Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur Tanggal 20 Juli 1965 No. 33/1965 Luas 1300 M2 dengan nama pemegang hak adalah Chomisah binti Chanapi isteri Chadliri;- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur Tanggal 20 Juli 1965 Nomor 33/1965 dengan Luas 1300 (seribu tiga ratus) M2 dengan Nama Pemegang Hak Chomisah binti Chanapi isteri Chadliri adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;- Menyatakan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat karena mengakui kebenaran GRONDKAART

Kereta ApiIndonesia (PT.KAI) memperlihatkan foto copy grondkaart akan tetapisaat itu pihak PT.

Sehinggasesuai hukum positif yang dianut sejak zaman Hindia Belanda perolehandari tanah dalam grondkaart yang disengketakan adalah dari governmentgrond atau dari pemerintah;Bahwa adapun landasan hukum grondkaart menurut Ahli adalah adanyasalah satu pencantuman meitbriefdalam grondkaart, adanya pencantumanparaf departemen yang mengeluarkan (misal bedreiven/ departemenBUMN), adanya pencantuman paraf Kadaster (BPN).

oleh Kadaster (BPN);Bahwa untuk tahun yang tercantum dalam Grondkaart itu menurut porsinyadalam Grondkaart tersebut.

SlwTergugat 2 yang telah membenarkan Grondkaart tahun 1929 milik PT.

Kereta Api (Persero) maka hanya dapat memberikan fotocopy grondkaart 1929 yang telah dilegalisir bagian dokumen PT.

Bahwa yang menyebabkan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tersebutdinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam putusan perkaratersebut adalah berdasarkan salah satu bukti yang diajukan oleh Tergugat1, yaitu GRONDKAART (Peta Tanah) tahun 1929;.

Bahwa ternyata Penggugat mengetahui GRONDKAART (Peta Tanah)tahun 1929 yang diajukan sebagai salah satu bukti oleh Tergugat 1 adalahbukan dibuat pada tahun 1929, sehingga dengan demikian kebenaranGRONDKAART tersebut patut diragukan dan apabila dalam putusanperkara tersebut diketahui GRONDKAART tersebut bukan dibuat padatahun 1929, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tersebut tidak dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum (tetap sah).

Dengan demikianPenggugat bermaksud dalam gugatan ini agar GRONDKAART tersebutdinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;. Bahwa oleh karena Tergugat 1 mengajukan bukti GRONDKAART (PetaTanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929, maka merupakanperbuatan melawan hukum, yang menyebabkan Penggugat menderitakerugian, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 43 dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum dan Penggugat secara hukum tidak mempunyai tanahtersebut.

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT telah mendalilkan kedudukan hukumdengan alasan adanya hak gugat (standing) terhadap grondkaart tahun1929 milik TERGUGAT I.Hal. 6 Putusan No.300/PDT/2017/PT.SMG2.

Penggugat tidak pernah baik secara langsung maupuntidak langsung mengakui kebenaran Grondkaart seperti apa yangdimaksud oleh Penggugat. Tergugat Il dalam menyampaikan jawaban,duplik, dan kesimpulan pada perkara No.13/G/2014/PTUN.SMG tidakpernah mengakui kebenaran Grondkaart.

Malabar No. 1 terdapat 2 (dua) daiaHalaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/207 5/PN Bag.14.15.16.17,18.seluas 352 M2 dan 115 M2 dengan alas hak berupa Grondkaart.Bahwa Grondkaart hanya diartikan sebagai Penunjuk batasbatas tanah dantidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atas tanah,demikian berdasarkan ketentuan Pasal 16 UndangUndang Nomor : 5Tahun 1960 :(1) hakhak atas tanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1)adalah : a. Hak Milik, b.

Hak guna ruang angkasa.Bahwa klaim Tergugat secara resmi yang disampaikan kepada TurutTergugat atas tanah yang terletak di Jalan Malabar No. 1 RT 008 RW 016Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, terdapat 2(dua) data tanah yaitu tanah seluas 352 M2 dan 115 M2 dengan alas hakberupa Grondkaart, akan tetapi Tergugat tidak pernah menguasai tanahyang diklaim tersebut, sedangkan Pasal 16 UndangUndang Nomor : 5Tahun 1960 tidak menyebutkan Grondkaart sebagai bukti kepemilikan atastanah, terlebih

Bag.kepunyaan Tergugat, yaitu sesuai alas hak berupa Grondkaart No. 15Tertanggal 13111940, sedangkan pensertifikatannya saat ini sedangdalam proses dan telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan KotaBandung, yaitu sebagaimana termuat dalam Peta Bidang Tanah No.

PBT35/7/2013 seluas 2381 M2.Bahwa grondkaart dibuat jauh sebelum berlakunya undangundang pokokagrarian, dimana grondkaart merupakan bukti penyerahan asset tanah(bestemming) dari negara kepada perusahaan kereta api negara (StaatsSpoorwegen), saat ini PT. Kereta Api Indonesia. Grondkaart menguraikandan menjelaskan secara kongkrit batasbatas tanah negara yang sudahdiserahkan kepada perusahaan kereta api berdasarkan ordonansi yangdimuat dalam Staaisblad masingmasing.

Pembuatan grondkaart jugadilakukan menurut teknik geodesi oleh Landmester (Petugas PengukuranKadaster), yang untuk memenuhi legalitas sesuai dengan peraturan yangberlaku pada saat itu, maka setiap grondkaart disahkan oleh Kepala KantorKadasier dan Residen setempat.Bahwa tanah dan bangunan a guo sebagaimana tercantum dalamgrondkaart tersebut, semula dipergunakan sebagai rumah dinas oleh salahsatu. pegawai/pejabat Tergugat yang bernama Rahadi MochamadSoegiharto, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (

, namapemegang hak Chomisah binti Chanapi istri Chadliri;Menyatakan Grondkaart (Peta Tanah) tahun 1929 yang diajukan sebagaisalah satu bukti oleh Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawitanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN Slw., juncto PutusanPengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor556/PDT/1988/PT SMG., juncto Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 adalah bukandibuat pada tahun 1929;Menyatakan Grondkaart (Peta Tanah) tahun 1929

,juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989Nomor 556/PDT/1988/PT SMG., juncto Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 tidakmempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,yang merugikan Penggugat, yaitu mengajukan bukti Grondkaart (PetaTanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929 dalam perkarasebagaimana Putusan Pengadilan Negeri tanggal 5 Mei 1988 Nomor8/Pdt.G/1987/PN Slw., juncto Putusan

, nama pemegang hak Chomisahbinti Chanapi isteri Chadliri adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum,yang merugikan Penggugat, yaitu mengakui kebenaran Grondkaart (PetaTanah) tahun 1929 (yang sebenarnya tidak dibuat tahun 1929),sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal9 Juni 2014 Nomor 13/G/2014/PTUN.SMG., juncto Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Oktober 2014 Nomor167/B/2014/PT TUN.SBY

Menyatakan Grondkaart (Peta Tanah) tahun 1929 yang diajukan sebagaisalah satu bukti oleh Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawitanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN Slw., juncto PutusanPengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 NomorHalaman 6 dari 11 hal. Put.

hukum,yang merugikan Penggugat, yaitu mengajukan bukti Grondkaart (PetaTanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929 dalam perkarasebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Mei 1988Nomor 8/Pdt.G/1987/PN Slw., juncto Putusan Pengadilan TinggiSemarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/PDT/1988/PT SMG.

Tengku Umar;Utara berbatas dengan JI.Duku;Selatan berbatas dengan tanah PT.Kereta Api;Barat berbatas dengan tanah PT.Kereta Api;30> Bahwa Grondkaart adalah memuat peta tanahtanah PT.Kereta Api,berisi uraian tentang luas dan bentuk tanah;> Bahwa setelah Indonesia merdeka tanahtanah milik PT.Kereta Api yangtersebut dalam Grondkaart tetap menjadi milik PT. Kereta Api;> Bahwa pada saat mensertifikatkan tanah sengketa, pihak PT.

Kereta Api (Penggugat)Bahwa sebagai bukti tanah sengketa milik PT.Kereta Api yaituberdasarkan Grondkaart 1913, tanah Kereta Api seluas 42000 m2 dantanah sengketa termasuk didalamnya;Bahwa tanah yang termasuk dalam Grondkaart tersebut, merupakanaset PT.Kereta Api (Penggugat);Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat danTergugat Il, pada tahun 1994, sejak tanah sengketa dipagar seng olehTergugat & Il tersebut;35Bahwa setelah itu pihak PT.Kereta Api membuat Surat Teguran kepadaTergugat

Tengku Umar;Selatan dan Barat dengan tanah PT.Kereta Api;Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah tanah milikPT.Kereta Api, dan berdasarkan Grondkaart masih merupakan asetPT.

Kartini Arifin;Pihak Tergugat Ill menolak Grondkaart sebagai dasar bukti kepemilikanhak atas tanah karena Grondkaart hanya merupakan Peta Tanah ZamanBelanda;> Bahwa Tergugat IV mendalilkan, tindakan Tergugat IV menerbitkan IzinMendirikan Bangunan (IMB) atas nama Tergugat Il, karena telahmemenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam PeraturanDaerah No.07 tahun 1997, pasal 134 yang mengatur masalah perizinan;Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat tersebut diatas makadalil gugatan

Bahwa tanah dalam Grondkaart (bukti P1) dalam hal ini tanah sengketa,tidak termasuk tanahtanah yang dapat dijual kepada Pegawai Negeri,Pegawai Daerah Otonom dan Pensiunannya, sebagaimana yangdimaksud dalam UndangUndang No.72 tahun 1957;3.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali perlu. menegaskan ataumengemukakan sekali lagi tidak sependapat dengan TermohonPeninjauan Kembali/Tergugat Intervensi yang telah menyatakan,bahwa Grondkaart (peta tanah) sebagai alat bukti kepemilikan atastanahtanah yang dihuni' oleh Para Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat dengan alasanalasan sebagai berikut :e Bahwa Grondkaart bukan merupakan alatbukti kepemilikan atastanah sesuai Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan c, (3) dan (4)UndangUndang Nomor 5 Tahun

Adapun Grondkaart itusendiri mempunyai pengertian atau fungsi hanya sebagai "petatanah untuk keperluan perencanaan pembuatan jalan kereta api,sehingga tidak benar instansi Pemerintah sebagai hasilpengukuran dan pemetaan tanah milik Pemerintah yang dalam halHal. 11 dari 18 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2008ini adalah untuk Staats Spoorwegen (S.S), sebagaimanadinyatakan dalam pertimbangan hukum Judex Factie (PT.

Hal tersebut karena sesungguhnya dasarpembuatan Grondkaart adalah berdasarkan Ordonansi tanggal 11Mei 1927 Lembatran NegaraNomor 259 (Vide : bukti P.8).

Dalam Grondkaart (peta tanah) untuk tanahyang berada dijalur jalan kereta api diberi tanda S.S atau yangmerupakan hak beheer S.S diberi tanda "S.S. Terrein.

Selanjutnya, sebagai contoh/bukti konkrittanah a quo terdapat dalam 5 e Gewijzigde Grondkaart No. 14(peta tanah No. 14 perubahan kelima), namun bukan merupakanmilik S.S., seperti tanah di Jalan Rakata Nomor 1 s/d 15 dan diJalan Natuna Nomor 9 s/d Nomor 33 yang juga termasuk dalampeta tanah tersebut.

;Bahwa Grondkaart adalah Peta Tanah yang fungsinya secara konkritmenjelaskan tentang uraian letak tanah dan uraian batasbatas tanahyang dikuasai Perusahaan Kereta Api Negara (ss), yang dibuatmenurut tehnik geodesi oleh Landmester (petugas pengukurankadasteral) yang disahkan oleh Kepala Kantor Residen setempat ;3.

Adapun uraian mengenai letak tanah dan batasbatas yangdikuasai Perusahaan Kereta Api Negara (ss) di wilayah Lampungdimuat dalam Grondkaart No.10 Tahun 1913 ;5. Bahwa setelah Indonesia Merdeka.

Smg jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2505 K/Pdt/1989) ;Bahwa bulan Januari Tahun 1996 Penggugat mendapat informasibahwa tanah milik Penggugat yang masih menjadi bagian kesatuantak terpisahkan dengan Grondkaart No.10 Tahun 1913 terletak di Jl.Mangga, Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat,Kotamadya Bandar Lampung dengan luas lebih kurang 12.283 M?

HGB Nomor 48/S)) ;Bahwa grondkaart yang disebut Penggugat, telah berakhir masaberlakunya sejak 24 September 1960 berdasarkan UU Nomor5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;Bahwa Penggugat sebagai suatu badan hukum Indonesia,berbentuk Perseroan Terbatas, wajib mempunyai bukti kepemilikantanah yang sah berdasarkan UU Nomor 5/1960, bukan bertumpupada sebuah dokumen dari zaman kolonial (grondkaart) yangsudah tidak berlaku lagi ;Sehingga gugatan Penggugat kabur (obscuur), dan harus ditolak

Terbukti bahwa PT KA tidak mempunyai sertifikat HakPakai termaksud ;Bahwa tanah yang disebut dalam grondkaart, tidak pernahdipergunakan untuk kepentingan sendiri oleh Penggugatsebagaimana tersebut dalam PMA Nomor 9/1965 ;Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 13 K/Pdt/2008 Bahwa berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 8 Tahun 1953, disebutkanbahwa :1. Tanah Negara, ialah tanah yang dikuasai penuh olehnegara;2.

KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO, Rj.Bahwa PENGGUGAT mempunyai kepentingan dalam mengajukangugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkaraa quo dengan alasan hukum sebagai berikut : 1;Bahwa benar berdasarkan Grondkaart No.: W. 17286 B Tahun1962 Peta Tanah di Emplasemen : Semarang, Kemijen,Semarang Tawang dan Semarang Pelabuhan Lintas Semarang Yogyakarta.

Perusahaan JawatanKereta Api tumpang tindih dengan OBJEK GUGATAN5dan OBJEK GUGATANS6; 2"Grondkaart No.: W. 17286 B Tahun 1962 Peta Tanah diemplasemen : Semarang, Kemijen, Semarang Tawang danSemarang Pelabuhan Lintas Semarang Yogyakarta.Bekas Eigendom Verponding Nomor : 69 yang menurutSurat Ukur (Metbrief) Nomor : 877 tanggal 28 Juli 1853 danmenurut Akta Hak Tanah Nomor : 236 tanggal 22 Juni 1864tercatat atas nama De Nederland Indische SpoomegMaatschappij N.V. (NIS) seluas + 159.832 m?

KAI(Persero) dan kebijaksanaan mengenai tanah Grondkaart dapatdisimak dari berbagai produk hukum sebagai berikut : 10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 1953 menyatakan "tanah Grondkaart beradadalam penguasaan (in beheer) DKA sekarang PT. KAI(P@LSELO)", ~~~n nw nnn nnn nnn nnn nnn10.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : SK.681/DJA/1986 tanggal 1 Nopember 1986 ditegaskanbahwa *tanah Grondkaart berada dalam penguasaan (inbeheer) PJKA sekarang PT.

Tanah Grondkaart SS di atas tanah hak eigendom atasnama Het Gouvernement van Nederlandsch Indie sudahdiperuntukkan bagi kepentingan SS sekarang Perumka(PT. KAI (Persero)); 11.2. Mengenai tanah Perumka sekarang PT. KAI (Persero)supaya dipedomani Rumusan Hasil Rapat Kerja BPNTaRUIA, 199 ; ~~ ~~ nnn nn nnn nnn nnn nnn11.3. Pemberian sesuatu hak atas tanah Perumka sekarangPT. KAI (Persero) kepada pihak lain perlu dikoordinasiterlebih dahulu dengan Perumka sekarang PI.

KAI (Persero)) telah diberikan hak penguasaan terhadap objeksengketa dimaksud yang tercatat dalam Grondkaart No.: W. 17286BTahun 1962 Peta Tanah di Emplasemen : Semarang, Kemijen,Semarang Tawang dan Semarang Pelabuhan Lintas Semarang Yogyakarta. Bekas Eigendom Verponding Nomor : 69 yang menurutSurat Ukur (Metbrief) Nomor : 877 tanggal 28 Juli 1853 dan menurutAkta Hak Tanah Nomor : 236 tanggal 22 Juni 1864 tercatat atasnama "De Nederland Indische Spoorweg Maatschappij N.V.

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 3 Maret 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat novum yaitu:1.2.Staatsblaad (Stbl) Tahun 1875 Nomor 141 (bukti P PK1);Grondkaart

Nomor 4 Gewijzigde Grondkaart Nomor 1 tanggal 27Oktober 1914 (bukti P PK02);Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S1069/HK.03/1990 tanggal 4 September 1990, perihal: PenertibanTanah Hasil Konversi Hak Barat yang dikuasai/dimiliki instansiPemerintah/Badanbadan Negara dan BUMN (bukti P PK03);Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 530.22134 tanggal19 Januari 1991, perihal: Penertiban tanah asal Konversi Hak Baratyang dikuasai/dimiliki instansi Pemerintah/Badanbadan Negara danBUMN (bukti

P PK04);Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S11/MK.16/1994tertanggal 24 Januari 1995, Perihal: Penatausahaan dan PengamananTanahtanah Milik Perumka yang diuraikan dalam Grondkaart (bukti PPK05);Dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudianmemohon putusan sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik tanahdi Jalan Patimura Nomor 71 A Malang

Nomor 468 PK/Pdt/2018peninjauan kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan novumberupa surat Staatsblaad (Stbl) tahun 1875 Nomor 141 (bukti P PK1),Grondkaart Nomor 4 Gewijzigde Grondkaart Nomor 1 tanggal 27 Oktober1914 (bukti P PK02), Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S1069/HK.03/1990 tanggal 4 September 1990 (bukti P PK03), Surat KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 530.22134 tanggal 19 Januari

Kereta Api Indonesia (Persero) / PENGGUGAT), secara tekniskemudian diukur, dipetakan, dan diuraikan secara jelas batas batasnyaberdasarkan teknik geodesi oleh Landmester (petugas pengukurankadester), hasilnya disebut dengan Grondkaart.

Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor : SK.681/DJA/1986 tanggal1 November 1986 yang menegaskan bahwa tanah Grondkaart beradadalam penguasaan (/n beheer) Djawatan Kereta Api (sekarang PT.Kereta Api Indonesia (Persero)/ PENGUGGAT) ;2. Surat Badan Pertanahan Nasional cq. Deputi Bidang Hak Atas TanahNomor : 570.323594D.111 tanggal 29 Oktober 1992 yang padapokoknya menyatakan bahwa tanahtanah Grondkaart SS diperuntukanbagi kepentingan SS (sekarang PT. Kereta Api Indonesia (Persero)/PENGGUGAT) ;3.

Putusan Nomor 39 K/TUN/2013menerbitkan Hak Guna Bangunan atas sebagian tanah PENGGUGAT yangterurai di dalam Grondkaart No.10 tanggal 06 Februari 1888 ;.

1888 telah dihapusdari daftar barang PENGGUGAT ;Bahwa faktanya, sampai hari ini sebagian tanah PENGGUGAT yang terurai didalam Grondkaart No. 10 tanggal 06 Februari Tahun 1888 tersebut masihterdaftar sebagai aset PT Kereta Api Indonesia (persero)/PENGGUGAT, atautidak pernah dihapus ;.

Padahal, eksistensi Grondkaart sebagai alas hak bagi Pemohon Kasasi(Terbanding/Penggugat) sudah ditegaskan di dalam putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 1262 K/Pdt/2004.Majelis Hakim PTUN Padang juga menegaskan bahwa secara institusional,Termohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) mengetahui keberadaan Grondkaart,sebagaimana yang tertuang di dalam hasil Rapat Kerja Badan PertanahanNasional Tahun 1991.Selain itu, di dalam pertimbangannya Majelis Hakim PTUN Padangmengungkapkan bahwa di dalam persidangan

Hal ini berartibaik Grondkaart Nomor 32 tertanggal 30 September 1913 maupun relkereta api tidak memiliki hak apapun di Areal Register 48, sehingga tanahyang ditempati dan dimohonkan pendaftaran hak oleh PARA PEMOHONKASASI telah sesuai dengan ketentuan Perda Prop. Lampung Nomor 6Tahun 2001.

Kereta Api (Persero) tentang Data asset tanah milik PT.Kereta Api Indonesia (Persero) LOBBI tahun 2010 di WilayahSubdivre IIl.2 Tnk serta surat dari Departemen Keuangan RepublikIndonesia tentang Penata usahaan dan pengamanan tanahtanahmilik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart (Vide bukti T.

Putusan Nomor 381 K/TUN/2014Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 tersebut menandakanTERMOHON KASASI telah mengesampingkan keberadaan Surat LobbiTahun 2010 dan Fotokopi Grondkaart Nomor 32 tanggal 30 September1913.

tidak pernahdiperlihatkan dalam pembuktian, melainkan TERMOHON KASASI Ilhanya menunjukkan Fotokopi Grondkaart Revisi 1949 yang jugadiragukan keasliannya sebab tidak pernah didaftarkan berdasarkanOverschrijvings Ordonantie S. 183427.

Nomor 32tertanggal 30 September 1913 yang mana fotokopi grondkaart ini tidakpernah ditunjukkan dalam pembuktian di depan persidangan, sehinggamenjadi rancu apabila fotokopi Grondkaart Nomor 32 tertanggal 30September 1913 dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membuatpertimbangan dan putusan.

Grondkaartmaupun Gewijzigde Grondkaart hanyalah peta situasi yangdibuat oleh SS sendiri melengkapi izin prinsip yangdibuat SS (Staatsspoor Wegen) untuk diketahui pejabatpemerintah daerah setempat(lihat juga Bukti P.10) termasuk kantor Kadastersetempat yang wilayahnya akan dilewati untuk rencanaHal. 9 dari 11 hal. Put.

Kedudukan Ss (Perumka sekarang PTKAI/Persero, PTT (PT Pos Indonesia/Persero, BOWDepartemen Pekerjaan Umum), GBO (sekarang PTPLN/Persero) daninstansi lainnya adalah sama dalam hal pegawainyamenempati perumahan umum Negeri dan tentu saja PTT, BOWmaupun GBO tidak perlu membuat grondkaart ataugewiijzigde grondkaart karena mereka tidak membuat jalankereta api; jadi kiranya dapat dimengerti apa sebenarnyafungsi dari padagrondkaart atau gewiijzigde grondkaart, karena bukti hakpada zaman Pemerintah Hindia

No. 291PK/Pdt/2007perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali denganjudex facti Pengadilan Negeri dan judex juris MahkamahAgung dalam menafsirkan bukti bertanda P.1 dan P.2 berupa5c dan 6c gewiijzigde grondkaart masing masing No. 14 halmana bukan merupakan alasan untuk mengajukan peninjauankembali sebagaimana diatur oleh Pasal 67 huruf a s/d fUndang Undang No. 14 Tahun 1985 jo. UndangUndang No. 5Tahun 2004. Disamping itu) Drs.

KAI(Persero);Bahwa Grondkaart (Peta Tanah) adalah merupakan suatu gambar yangmenjelaskan secara konkrit mengenai batasbatas tanah yang telahdiserahkan kepada pihak yang menerima penyerahan penguasaantanah Negara.

Grondkaart (Peta Tanah) berfungsi sebagai pengukurandan pembuatan peta tanah yang dibuat oleh /andmester (petugaspengukuran kadaster) untuk berbagai keperluan baik untuk keperluanpemerintah, maupun untuk keperluan orang dan badan hukum swasta.Meskipun dalam ketentuan undangundang tidak ada ketentuan khususyang mengatur mengenai istilah Grondkaart (Peta Tanah), namunkeberadaan grondkaart (peta tanah) sendiri berfungsi sama dengansurat tanda bukti hak karena tanahtanah yang sudah diserahkanpenguasaan

kepada instansi pemerintah yang dimuat dalam Staatsblad(Lembaran Negara) dan dibuatkan grondkaart.

Sehingga grondkaartberfungsi sama dengan surat tanda bukti hak bagi perorangan ataubadan hukum privat (Apang Sopandi, Grondkaart dan bukti hak atastanah, Keretasiana, November 2014);Bahwa keberadaan grondkaart telah pula diuji dalam sidang pengadilansebagai bukti hak dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungPT. KAI (Persero) dinyatakan sah sebagai pemilik tanah sengketaHalaman 7 dari 32 halaman.

Kereta Api Indonesia(Persero) berdasarkan Grondkaart (Peta Tanah) Nomor : Ag 461.tanggal 27 Juni 1935 seluas + 15.034,2 M?

Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor : SK.681/DJA/1986 tanggal 1Nopember 1986 yang menegaskan bahwa tanah Grondkaart berada dalampenguasaan ( IN beheer) Djawatan Kereta Api ( sekarang PT. Kereta ApiIndonesia ( Persero)/PENGUGGAT) 5 2222 n nonce nnn nnn cnn cence nce ncnneee2. Surat Badan Pertanahan Nasional cq. Deputi Bidang Hak Atas TanahNomor : 570.323594D.111 tanggal 29 Oktober 1992 yang padapokoknya menyatakan bahwa tanahtanah Grondkaart SS diperuntukanbagi kepentingan SS ( sekarang PT.

Basko Minang Plaza dan reladalah 4 Meter ; Bahwa setahu saksi Pagar tembok yang dibangun PT Basko Minang Plaza sekitartahun 2004 dan 2005 ;Bahwa setahu saksi pada tahun 1983 Perumka ada mengirim Grondkaart tetapitidak semua ;Bahwa setahu saksi Grondkaart adalah alas hak dari Perumka ;Bahwa setahu saksi sebelum PT.

KAI didalam grondkaart tersebutadalah bertanda merah ; Bahwa saksi mengatakan grondkaart ada diserahkan kepada Kanwil Bahwa saksi mengatakan grondkaart adalah aset negara peninggalanBelanda ; Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1992 sampai tahun 1994 ada melihat patokSS Beton dan tanaman hidup disambung kawat berduri ; Bahwa saksi mengatakan selama bertugas lebih kurang 2 tahun tidak melihatpagar sebelumnya ;Halaman 75 dari 121 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUNPDG76Bahwa saksi mengatakan tidak

Proses Pengukuran dilakukan denganpermohonan dengan pertimbangan semua aspek seperti filosofis,Tata Ruang dansebagainya ;Bahwa menurut Ahli secara hukum BPN tidak mengetahui keluarnya sertifikatdiatas tanah grondkaart mestinya BPN ada data itu di kantor Pertanahan setempatdan pasti ada peta grondkaart sebagai acuan bekerja.

KAI adalah harus ada alas haknya berupa grondkaart salahSatUNY a 3 222 nnn nnn nnn nnn ncn connec nen ncn ne cc cn cc ncn scc secs.

, namapemegang hak Chomisah binti Chanapi istri Chadliri:Menyatakan Grondkaart (Peta Tanah) tahun 1929 yang diajukan sebagaisalah satu bukti oleh Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawitanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN Slw., juncto PutusanPengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/PDT/1988/PT SMG., juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 adalah bukan dibuatpada tahun 1929;Menyatakan Grondkaart (Peta Tanah) tahun

,juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989Nomor 556/PDT/1988/PT SMG., juncto Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 tidakmempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,yang merugikan Penggugat, yaitu mengajukan bukti Grondkaart (PetaTanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929 dalam perkarasebagaimana Putusan Pengadilan Negeri tanggal 5 Mei 1988 Nomor8/Pdt.G/1987/PN Slw., juncto Putusan

Nomor 1000 PK/Pdt/2019yang merugikan Penggugat, yaitu mengakui kebenaran Grondkaart (PetaTanah) tahun 1929 (yang sebenarnya tidak dibuat tahun 1929),sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangtanggal 9 Juni 2014 Nomor 13/G/2014/PTUN.SMG., juncto PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Oktober2014 Nomor 167/B/2014/PT TUN.SBY., juncto Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tanggal 16 April 2015 Nomor 132 K/TUN/2015;9.

, namaPemegang Hak Chosimah binti Chanapi istri Chadiliri;Menyatakan Grondkaart (Peta Tanah) Tahun 1929 yang diajukansebagai salah satu bukti oleh Tergugat sekarang Termohon PeninjauanKembali dalam putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Mei 1988Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw juncto Putusan Pengadilan TinggiSemarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.SmgJuncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 adalah bukan dibuat pada tahun 1929;Menyatakan

Grondkaart (Peta Tanah) Tahun 1929 yang diajukansebagai salah satu bukti oleh Tergugat sekarang Termohon PeninjauanKembali dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Slawitanggal 05 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw juncto PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor2505 K/Pdt/1989 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali telahmelakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat,yaitu mengajukan bukti Grondkraat

Bahwa mengenai grondkaart perlu Pengugat jelaskan halhalsebagai berikut Bahwa pengertian Grondkaart adalah sebuah gambar penampanglahan yang dibuat untuk menunjuk suatu objek lahan dengan batasbatas tertentu yang tertera diatasnya. Bahwa Grondkaart memiliki dua fungsi yaitu fungsi kepemilikandan kepentingan.

Pencatuman pejabat Kadaster ini, bisa diketahuibahwa Grondkaart dibuat berdasarkan hasil pengukuran tanah olehpetugas Kadaster (Surat ukur tanah). Dengan demikian Grondkaartmemiliki kekuatan legal formal sebagai dokumen yang diterbitkanoleh lembaga pertanahan pada zamannya. Bahwa kekuatan hokum selain tersebut diatas, Grondkaart adalahpencantuman surat keputusan/ surat ketetapan pejabat pemerintahyang menyetujui pengesahan Grondkaart tersebut untuk digunakansesuai fungsinya.

Surat keputusan/ketetapan pejabat yangberwenang memuat penjelasan tentang riwayat tanah yang terteradalam Grondkaart serta proses kepemilikan oleh subjek yang tercatatpada Grondkaart terkalt. Bahwa dari Kadaster, Grondkaart memilki kekuatan hukum daripejabat pemerintah (instansi) yang berwenang untuk mengesahkankepemilikan lahan dan pembuktiannya melalui Grondkaart.

Yangtercantum pada Grondkaart seperti ketetapan direktur PU(OpenbareWerken), direktur BUMN (Gouvernement Bedrijven) ataudirektur Perhubungan (Verkeer). Ketiga ketetapan ini bersumberpada surat keputusan (Bes/uit) Gubernur Jendral sebagai KepalaKOIONI. 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne nee Bahwa Grondkaart memiliki kekuatan hukum ganda. Olehkarenanya Peraturan Perundangan setelah negara merdeka masihHalaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUNBLmenggunakan Grondkaart.

Semua arsip yang melandasi Grondkaartmasih tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).Semua arsip ini menjelaskan kepemilikan tanahnya dan penggunaanGrondkaalt.. 22 nnnnnnn nnn nnn nnn nnn Bahwa Grondkaart berbeda dengan surat ukur atau gambarSituasi atau gambar teknik melalui kekuatan hukum yang melekatpadanya. Pada gambargambar yang lain tidak ada pengesahanselengkap Grondkaart. Disamping itu tidak ada kejelasan fungsi darigambargambar lain yang selengkap Grondkaart.4.

Bahwa selanjutnya tanahtanah yang sudah diBestemmingkan kepadaPerusahaan Kereta Api Negara (SS) dilakukan pengukuran, dipetakan dandiuraikan dalam Grondkaart;Bahwa pengukuran dan pemetaan tanah untuk keperluan kereta apihasilnya disebut Grondkaart, yang fungsinya secara konkrit menjelaskantentang batasbatas tanah yang berada dalam hak penguasaan kereta api;3.

Tanah dimaksud adalah aset Penggugat sebagaimana tertuang dandijelaskan dalam Grondkaart Nomor 10 Tahun 1913, yangberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 kekuasaanatas tanah eks milik Pemerintah Belanda diserahkan penguasaannyakepada PT. Kereta Api (Persero) dahulu Djawatan Kereta Api (DKA);Bahwa tanah tersebut sampai dengan sekarang tidak pernahdilepaskan haknya kepada siapapun dan masih terdaftar sebagaiaset/ aktiva tetap PT. Kereta Api (Persero);9.2.

DirektoratJendral Pembinaan BUMN Nomor 511/MK16/1994 tanggal 24Januari kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN menegaskanbahwa tanahtanah yang diuraikan dalam Grondkaart adalahkekayaan Negara sebagai Aktiva Tetap Perumka (Penggugat)sekarang PT.

Kereta Api (Persero) /Termohon Peninjauan Kembali yang hanya didasarkan pada surat FotoCopy Grondkaart Nomor 10 Tahun 1913 yang sebenarnya tidak dapatdijadikan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah;. Novum 3Akta Perdamaian Nomor A.82/JB.308/U.2006, tertanggal 24 Juli 2006yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembaliyang dalam hal ini diwakili oleh Rony Wahyudi selaku Direktur UtamaPT.

Kereta Api (Persero) (Penggugat /Termohon Peninjauan Kembali) atas kepemilikan Objek Sengketa yanghanya didasarkan pada surat Foto Copy Grondkaart Nomor 10 Tahun1913 yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atas kepemilikanObjek Sengketa a quo.

Nomor 22A, 1 Mei 1917,Tergugat menolak dengan tegas dalil Termohon Kasasi semulaTerbanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Grondkaart Nomor 22Amerupakan bukti kepemilikan PT.

Sejak terbitnya UndangUndangNomor 5 Tahun 1960, maka grondkaart bukanlah merupakan bukti alas hak atassuatu objek tanah melainkan hanya merupakan peta skala tertentu yang merupakan27Beespetunjuk batas terhadap suatu objek tanah.

Bagipemegang grondkaart yang menginginkan status atas tanahnya dapat dimintakandengan mendaftarkannya. Grondkaart tidak bisa disamakandengan metbrief, karena metbrief harus dibuat oleh instansi yangberwenang. Hal tersebut tentunya sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPAmenyebutkan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintahdiadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesiamenurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah;2924.

Sehingga jelas bahwa proses penerbitan SertifikatHak Pakai Nomor 2 Tahun 1980, tanggal 25 Januari 1980, atas namaPemerintah Kabupaten Ciamis adalah sah dan sesuai ketentuan;Menimbang bahwa tanahtanah yang masuk dalarn grondkaart tidak sertamerta dikonversi menjadi tanah hak pakai atau hak pengelolaan dibawahpenguasaan pemegang grondkaart.

Kereta Api Indonesia dan BupatiCiamis, sehingga dari kesaksian kedua ahli tersebut tidak diperoleh kepastianhukum perihal grondkaart yang dijadikan alas hakoleh Terbanding semula Penggugat.