Sedangkandikarenakan Tergugat tidak hadir di persidahgan, maka mediasi yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilgn, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalil pokok gugatar Penggugat adalah bahwaPenggugat dan Tergugat adalah pasangan suamijistri sah yang menikah padatanggal 25 September 2011 yang telah dikaruniaj anak 1 orang, pada awalnyaHalaman 7 dari 16 Halaman Putusa@n Nomor 0364/Pdt.G/2016/PA.KAG rumah tangga

tersebut, sehingga gugatan Penggugat dappt dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisbrudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 ati 22 Agustus 1991, bahwaapabila terbukti suatu rumah tangga sudah pegah dan tidak dapat diperbaikidan mempertahankan rumah tangga membawalakibat negatif (mafsadat yangHalaman 15 dari 18 hal putusan nomor 0470/Pdt.G/2016/PA.KAG lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perce aian dapat dipertimbangkanuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatar

SecaraMateril Kepada Para Penggugat, D. r, tidak kurang dari Rp. 1.900.000.000, ( Satumilyar Sembilan ratus juta rupiah ) ;Maka dengan demikian karena kewajibannya, apabila Tergugat, D. r /Penggugat, D. k, tidak dapat melaksanakan membayar uang dan memberikanGantirugi sebagai mana disebutkan diatas, secara kes, tunai, sekaligus dan seketika,maka barangbarang yang tidak bergerak atau tanah berikut bangunan rumahpermanen yang sekarang dijadikan tempat tinggat oleh Tergugat, D. r, haruslahdijadikan jaminan Gugatar

kurang dari Rp.1.000.000.000, ( Satu milyar rupiah ) ;Maka dengan demikian karena kewajibannya, apabila Tergugat, D. r /Penggugat, D. k, tidak dapat melaksanakan membayar uang dan memberikanGantirugi sebagai mana disebutkan diatas, secara kes, tunai, sekaligus dan seketika,maka barangbarang yang tidak bergerak atau tanah berikut bangunan rumahpermanen yang sekarang dijadikan tempat tinggat oleh Tergugat, D. r, haruslahHalaman 26 dari 38 halaman, Putusan No. 40/PDT/2021/PT.BDG.dijadikan jaminan Gugatar

dan sejak awal berada dalam penguasaan Tergugat pulamaka tidak patut menurut hukum atas benda bergerak dan tidak bergerak aquo diletakan sita marital oleh karena tidak relevan secara hukum.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat selain dan selebihnya.Bahwa bcrdasarkan hal tersebut diatas mohon kiranya kepada MajelisHakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutusdengan amar sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Menyatakan gugatar

.: Foto copy Suret Panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi(pmIaamiBahwa bila dilihat dari dalil yang dikemukakan Pengcugat dan ditariknya ujIpfsbut yang sangat Derkepantingan adalah KPK dan bukan Penggugat,at dan ll sebagai pihak Tergugat, jelas .erlihat sahwa dalam gugatar.

RTR.RCR/SMCR.PLG/2238/2017 tanggal 16 Juni2017 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default).Bahwa dalam gugatannya angka 1 s/d. 4, Penggugat telahmengakui sebaga nasabah / debitur dari Tergugat, yang telahmenerima Surat Peringatan dari Tergugat dan SuratPemberitahuan Penetapan Lelang dari KPKNL Palembang.Bahwa berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa dalildalilPenggugat tidak jelas atau kabur dan bertentangan dengan syaratformil Gugatan yaitu dalil gugatar harus terang, jelas dan tegas(Duidelijk), karena

Bahwa Termohon/ Tergugat dalam kedudukannya sekarangPemohon/ Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatar(rekonvensi) terhadap Pemohon/ Penggugat Konvenskedudukannya sekarang sebagai Termohon/ Tergugat Rekonver.

didampingi Kuasanya hedir menghadap ke persidangan,Sedangkan Tergugat tidak perriah hadlp ai Persidangan dah juga tidak adaMengutus crang lain sebagal wakilikuasanya;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agarmenyelesalkan sengketanya dengan Tergugat secara musyawarah dankekeluargaan, tetapi tidak berhasil, Begitupun oleh katena Tergugat tidakPemah hadir di persidangan, maka upaya perdamaish melalui mediasi dalamperkara Ini tidak dapat dilaksanakan:Bahwa selanjutrya dibacakan surat gugatar

melakukan pembebasan lahan sebelumnya yang kemudian padaakhirnya dibeli olehTergugat, sehingga dalam perkara a quo Tergugatselaku Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum danjuga termasuk korban, serta Notaris dan PPAT Lieke Lianadevi Tukgali, SHyang turut pula membuat dan memproses jual beli SHGB No. 1225/DuriKepa tanggal 6 januari 1983 dan saudara Samsudin yang telah diputushubungan hukumnya memiliki Akta Jual Beli No. 1/Kebun Jeruk/1983tanggal 21 Februari 1983 sebagai bukti Gugatar

danTergugat, begituoun dalam pembuktian surat (bukit surat T7), baik Penggugatmaupun Tergugat secara tidak langsung telah membenarkan, yang sedangdipermasalahkan ataupun diajukan oleh keberatan oleh Penggugat adalah terhadapputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Cirebon Nomor012/BPSK/VV/Kota Cirebon tanggal 16 Juni 2016 dalam sengketa antara Penggugatdengan Tergugat;Menimbang, bahwa dengan demikian penuisan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dalam surat gugatar

dilakukan pada saat tanahyang diperjualbelikan menjadi Sita Eksekusi, sehingga jual beli tersebutdidasari dengan itikad tidak baik dan tidak dibenarkan menurut hukum sertacacat hukum;ee23Menimbang, bahws bukti T1 (Surat Tanda Penerimaan Laporan)merupakan laporan Setiawan Indra Praja kepada pihak Kepolisian atasperbuatan pidana yang dilakukan oleh Turut Terbantah IJ yang menurutpendapat Majelis Hakim tidak mempunyai relevansi dengan perkara a quo,sehingga harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukt: T2 (Gugatar

Kewenangan Mengadili Secara Absolut:1.Bahwa materi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalahmenyangkut dengan penyelesaian perkara yang timbul dalam pelayaran.Oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untukmengadili gugatar Penggugat a quo, karena yang berhak dan berwenanguntuk mengadili perkara yang timbul dalam pelayaran adalah MahkamahPelayaran. Hal ini sesuai ketentuan ST 1934215 Tanggal 27 April 1934;Halaman 11 dari 26 hal.Put. Nomor 3320K/Pdt/20172.

teralin hubungan kerasama,namun disisi lain juga menyebutkan jual beli barang dan anehnya dalam petitum no 4diuraikan hutang piutang bahwa penggugat sudah tidak mempunyai hutang padatergugat, sehingga antara posita dan petitum tidak ada persesuaian atau terdapatpertentangan yang berakibat kaburjidak jelas perstiwa yang mendasan gugatan(feteliike ground), sehingga menurut tertib hukum acara gugatan a quo tidak memenuhisyarat fonmil;e Bahwa dalam daiildalil posita secara tegas tidak menguraikan dasar gugatar

/PN.MakKarena petitum gugatan adalah tidak ielas, gugatan harus dinyatakantidak dapat diterimaBahwa setelah para Tergugat mencermati dalildalil posita gugatan PARAPENGGUGAT dihubungkan dengan petitum gugatar PARAPENGGUGAT, temyata petitum gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas,dimana dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT tidak mendalilkanAkta Jual Beli yang dibuat oleh Kepala Kecamatan Gandang Batu Sillananbatal demi hukum. hanya didalilkan cacat demi hukum, dikaitkan denganpetitum angka 8 para Penggugat

perjanjian Hutang Piutangdengan jaminan Tanah dan rurnah obyek sengketa, apalagiHutang yang mencapai angka Rp2.500.000.000,00 (dua milyardlima ratus juta rupiah), dengan jaminan tanah dan rumah senilaiRp5.100.000.000,00 (lima milyard seratus juta rupiah) rnakapastilah di tuangkan dalam suatu Perjanjian tertulis dan bahkandibuat dalam suatu Akta Notariil, dan Incasu dalam hal ini adalahtidak ada Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan tanah danbangunan obyek sengketa; Bahwa dalam kenyataannya di dalam gugatar

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)Bahwa gugatan a quo harus dinyatakan sebagai Gugatar Kurang Pihak (ExceptioPlurium Litis Consortium) PENGGUGAT, berdasarkan alasan fakta dan dasar hukumsebagai berikut:Bahwa PENGGUGAT telah menetapkan PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan,Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat sebagai TERGUGAT dalam gugatan a quomengenai perbuatan wanprestasi akibat TERGUGAT tidak melaksanakan pembayaranTahap Ill sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITISCONSORTIUM ).Bahwa gugatan a quo harus dinyatakan sebagai Gugatar Kurang Pihak (ExceptioPlurium Litis Consortium) PENGGUGAT, berdasarkan alasan fakta dan dasar hukumsebagai berikut:Bahwa PENGGUGAT telah menetapkan PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan,Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat sebagai TERGUGAT dalam gugatan a quomengenai perbuatan wanprestasi akibat TERGUGAT tidak melaksanakan pembayaranTahap Ill sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam

Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatar rekovensitersebut, penggugat rekonpensi telah mengajukan buktibukti berupa dua buahbukti surat yaitu PR.1, dan PR.2 dan juga tiga orang saksi yaitu Badri bin P.

PA.BkI.No.07212015 Hal 34 dari 38 halaman Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbargaRekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatar!dapat dikabulkan sebagai berikut:Daiam Rekonvensi4. Nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi selama 17 bulan yang harusdibayar oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.800.000, (enam jutadelapan ratus ribu rupiah) secara tunai;2.

samasekari tidak termasuk dalam syarat yang disebutkan di atas;e Penggugat tidak memberikan deposit uang jaminan yangnilainya sama dengan nilai barang/obyek yang hendakdieksekusi;e dengan demikian, tuntutan pelaksanaan putusan sertamerta yang diminta oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria dansyarat yang telah ditetapkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 Jo.SEMA No. 3 Tahun 2000;Bertitik tolak dari fakta dan dasar hukum diatas, dalil gugat yang diajukanoleh Penggugat dalam posita dan petitum angka g surat Gugatar

Dan tidak semua suratsuratmenggunakan stempel tanda tangan hanya surat surat sepertiUndangan rapat, dan suratsurat yang berkaitan dengan legalisirKTP atau KK atau suratsurat yang tidak bisa menimbulkan haksedangkan suratsurat lain harus saksi tandatangani sendiri Bahwa Saksi baru) mengetahui adanya permasalahanterdakwa mengajukan gugatar perdata kepada sdr.