kekerasan(geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimanadipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (SatochidKertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun,hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka ataumengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapatberbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu,Semarang, 1977, hal 511);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memaksa(dwingen

seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasanuntuk memberikan barang sesuatu yang selurun atau sebagian kepunyaanorang itu atau orang lain dan perbuatan memaksa seorang dengan kekerasanatau ancaman kekerasan supaya membuat utang maupun menghapuskanpiutang, yang mana perbuatanperbuatan tersebut bersifat alternatif, artinyabahwa jika salah satu dari perbuatanperbuatan tersebut terbukti dilakukan olehTerdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memaksa(dwingen

terusmenerus, sehingga puncaknya telah berpisah rumah hingga sekarang dalamtidak rukun dan telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidakberhasil damai;Menimbang, bahwa meskipun dalildalil gugatan Penggugat telah diakuioleh Tergugat mengenai adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat terus menerus terlepas dari siapa penyebabnya,akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, sedangkan alasanperceraian merupakan ketentuan hukum publik yang bersifat dwingen

No. 1185 K/Pdt/2015pelaksanaannya;Bahwa Ketentuan UUHT yang menyatakan peraturan tentang eksekusibelum berlaku karena belum ada peraturan pelaksanaannya, merupakanketentuan hukum memaksa (dwingen recht), sehingga harus ditaati.Pelanggaran terhadap ketentuan ini terancam sanksi. Sehubunganketentuan UUHT yang mengatur tentang eksekusi masih belum berlaku,maka penggunaan Pasal 6 UUHT sebagai dasar hukum pelaksanaan lelangeksekusi adalah tidak benar.

Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;Menimbang, bahwa unsur diatas berbentuk alternatif yang terdiridari sub unsur yang merupakan perbuatan berdiri sendiri sehinggaapabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka keseluruhan unsurdianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (2005 : 63),Pengertian perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yangditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebutyang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerimakehendak

Unsur Dengan kekerasanatauancamankekerasanmemaksaseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;Menimbang, bahwa unsur diatas berbentuk alternatif yang terdiridari sub unsur yang merupakan perbuatan berdiri sendiri sehinggaapabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka keseluruhan unsurdianggap telah terpenuhi;Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN PtsMenimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (2005 : 63),Pengertian perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yangditujukan pada

selama lebih kurangdua bulan;Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik Tergugat yang telah mengakuisebagian besar posita gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, maka sesuaiketentuan Pasal 311 Rbg dalildalil yang telah diakui Tergugat tersebut dinyatakan telahterbukti;Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalildalil gugatan Penggugat telahdiakui Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian sedangkan alasanperceraian merupakan ketentuan hukum publik yang bersifat dwingen

Seseorang yang bertindak di luar kKewenangan sudah tentubertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink,Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memaksa(dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehinggamenimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidakmelakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur,berbuat ataumelakukan

resmi yaitu SKSHH karenastatusnya masih kredit yang perlu pemasukan untuk mengangsur setiapbulannya sehingga harus dikembalikan kepada pemilik hal tersebut MajelisHakim Tingkat Banding tidak sependapat karena landasan pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut hanya bersifat sumir yanglebih memperhatikan pada aspek keperdataan;Menimbang , bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas tidakdapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengesampingkan ketentuanhukum yang bersifat imperatip/dwingen

Dan PenjelasanUmum angka 9 UUHT, yang dengan tegastegas menyatakanbahwa ketentuan UUHT tentang eksekusi objek HT belum berlakukarena belum ada peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya ;38.Ketentuan UUHT yang menyatakan peraturan tentang eksekusilelang hak tanggungan dapat dilaksanakan sendiri oleh Tergugatdengan perantara KPKNL merupakan ketentuahukum memaksa(dwingen recht), sehingga harus dinyatakan di tolak. Pelanggaranterhadap ketentuan ini terancam sanksi.

Selain itu, Para Tergugat jugamengesampingkan ketentuan Pasal 26 UUHT berikut penjelasannya sertapenjelasan Umum angka 9 UUHT, yang dengan tegastegas menyatakanbahwa ketentuan UUHT tentang eksekusi obyek Hak Tanggungan belumberlaku karena belum ada peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya;Bahwa, Ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan yang menyatakanperaturan tentang eksekusi belum berlaku karena belum ada peraturanpelaksanaannya, merupakan ketentuan hukum memaksa (dwingen recht),sehingga harus

Melakukan kekerasanatauancamankekerasan, memaksa anak melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan memaksa (dwingen) adalahperbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yangbertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendakorang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.

Unsur Memaksa Seorang Wanita Untuk Melakukan atauMembiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jikasalah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secarakeseluruhan Pasal Ini telah dianggap terpenuhi;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan Memaksa(dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain denganmenekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerimakehendak orang yang menekan atau sama

terbukti dan merupakan fakta hukum tetap bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan terus menerus danterbukti pula penyebab perselisinan tersebut;Menimbang, bahwa meskipun dalildalil gugatan Penggugat telah diakuioleh Tergugat mengenai adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat terus menerus beserta penyebabnya, akan tetapikarena perkara ini adalah perkara perceraian, sedangkan alasan perceraianmerupakan ketentuan hukum publik yang bersifat dwingen

telah sering terjadi perselisihan terusmenerus dan terbukti pula penyebab perselisihan tersebut;Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 466/Pdt.G/2020/PA.BtaMenimbang, bahwa meskipun dalildalil gugatan Penggugat telah diakuioleh Tergugat mengenai adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat terus menerus terlepas dari siapa penyebabnya,akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, sedangkan alasanperceraian merupakan ketentuan hukum publik yang bersifat dwingen

dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut satochidKartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenagafisik yang lebih dari biasa (Satocid kartanegara) ,hukum pidana bagian dua,Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun ,hal 587 ) yang mana umumnya untukmenimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadipingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu ( Yan Pramadya Puspa,kamus hukum, Aneka IImu Semarang,1977 ,hal 511 )Bahwa yang dimaksud dengan sub unsure memaksa (dwingen

Ter Haar dalam bukunya Beginselen en stelsel van het Adatrecht(halaman 132/133) mengatakan: Tot naveling van de afspraak dwingen is(bijna) steeds uitgesloten; geleden schade kan op dengene, die zich aanwanprestatie schuldig maakte (meestal) worden verhaald. Perjanjian akanjualbeli berakhir dengan penyelesaian panjer yang telah diberikan olehcalon pembeli kepada pemilik tanahnya. Kalau jualbelinya jadidilaksanakan, maka panjer itu kembali kepada pembeli.

kecilsecara tidak sah atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.Ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan padaorang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik manadapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yangbesar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segeradilakukan/ diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasilsebagaimana yang diinginkan pelaku ;Pengertian perbuatan memaksa (dwingen

selanjutnya, oleh karenanya unsur ini akandipertimbangkan kemudian ;Ad.3 Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untukmemberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN.Kbu.kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupunmenghapuskan piutang.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutterkaitdengan unsur ini maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulupengertian dari perobuatan memaksa (dwingen

Selama iniPemerintah Daerah NTB hanya menjadi penonton sementara pajak dan hasiltambangnya disedot Pemerintah Pusat dan pengusaha tambang tanpa memperhatikanprinsip keadilan;5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak lupa dan khilaf bahwa KontrakKarya ada pada ranah hukum privat sedangkan Peraturan Daerah sesuai tataurutan perundangundangan ada pada ranah hukum Publik yang dibentukmelalui proses legislasi (DPRD bersama Eksekutif) dan memiliki daya lakuyang bersifat dwingen recht (memaksa) sehingga Pemerintah

telah melakukan pelanggaran atas isi dari Surat Kuasa tersebut ; Menimbang, bahwa meskipun tidak diatur secara eksplisit didalamUndangUndang, akan tetapi sudah merupakan ketentuan umum didalamperikatan bahwa suatu perjanjian haruslah dilakukan dengan itikad baik ;w Menimbang, bahwa salah satu elemen perikatan adalah adanyaKesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KURH.Perdata ; Menimbang, bahwa Kesepakatan tersebut haruslah murni terbebas darikekeliruan .....kekeliruan (dwaling), paksaan (dwingen