Ditemukan 90 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-06-2012 — Upload : 21-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 20 Juni 2012 — 1. ZAHERMAN, dkk. vs PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) dan 1. ADINA HUTAGALUNG, dkk.
3528 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Facti sangatringkas sekali (sepuluh halaman), padahal fakta hukum Pemohonpemohon Kasasi / Penggugatpenggugat Asal cukup dominant danbanyak ;Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 809 K/Pdt.Sus/2011b. Pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti dalamputusannyatidak mempunyai dalildalil hukum dengan menerapkan pasalpasaltertentu dalam mengambil suatu keputusan ;c.
Putus : 25-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 729 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Januari 2012 — Tuan NG JOK PIN Vs PT MAXISTAR INTERMODA INDONESIA
11789 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 729 K/Pdt.Sus/2011milik Termohon Kasasi semula Penggugat adalah MAXISTAR,padahal seharusnya adalah MAXISTAR The Siar is Born (vide BuktiP1.K);12.Bahwa kesalahan Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalammenerapkan hukum juga terdapat dalam pertimbangan hukum padahalaman 56 paragraf 2, halaman 58 paragraf 4 dan halaman 59paragraf 1, masingmasing menyatakan sebagai berikut:Halaman 56 paragraf 2 putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 20/2011Menimbang, bahwa dari segi unsur yang dominant
Register : 09-02-2011 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 07-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 24/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 18 Oktober 2011 — 1.Tgh. Syamsul Hadi,2.H. Lalu Wiratmaja, SH,DKK;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.H. Moh. Suhaili ft, SH,DKK
7034
  • GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAKJELAS (OBSCURE LIBELUM)Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajarisusbtansi gugatan Para Penggugat, maka dalam jawabaninit perlu) Tergugat tegaskan substansi yang diajukanoleh para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas(obscure libelum) karena dalam posita gugatannya ParaPenggugat lebih dominant mempermasalahkan proses dantahapan Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten LombokTengah Tahun 2010 yang menjadi kewenangan' KomisiHalaman 15 dari 99 halaman, Putusan Nomor 24
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1542/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KALTIM PARNA INDUSTRI
101437 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Margin MC/PR = 65% x (PFCOPEX)P = Market priceFC = Freight costOPEX = Operating expenditure(v) berdasarkan kewajaran dan kelaziman usaha, seharusnya yangmemperoleh margin lebih besar adalah Pemohon Banding sebagaipihak yang melakukan fungsi produksi dan fungsi distribusi daripadaMC/PR sebagai pihak yang sematamata menjalankan fungsipemasaran (bukan end user) karena pada fungsi produksi dan distribusimelekat risiko bisnis dan adanya capital expenditure yang lebih besaryang seharusnya menjadi factor dominant
Register : 23-02-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425 B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KALTIM PARNA INDUSTRI;
175193 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Margin MC/PR = 65% x (PFCOPEX)P = Market PriceFC = Freight CostOPEX = Operating Expenditurebahwa berdasarkan kewajaran dan kelaziman usaha, seharusnya yangmemperoleh margin lebin besar adalah Pemohon Banding sebagaipihak yang melakukan fungsi produksi dan fungsi distribusi daripadaMC/PR sebagai pihak yang sematamata menjalankan fungsipemasaran (bukan end user) karena pada fungsi produksi dan distribusimelekat resiko bisnis dan adanya capital expenditure yang lebih besaryang seharusnya menjadi factor dominant
Putus : 12-05-2009 — Upload : 02-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 225/PDT.G.2009/PN.SBY
Tanggal 12 Mei 2009 — ALFIE RAHMAN DKK
9450
  • Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominant danatau ,;e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburanbadanusaha dan pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 danatau ;f. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan atau ;g. Pengenaan denda serendahrendahnya Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dansetinggi tingginya Rp. 25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) ;6.3.
Putus : 03-07-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 045/Pid.B/2015/PN. Jkt. Pst
Tanggal 3 Juli 2015 — PIDANA - SANUSI WIRADINATA
11444
  • khusus.Terdapat unsur grafis khusus yang sama baik pada tulisan QD maupunPeMbandINg ; 2 one nnn nnn nnn nnn non ron non nen nnn nn nee nnn nnn nen nee nee enn enn Letak "t" bar yang berada tepat di tengah ; " Bentuk pada'T dots yang seperti dash atau garis ; Bentuk lowerzone pada huruf "g" yang terbuka lebar ; *" Bentuk huruf "a" dan "o" yang sedikit terouka, dan tidak tertutup secaraSEMPUING ; ~ 2 noe nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nen nnn nnn ern nee necesProporsi Zona.Terdapat konsistensi dominant
Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 926/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. COCA COLA INDONESIA
17482 Berkekuatan Hukum Tetap
  • A dominant market share mayto some extent be attributable to marketing efforts of adistributor. The value and any changes will depend to anextent on how effectively the trademark is promoted in theparticular market. More fundamentally, in many caseshigher returns derived from the sale of trademarkedproducts may be due as much to the uniquecharacteristics of the product or its high quality as to thesuccess of advertising and other promotionalexpenditures.
Putus : 02-04-2009 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 K/PDT.SUS/2009
Tanggal 2 April 2009 — PT. ANGKASA PURA I (PERSERO), ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
11895 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengalinan sebagianperusahaan kepada pelaku usaha lain, atauperubahan bentbk rangkaian produksinya.perihtah kepada pelaku usaha untuk menghentikankegiatan yang terbukti menimbulkan praktekmonopoli dan atau menyebabkan persainganusaha tidak sehat dan atau merugikanmasyarakat ; dan atau :Penjelasan : Yang diperintahkan untuk dihentikan adalahkegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usahapelaku usaha secara keseluruhan.4. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikanpenyalahgunaan posisi dominant
Putus : 01-01-1970 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Januari 1970 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT COCA COLA INDONESIA
3013043 Berkekuatan Hukum Tetap
  • A dominant market share mayto some extent be attributable to marketing efforts of adistributor. The value and any changes will depend to anextent on how effectively the trademark is promoted in theparticular market. More fundamentally, in many caseshigher returns derived from the sale of trademarkedproducts may be due as much to the uniquecharacteristics of the product or its high quality as to thesuccess of advertising and other promotionalexpenditures.
Register : 21-02-2011 — Putus : 22-06-2011 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 20/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 22 Juni 2011 — PT. MAXISTAR INTERMODA INDONESIA >< Tuan NG JOK PIN, CS
199233
  • untuk dinding) dari kain, handuk, kainpelapis/pembalut, kain pelapis untuk sepatu, pelapis topi bagian dalam dari kain,selendang, saputangan, sarung tangan, sarung pelekat, dan sarung tenunMenimbang, bahwa unsurunsur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun2001 adalah bersifat alternative, artinya apabila salah satu dari unsur persamaan padapokoknya telah terpenuhi maka berarti merek tersebut mempunyai persamaan padapokoknya dengan merek pembandingnya ; Menimbang, bahwa dari segiunsur yang dominant
Putus : 28-06-2012 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 28 Juni 2012 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) vs PT. PFIZER INDONESIA dkk
388477 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kondisi tersebut memenuhikriteria posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 2.Posisi dominant Pfizer untuk produk Norvask menjadi lebih kuat karenaadanya hak paten yang baru habis pertengahan 2007. Hak patentersebut mengakibatkan tidak ada pelaku usaha pesaing yang dapatmenawarkan produk sejenis (selain Termohon Kasasi II) dalam periodeyang bersangkutan.
Register : 02-10-2012 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 07-03-2013
Putusan PA SINTANG Nomor 0268/Pdt.G/2012/PA.Stg
Tanggal 26 Februari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
683
  • Oleh karena dalilgugatan sama sekali tidak ada sanggahan menurut hukum maka dalil gugatanPenggugat secara formal dan materieal terbukti seluruhnya ;Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya padapokoknya yang lebih gesit dan proaktif mencari nafkah, mengelola usaha dagangsembako dan lainnya seharusnya adalah Tergugat selaku kepala rumah tangga, akantetapi ternyata justru Penggugat yang lebih dominant mencari nafkah keluargatermasuk menafkahi anak, kemudian juga mempertanggungjawabkan
Putus : 23-08-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3292 K/Pdt/ 2010
Tanggal 23 Agustus 2011 — DAMIANUS SINAGA , dkk vs 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN), REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV, dkk
3122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 3292 K/Pdt/2010melanggar Hak/Hukum dan juga menyangkut tindakan perbuatan pihakTergugat Il (Ke Dua) dalam penerbitan BP. 6 dan 7 yang secara nyatanyata lebih dominant melindungi kepentingan pihak PT. PN.
Putus : 02-02-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 112/PID.SUS-TPK/2014/PN/SMG
Tanggal 2 Februari 2015 — H. DHOMAERI, SE. Bin DARNUDJI
6818
  • Dasar apa yang pantas untuk yangmengakui/mengembalikan ini semua kembali padaMajelis untuk membuktikan didalam range manameski ini sudah menyangkut uang Negara yang telahdipakai ;Bahwa hal ini tidak menghapus pidana dan inimengambil hukuman antara pelaku dan masyarakat,yang dominant di segi social, Reaksi masyarakattidak bisa dicegah meski ada kemarahan,kepentingan mana yang harus didepankan.
Putus : 22-05-2013 — Upload : 16-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/PDT.SUS/2013
Tanggal 22 Mei 2013 — PT. MNC SKY VISION (INDOVISION) vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) dan 1. PT. DIRECT VISION (PT. DV), 2. ASTRO ALL ASIA NETWORK, PLC (AAAN), 3. ESPN STAR SPORT (ESS), 4. ALL ASIA MEDIA NETWORKS, FZ-LLC (AAMN)
16581 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DV ke AORA TV (PT Karyamega Adijaya) atas dasaralasan dan pertimbangan komersial (vide Bukti B48);Bahwa Majelis Komisi menilai peralihan hak eksklusif BPL berupaeksploitasi hak eksklusif BPL tersebut dilakukan melalui proses yang tidakkompetitif;Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian antara ESS dan AAMN mengenaipengalihan kewenangan menunjuk operator yang akan menyiarkan BPLmusim 20072010 berpotensi menimbulkan abuse of dominant position danmengakibatkan berkurangnya tingkat kompetisi;Bahwa berdasarkan
Putus : 26-01-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, DKK
289324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halini mengakibatkan switching cost (biaya perpindahan) 2 bagi debiturKPR, karena harus menempuh prosedur yang lebih panjang danrumit serta harus memenuhi beberapa persyaratan tambahan;Sedangkan dalam konteks perjanjian KPR, terdapat faktor undueinfluence dan dominant bargain position yang dimiliki PT BRIdaripada nasabah dalam perjanjian KPR, dimana posisi PT BRIsebagai Bank BUMN pemberi KPR (penjual), berada dalam tawarposisi yang lebih kuat / dominan dibandingkan nasabah/debiturnya,sehingga nasabah
    debitur KPRminimal 3 (tiga) produk asuransi jiwa, sementara pada faktanya PTBRI hanya menawarkan 1 (satu) produk asuransi jiwa milik PT BJS(konsorsium dengan PT Heksa), dengan cara PT BRI menerapkanterms and conditions yang tidak feasible dan menyulitkan bagiperusahaan asuransi jiwa lain untuk menjadi rekanan PT BRI.Sehingga pada akhirnya debitur KPR BRI tidak memiliki pilinan lainuntuk mengikuti syaratsyarat KPR PT BRI;Kondisi tying ini terkait dengan adanya switching cost (biayaperpindahan) dan dominant
    Dengan adanya switching cost ini, nasabahKPR BRI akan berpikir dua kali untuk menggunakan produk asuransi lain;Sedangkan dalam konteks perjanjian KPR, terdapat faktor undueinfluence dan dominant bargain position yang dimiliki PT BRI daripadanasabah dalam perjanjian KPR, dimana posisi PT BRI sebagai BankBUMN pemberi KPR (penjual), berada dalam tawar posisi yang lebihkuat/dominan dibandingkan nasabah/debiturnya, sehingga nasabah/debitur tidak dalam posisi untuk menegosiasi perjanjian (beratsebelah)
Putus : 27-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2506 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — MUSTOFA bin USMAN, DKK VS AISJAH (Alm) dan SIDI MURSALIN, DKK
12382 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalamsuasana tersebut sama sekali tidak ada terjadi insiden apapun, namunAnggota DPP Forum dilarang melakukan pemagaran di atas tanah milikPara Penggugat oleh oknumoknum Kepolisian tersebut;Bahwa, diketahui kemudian oknumoknum tersebut dominant adalahanggota dari Polsekta telanaipura, in casu Turut TergugatIll.
    yang dipaparkan pada halaman 176 sampai halaman 203, hal yangsama terjadi menyangkut pertimbangan hukum yang lainnya, dengan menilaibuktibukti Pemohon Kasasi tidak menyeluruh dan tidak secara lengkap, plustanpa membandingkan, menyandingkan dan mengkonfrontir dengan buktibuktidan saksi yang diajukan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;Bahwa, kesimpulan Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap Putusan JudexFacti Tingkat Banding, pertimbangan hukumnya yang dimulai dari halaman145 sampai halaman 203 adalah dominant
Upload : 16-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780 K/PDT.SUS/2010
PT. MNC SKY VISION (INDOVOSION); KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI (KPPU RI), DK
10984 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 780 K/Padt.Sus/2010musim 20072010 berpotensi menimbulkan abuse of dominant positiondan mengakibatkan berkurangnya tingkat kompetisi;. Bahwa berdasarkan suratsurat yang ditandatangani oleh Grant Fergusontertanggal 18 Agustus 2008 yang diperoleh Majelis Komisi, selainperalihan BPL, group Astro yang dalam hal ini AAAN, AAMN dan MBNStelah member peringatan kepada Group Lippo yang dalam hal ini adalahPT. First Media, Tok, PT. Ayunda Prima Mitra dan PT.
Putus : 09-02-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/PDT.SUS/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — PT. ADHYA TIRTA BATAM; KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
10924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • melakukan perbuatan yangdilarang, sehingga ketentuan yang diatur dalam Bab IV(Pasal 17 sampai dengan Pasal 24) jika kegiatan dilakukanbertujuan melaksanakan peraturan perundangundanganyang berlaku, juga termasuk yang dikecualikan olehketentuan Pasal 50 huruf a ;Selanjutnya, pengertian kata perbuatan dalam Pasal 50huruf a mencakup juga pengecualian terhadap halhal yangdilarang sebagaimana diatur dalam Bab V Posisi Dominan,sepanjang pelaku usaha dalam melakukan perbuatantersebut yakni menggunakan posisi dominant