbkan secara general, sebabdalam domain

Fakta demikian jauh berbeda dengan fakta mengenaiperbuatan hukum dalam domain keperdataan lainnya, dimana keberadaan saksimenjadi suatu yang sangat menentukan karena memperkuat keabsahanperbuatan hukum tersebut. Sedangkan perselisihan dan pertengkaran padaPutusan Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 11 dari 20umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karenadinilai aib keluarga.

Oleh karena itu, penerapan secara strict / unflexible (kaku)terhadap keterangan de auditu dalam domain perkara perceraian, secarakasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dariketentuan Pasal 308 R.Bg;Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat denganahli hukum Yahya Harahap, S.H. dan mengambil alin menjadi pertimbanganMajelis Hakim bahwa keterangan de auditu dapat diterima secara eksepsionaldengan cara mengkonstruksinya sebagai bukti persangkaan (vermoeden)(

Yahya Harahap, 2006, h. 662666)Menimbang, bahwa kondisi eksepsional yang dimaksud Majelis Hakimdalam kaitannya dengan perkara ini adalah domain perkara (perceraian) dansifat very personal yang melekat pada perselisihan dan pertengkaran dalamrumah tangga;Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi kedua Penggugatmengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugatdisebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita, oleh Majelis Hakim,dikonstruksi sebagai bukti persangkaan yang kekuatan

PRIYO SUTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa saksi mengenal terdakwa IVAN KAWEONO saat yangbersangkutan datang ke kantor BOC dengan maksud untukmemindahkan situs lama (domain dan hosting) milik terdakwa IVANKAWEONO yaitu http:/Awww.5levelincome.com ke server yang baruuntuk hostingnya, sedangkan domainnya dipindahkan ke BOC.Sehingga setelah berhasil dipindah, domain tersebut berada di bawahmanajemen BOC.; Bahwa sekitar maret 2015 sampai dengan Januari 2016, olehTerdakwa

Dalam hal ini peran BOChanya membantu mendaftarkan domain tersebut di Top Registrar, dantidak berkaitan dengan isi dan tujuan penggunaan domain tersebut.Setelah domain tersebut aktif dan terhubung dengan server, IVANKAWEONO meminta bantuan saksi untuk menginstall script programsitus yang dibeli dari tempat lain;e Bahwa setahu saksi dari ProXScripts di luar negeri dan jugameminta untuk merubah beberapa tampilan disain agar lebih bagus.Dengan demikian situs httos:/Avww.getprofitadz.com bukan saksi(

Namun Saksi tidak tahu nama maupunorangnya; Bahwa saksi dimintai tolong oleh terdakwa IVAN KAWEONO untukmemanage server milik terdakwa sekitar bulan Maret 2015 Januari2016.; Bahwa 5level income domain sudah ada, namun dipindahkandomainnya, saksi diminta mendaftarkan nama domaian menyiapkanserver https:/Awww.getprofitadz.com; Bahwa server tersebut adalah milik terdakwa IVAN KAWEONO; Bahwa usaha yang dilakukan oleh terdakwa IVAN KAWEONOmenggunakan web tersebut adalah usaha advertising yang diiklankandi

Di dalam sebuah homepage,juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubungsatu dengan yang lain Bahwa domain adalah nama unik yang diberikan untukmengidentifikasi nama server komputer seperti server web atauserver surel di jaringan komputer ataupun internet.

Nama domain ini jugadikenal sebagai sebuah kesatuan dari sebuah situs web seperticontohnya "getprofitadz.com". Nama domain kadangkadang disebutpula dengan istilah URL, atau alamat situs web Bahwa payment gateway pada prinsipnya adalah suatu carapembayaran yang mampu membantu para penjual dan juga pembellidalam melakukan transaksi secara online secara aman tanpamencantumkan kartu kredit pada tiap transaksi.

hukum berdasarkan UndangUndang Negara Republik Indonesia di Indonesia melalui Akta PendirianPerseroan Terbatas No. 5025 Tahun 1992 dan tertuang dalam Berita Negara RItanggal 9 Oktober 1992 No. 81 yang bergerak di bidang produksi mesinmesinindustri;bahwa sebagai produsen mesinmesin industri, Penggugat juga telahmemproduksi mesin boiler dan telah mendapat Certificate of Authorization dariAmerika Society of Mechanical Engineers;bahwa mesin boiler yang diproduksi oleh Penggugat adalah merupakanpublic domain

No. 017 K/Pdt.Sus/2007bahwa dikarenakan bentuk dan konfigurasi yang didaftarkan Tergugatbukanlah hal yang baru dan pendaftarannya juga memenuhi unsur prinsip itikadtidak baik (dishonesty purpose), Karena mendaftarkan desain industri yang telahmenjadi public domain (milik umum) bagi para produsen dan konsumen mesinboiler dan tidak memiliki nilai kebaharuan (not novel) serta tidak memenuhiunsurunsur sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU.

Penggugat tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan.Bahwa Penggugat bukan pihak yang berkepentingan dalam mengajukangugatan ini, karena tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah hanyasekedar dilandasi itikad tidak baik (bad faith), dimana dalam mengajukangugatan ini Penggugat hanya beralasan yang tidak berdasar denganmenyatakan Desain Industri Nomor ID 0 008 936D adalah public domain,dengan tujuan agar Penggugat terhindar dari tuntutan hukum ataspelanggaran hukum Hak Desain Industri milik

Tergugat a quo, padahalPenggugat sudah mengetahui bahwa Desain Industri Mesin Boiler Nomor ID0 008 936D adalah Hak Eksklusif Tergugat bukan public domain, yangdidapat Tergugat atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud olehHal. 4 dari 24 hal.

ID 0 008936 D sudahmerupakan public domain karena sudah pernah diungkapkansebelumnya oleh pihak ketiga lainnya sebelum tanggal pengajuanpermohonan peninjauan kembali (vide bukti P13a s/d P13f).Dengan demikian, Judex Facti telah melakukan kesalahanpenerapan hukum dalam menentukan persamaan bentuk dankonfigurasi antara bukti P13a s/d P13 f dengan bukti P11, T1dan TT2.

SusHKI/2021Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Pendaftaran Desain Industri: Bak Mandi Nomor Pendaftaran1DD0000035015 tanggal 1 Agustus 2012 atas nama Tergugat tidakmemiliki kebaruan dan telah terantisipasi kKebaruannya atau bukanmerupakan Desain Industri yang baru karena telah menjadi milik umum(public domain) pada saat tanggal penerimaan

SusHKI/2021Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Hak Cipta, DesainIndustri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tidakdisertakan sebagai pihak dalam gugatan (exceptio plurium litisconsortium),Dalildalil posita gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena tidakdijelaskan mengenai bak mandi bayi dengan desain industri yangbagaimana yang didalilkan bukan merupakan barang baru dan sudahmenjadi milik umum (public domain) sedangkan petitum gugatanmenunjuk khusus pada pembatalan

selesai maka dengan demikian Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi.Membaca pernyataan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 11Maret 2013, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingtertanggal 11 Maret 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukankepada Terbanding pada tanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagaiberikut :1 Dalam EksepsiBahwa hakim tingkat pertama tidak salah menolak eksepsi Pembandingkarena Perceraian adalah domain

kewenangan Pengadilan Agama dan mengenaisurat izin atasan itu adalah domain Pengadilan Tata Usaha Negara;2 Dalam Pokok PerkaraBahwa saksisaksi yang diajukan Pembanding keterangannya menerangkanbahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tidak rukun karena adapria lain;Membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Mei2013 yang menerangkan bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan,Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkarabanding

Putusan No.332/Pdt.G/2019/PA.GtloMenimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapatbahwa keterangan de auditu tidak harus diterapkan secara general, sebabdalam domain (konteks) permasalahan hukum tertentu keterangan de auditutidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting khususnyapermasalahan yang bersifat sangat pribadi sebagaimana dalampermasalahan hubungan suami istri;Menimbang, bahwa fakta yang akan dibuktikan dalam perkara iniadalah fakta tentang adanya perselisinan dan pertengkaran

Fakta demikian jauh berbeda denganfakta mengenai perbuatan hukum dalam domain keperdataan lainnya,dimana keberadaan saksi menjadi suatu yang sangat menentukan karenamemperkuat keabsahan perbuatan hukum tersebut. Sedangkan perselisihandan pertengkaran pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapatmungkin disembunyikan karena dinilai aib keluarga.

Putusan No.332/Padt.G/2019/PA.Gtlodalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah padapecahnya perkawinan;Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon denganTermohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibatlangsung dari perselisihan dan pertengkaran yang tejadi dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebuttermasuk dalam domain perselisihan dan pertengkaran sebagaimanadipertimbangkan di atas.

Pasal 49 huruf a poin 17 dan poin 18 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Penunjukan orang lain sebagai walioleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut" dan "Penunjukanseorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapanbelas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;Menimbang, bahwa ketentuanketentuan tersebut diatas merupakanbeberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain

hukumkekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian dan secara spesifiksemakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai walibegitu juga sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang olehorang tua anak yang berada dalam perwalian;Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas lex posteriori derogatelegi priori, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuanhukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang diatur

dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidakberlaku lagi sejak berlakunya UndangUndang Perkawinan yang menganutterminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kKekuasaan orangtua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yangmenyebutkan bahwa orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah ataudiganti dengan ketentuan baru dalam UndangUndang Perkawinan bahwaorang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagaiwali hanya bisa disandang oleh orang selain orang

Pejabat peradilan yang lain.Menimbang, bahwa ketentuanketentuan tersebut di muka merupakanbeberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukumkekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifiksemakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali,dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tuaanak yang berada dalam perwalian;Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas /ex posteriori derogatelegi prior, bahwa ketentuan

hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuanhukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlakulagi sejak berlakunya UndangUndang Perkawinan yang menganut terminolog!

serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua danperwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkanbahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusnyaperkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah ataudiganti dengan ketentuan baru dalam UndangUndang Perkawinan bahwakekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putusdan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukansebagai wali