Ditemukan 124 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : groundkaart grondkart
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 720/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 20 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. KERETA API INDONESIA, Persero
Terbanding/Tergugat : PT. Duta Anggada Realty Tbk. D.H. PT. Duta Anggada Inti Property
190 — 190
  • Penggugat berupa Grondkaart No. 1Btanggal 29 Agustus 1936 dan diantaranya masih terikat perjanjian keijasamadengan Tergugat;2.
    Bahwa, dasar kepemilikan tanah Penggugat termasuk tanah yang menjadiobjek sengketa adalah dilandasi atas Grondkaart No. 1B tanggal 29 Agustus1936 yang berdasarkan Agrarische Wet ( Staatsblad 1870 No. 55 )dan Agraricshe Besluit ( Staatsblad 1870 No. 118 ), dimana Grondkaartmerupakan gambar atau peta tanah yang dibuat untuk keperluan InstansiPemerintah yang bersifat final sehingga tidak perlu ditindaklanjuti dengansurat keputusan pemberian hak oleh Pemerintah ;3.
    Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 1953, tanah grondkaart berada dalampenguasaan (in beheer) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yangselanjutnya disebut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ic. Penggugat;8. Bahwa, Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun1979 menegaskan bahwa tanah kekayaan Negara yang dimiliki olehPerusahaan Milik Negara dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia (Persero)ic.
    Deputi Bidang Hak AtasTanah, dengan Surat Nomor. 570.323594 D.111 tanggal 29 Oktober 1992 yangditulukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi, yang isinya menegaskan sebagai berikut: (i) Tanah grondkaart,Staats Spoorwegen (SS) sudah diperuntukan bagi kepentingan SS sekarangPT. Kereta Api Indonesia (Persero); (ii) Mengenai tanah PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-07-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 257/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 24 September 2018 — IR. IRWAN SYARIFUDDIN HARAHAP, DKK VS PANGDAM I BB, DK
105 — 154
  • Kereta Api Indonesia (Persero) i.c.Tergugat Il ;Bahwa tanahtanah yang menjadi asset perusahaan perusahaan kereta apiN.V Deli Spoorweg Maatscappij (DSM) yang dinasionalisasi tersebut, telahdiukur serta dipetakan dan kemudian diuraikan dalam Grondkaart, yangterdaftar pada Kantor Tergugat Il, sehingga Tergugat Il dengan tegasmenolak dan membantah seluruh dalildalil Para Penggugat yang padapokoknya menyatakan tanahtanah yang menjadi objek perkara a quoadalah merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh
    Negara, sehinggaseluruh dalildalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak ataudikesampingkan ;Bahwa terhadap beberapa lokasi atau objek tanah di sekitar objek perkaraa quo, yang masuk dalam Grondkaart atau peta letak tanah yangmerupakan menjadi asset Tergugat II yang tercatat dalam Aktiva Tetappada Kantor Tergugat Il, telan memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Kota Medan, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat
    Penggugat d.r ;Bahwa tanahtanah yang menjadi Asset perusahaan perusahaan kereta apiN.V Deli Spoorweg Maatscappij (DSM) yang dinasionalisasi tersebut, telahdiukur serta dipetakan dan kemudian diuraikan dalam Grondkaart, yangtercatat dalam Aktiva Tetap pada Kantor Penggugat d.r, sehingga sebagaipemilik atas tanahtanah yang menjadi objek perkara a quo, Penggugat d.rberwenang dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturanperundangundangan terhadap tanahtanah yang menjadi objek perkara aquo ,;Bahwa
    terhadap tanahtanah yang menjadi objek perkara a quo, dahuludibangun dan diperuntukkan sebagai rumah dinas serta staff, gunamenunjang kinerja operasional pada Kantor Penggugat d.r yang dahulubernama N.V Deli Spoorweg Maatscappij (DSM);Bahwa terhadap beberapa lokasi atau objek tanah di sekitar objek perkaraa quo, yang masuk dalam Grondkaart atau peta letak Tanah yang tercatatdalam Aktiva Tetap Asset Kantor Penggugat d.r dan TELAH MEMILIKISERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) atas nama penggugat d.r
Pengadilan PN CILACAP Perdata
Register : 17-05-2023 — Putus : 12-10-2023 — Upload : 12-10-2023
Putusan PN CILACAP Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Clp
Tanggal 12 Oktober 2023 — Penggugat:
1.HERIYAWAN
2.LESTARI
Tergugat:
2.PT. KAI (Persero) DAOP 5 Purwokerto
3.Ahmad Budiman
4.Ali Sahrudin
5.Sudarto
6.Pemerintah Desa Bantarsari
118 — 34
  • p>
    • Menolak eksepsi Para Tergugat;

    Dalam Pokok Perkara

    • Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

    DALAM REKONVENSI

    1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
    2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di desa Bantarsari, RT.001, RW.001, kecamatan Bantarsari, kabupaten Cilacap adalah sah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi berdasarkan Gewijzigde Grondkaart
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 23-07-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 443/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
1.FENNY FARIDA
2.S U M I A T I
Tergugat:
PT. KERETA API INDONESIA PESERO DIVRE I SUMUT
52 — 9
  • Deli SpoorwegMaatscapplj yang diambil alin menjadi milik negara kemudian diukur,dipetakan dan kemudian diuraikan dalam Grondkaart;. Bahwa, Tergugat membantah dalil Para Penggugat dalam suratgugatanya poin ke7 yang menyatakan bahwa Tergugat memaksaPara Penggugat untuk membayar uang sewa kontrak tanah yangdikuasai Para Penggugat Tersebut;.
    Deli SpoorwegMaatscappij yang diambil alin menjadi milik negara kemudian diukur,dipetakan dan kemudian diuraikan dalam Grondkaart;5. Bahwa, demikian juga dengan dasar putusan Pengadilan NegeriMedan nomor 374/Pdt.G/2010/PN.Mdn jo. putusan Pengadilan Tingg!
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 12-07-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 13-G-2013-PTUN-BL
Tanggal 11 Desember 2013 — P. RAGIEL PURNOMO DKK T. BPN KOTA BANDAR LAMPUNG T2 INTERVENSI : PT KERETA API INDONESIA (persero)
146 — 116
  • sertipikatatas tanah dimaksudkan untuk menimbulkan suatu kepastian hukumterhadap hak atas tanah berdasarkan Alas Hak Yang Diakui dalamUndangundang yang berlaku di Indonesia, dalam hal tersebut ParaPenggugat telah mengajukan permohonan sertipikat berdasarkan alas hakatas tanah yang diakui dalam Undangundang kepada Tergugat gunamencapai kepastian hukum terhadap atas tanah, sedangkan padakenyataannya Tergugat menerbitkan surat Nomor 124/200/IV/2013tertanggal 16 April 2013 yang pada intinya mengakui keberadaan GrondKaart
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1323 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — 1. ROY CHARLES, dkk. VS 1. PT KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI I (PT KAI DAOP I), diwakili oleh John Robertho (Executive Vice President Daerah Operasi I Jakarta) , 2. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
95 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian berdasarkan pada Staatsblad 1911 Nomor 110 danStaatsblad 1940 Nomor 430 ditegaskan bahwa SS mempunyai hakpenguasaan ( beheer)atas tanah Grondkaart tersebut;2.
    Bahwa berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 8/1953 juncto Pasal 1 PermenAgraria Nomor 9/1965 yang telah disebut di atas, maka telah jelas objekgugatan yang termasuk dalam Grondkaart 4e Nomor 6 Tahun 1929 tentangPeta Tanah Emplasmen Stasiun Kemayoran berada dalam penguasaan danberstatus hak pakai milik Djawatan Kereta Api yang saat ini menjadi PTKereta Api Indonesia (Persero);6.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 209/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. HOTEL PECENONGAN CITY
Terbanding/Tergugat I : PT. KERETA API INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
117 — 85
  • Kereta Api Indonesia atas tanah sengketa adalahhanya didasarkan kepada Grondkaart dalam bentuk fotocopy ;3. Bahwa berdasarkan penelitian data fisik dan data yuridis yangdilakukan Kantor Pertanahan, tanah objek sengketa pada saat inimemang benar merupakan milik dan tetap dikuasai olehPembanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi ;4. Bahwa sebelumnya Terbanding I/Tergugat 1/PenggugatRekonpensi tidak pernah mengajukan keberatan atas penerbitansertifikat HGB a.n.
    Guna Bangunan No.1225 Gambar Situasi No. 1154 atas nama Sultan Bin Ali Faris dan kemudiandipecah menjadi SHGB No. 1285 s/d 1293 ;Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 209/PDT/2019/PT.BDGMenimbang, bahwa dari bukti T. 06 Surat dari Badan PertanahanNasional Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat ternyata bahwa SHGB No.1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292 dan 1293 telah berakhir jangkawaktu berlakunya sejak 14 Desember 2004 ;Menimbang, bahwa dari hasil temuan BPK bukti T. 07, T.l 11,Gewijzigde Grondkaart
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-01-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1847 K/PID.SUS/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
124 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kereta Api Indonesia (Aji BambangSuryowirawan) Sertifikat Hak Pakai Nomor 76 Desa Pinangsiatanggal 20 Juni 1988 atas nama Perusahaan JawatanKereta Api (PJKA) ; Peta 5e Gewijzigde Grondkaart No.a Barang Bukti disita dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Kabul Paminto) Surat Permohonan Pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat (lampiran13) atas nama Anis Alwainy terhadap tanah di Jl.Kemukus 69 Kel. Pinangsia Kec.
    Kereta Api Indonesia (Aji BambangSuryowirawan) Sertifikat Hak Pakai Nomor 76 Desa Pinangsiatanggal 20 Juni 1988 atas nama Perusahaan JawatanKereta Api (PJKA) ; Peta 5e Gewijzigde Grondkaart No.1a Barang bukti disita dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat (KABULPAMINTO) Surat Permohonan Pengukuran kepada KepalaKantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat (lampiran13) atas nama Anis Alwainy terhadap tanah di Jl.Kemukus 69 Kel. Pinangsia Kec.
    Khairul Basri Ahmad;Bahwa semua saksisaksi tersebut telah diajukan ke muka persidangan dan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :1Keterangan Saksi Tampane Saksi adalah sebagai Kepala Biro 1 administrasi perusahan jawatan keretaapi;e Bahwa wilayah JakartaKota berdasarkan tanah pemerintah Staatblaattahun 1974.e Bahwa grondkaart sebagai bukti kepemilikan tanah NIS di zamanpemerintahan Belanda.e Bahwa grondkaart sebagai bukti kepemilikan tanah NIS di zamanpemerintahan Belanda.e
    Bahwa tanah kepemilikan berupa grondkaart itu dahulu berdasarkanstaatblat dan hanya historisnya.Hal. 55 dari 117 hal.
    No. 1847 K/PID.SUS/201464Bahwa untuk memperoleh Hak Pakai No. 76 itu berupa grondkaart dan diterbitkan pada zaman Belanda dan itu hanya ada alas Hak Pakai dan cumaada gronkart ;Bahwa PT.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-08-2013 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 438/PDT.PLW/2013/PN.MDN
Tanggal 16 Juli 2014 — KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA RI, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PELAWAN ; L A W A N 1. PT. ARGA CITRA KHARISMA, berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Timor No. 1 Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERLAWAN I ; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur Medan, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II ; 3. PEMERINTAH KOTA MEDAN, berkedudukan di Medan,beralamat di Jalan Maulana Lubis, Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERLAWAN III ; 4. PT. KERETA API INDONESIA ( Persero ), suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117, Indonesia, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TURUT TERLAWAN ;
100 — 18
  • RH.48/KA.101/MPHB tertanggal 28 Februari 1994yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Perihal:Penatausahaan dan pengamanan tanahtanah milikPerumka yang diuraikan dalam grondkaart;. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.811/MK. 16/1994 tertanggal 24 Januari 1995 yangditujukan kepada Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional di Jakarta, Perihal:Penatausahaan dan pengamanan tanahtanah milikPerumka yang diuraikan dalam grondkaart;.
    Kereta Api Indonesia dengan buktipenguasaan Grondkaart 2476/012345, yang diperoleh karenaNasionalisasi yang semula dipergunakan untuk rumah dinaskaryawan PT. Kereta Api Indonesia ;Bahwa atas bidang tanah seluas 13.578 m? dan 22.377 m?yang terletak di Jalan Jawa/ Jalan Madura Kel. Gg. Buntu, Kec.Medan Timur benar telah menjadi obyek gugatan di PengadilanNegeri No. 314/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 12 September 2011antara PT.
    Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 530.22134tertanggal 9Januari 1991 perihal: Penertiban Tanah Asal Konversi Hak Baratyangdikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/BadanBadan Negara danBUMN, yangberasal dari ex Eigendom Verponding No. 33 dan EigendomVerpondingNo. 9;c.Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.RH.48/KA.101/MPHB tertanggal 28 Februari 1994 yang ditujukankepadaMenteri Keuangan, Perihal: Penatausahaan dan pengamanantanahtanahmilik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart;d.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 903/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 17 Juni 2015 — MASLICHAH DKK melawan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) cq KEPALA DAERAH OPERASI (DAOP) VIII SURABAYA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) dulu bernama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)
106 — 175
  • GRONDKAART 2E, afdeeling No. 3 Tahun1928; b. NOTA KESEPAHAMAN antara PT. PELABUHANINDONESIA Ill (PERSERO) dengan PT. KERETA API(PERSERO) tanggal 4 Nopember 2009 No. HK.04/13/P.lll2009, D 86/HK 213/U2009, tentangRENCANA KERJASAMA BISNIS' LOGISTIK DANANGKUTAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN SARANA KERETA API;Hal 17 Putusan No.903/Pdt.G/2014/PN.Sby.c. PERJANJIAN ANTARA PT. KERETA API INDONESIA(PERSERO) Dengan PT.
    KAI;Bahwa saksi waktu penggusuran ada disitu dan ada perlawanan ; Bahwa banyak kerugian Bu baginda, saksi tidak bisa hitung ; Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil Fotocopy Grondkaart 2E Afdeeling No. 3 Tahun 1928, bukti T I1 ;Fotocopy Nota Kesepahaman No. HK.04/13/P.II/2009 dan OD86/HK.213/U2009 antara PT. Pelabuhan Indonesia Ill dengan PT. Kereta Api (persero), bukti T I2 ;Fotocopy Perjanjian antara PT.
    rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti misalnya dengan mengajukan melalui proses peradilan melalui izinKetua Pengadilan hanya dapat memberikan pendapat saja yang putusannya tetap kembali kepada Pengadilan ; Bahwa tidak ada aturan hukum mengenai ketentuan besarnya uang taliasih karena dasarnya adalah kemanusiaan ; Bahwa Perusahaan pemerintah dapat melakukan penggusuran dimanadalam bahasa hukum penggusuran adalah paksaan pemerintah dapatdilakukan dengan sebelumnya dilakukan peringatan ; Bahwa Grondkaart
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-03-2024 — Putus : 03-07-2023 — Upload : 06-03-2024
Putusan PN TANGERANG Nomor 921/Pdt.G/2022/PN Tng
Tanggal 3 Juli 2023 — Penggugat: 1.MARIA ULFAH SUKOTJO atau MARIA ULFA atau MARIA ULFAH 2.LUKAS PRAYOGI 3.R. CHANDRA HARIS S atau R. TJANDRA HARIS atau CHANDRA HARRIS Tergugat: PT. Kereta Api Indonesia (Persero) cq. Daerah Operasional (DAOP) 1 Jakarta
272 — 0
  • Menyatakan Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum Grondkaart No.1 Tahun 1920 Tanah Emplasmen Tangerang/jalur Kereta Api Stasiun Kereta Tangerang;3. Menyatakan Demi Hukum Tanah dan Bangunan di Jl. Daan Mogot No.17, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dengan Luas Tanah 1.734 M2 beserta bangunan diatasnya, dengan batas tanah:Sebelah Utara : KFCSebelah Timur : Tanah/Aset PT.
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 20/Pid.B/2019/PN Tmg
Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA IRMA YULISTYANI
Terdakwa:
Suryono Bin Ponco Diharjo
149 — 0
  • Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung yang berlokasi di Desa/Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dengan luas 25.890 M2
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Grondkaart van K.M. 4.200 tot K.M.4.600
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Grondkaart van K.M. 5.786+50 tot K.M.6.586+50
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Grondkaart van K.M. 7.386 tot K.M.7.785
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Grondkaart
    van K.M. 7.785 tot K.M.8.210
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Grondkaart van K.M. 10.800 tot K.M.11.500
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Grondkaart van K.M. 15.400 tot K.M.16.100
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Grondkaart van K.M. 16.100 tot K.M.16.800
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Grondkaart van K.M. 17.500 tot K.M.18.200
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Grondkaart van K.M. 12.700 tot K.M.13.100
    li>
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Grondkaart van K.M. 13.100 tot K.M.13.500
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Grondkaart van K.M. 14.200 tot K.M.14.700
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Richtingskaart van piket 696+31 tot piket 712+2250
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Richtingskaart tevens grondkaart van km 32.300 tot km 34.300
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Richtingskaart van km 36.000 tot km 37.800
    >
  • 1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir Richtingskaart tevens grondkaart van km 37.800 tot km 39.400

    • Dikembalikan kepada PT.

Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-07-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 410/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat:
1.L I N A
2.LIE KIN SIN
3.WENDY AUDA
4.N E N S Y
Tergugat:
PT. KERETA API INDONESIA PESERO DIVRE I SUMUT
52 — 14
  • Deli SpoorwegMaatscappij yang diambil alih menjadi milik negara kemudian diukur,dipetakan dan kemudian diuraikan dalam Grondkaart;. Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat dalam suratgugatanya poin ke7 yang menyatakan bahwa Tergugat memaksaPara Penggugat untuk membayar uang sewa kontrak tanah yangdikuasai Para Penggugat Tersebut;.
    Fotocopy dari Print Out Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan BentukPerusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadiPerusahaan Perseroan (PERSERO) ;Fotocopy dari Copy Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengecualian TerhadapPerusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kereta Api dariPengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan MenteriKeuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha MilikNegara ;Fotocopy Grondkaart
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-02-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2474 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — TOTONG SALYA vs PT KERETA API INDONESIA (PT KAI), Pesero
152 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KecamatanGajahmungkur, Kota Semarang beserta segala sesuatu yang berada didalamnya dengan batasbatas:Timur : Rumah dinas milik PT KAI di Jalan GunungSawo Nomor 5 Semarang;Barat : Rumah dinas milik PT KAI di Jalan Gunung SawoNomor Semarang;Selatan : Tanah kosong berbukit milik PT KAI Persero;Utara : Jalan Gunung Sawo Semarang;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (2) sub a HIR yaitu adanya aktaautentik atau tulisan tangan (handschrift) yang menurut Undangundangmerupakan kekuatan bukti in casu peta Grondkaart
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 11-11-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 355/PDT/2014/PT-MDN
Tanggal 24 Maret 2015 — PT. KERETA API INDONESIA (Persero) LAWAN PT. ARGA CITRA KHARISMA, DKK
73 — 69
  • Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.RH.48/KA.101/MPHB tertanggal 28 Februari 1994 yangditujukan kepada Menteri Keuangan, Perihal: Penatausahaandan pengamanan tanahtanah milik Perumka yang diuraikandalam grondkaart ;d.
    Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 811/MK.16/1994 tertanggal 24 Januari 1995 yang ditujukan kepadaMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionaldi Jakarta, Perihal: Penatausahaan dan pengamanan tanahtanah milik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart ;e.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 23-08-2022 — Putus : 11-05-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 676/Pdt.Bth/2022/PN Mdn
Tanggal 11 Mei 2023 — Penggugat:
KEDATUKAN SUKAPIRING
Tergugat:
1.Ir. Irwan Syarifuddin Harahap
2.Murniati
3.Dewi Indrayanti
4.Henry Salomo Pasaribu
5.Meiranda Norawati Purba
6.Binsar Trisakti Sinaga
7.Antony Hamson Silalahi
8.Harrison Simatupang B.A
9.Radiansyah
10.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA C.q. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT C.q. PANGLIMA DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN
11.PT. Kerta Api Indonesia
57 — 51
  • Konpensi untuk sebahagian;
  • Menyatakan segala bukti-bukti Penggugat dalam Rekonpensi terkait Objek Perkara Aquo adalah sah dan memiliki nilai kekuatan bukti ;
  • Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi Yang mengajukan gugatan terhadap Penggugat dalam Rekonpensi sebagai pemegang hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
  • Menyatakan demi hukum tanah dan bangunan objek perkara aquo milik Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang diuraikan dalam peta tanah Grondkaart
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW
343 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lukman H Kartasamita) tertanggal27 September 2002; Barang Bukti disita dari PT Kereta Api Indonesia (AjiSuryowirawan)Bambang 80.Sertifikat Hak Pakai Nomor 76 Desa Pinangsiatanggal 20 Juni 1988 atas nama PerusahaanJawatan Kereta Api (PJKA); 81.Peta 5e Gewijzigde Grondkaart No. 1a; Barang Bukti disita dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat (KABUL PAMINTO) 82.Surat Permohonan Pengukuran kepada KepalaKantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat(lampiran 13) atas nama ANIS ALWAINYterhadap tanah di JI.
    Peta 5e Gewijzigde Grondkaart No. 1a; Barang Bukti disita dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat (KABULPAMINTO) 82.Surat Permohonan Pengukuran kepada Kepala Kantor PertanahanKodya Jakarta Barat (lampiran 13) atas nama ANIS ALWAINYterhadap tanah di JI. Kemukus 69 Kel. Pinangsia Kec. TamansariJakarta Barat, berikut fotocopy KTP pemohon ANIS ALWAINY; 83.Surat Pernyataan ANIS ALWAINY selaku pemohon pengukuran danpemilik tanah yang terletak di JI. Kemukus 69 Kel.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-04-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pdt/2014
Tanggal 21 April 2015 — PT. KERETA API (Persero) VS PT. ARGA CITRA KHARISMA, dkk
208 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NOVUM ketujuh:Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S11/MK.16/1994 tertanggal 24 Januari 1995, Perihal:Penatausahaan dan pengamanan tanahtanah milikPerumka yang diuraikan dalam grondkaart (Bukti P PK 07);Bahwa Bukti P PK 07 pada pokoknya berisi mengenaihalhal antara lain:i.
    Tanahtanah yang diuraikan dalam grondkaart padadasarnya adalah merupakan kekayaan negara yangdipisahkan sebagai Aktiva Tetap Perumka.Berkenaan dengan hal itu. maka tanahtanahtersebut perlu dimantapkan statusnya menjadi milik/kekayaan Perumka;ii. Sehubungan dengan hal tersebut, maka MenteriKeuangan meminta kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar:a.
    Terhadap tanah Perumka yang diduduki oleh pihak lain yang tidakberdasarkan kerjasama dengan Perumka, supaya tidak menerbitkansertifikat tanah atas nama pihak lain tersebut, jika tidak ada persetujuandari Menteri Keuangan.Bahwa berdasarkan Bukti P PK 07 tersebut menyatakandan menegaskan bahwa status hukum dari tanahtanahyang diuraikan dalam grondkaart (vide Bukti P PK 01,Bukti P PK 02, Bukti P PK03, dan Bukti P PK 04)adalah Aktiva Tetap Perumka yang statusnya menjadimilik/kekayaan Perumka (dalam hal
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-09-2010 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 13-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 374/PDT.G/2010/PN.MDN
Tanggal 30 Maret 2011 — WENDY AUDA, dkk LAWAN PT. KERETA API DIVRE I SUMUT
243 — 30
  • Deli SpoorwegMaatscappij yang diambil alih menjadi milik negara kemudian diukur,dipetakan dan kemudian diuraikan dalam Grondkaart ;Bahwa kemudian tanah terperkara disewakan oleh Tergugat kepada paraPengqugat dengan surat perjanjian sewamenyewa sebagai berikut :1. Surat perjanjian sewa No. JB.310/IV/353/EKD97 tanggal 30 April1997 untuk Penggugat . Perjanjian mana diperpanjang terus menerussampai dengan tahun 2005 ;2, Surat perjanjian sewa No.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-05-2023 — Putus : 14-11-2023 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 371/Pdt.G/2023/PN Mdn
Tanggal 14 Nopember 2023 — Penggugat:
Ichlas Amikus Nainggolan
Tergugat:
1.Direksi PT. Kereta Api Indonesia Persero
2.PT. Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional I Sumatera Utara-NAD
93 — 78
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1959 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Telepon Milik Belanda dan peta tanah dalam Grondkaart Nomor IJ.135 E D.S.M. W.W.