Ditemukan 3410 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 31-08-2023 — Putus : 04-09-2023 — Upload : 04-09-2023
Putusan PN PATI Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Pti
Tanggal 4 September 2023 — Pemohon:
Waryanto
4025
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan Gross Akta Kapal Layar CONDONG REJEKI yang telah terdaftar pada Kantor Syahbandar Pelabuhan Klas I Tanjung Emas semarang dengan Gross Akta nomor 3042 pada tanggal 23 Mei 2019 atas nama WARYANTO yang berkedudukan di Bendar Juwana telah hilang;
    3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim Salinan penetapan ini kepada Kantor Syahbandar Pelabuhan Kelas I Tanjung Mas Semarang agar diberikan grosse akta
Register : 14-11-2011 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 43918/PP/M.XIV/16/2013
Tanggal 13 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11128
  • hal tersebut di atas, Terbanding menggunakan kewenangannya memilihmetode cost plus dengan tingkat margin tertentu yang wjar dalam rangka menerapkankewajaran dan kelaziman usaha karena Pemohon Banding mengidentifikasikan dirinyamenggunakan tingkat laba kotor sebagai penentu harga dan tidak menggunakan tingkat hargatransaksi sebagai pembanding;bahwa Terbanding telah meminta Pemohon Banding untuk memberikan tanggapan tentangperbedaan kondisi usaha Pemohon Banding dengan industri sejenis, perbedaan gross
    profit margin sebesar 4.5% yang diperoleh Pemohon Banding tersebut adalahtelah memenuhi kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubunganistimewa, hal tersebut dikarenakan dengan tingkat gross profit margin sebesar 4.5% tersebutPemohon Banding dapat membayar seluruh biaya operasional dan masih memperoleh laba/keuntungan dari operasional;bahwa terhadap pernyataan Pemohon Banding tersebut, Terbanding menyatakan bahwaterhadap perhitungan tingkat gross profit margin sebesar 4.5% tersebut
    , Pemohon Bandingtidak mempunyai dasar dan data pembanding yang dapat menunjukkan bahwa tingkat grossprofit margin tersebut merupakan tingkat gross profit margin yang telah memenuhi unsurkewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;bahwa sementara itu penetapan tingkat gross profit margin yang diterapkan Terbandingterhadap transaksi Pemohon Banding kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewasebesar 7.9% tersebut telah dilakukan melalui serangkaian proses penelitian
    sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan mengenai pemeriksaan terhadap transaksidengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;bahwa dengan demikian penentuan tingkat gross profit margin sebesar 4.5% yang digunakanoleh Pemohon Banding tersebut tidak mempunyai dasar perhitungan dan data pembandingnya,sehingga terhadap pernyataan tersebut harus diabaikan;bahwa dengan demikian penentuan tingkat gross profit margin yang diterapkan Terbandingterhadap transaksi penjualan Pemohon Banding
    margin yang wajar diterapkan dalam menentukan harga jual kepadapihak yang mempunyai hubungan istimewa telah memenuhi prinsip kewajaran atau tidak;bahwa Terbanding berpendapat tingkat gross profit margin yang digunakan oleh PemohonBanding sebesar 4% harus mempunyai dasar dan data pembanding yang dapat menunjukkanbahwa tingkat gross profit margin tersebut merupakan tingkat gross profit margin yang telahmemenuhi unsur kelaziman dan kewajaran dalam hubungan istimewa;bahwa dalam rangka memenuhi permintaan
Register : 14-11-2011 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 43915/PP/M.XIV/16/2013
Tanggal 13 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11727
  • hal tersebut di atas, Terbanding menggunakan kewenangannya memilihmetode cost plus dengan tingkat margin tertentu yang wjar dalam rangka menerapkankewajaran dan kelaziman usaha karena Pemohon Banding mengidentifikasikan dirinyamenggunakan tingkat laba kotor sebagai penentu harga dan tidak menggunakan tingkatharga transaksi sebagai pembanding;bahwa Terbanding telah meminta Pemohon Banding untuk memberikan tanggapan tentangperbedaan kondisi usaha Pemohon Banding dengan industri sejenis, perbedaan gross
    profit margin sebesar 4.5% yang diperoleh Pemohon Banding tersebut adalahtelah memenuhi kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubunganistimewa, hal tersebut dikarenakan dengan tingkat gross profit margin sebesar 4.5% tersebutPemohon Banding dapat membayar seluruh biaya operasional dan masih memperoleh laba/keuntungan dari operasional;bahwa terhadap pernyataan Pemohon Banding tersebut, Terbanding menyatakan bahwaterhadap perhitungan tingkat gross profit margin sebesar 4.5% tersebut
    , Pemohon Bandingtidak mempunyai dasar dan data pembanding yang dapat menunjukkan bahwa tingkat grossprofit margin tersebut merupakan tingkat gross profit margin yang telah memenuhi unsurkewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;bahwa sementara itu penetapan tingkat gross profit margin yang diterapkan Terbandingterhadap transaksi Pemohon Banding kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewasebesar 7.9% tersebut telah dilakukan melalui serangkaian proses penelitian
    sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan mengenai pemeriksaan terhadaptransaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;bahwa dengan demikian penentuan tingkat gross profit margin sebesar 4.5% yang digunakanoleh Pemohon Banding tersebut tidak mempunyai dasar perhitungan dan datapembandingnya, sehingga terhadap pernyataan tersebut harus diabaikan;bahwa dengan demikian penentuan tingkat gross profit margin yang diterapkan Terbandingterhadap transaksi penjualan Pemohon Banding
    margin yang wajar diterapkan dalam menentukan hargajual kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah memenuhi prinsip kewajaranatau tidak;bahwa Terbanding berpendapat tingkat gross profit margin yang digunakan oleh PemohonBanding sebesar 4% harus mempunyai dasar dan data pembanding yang dapat menunjukkanbahwa tingkat gross profit margin tersebut merupakan tingkat gross profit margin yang telahmemenuhi unsur kelaziman dan kewajaran dalam hubungan istimewa;bahwa dalam rangka memenuhi permintaan
Register : 18-02-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 272/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Februari 2019 — Pemohon:
SIM VILLA
5442
  • MENETAPKAN:

    • Mengabulkan permohonan Pemohon;
    • Menetapkan Pemohon sebagai kuasa orang tua dan /atau wali ibu dari anak yang masih dibawah umur bernama (Gabriel Sebastian Jeremiah) untuk menjual Satu Unit Rumah Susun atas nama Sim Villia dengan luas semi gross 91.5 M2 dan Luas Nett 76.5 M2, yang terletak di 1Park Residences, Tower C, Lantai 7, Unit B, Jl. K.H.
    Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon mempunyai hartabersama yang juga menjadi hak bagian dari anak Pemohon tersebutdiatas, yaitu Satu Unit Rumah Susun, dengan luas semi gross 91.5M2 dan Luas Nett 76.5 M2, yang terletak di 1Park Residences, TowerC, Lantai 7, Unit B, Jalan K.H. Syafii Hadzami No. 1, KelurahanKeramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan,sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Belli Nomor:033/PPJB/1park/III/2012, tanggal 20 Maret 2012;6.
    Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili yangmasih dibawah umur bernama Gabriel Sebastian Jeremiah, jeniskelamin lakilaki, lahir di Jakarta, tanggal 22 Juli 2010, khusus untukmenandatangani atas penjualan Satu Unit Rumah Susun, dengan luassemi gross 91.5 M2 dan Luas Nett 76.5 M2, yang terletak di 1ParkResidences, Tower C, Lantai 7, Unit B, JI. K.H. Syafii Hadzami No. 1,Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota JakartaSelatan;4.
    Gabriel Sebastian Jeremiah, lahir di Jakarta pada 22 Juli2010;Bahwa anak Pemohon bernama Gabriel Sebastian Jeremiah,tersebut masih dibawah umur dan berada dibawah asuhan sertapemeliharaan Pemohon;Bahwa Suami Pemohon Clement Jeremiah telah meninggal duniapada tanggal 18 Juni 2015;Bahwa almarhum Clement Jeremiah meninggalkan ahli warissebagaimana Surat Keterangan Waris tertanggal 5 Februari 2016;Bahwa semasa hidupnya almarhum Clement Jeremiah memiliki SatuUnit Rumah Susun, dengan luas semi gross 91.5
    Bahwa anak Pemohon bernama Gabriel Sebastian Jeremiah,Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2019/PN Jkt.Sel.tersebut masih dibawah umur dan berada dibawah asuhan sertapemeliharaan Pemohon; Bahwa Suami Pemohon Clement Jeremiah telah meninggal duniapada tanggal 18 Juni 2015; Bahwa almarhum Clement Jeremiah meninggalkan ahli warissebagaimana Surat Keterangan Waris tertanggal 5 Februari 2016; Bahwa semasa hidupnya almarhum Clement Jeremiah memiliki SatuUnit Rumah Susun, dengan luas semi gross
    putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapanint;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agarPemohon diberi ijin untuk mewakili perbuatan hukum anak Pemohon yangmasih dibawah umur bernama Gabriel Sebastian Jeremiah, lahir di Jakartapada 22 Juli 2010 dan atas penjualan harta warisan Satu Unit Rumah Susun,dengan luas semi gross
Register : 21-03-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.45966/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 27 Juni 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
126109
  • BrandLZ3255QDJ (6X4) dan 9 unit Dump Truck "Chenglong" Brand LZ3252PDJ (6X4), Negaraasal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang(PIB) Nomor: 457682 tanggal 5 Desember 2011 Pos Tarif 8704.10.2200 BM 5%, dan yangditetapkan Terbanding menjadi Pos Tarif 8704.23.4900 BM 10%;: bahwa berdasarkan BTBMI 2007 dan perubahannya, pada uraian sub pos 8704.23 serta hasilidentifikasi barang sebagai kendaraan bermotor pengangkut barang jenis tipper lorry, denganmasa total (gross
    PPh Pasal 22 sebesar 2,5%;: bahwa menurut Terbanding, identifikasi dan klasifikasi barang impor dengan PemberitahuanImpor Barang (PIB) Nomor: 457682 tanggal 5 Desember 2011 adalah sebagai berikut:bahwa berdasarkan datadata yang dilampirkan Pemohon, barang impor yang diberitahukan"Dump Truck " Chenglong" Brend LZ32550DJ (6x4) untuk pos dan 2 serta " Chenglong"Brend LZ32550DJ (6x4) untuk pos 3 s.d. 11 diidentifikasi sebagai kendaraan bermotorpengangkut barang jenis Tipper Lorry, dengan masa total (gross
    vehicle weight) lebih dari 24tne yaitu 25 tne;berdasarkan BTBMI 2007 dan perubahannya, pada uraian sub pos 8704.23 serta hasilidentifikasi barang sebagai kendaraan bermotor pengangkut barang jenis Tipper Lorry,dengan masa total (gross vehicle weight) lebih dari 24 tne yaitu 25 tne", maka barang tersebutdiklasifikasikan pada pos tarif 8704.23.4900 dengan pembebanan tarif BM: 10%;Berdasarkan uraian karakterkarakter yang telah dijelaskan pada penjelasan sub pos 8704.10(Dumper dirancang untuk penggunaan
    jenis barang berupa 2 unit Dump Truck "Chenglong" Brand LZ3255QDJ (6X4) (pos dan 2 PIB) dan 9 unit Dump Truck "Chenglong" Brand LZ3252PDJ (6X4) (pos 3 s.d. 11PIB);bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap datadata yang dilampirkan PemohonBanding, barang impor yang diberitahukan "Dump Truck " Chenglong" Brend LZ32550DJ(6x4) untuk pos dan 2 serta " Chenglong" Brend LZ32550DJ (6x4) untuk pos 3 s.d. 11diidentifikasi sebagai kendaraan bermotor pengangkut barang jenis Tipper Lorry, denganmasa total (gross
    vehicle weight exceeding 20tonnes" dimasukkan subpos 8704.23;Berdasarkan BTBMI 2007 dan perubahannya, pada uraian sub pos 8704.23 serta hasilidentifikasi barang sebagai kendaraan bermotor pengangkut barang jenis tipper lorry, denganmasa total (gross vehicle weight) lebih dart 24 tne yaitu 25 tne", maka barang tersebutdiklasifikasikan pada pos tarif 8704.23.4900 dengan pembebanan tarif BM: 10%;: bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukung dan data yang ada dalamberkas banding, Majelis
Putus : 18-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MERCK SHARP & DOHME INDONESIA
2812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • up pembelian 19.775.295.999KKoreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel biaya pemasaran dan promosi 13.689.783Total koreksi 19.788.985.782 Koreksi PPN per Masa Pajak (Total koreksi/12 bulan)1.649.082.150 bahwa koreksi atas peredaran usaha berkaitan dengan koreksi negatif yangdilakukan oleh Terbanding atas harga pokok pembelian yang didasarkanpada gross up Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dibandingkan dengan nilaipembelian di SPT yang Pemohon Banding laporkan yang kemudiandiekstrapolasi menjadi
    saja; Koreksi ini telah dilakukan di dalam Pemeriksaan Pajak Tahun 2006 dimanaPemohon Banding mengajukan keberatan dan banding yang pada akhirnyaPengadilan Pajak telah memutuskan dalam amar putusan NomorPut.31137/PP/M.XIlI/15/2011 tanggal 5 Mei 2011 bahwa koreksi peredaranusaha yang dilakukan Terbanding dengan melakukan gross up 35% atasimpor barang tidak berdasarkan pada bukti sesuai Pasal 12 ayat (3)Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga koreksi tidak dapatdipertahankan;C.
    PemeriksaSelisih pembelian yang belum dilaporkan 16.143.099.933Persediaan Akhir 9.158.465.3866.984.634.547Persentase Laba Kotor 35,32%Gross up terhadap penjualan 6.984.634.547 X 100/35,32Koreksi positif penjualan 19.775.295.999Koreksi positif pe masaran dan promosi 13.689.78319.788.985.78212Koreksi Objek PPN dengan cara dibagi 12 1.649.082.1493.3.
    MenurutTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) yangseharusnya menjadi koreksi adalah objek yang kurang/belumdilaporkan sebagai penghasilan dan telah diketahui dengan pastirinciannya dan bukan hanya berdasarkan asumsi ataupunanggapan saja;Bahwa dengan demikian, sengketa atas Koreksi peredaran usahayang berasal dari gross up pembelian sebesarRp19.775.295.999,00 ini merupakan sengketa pembuktian danyuridis fiskal, yaitu apakah data pembayaran Pajak PenghasilanPasal 22 Impor yang berasal
    penjualan Rp 7.981.563.610,00bahwa perhitungan gross up terhadap penjualan sebagaimanatersebut di atas didasarkan kepada data sebagai berikut:Prosentase laba kotor sebesar 35,32 % didasarkan kepada datayang dilapokan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada SPT PPh Badan tahun 2009 yaitu:penjualan sebesar Rp61.625.905.910,00 dan laba brutosebesar Rp21.734.169.083,00;Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebesarRp1.294.507.272,00 sebagaimana dilaporkan PemohonBanding pada SPT PPh
Register : 05-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1030/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
ANWAR IDRUS BIN AMBO TUO
12539
  • Terdakwa ANWAR IDRUS bin AMBO TUO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) bundel surat ukur dalam negeri nomor 1252/Be tanaggal 04 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh KSOP Muara Angke Jakarta
    2. 1 (satu) bundel gross
      Clearance) Nomor J.4/KSOP.VI/02/XI/2018 yang diterbitkan di Pulau Untung Jawa KSOP Kepulauan Seribu dengan tanda tangan SUMARNO SE selaku syahbandar
    3. 1 (satu) buah Printer Merek HP berwarna putih
    4. 1 (satu) buah Mesin tik
    5. 1 (satu) buah Stempel
    6. Asli surat perjanjian kerja antara PT MISOOL ECO RESORT dengan PT MARATHON PASIFIC MARINES
    7. Legalisir fotokopi buku register dari KSOP kelas IV Muara Angke
    8. Legalisir fotokopi buku register penerbitan gross
      Utr Asli Surat perjanjian kerja antara PT MISOOL ECO RESORT denganPT MARATHON PASIFIC MARINES Legalisir fotokopi buku register dari KSOP kelas IV Muara Angke Legalisir fotokopi buku register penerbitan gross akte dari kantorSYAHBANDAR UTAMA TANJUNG PRIOKDigunakan dalam perkara atas nama terdakwa DENNY FACHRULLAHbin TJIEPTJEP SUGANDA.4.
      Merantau Gross Akte, Pas Besar, Surat Ukur, dan SertifikatKeselamatan Penumpang juga membuat Surat Persetujuan Berlayar KMMerantau sudah selesai sehingga pada sekira awal tahun 2019 , posisikapal sudah tiba di Sorong Papua Barat.Bahwa Saksi Harmala Ichsan sebagai arsitek kapal dari PT. MarathonPacific Marines mengetahui bahwa pada saat itu sudah diterbitkan olehInstansi yang berwenang berupa Surat Pas Besar, Surat Ukur, SertifikatKeselamatan, dan Gross Akte Kapal KM.
      Terdakwamembuat sendiri dengan dibantu oleh Saksi DENNY (terdakwa dalamberkas terpisah) untuk menerbitkan surat surat pendaftaran kapal KM.Merantau, produk surat surat tersebut adalah : Gross Akte, Pas Besar,Surat Ukur, dan Sertifikat Keselamatan Penumpang, juga membuat SuratPersetujuan Berlayar Kapal KM. Merantu dari Jakarta Menuju Sorong.Bahwa suratsurat : Gross Akte, Pas Besar, Surat Ukur, dan SertifikatKeselamatan Penumpang, juga membuat Surat Persetujuan Berlayar KapalKM.
      Bahwa Terdakwa membuat sendiri dengan dibantu oleh DENNYFACHRULLAH untuk menerbitkan suratsurat pendaftaran kapal KM.Merantau, dan produk suratsurat tersebut adalah Gross Akte, Pas Besar,Surat Ukur, dan Sertifikat Keselamatan Penumpang, juga membuat SuratPersetujuan Berlayar Kapal KM. Merantu dari Jakarta Menuju Sorong. Bahwa suratsurat : Gross Akte, Pas Besar, Surat Ukur, dan SertifikatKeselamatan Penumpang, juga membuat Surat Persetujuan Berlayar KapalKM.
      Utryang tertulis diterbitkan oleh KSOP Muara Angke, Jakarta;>Gross Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 9965 Tahun 2018 yangtertulis diterbitkan oleh KSOP Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 10Oktober 2018;>Pas Besar Nomor Urut 47, No.
Register : 04-10-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1458 B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNAN RUBBER;
76111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sengketa Koreksi Peredaran Usaha sebesarRp.28.860.101.303,00;Halaman 4445:Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa rentang kewajaranGross Margin yang diperoleh oleh perusahaan karetindependent yang sejenis dengan Pemohon Banding adalahsebesar 1,41 % 5,72 %Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gross Profit Marginyang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT TahunanPPh Badan Tahun 2009 sebesar 2,15%adalah tidak wajarkarena Gross Margin yang diperoleh oleh perusahaanpembanding yang sejenis dan independen
    memiliki tanda positifkarena berada diluar range kewajaran Gross Margin yangdidapat, sedangkan Gross Margin berdasarkan koreksi hargajual oleh Terbanding sebesar 1.69 % adalah Gross Margin yangwajar yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon Banding karenaberada dalam range kewajaran Gross Margin yang diperolehdari perusahaan pembanding yang sejenis ;bahwa menurut Pemohon Banding perusahaan pembandingyang digunakan oleh Terbanding dalam database Oriana adalahtidak sebanding dengan perusahaan Pemohon
    Putusan Nomor 1458/B/PK/PJK/201614) Bahwa berdasarkan penelitian terhadap laporan keuanganTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tahun 2009 diketahuii bahwa gross margin TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalah 2,15% masih jauh dibawah rentang gross margin perusahaankaret dalam commercial database Oriana;15) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berkesimpulanbahwa atas transaksi Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon
    Untuk menilai kewajaran koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding), maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) menilaikewajaran persentase gross margin dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009dan persentase Gross Margin hasil koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) setelahdilakukan penyesuaian/koreksi atas harga jual, terhadappersentase Gross Margin dari perusahaan yang sejenisdengan
    Putusan Nomor 1458/B/PK/PJK/2016Gross Margin berdasarkan laporan data SPT TahunanPPh Badan Tahun 2009:Peredaran Usaha 738.695.035.166Harga Pokok Penjualan 754.599.051.165Gross Margin (15.904.015.999)= 2,15%Gross Margin setelah dilakukan penyesuaian/koreksi atasharga jual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding):767.555.136.469Harga Pokok Penjualan 754.599.051.16512.956.085.304Peredaran UsahaGross Margin =1,69%Gross Margin dari Perusahaan Pembanding (bukti no, 3) Dec/Nama PT.
Register : 23-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 203/Pdt.P/2020/PN Jmb
Tanggal 3 Desember 2020 — Pemohon:
FILIPUS HUNADI SETIADI
314
  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberi izin atau Kuasa kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Jambi untuk menerbitkan sekali lagi Gross Akta Balik Nama Kapal untuk Kapal Motor ( KM ) EKA RAMA Nomor 825 tanggal 19 Juni 2009 tercatat atas nama PT.
    PelayaranNasional (Pelnas) Sabang Raya Indah adalah Pemilik Kapal Motor EKARAMA berdasarkan Gross Akta Balik Nama No. 825 tanggal 19 Juni 2009yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik nama KapalKementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut,Direktorat Perkapalan dan Kepelautan di Jambi;2. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya selaku Direktur PT. PelayaranNasional Sabang Raya Indah berdasarkan Akta Perubahan PT.
    EKARAMA ternyata asli Gross Akta Balik nama Kapal tersebut tidak diketemukan atau hilang.Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 203/Pdt.P/2020/PN Jmb4. Bahwa maksud dari Permohonan ini untuk mohon Penetapan kePengadilan Negeri untuk Penerbitan Kembali Gross Akta Balik nama Kapalsurat kapal KM. EKA RAMA yang hilang guna kelengkapan atasoperasionalnya kapal Pemohon tersebut;. Bahwa Kapal Motor ( KM ) KM.
    Bahwa asli Surat / Dokumen Gross Akta Balik Nama Kapal EKA RAMAtersebut pada tanggal 13 September 2020 telah hilang di Perjalanan dariKantor Pemohon menuju Pasar Jambi ;. Bahwa meskipun Pemohon telah mencarinya di beberapa tempat ternyataGross Akta Balik Nama Kapal tersebut Sampai saat ini tidak diketemukan ;.
    Bahwa asli Gross Akta Balik Nama Kapal tersebut benar hilang dan tidaksedang di bebani Hipotik dan bebas dari sitaan yang berwajib.Berdasarkan alasanalasan tersebut, akhirnya Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Jambi agar setelah memeriksa Permohonan pemohonberikut Suratsurat bukti dan saksisaksi, berkenan memberi Penetapan yangberbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.
    Memberi izin atau Kuasa kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran DanOtoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Jambi untuk menerbitkan sekalilagi Gross Akta Balik Nama Kapal untuk Kapal Motor ( KM ) EKA RAMA Nomor 825 tanggal 19 Juni 2009 tercatat atas nama PT. Pelayaran NasionalSabang Raya Indah, berkedudukan di Jambi;2. Memberikan Grosse Akte balik nama tersebut kepada Filipus HunadiSetiadi, dalam kedudukannya selaku Direktur PT.
Register : 25-02-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 26-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 136/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 25 Mei 2016 —
6837
  • dimana kandungansesungguhnya dari Nilai Kalori Kotor Gross Calorific Value(GAD) batubara yang dijual Tergugat kepada Penggugatberdasarkan SGS Report No: MIN 201400272 002tanggal 26 Februari 2014 adalah dibawah 6300 Kcal/Kg,oleh sebab itu wajib untuk diadakan penyesuaian hargadasar sebagai berikut:Harga Dasar X Nilai Kalori Kotor Gross Calorific Value (GAD)Sesungguhnya 222222222 =6300 GADUS$ 58 X 5327 308.966Hal. 11 dari 71 hal.
    Ini dikarenakan kualitassebenarnya dari kandungan Nilai Kalori Kotor Gross CalorificValue (GAR)dan Total Kelembaban (Tota!
    DKI2828e Nilai Kalori Kotor Gross Calorific Value (GAR): 5222Kcal/Kge Kadar Abu (Ash Contents): 9,74 %e Total Kelembaban (Total Moisture):16,91 %Sedangkan spesifikasi batubara yang disepakati Penggugat danTergugat sesuai ketentuan Pasal 5.1 dari Kontrak Tanggal 22 Januariadalah:e Nilai Kalori Kotor Gross Calorific Value (GAR):6250 Kcal/Kg ; rejection (apkiran)< GAR 6050 Kcal/kge Kadar Abu (Ash Contents):12 % i rejection (apkiran)> 14 %e Total Kelembaban (Tota!
    Dasar X Nilai Kalori Kotor Gross Calorific Value(GAR) sesungguhnya220nennonnnnncennnc nn =6250Hal. 51 dari 71 hal.
    Dasar X Nilai Kalori Kotor Gross Calorific Value(GAR) sesungguhnya =6250US$ 72,5 X 4916 356.410Rane = =US$ 57,02 (harga dasar disesuaikan)Hal. 53 dari 71 hal.
Register : 29-02-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pgp
Tanggal 2 April 2024 — Pemohon:
GOUW IWAN KURNIAWAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Polri Cq Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Bareskrim Polri Cq Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
1817
  • dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 39 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  • Menyatakan prosedur penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan dari pemilik yang sah (Pemohon) terhadap obyek penyitaan berupa:
    • 1 (satu) unit Kapal KIP TITAN 99M eks AISYAH 1 dengan Nomor Pendaftaran 2011 Ba No. 2167/L, Panjang 83.00 Meter, Lebar 16.00 Meter, Dalam 2,30 Meter, Gross
      Tonnage 355, Isi Bersih 107 Ton, Tahun Pembuatan 2009, sesuai dengan Gross Akta Nomor 6067, tanggal 16 Januari 2020 atas nama PT.
      Menyatakan penyitaan atas:
      • 1 (satu) unit Kapal KIP TITAN 99M eks AISYAH 1 dengan Nomor Pendaftaran 2011 Ba No. 2167/L, Panjang 83.00 Meter, Lebar 16.00 Meter, Dalam 2,30 Meter, Gross Tonnage 355, Isi Bersih 107 Ton, Tahun Pembuatan 2009, sesuai dengan Gross Akta Nomor 6067, tanggal 16 Januari 2020 atas nama PT.
      Memerintahkan kepada Termohon agar segera mengembalikan barang milik Pemohon yang disita oleh Termohon berupa:
      • 1 (satu) unit Kapal KIP TITAN 99M eks AISYAH 1 dengan Nomor Pendaftaran 2011 Ba No. 2167/L, Panjang 83.00 Meter, Lebar 16.00 Meter, Dalam 2,30 Meter, Gross Tonnage 355, Isi Bersih 107 Ton, Tahun Pembuatan 2009, sesuai dengan Gross Akta Nomor 6067, tanggal 16 Januari 2020 atas nama PT.
Register : 19-08-2011 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44131/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 21 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12830
  • concretemixer) dari pos 87.05; refuse collector baik yang dipasang denganperalatan pengangkut, pemadat, pembuang, dan lainlain atau tidak;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan SPKTNP Nomor: SPKTNP62/BC.2/2011tanggal 23 Juni 2011 dan pada pokoknya menyatakan alasan bahwa pada PIB Nomor: 065981tanggal 02 Maret 2010, Pemohon Banding sudah mengklasifikasikan nomor HS yangsebenarnya dimana sesuai dengan jenis truktruk yang diimpor, dimana truktruk yang PemohonBanding impor semuanya memiliki GVW (Gross
    Truck (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) diidentifikasikan sebagai Used DumpTruck dengan GVW 20 Ton sehingga diklasifikasikan pada pos tarif 8704.22.4900 denganpembebanan tarif BM 40%;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dengan alasan bahwa padaPIB Nomor: 065981 tanggal 02 Maret 2010, Pemohon Banding sudah mengklasifikasikannomor HS yang sebenarnya dimana sesuai dengan jenis truktruk yang diimpor, dimana truktruk yang Pemohon Banding impor semuanya memiliki GVW (Gross
    Krama Yudha Tiga Berlian Motors adalahAgen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) bukan sebagai pembuat atau pabrikan, dan hasilpenelitiannya masih bersifat asumsi atau perkiraan bahwa GVW sebesar 20 Ton;bahwa Surat Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor:381/IUBTT/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 menyatakan bahwa ketentuan Gross VehicleWeight (GVW) mengacu pada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1993 danPasal 13 ayat 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 63 Tahun
    1993;bahwa Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi pada KementerianPerindustrian merupakan Institusi yang berkompeten di Republik Indonesia untuk menentukanGVW (Gross Vehicle Wight) suatu hasil industri dalam hal ini kendaraan bermotor berupaTruk;bahwa Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 10/DAGLU/SD/1/2011tanggal 07 Januari 2011 menyatakan bahwa penetapan Gross Vehicle Weight (GVW) mengacupada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1993 dan
Register : 21-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1469 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MERCK SHARP & DOHME INDONESIA;
3419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilaporkan;Pemohon Banding telah melakukan kewajiban Pemohon Bandinguntuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sertamenyetor dan melaporkannya di dalam SPT Pajak Pertambahan Nilaisesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;Nilai yang digunakan oleh Terbanding sebagai sebagai koreksi;bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar PengenaanPajak PPN berdasarkan koreksi omzet di PPh Badan yang berasaldari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross
    Putusan Nomor 1469/B/PK/PJK/2017usaha berdasarkan persentase laba kotor dalam SPT PajakPenghasilan Badan adalah tidak tepat;bahwa gross up hanya merupakan suatu metode pengujian secaratidak langsung yang tidak dapat dijadikan sebagai koreksi;bahwa menurut Pemohon Banding, yang seharusnya menjadi dasarkoreksi adalah objek yang kurang/belum dilaporkan sebagaipenghasilan dan telah diketahui dengan pasti rinciannya dan bukanhanya berdasarkan asumsi ataupun anggapan saja;Koreksi ini telah dilakukan di
    dalam Pemeriksaan Pajak Tahun 2006dimana Pemohon Banding mengajukan keberatan dan banding yangpada akhirnya Pengadilan Pajak telah memutuskan dalam amarputusan Nomor Put.31137/PP/M.XIll/15/2011 tanggal 5 Mei 2011bahwa koreksi peredaran usaha yang dilakukan Terbanding denganmelakukan gross up 35% atas impor barang tidak berdasarkan padabukti sesuai Pasal 12 ayat (3) Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan, sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan;C.
    PemeriksaSelisih pembelian yang belum dilaporkan 16.143.099.933Persediaan Akhir 9.158.465.3866.984.634.547Persentase Laba Kotor 35,32%Gross up terhadap penjualan 6.984.634.547 X 100/35,32Koreksi positif penjualan 19.775.295.999Koreksi positif pbemasaran dan promosi 13.689.78319.788.985.78212Koreksi Objek PPN dengan cara dibagi12 1.649.082.149Halaman 15 dari 28 halaman.
    dengan cara gross up tidaklahtepat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP,karena gross up hanya merupakan suatu metode pengujian secara tidaklangsung yang tidak dapat dijadikan sebagai koreksi.Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) yang seharusnya menjadi koreksi adalah objek yangkurang/belum dilaporkan sebagai penghasilan dan telah diketahuidengan pasti rinciannya dan bukan hanya berdasarkan asumsi ataupunanggapan saja.Bahwa dengan demikian, sengketa
Putus : 19-07-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MERCK SHARP & DOHME INDONESIA
2718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), pendekatan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) yang melakukan koreksidengan cara gross up tidaklah tepat dan bertentangan denganketentuan Pasal 12 ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangnomor 16 Tahun 2009, karena gross up hanya merupakansuatu metode pengujian secara tidak langsung yang tidakdapat dijadikan sebagai koreksi
    Menurut TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yangseharusnya menjadi koreksi adalah objek yang kurang/belumdilaporkan sebagai penghasilan dan telah diketahui denganpasti rinciannya dan bukan hanya berdasarkan asumsi ataupunanggapan saja;Bahwa dengan demikian, sengketa atas Koreksi peredaranusaha yang berasal dari gross up pembelian sebesarRp19.775.295.999,00 ini merupakan sengketa pembuktian danHalaman 12 dari 31 halaman.
    penjualan Rp 7.981.563.610,00Bahwa perhitungan gross up terhadap penjualan sebagaimanatersebut di atas didasarkan kepada data sebagai berikut:Prosentase laba kotor sebesar 35,32% didasarkan kepada datayang dilapokan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada SPT PPh Badan tahun 2009yaitu: penjualan sebesar Rp61.625.905.910,00 dan lababruto sebesar Rp21.734.169.083,00;Halaman 13 dari 31 halaman.
    Dengan demikian,putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidakmempertahankan koreksi peredaran usaha yangberasal dari gross up pembelian sebesarRp19.775.295.999,00 ini tidak sesuai denganketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PajakPenghasilan;Halaman 25 dari 31 halaman.
    ,sehingga Putusan Majelis Hakim tidak sesuai denganketentuan Pasal 78 UndangUndang PengadilanPajak;Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis HakimPengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksipositif peredaran usaha yang berasal dari gross uppembelian sebesar Rp11.793.732.389,00 namun tetapmempertahankan koreksi sebesar Rp7.981.563.610,00adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan bukti,Halaman 26 dari 31 halaman.
Register : 27-05-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 671 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MERCK SHARP & DOHME INDONESIA;
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 671/B/PK/PJK/2016 Koreksi PPN per Masa Pajak (Total koreksi 12 bulan) i .649.082.140 Bahwa koreksi atas peredaran usaha berkaitan dengan koreksi negatifyang dilakukan oleh Terbanding atas harga pokok pembelian yangdidasarkan pada gross up PPh Pasal 22 yang dibandingkan dengannilai pembelian di SPT yang Pemohon Banding laporkan yangkemudian diekstrapolasi menjadi koreksi peredaran usahaberdasarkan presentase laba kotor dalam SPT PPh Badan adalahtidak tepat;Bahwa gross up hanya merupakan
    penjualan Rp 19.775.295.999,00Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), pendekatan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) yang melakukan koreksi dengan cara gross up tidaklahtepat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganHalaman 18 dari 30 halaman.
    Putusan Nomor 671/B/PK/PJK/201615.16.UndangUndang nomor 16 Tahun 2009, karena gross up hanyamerupakan suatu metode pengujian secara tidak langsung yang tidakdapat dijadikan sebagai koreksi.
    Bahwa koreksi gross up pembelian yang dilakukanPemeriksa terkait dengan koreksi kredit pajak PajakPenghasilan Pasal 22 Impor yang dibandingkan dengannilai pembelian di SPT yang dilaporkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kemudiandiekstrapolasi menjadi koreksi peredaran usahaberdasarkan persentase laba kotor dalam SPT PajakPenghasilan Badan;17.2.
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidakmempertahankan koreksi positif peredaran usaha yangberasal dari Gross Up Pembelian sebesar Rp11.793.732.389,00 namun tetap mempertahankan koreksisebesar Rp 7.981.563.610,00 adalah tidak tepat karena tidaksesuai dengan bukti, fakta, dan ketentuan yang berlaku,sehingga putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuanPasal 78 Undangundang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;18.
Register : 25-07-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PT PALU Nomor 62/PID.SUS/2013/PT.PALU
Tanggal 10 September 2013 — IRFAN VS JAKSA
7130
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit kapal tanpa nama seberat 6 gross ton; - 1 unit mesin merk Mitsubishi; - 1 (satu) buah jaring penangkap ikan; - 1 (satu) buah alat tangkap ikan pancing; - Uang hasil penjualan ikan sejumlah Rp.1.250.000,-; Dirampas untuk negara; - 1 lembar kwitansi penjualan ikan; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 6.
    No. 62/PID.SUS/2013/PT.PALUnama tersebut yang ternyata dinahkodai oleh Terdakwa IRFAN, dan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan di atas kapal tersebut di dapatkan hasilpemeriksaan bahwa Kapal kayu tanoa nama tersebut bermuatan ikansebanyak 14 (empat belas) termos yang berjeniskan ikan Katombo dankan Lajang dan dilengkapi dengan alat penangkap ikan berupa Jaring atauPukat Cincin dan berukuran 6 (enam) Gross Tonase dan Kapal kayu tanpanama tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumenperizinan
    polisi mendekati dan menghentikan kapal kayu tanoa nama dankemudian melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor Nelayan tanpanama tersebut yang ternyata dinahkodai oleh Terdakwa IRFAN, dan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan di atas kapal tersebut di dapatkan hasilpemeriksaan bahwa Kapal kayu tanoa nama tersebut bermuatan ikansebanyak 14 (empat belas) termos yang berjeniskan ikan Katombo danIkan Lajang dan dilengkapi dengan alat penangkap ikan berupa Jaring atauPukat Cincin dan berukuran 6 (enam) Gross
    Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal tanoa nama seberat 6 gross ton; 1 unit mesin merk Mitsubishi; Uang hasil penjualan ikan sebanyak Rp.1.250.000,;Dirampas untuk negara, sedangkan : 1 (satu) buah jaring penangkap ikan; 1 (satu) buah alat tangkap ikan pancing;Dirampas untuk dimusnahkan; 1lembar kwitansi penjualan ikan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.
    No. 62/PID.SUS/2013/PT.PALU 1 (satu) unit kapal tanoa nama seberat 6 gross ton; 1 unit mesin merk Mitsubishi;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui BERTI; Uang hasil penjualan ikan sejumlah Rp.1.250.000,; 1 (satu) buah jaring penangkap ikan; 1 (satu) buah alat tangkap ikan pancing;Dirampas untuk negara; 1lembar kwitansi penjualan ikan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal tanoa nama seberat 6 gross ton;1 unit mesin merk Mitsubishi; 1 (satu) buah jaring penangkap ikan; 1 (satu) buah alat tangkap ikan pancing;Uang hasil penjualan ikan sejumlah Rp.1.250.000,;Dirampas untuk negara; 1lembar kwitansi penjualan ikan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.
Register : 17-06-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 266/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.
Tanggal 22 Juni 2016 — TJOE HARYANTO
4013
  • Unit K, Lantai 42, Luas Semi Gross : 82.99 M2 Netto : 71.34 M2;b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Gedung di Grand Slipi Tower Akta No.54 yang dibuat tanggal 15 April 2014, Jalan Letnan Jenderal Suwondo Parman Kaveling 22- 24, Palmerah, Jakarta Barat, No. Unit I, Lantai 42, Luas Semi Gross : 140.44 M2 Netto : 120.73 M2;4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
    Unit K, Lantai 42, LuasSemi Gross : 82.99 M2Netto: 71.34 M2;b Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Gedung di Grand Slipi Tower AktaNo.54 yang dibuat tanggal 15 April 2014, Jalan Letnan Jenderal SuwondoParman Kaveling 2224, Palmerah, Jakarta Barat, No.
    Unit K, Lantai 42, Luas Semi Gross :82.99 M2 Netto : 71.34 M2;b Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Gedung di Grand Slipi Tower AktaNo.54 yang dibuat tanggal 15 April 2014, Jalan Letnan Jenderal Suwondo ParmanKaveling 22 24, Palmerah, Jakarta Barat, No.
    UnitK, Lantai 42, Luas Semi Gross : 82.99 M2 Netto : 71.34 M2, dan Perjanjian PengikatanJual Beli Satuan Gedung di Grand Slipi Tower Akta No.54 yang dibuat tanggal 15 April2014, Jalan Letnan Jenderal Suwondo Parman Kaveling 2224, Palmerah, Jakarta Barat,No.
    Unit K,Lantai 42, Luas Semi Gross : 82.99 M2 Netto : 71.34 M2;b Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Gedung di Grand Slipi TowerAkta No.54 yang dibuat tanggal 15 April 2014, Jalan Letnan JenderalSuwondo Parman Kaveling 22 24, Palmerah, Jakarta Barat, No.
    Unit I,Lantai 42, Luas Semi Gross : 140.44 M2 Netto : 120.73 M2;4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesarRp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, oleh Inrawaldi,SH.MH.
Register : 27-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PN MALANG Nomor 92/Pdt.P/2015/PN.Mlg.
Tanggal 9 April 2015 — SULISTIORINI
5420
  • PRIYAMBODO, MM ( selaku pembeli ) dengan luas tanah +29.25 M2 (perhitugan) dari as ke as) dan + 33.80 M2 (perhitungan dari luas semi gross), tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRIYAMBODO, MM., ditulis juga Drs. AJ PRIYAMBODO, MM, yang terletak di Kalibata Regency, Kelurahan Duren Tiga. Kecamatan Mampang Prapatan, Wilayah Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta ;3.
    (perhitugan) darias ke as) dan +33.80 M (perhitungan dari luas semi gross), tertulisatas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRYAMBODO,MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletak di KalibataRegency, Kelurahan Duren Tiga.
    (perhitungan dari luassemi gross), tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARIPRYAMBODO, MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletakdi Kalibata Regency, Kelurahan Duren Tiga.
    (perhitungan dari luas semi gross),tertulis atas nama Pemegang Hak. Drs. AHMAD JAMHARI PRIYAMBODO,MM., ditulis juga Drs. AJ PRYAMBODO, MM, yang terletak di KalibataRegency, Kelurahan Duren Tiga.
    (perhitungan dari luas semi gross), tertulis atas nama PemegangHak. Drs. AHMAD JAMHARI PRYAMBODO, MM., ditulis juga Drs.
Putus : 12-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775/B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AICA INDONESIA,
21676 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi atas metode TNMM USD 221.651;Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Gross Margin berdasarkananalisa Transactional Net Margin Method terhadap penjualan HPL kepadaperusahaan afiliasi yang diketahui marginnya terlalu kecil jika dibandingkandengan perusahaan lain di kawasan Asia;Bahwa koreksi tersebut dilakukan terhadap produk HPL dengan asumsibahwa berdasarkan metode TNMM, gross margin HPL adalah 6.87% dariperedaran usaha HPL.
    Terbanding menyimpulkan bahwa Gross MarginHPL/Melamin adalah 2.84% sehingga Terbanding melakukan koreksipenambahan Gross Margin sejumlah 4.03%;Alasan permohonan banding:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi yangdilakukan Terbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Bandingmemproduksi Aibon, Cerarls dan HPL/Melamin.
    Berdasarkan laporankeuangan tahun 2007, gross margin ratarata atas ketiga produksi tersebutadalah 13.15%;Bahwa pendekatan yang diambil Terbanding dengan mendasarkan diripada Benchmarking Ratio untuk Gross Margin atas HPL sebesar 6.87%tidak dapat diterapbkan pada Pemohon Banding, karena kondisi setiapperusahaan berbedabeda, sehingga tidak dapat diseragamkan besarnyaGross Margin untuk setiap perusahaan;Bahwa apabila Terbanding ingin menerapkan Benchmarking Ratio, makadalam hal ini Terbanding tidak
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 39 alinea ke4 dan ke5:Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapatanalisis gros margin yang dilakukan oleh Pemohon Bandingdapat membuktikan bahwa gross margin secara total 13,15%dan gross margin produk HPL sebesar 7,68% yang lebih tinggibila dibandingkan dengan gross margin ratio yang digunakanoleh Terbanding sebesar 6,87%
    margin yang dilakukan oleh PemohonBanding dapat membuktikan bahwa gross margin secaratotal 13,15% dan gross margin produk HPL sebesar7,68%0 yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan grossmargin ratio yang digunakan oleh Terbanding sebesar6,87%;pahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelisberpendapat koreksi Terbanding atas Peredaran Usahaatas Metode TNMM sebesar US$221,651.00 tidak dapatdipertahankan;Bahwa pernyataan Majelis tersebut di atas tidak sesuaidengan hasil pembuktian dalam persidangan
Register : 20-09-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 694/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Oktober 2021 — Pemohon:
JOHN MARTHEN THERIK
4731
  • Pedro Nathanael Namora Therik, Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Mei 2012, khusus untuk menandatangani atas penjualan hunian rumah susun dengan sertifikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun SIGNATURE PARK GRANDE Nomor 071/KSOFI/XI/2012 seluas Semi Gross 43,88 M2, Nett 36,57 M2, yang terletak di Jalan MT. Haryono Kav. 20 Kelurahan Cawang Kecamatan kramat Jati Propinsi DKI Jakarta, Kota akarta Timur atas nama EVELIN (isteri Pemohon)

    4.

    Pedro Nathanael Namora Therik, lakilaki, lahir pada tanggal 31 Mei2012;Bahwa isteri pemohon yang bernama Evelin telah meninggal dunia padatanggal 26 Juli 2018;Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon mempunyai harta bersama yangjuga menjadi hak bagian dari anak Pemohon tersebut diatas, yaitu :Hunian Rumah Susun di SIGNATURE PARK GRANDE, Tower TA, Lantai03, Nomer 16 dengan Sertifikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli SatuanRumah Susun SIGNATURE PARK GRANDE Nomor : 071/KSOFI/X1I/2012seluas Semi Gross 43,88 M
    Pedro Nathanael Namora Therik, lakilaki,lahir pada tanggal 31 Mei 2012, khusus untuk menandatangani ataspenjualan hunian rumah susun dengan Sertifikat Perjanjian PengikatanJual Beli Satuan Rumah Susun SIGNATURE PARK GRANDE No.071/KSOFI/XI/2012 seluas Semi Gross 43,88 M?, Nett 36,57M?, yangterletak di jalan MT Haryono Kav. 20 Kelurahan Cawang, KecamatanKramat Jati, Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur, atas nama Evelin(isteri Pemohon);4.
    Alm,memiliki harta bersama berupa Rumah Susun SIGNATURE PARKGRANDE Nomor : 071/KSOFI/XI/2012 seluas Semi Gross 43,88 M?,Nett 36,57M?
    Saksi VIN MARYANI, menerangkan:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar saksi;Bahwa istri Pemohon yang bernama Evelin Siregar sudak meninggaldunia pada tanggal 26 Juli 2018;Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai Seorang anak lakilakibernama Pedro Nathanael Namora Therik, yang sekarang ini berusia9 (Sembilan) tahun;Bahwa Pemohon dan alm. istrinya mempunyai harta bersama berupaRumah Susun SIGNATURE PARK GRANDE Nomor071/KSOFI/X1I/2012 seluas Semi Gross 43,88 M?, Nett 36,57M?
    Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawahumur bernama Pedro Nathanael Namora Therik, lakilaki, lahir padatanggal 31 Mei 2012, khusus untuk menandatangani atas penjualanhunian rumah susun dengan sertifikat Perjanjian Pengikatan Jual BelliSatuan Rumah Susun SIGNATURE PARK GRANDE Nomor071/KSOFI/XI/2012 seluas Semi Gross 43,88 M?, Nett 36,57M?