ANDI MUTTAMAR MATTOTORANGMelawanDEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I PARTAI GOLKAR SULAWESI SELATAN dkk.

Bahwa penggugat adalah Kader Partai golkar dengan kartu tanda anggotaNPAPG 23060000002 dan merupakan kader partai golkar akif sejak tahun 1994,dalam perjalan karier di partai Golkar penggugat berperan dalam pengembanganPartai Golkar di Bulukumba, hal ini terlihat berdasarkan posisi penggugat dalamkepengurusan partai Golkar tyakni tahun 1994 sebagai pengurus kecamatankemudian tahun 2007 ketua Bappilu kabupaten Bulukumba tahun 2000 sebagaiwakil bendahara partai Golkar kabupaten Bulukumba tahun 2005

Bahwa tindakan Tergugat I mengeluarkan surat keputusan KEP 26 /DPD I /PG/2011 tentang penggantian antar Waktu ketua DPRD Kabupaten Bulukumbadari Fraksi partai Golkar, sangat tidak prosuderal karena tidak berdasarkanperaturan organisasi Dewan pimpian Pusat partai Golkar NO. PO07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang Disiplin dan sanksi Organisasi serta pembelaan Diripengurus dan atau anggota partai Golkar tanggal 2 JULI 2010 sebagaimanadiatur dalam pasal 7 dan pasal 13 poin 2 huruf f.

Bahwa mekanisme organisasi sudah sesuai dengan prosedur yang di lakukan olehpartai golkar sulawesi selatan sebagai berikut :1. Adanya surat DPD partai Golkar sulsel No.050/DPD I/PG/III/2011 tentangpergantian ketua DPRD kab. Butukumba pada tanggat 25 Maret 2011.2. Adanya surat DPD Il partai gotkar Bulukumba pada tanggal 19 apriL 2010tentang hasil rapat pleno DPD II partai golkar buLukumba yang mengusulkan3 nama calon pimpinan DPRD ke DPD I partai golkar Sulawesi selatan yakni:1. A.

Rumah Tangga;Bahwa syarat anggota DPD II partai Golkar Kabupaten Bulukumba bisadikeluarkan dari partai Golkar karena Permintaan sendiri, karena meninggal dunia,tersangkut Hukuman Pidana.Bahwa setiap anggota partai golkar harus tunduk dengan aturan partai Golkar yangdi atur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Dasar Rumah tangga.Bahwa setiap usulan DPD TK I partai Golkar harus melalui usulan DPD II partaiGolkarBahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat, Kuasa ParaTergugat, menyatakan

Zainuddin Hasan, MBA Pimpinan RapatKetua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba.

,M.Si
2.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan
Turut Tergugat:
Mahkamah Partai Golkar

., VS ABURIZAL BAKRIE selaku KETUA UMUM DPP PARTAIGOLKAR, DKK

IDRUS MARHAM selaku SEKRETARIS JENDRAL DPPPARTAI GOLKAR ;keduanya bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nelly Murni NomorXI A Slipi, Jakarta Barat11480, dalam hal ini memberi kuasakepada Teguh Isdaryono, S.H., Advokat, berkantor di RungkutMenanggal Harapan Blok i35, Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 November 2014;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO,berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R.

Putusan Nomor 702 K/Padt/2015pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa pada tahun 1971, Sekretariat Bersama Golongan Karya (SekberGolkar) sekarang menjadi Partai Golongan Karya (Partai Golkar), telahmendapat pemberian sebidang/tanah seluas 584 m?

Imron Syukur, MM(Tergugat) selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar KabupatenSidoarjo Masa Bakti 19982004, telah membuat pernyataan sebagai KetuaDPD Partai Golkar Kabupaten, Sidoarjo mewakili mengatasnamakan tanahdan Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo yang terletak di JalanJenderal Achmad Yani Nomor 17, Sidoarjo dengan nama saya sebagaimanatercantum di dalam sertifikat hak milik, bahwa tanah dan gedungsebagaimana tersebut diatas adalah benarbenar milik organisasi/DPDPartai Golkar

Imron Syukur MMdipakai sebagai pemegang hak atas tanah objek sengketa";Bahwa dari bukti surat dan dari keterangan seluruh para saksi, bahkansesuai dengan dalildalil gugatan Penggugat sendiri, semuanyamenerangkan bahwa seluruh pengurus Partai Golkar, semua pimpinan danfungsionaris Partai Golkar saat itu pernah mengadakan rapat dan semuanyasepakat serta menyetujui untuk mengatasnamakan tanah objek sengketaHal. 13 dari 17 Hal.

Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 17Sidoarjo yangdigunakan sebagai Kantor Sekber Golkar, untuk diproses sertifikatnya dandiatasnamakan menjadi nama Tergugat;Bahwa hal tersebut berarti Penggugat, in concreto Partai Golkar, telahsepakat dan telah setuju untuk menunjuk Tergugat, di hadapan hukum dandengan segala akibat hukumnya, sebagai pihak yang secara de jure berhakatas tanah objek sengketa yang terletak di jalan Jenderal Ahmad YaniNomor 17 Sidoarjo yang

ABURIZAL BAKRIE : KETUA UMUM DPP PARTAI GOLKAR Dkk melawan Drs. Ec. H.M IMRON SYUKUR, MM Dkk

P.9 : Foto copy dari Foto copy Laporan Keuangan DPD Partai Golkar TK IISidoarjo bulan Mei 2002;10.P.10 : Fotocopy dari fotocopy Laporan Keuangan DPD Partai Golkar TK IISidoarjo bulan Juli 2002;11.P.11 : Foto copy dari Foto copy Laporan Keuangan DPD Partai Golkar TK IISidoarjo bulan September 2002;12.P.12 : Foto copy dari foto copy Laporan Keuangan DPD Partai Golkar TK IISidoarjo bulan Februari 2003;13.P.13 : Foto copy dari Fotocopy Laporan Keuangan DPD Partai Golkar TK IISidoarjo bulan Maret 2003

/PG/V/2012 tentangpermintaan Sertipikat Tanah Partai Golkar Kab. Sidoarjo;26.P. 26 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ketua DPD Partai Golkar Kab.Sidoarjo tertanggal 28 Mei 2012, Nomor : 043/DPD Kab./PG/V/2012 tentangPermintaan ke 2 Sertipikat Tanah Partai Golkar Kab. sidoarjo;27.P.27 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tergugat kepada Ketua DPDPartai Golkar Kab.

tidak tahu asset Partai Golkar Kab.

Golkar Kab Sidoarjo telahmembuat pernyataan bahwa tanah dan gedung di Jalan A Yani No. 17 Sidoarjoadalah benar milik Organisasi/DPD Partai Golkar Kab.

sengketa dalam perkara ini dalampenguasaan Partai Golkar Kab.

Penggugat:
LANI SUGEHA
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karyaatau DPP GOLKAR c.q. Drs. SETYA NOVANTO, Ak
2.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya atau DPP GOLKAR c.q. IDRUS MARHAM
3.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. RITA WIDYASARI. Ph.D
4.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. ABDUL KADIR. SAg
5.H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S. Sos, MH
6.H. M.

Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Politik Golongan Karyaatau Kader partai GOLKAR Kota Samarinda Kalimantan Timurdengan Nomor NPAG 17010156499;2.

/VIII/2017 tentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai Golongan Karya tanggal 23Agustus 2017 atas nama Penggugat adalah dinyatakan batal dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa oleh karena Surat Rekomendasi Pemberhentian KeanggotaanPartai Golkar Nomor: 101/DPD/GOLKAR/KT/VII/2017 tetanggal 31Juli 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV,sehingga diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat danTergugat Il Surat Keputusan Nomor: KEP244/DPP/GOLKAR/VIII/2017 tentang Pemberhentian

Bahwa oleh karena Penggugat sudah bukan merupakan anggota politikdari partai Golkar, Maka dengan demikian penerbitan surat suratrekomondasi usulan tentang pemberhentian Penggugat dari anggota politikpartai Golkar yang diterbitkan oleh Tergugat III s/d VI serta surat keputusanoleh Tergugat I, Il dengan Nomor.

Fotocopy Kartu Anggota Partai Golkar yang dikeluarkan oleh DewanPimpinan Pusat Partai Golkar pada tanggal 16 Juli 2003, diberi tanda P1;2. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai GolkarNomor:244/DPP/Golkar/VII/2017 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23Agustus 2017 tentang pemberhentian sebagai anggota dari Partai Golkaratas nama Lani Sugeha dan Munir Achmad, diberi tanda P2;3.

Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor:Kep244/DPP/Golkar/VIII/2017 tentang pemberhentian sebagai AnggotaPartai Golkar atas nama Lani Sugeha dan Munir Ahmad tertanggal 23Agustus 2017, diberi tanda T.1, 36;2.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) TINGKAT I PROPINSI BANTEN PARTAI GOLKAR, 2. DESSY YUSANDI, tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 51/Pdt/2017/PT BTN., tanggal 12 Juli 2017, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Srg., tanggal 24 November 2016; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) TINGKAT I PROPINSI BANTEN PARTAI GOLKAR, diwakili oleh Ratu Tatu Chasanah, S.E., M.Ak., selaku Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar, Provinsi Banten, dk. VS OMAN JUMANSYAH dan 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEARAH (DPRD) PROPINSI BANTEN, dkk.

I BANTEN PARTAI GOLKAR, diwakili oleh RatuTatu Chasanah, S.E., M.Ak., selaku Ketua DPD Tingkat Partai Golkar, Provinsi Banten, berkedudukan di Jalan RayaSerangpetir, Nomor 89, Cilaku, Serang, Provinsi Banten;2.

DESSY YUSANDI, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPRD) Propinsi Banten (Fraksi Partai GOLKAR),beralamat di Kawasan Kantor Pusat Pemerintahan ProvinsiBanten (KP3B), Palima, Kota Serang, Provinsi Banten,keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sufrensi AManan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9Agustus 2017;Para Pemohon Kasasi;LawanOMAN JUMANSYAH, bertempat tinggal di Komplek PDK JalanKemuning Nomor 205 RT 006 RW 005, Kelurahan

Kasasi:;Bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi, setelah meneliti pertimbanganJudex Facti, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Factisalah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:a.Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai hakTermohon Kasasi sebagai calon Anggota Legislatif Pemilu 2014 untukmenduduki jabatan sebagai anggota DPRD Propinsi Banten, yangmenurut Termohon Kasasi perbuatan Para Pemohon Kasasi adalahmelawan hukum dan merugikan haknya sebagai anggota Partai Golkar

PROPINSIBANTEN PARTAI GOLKAR, 2. DESSY YUSANDI, tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor91/Pdt/2017/PT BIN., tanggal 12 Juli 2017, yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Srg.,tanggal 24 November 2016;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.

Penggugat :RATNA ANI LESTARI, S.E.M.MTergugat :Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BanyuwangiDewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi JawaTimur, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 16 SurabayaJawa Timur, selanjutnya disebutPENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBanyuwangi.Telah membaca Berita Acara sidang berikut segala macam suratdalam berkas perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA.Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya denganSurat gugatannya tertanggal 14 Mei 2010 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor register

menyatakan berkas pendaftaran telah lengkap BuktiP12).Bahwa sekalipun telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara PencalonanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bukti1.7.1.8.P13), yang menegaskan larangan menarik dukungan partai politikterhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerahdalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapiDewan Pimpinan Daerah Partai Golkar

Provinsi Jawa Timurmengeluarkan Rekomendasi Nomor : Rekom.05/DPD I/PG/IV/2010tentang Persetujuan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon WakilBupati Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 20102015Rekomemdasi DPD Partai Golkar Jawa Timur No.

,M.M. sebagai calon BupatiKabupaten Banyuwangi dan Pebdi Arisdiawan, S.E. sebagai calonwakil bupati dan mengajukan "Abdullah Azwar Anas sebagaiCallon Bupati dan Yusuf Widiyatmoko sebagai Calon WakilBupati" Bukti P14).Bahwa tanpa berdasar atas hukum dan secara sewenangwenangserta hanya didasarkan atas Rekomendasi DPD Partai Golkar JawaTimur No.

Menyatakan Menyatakan tidak sah tindakan TERGUGAT Il(Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timurmengeluarkan Rekomendasi Nomor : Rekom.05/DPD UPG/2010tentang Persetujuan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon WakilBupati Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 20102015;5. Menyatakan sah pendaftaran clan verfikasi oleh KomisiPemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi bagi PENGGUGAT (RatnaAni Lestari, S.E.

MARMINTO ; DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT II (DPD II) PARTAIGOLKAR KABUPATEN NGAWI ; Drs. SONNY WAGINO, Dkk

Menyatakan Terdakwa I Syahran Erwin Nasution alias Erwin dan Terdakwa IIYopi Golkar Yanda tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna NarkotikaGolongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga ;

2.Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) tahun;

3.

Penuntut Umum:
TRI CHANDRA,SH
Terdakwa:
1.SYAHRAN ERWIN NASUTION Alias ERWIN
2.YOPI GOLKAR YANDA

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR

telah diatur didalam Pasal 4 ayat (3) ART Partai Golkar dan Peraturan Organisasi NomorPO13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin Dan Sanksi Organisasi, SertaPembelaan Diri Pengurus Dan/Atau Anggota Partai Golongan Karya (PONomor 1312011).

tidakmendukung pemenangan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasadalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014, dengan ancamanpemberhentian dan jabatan struktural Partai Golkar bukanpemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar (Surat PeringatanPertama Penggugat);e Bahwa terhadap hal ini, Penggugat dengan itikad baik telah mengirimkanSurat Klarifikasi kepada Ketua Umum Partai Golkar pada tanggal 13 Juni2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat siap menerimakeputusan Partai Golkar apabila Penggugat

Partai Golkar,maka dengan demikian dalam hal ini Penggugat harus juga dianggapHal. 11 dari 37 hal.

Nomor 251 K/Pdt.SusParpol/2015atau Kebijakan Partai Golkar.

Terdapat anggotaanggota Partai Golkar lainnya yang memilikidasar/pandangan yang sama dengan Penggugat.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR,

DEWAN PIMPINANPUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPPPARTAI GOLKAR, bertindak atas nama Ir. H.

danPasal 3 huruf d ART Partai Golkar, termasuk Pasal 18 s.dPasal 24 PO Nomor 13/2011;e Perlu dicatat, bahwa Pengugat telah beritikad baik untukmengundurkan diri dari Jabatan Struktural Partai Golkar(Jabatan Ketua DPP Partai Golkar), berdasarkan SuratPenggugat Nomor Istimewa tertanggal 30 Mei 2014 perihalPermohonan Berhenti dan NonAktif Sebagai Ketua DPPPartai Golkar.

atau kebijakan Partai Golkar;9 Terkait dengan hal tersebut, dalam hal ini perlu Penggugat tegaskan bahwaPenggugat tidak pernah melanggar Keputusan dan/atau kebijakan Partai Golkar,berdasarkan alasanalasan sebagai berikut:1 Bahwa Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)VI Partai Golkar Tahun2014, hanya berisi penetapan Ir.

Partai Golkar, mengingat unsur Partai Golkar bukanlah hanyaterdiri dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (Tergugat), melainkan terdapatunsurunsur lain yang memiliki hak suara untuk menentukan arah keputusan dan/atau kebijakan umum Partai Golkar, yakni antara lain Unsur Dewan PimpinanDaerah Provinsi, Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, UnsurPimpinan Pusat Organisasi Sayap, Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri, UnsurPimpinan Pusat Ormas yang Didirikan.

Terdapat anggotaanggota Partai Golkar lainnyayang memiliki dasar/pandangan yang sama denganPenggugat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK BARAT VS KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN LOMBOK BARAT HASIL MUSDA VII

. 303/DPD/GOLKAR/VI/2000 tanggal 5Juni 2000 (Vide Pasal 15 ayat 2 huruf b AD/ART Partai Golkar);.

Bahwa Pengurus Golkar Kabupaten Lombok Barat hasil Musda VII telahmelakukan konsolidasi partai di antaranya adalah melakukan recallingHal. 1 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005(PAW) kepengurusan dan dilalui sesuai dengan mekanisme AD/ARTPartai serta telah pula mendapatkan pengesahan dari DPD Golkar NTBmelalui Keputusan No. KEP003/DPD/GOLKAR/IV/2001 tanggal 6 April2001 untuk posisi Ketua tetap dijabat oleh Lalu Koeshardi Anggrat, SH,sedangkan posisi Sekretaris dijabat oleh Djekat;.

Bahwa di DPRD Kabupaten Lombok Barat, Pengurus Golkar LombokBarat hasil Musda VIl adalah secara aktif melakukan penunjukkanmaupun merecalling Pimpinan Fraksi Golkar dan kebijaksanaan ini dilaluitanoa adanya hambatan maupun bantahan dari pihak manapun;.

Pengurus Partai Golkar Lombok Barat versi Musda VIII melawan :1. DPD Golkar Lombok Barat hasil Musda VII;2. DPDI Golkar NTB;3. DPD Golkar di Jakarta;Terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram No. 134/Pdt.G/2001/PN.MTR. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 176/Pdt/2003/PT.MTR. jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 880 K/Pdt/2003tanggal 29 Januari 2004 dengan kemenangan berada di Pihak MusdaVIL;b. Ketua DPD Golkar hasil Musda VIII melawan :1. DPD 1 Golkar NTB;2.

DPD Golkar Lombok Barat hasil Penyegaran;Dari Pihak Intervenient : DPD Partai Golkar Lombok Barat hasilMusda VII;Hal. 3 dari 19 hal. Put.

SEMADU SADIPUN, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD II) Partai Golkar, Kabupaten Sikka, masa bhakti Tahun 2004

Dengan hati yang tulus dan kerelaan dari Ketua DPD Il Parta GolkarKabupaten Sikka untuk segera mengusulkan ke DPD Partai Golkar NTTHal 2 dari 17 hal.

Menghukum pihak Tergugat dan Tergugat Il untuk tunduk dan taat padahasilhasil kKeputusan MUSDA VII Partai Golkar, tanggal 4 Nopember 2004;7.

atas Aturan Partai akan tetapi siapapunanggota Partai Golkar wajib menegakkan aturanaturan di Anggaran Dasarmaupun Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar;.

Bahwa Kedaulatan Partai Golkar, dalam alam demokrasi akan hancur jikaAD dan ART tidak ditaati oleh anggota Partai Golkar.Jika AD dan ART Partai Golkar selalu ditegakkan dan dijunjung makaindependensi partai tidak mudah dirongrong..

Bahwa Negara tidak boleh mengintervensi urusan intern Partai Golkar akantetapi aturanaturan yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Tanggal WAUJIB ditaati;Jika ada pelanggaran terhadap AD dan ART Partai Golkar yang tidak dapatdiselesaikan secara intern partai, maka sesuai ketentuan BAB XVIIAnggaran Dasar Partai Golkar tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum,pada Pasal 38 ayat (2) yang dijabarkan lebih lanjut di dalam BAB XVAnggaran Rumah Tangga Partai Golkar pada Pasal 47,

Penggugat:
Melitus Ataupah, SH.M.Si
Tergugat:
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya/DPD II Golkar Kabupaten Kupang

Penggugat:
LANI SUGEHA
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karyaatau DPP GOLKAR c.q. Drs. SETYA NOVANTO, Ak
2.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya atau DPP GOLKAR c.q. IDRUS MARHAM
3.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. RITA WIDYASARI. Ph.D
4.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. ABDUL KADIR. SAg
5.H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S. Sos, MH
6.H. M.

Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Politik Golongan Karyaatau Kader partai GOLKAR Kota Samarinda Kalimantan Timurdengan Nomor NPAG 17010156499;2.

/VIII/2017 tentangPemberhentian Sebagai Anggota Partai Golongan Karya tanggal 23Agustus 2017 atas nama Penggugat adalah dinyatakan batal dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa oleh karena Surat Rekomendasi Pemberhentian KeanggotaanPartai Golkar Nomor: 101/DPD/GOLKAR/KT/VII/2017 tetanggal 31Juli 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV,sehingga diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat danTergugat Il Surat Keputusan Nomor: KEP244/DPP/GOLKAR/VIII/2017 tentang Pemberhentian

Bahwa oleh karena Penggugat sudah bukan merupakan anggota politikdari partai Golkar, Maka dengan demikian penerbitan surat suratrekomondasi usulan tentang pemberhentian Penggugat dari anggota politikpartai Golkar yang diterbitkan oleh Tergugat III s/d VI serta surat keputusanoleh Tergugat I, Il dengan Nomor.

Fotocopy Kartu Anggota Partai Golkar yang dikeluarkan oleh DewanPimpinan Pusat Partai Golkar pada tanggal 16 Juli 2003, diberi tanda P1;2. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai GolkarNomor:244/DPP/Golkar/VII/2017 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23Agustus 2017 tentang pemberhentian sebagai anggota dari Partai Golkaratas nama Lani Sugeha dan Munir Achmad, diberi tanda P2;3.

Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor:Kep244/DPP/Golkar/VIII/2017 tentang pemberhentian sebagai AnggotaPartai Golkar atas nama Lani Sugeha dan Munir Ahmad tertanggal 23Agustus 2017, diberi tanda T.1, 36;2.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) PROVINSI JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat II : 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP PARTAI GOLKAR)

ALEX THEDDY SYAFEI, Sp ; Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Propinsi Jawa Barat ; DR. SUNATRA, SH., MS, dkk

Pembanding/Penggugat : MEGAWATI AMBO ASA Diwakili Oleh : HIDAYAT HASAN, SH
Terbanding/Tergugat I : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR
Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROPINSI SULAWESI TENGAH
Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN MOROWALI UTARA
Terbanding/Tergugat IV : HJ.

WARDAH DG MAMALA, SE, KETUA DPD PARTAI GOLKAR MOROWALI UTARA
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MOROWALI UTARA
Terbanding/Turut Tergugat II : BUPATI MOROWALI UTARA
Terbanding/Turut Tergugat III : KOMISI PEMILIHAN UMUM MOROWALI UTARA

KAMIL RUDDIN, M.Si
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, c.q. Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan, c.q. Taufan Pawe dan Andi Maszuki Wadeng
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Barru c.q. Mudassir Hasri Gani dan Hacing
Turut Tergugat:
Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M.Si

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap :

- Surat keputusan Tergugat I Nomor : B-600/GOLKAR/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Persetujuan Pergantian Antar

Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Jabatan 2019-2024;

- Surat Tergugat II Nomor :108/DPD/Golkar/KT/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal permohonan Persetujuan pergantian

pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa jabatan 2019-2024;

- Surat Nomor :002/ A.201/FPG-LPR/III/2021 Perihal usulan pergantian ketua DPRD Kalimantan Timur 2019-2024

sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Surat Tergugat II nomor : 108/DPD/GOLKAR/KT/III/2021 tanggal 15 Maret

2021 perihal usulan pergantian ketua DPRD Kaltim;

5.

Makmur HAPK, MM
Tergugat:
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR c.q. Airlangga Hartanto dan Lodewijk F. Paulus
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR c.q. H. Rudy Masud, SE, ME. Dan Muhammad Husni Fahruddin, SH, MH.,
4.FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR c.q. H. Andi Harahap, S.Sos. dan Nidya Listiyono, SE.,
5.H. Hasanuddin, S.Hut, ME