• gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).Gugatan Penggugat Kurang Pihak (error in persona) :Bahwa orang atau pihak yang ditarik dan didudukan sebagai pihak dalamgugatan penggugat adalah tidak lengkap karena dalam proses jual beliobyek gugatan dimana peristiwa hukum, baik berupa pengecekan awalobyek gugatan secara yuridis, pembuatan Akta PPJB (PerjanjianPengikatan Jual Beli), Akta Kuasa Untuk Menjual dan Akta PerjanjianPengosongan, semua dibuat di hadapan Notaris Putu Hamirtha

  Dengan demikian maka sudahmenjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menarik dan mendudukanNotaris Putu hamirtha sebagai pihak dalam gugatan aquo.

  Dengan tidakditarik dan tidak didudukannya Notaris Putu hamirtha sebagai pihak dalamgugatan ini maka gugatan Penggugat disebut sebagai gugatan yangmengandung error in persona dalam bentuk exeptio plurium litis consortiumkarena gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak sebagaiTergugat atau Turut Tergugat sehingga gugatan dikatakan mengadungcacat formil.

  Para pihak memiliki kKewajiban itikad baik, yaknikewajiban untuk meneliti (onderzoekplicht) dan kewajibanuntukmemberitahukan dan menjelaskan (medelelingsplicht), maka semuahak dan kewajiban yang mesti dan wajib dipenuhi oleh Tergugat II selakupembeli yang beritikad baik, telah dipenuhi dengan baik oleh Tergugat Il,dimana Tergugat II telah melakukan langkah langkah sebagai berikut : Bahwa untuk pengecekan secara yuridis terhadap obyek sengketa makaTergugat II telah mempercayakan kepada Notaris Putu Hamirtha

  jual beli atas obyek gugatan makapihak Penggugat Rekonpensi menunjuk Notaris Putu Hamirta, SH untukHalaman 32 dari 50 Putusan Nomor 172/Pdt/2018/PT DPSmelakukan pengecekan secara yuridis dan meneruskan proses jualbeliatas obyek gugatan, sehingga dengan kesepakatan dan persetujuanPenggugat Rekonpensi (selaku Pihak Pembeli) dengan Wayan Sumadana(selaku Pihak Penjual), juga dengan telah dipenuhinya kewajibanpembayaran lunas atas obyek gugatan oleh Penggugat Rekonpensi makaselanjutnya Notaris Putu Hamirtha

• Bahwa tanahtanah tersebut asal muasalnya didapat oleh orang tuaPenggugat 1,2 dan 3/suami Penggugat 4 dari hasil perkara denganmasyarakat Dusun Torok Aik Belek di Pengadilan Negeri Prayatahun 1992 hingga Mahkamah Agung RI dan terjadi eksekusi olehPengadilan Negeri Praya pada tahun 1995 dan bahkan pascaeksekusi terjadi Perdamaian antara RADEN MASRUN ALIAS HAjJIRADEN ADAM dengan masyarakat di Notaris PUTU HAMIRTHA,SH pada tahun 1996;3.

  Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Baratdi Mataram Nomor : 118/PDT/1992/PT.NTB, tanggal 10Juni 1992, diberi(P2); tanda10.Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3762.K/PDT/1992, tanggal 29 Nopember 1994, diberi tandaFoto copy Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor : 35 PK/PDT/1996, tanggal 28 Agustus 1997, diberi tanda (P4) ;Foto copy Akta Perdamaian Notaris PUTU HAMIRTHA, SH.Nomor : 11, tanggal 06 April 1996, diberi tanda (P5) ; Foto copy Akta Perdamaian Notaris PUTU HAMIRTHA, SH.Nomor

  bahwa buktibukti Surat tersebut membuktikan Bahwabenar tanah sengketa awalnya adalah milik dari Raden Masrun aliasraden Haji Adam yang diperoleh dari hasil sengketa denganMasyarakat di Dusun Torok Aik Belek di Pengadilan Negeri Praya tahun1992 hingga Mahkamah Agung RI dan terjadi eksekusi olehPengadilan Negeri Praya pada tahun 1995, hal ini juga telah menjadidalil tetap dalam perkaraini ; Menimbang Bahwa bukti P5 berupa Akta Perdamaian Nomor ;11, tanggal 16 April 1996 yang dibuat di Notaris PUTU HAMIRTHA

  ,SH79dan bukti P6 berupa Akta Perdamaian Nomor ; 14, tanggal 21 April1996 yang dibuat di Notaris PUTU HAMIRTHA,SH pada pokoknyakedua surat bukti tersebut menerangkan bahwa antara Raden Masrundengan Subuh dkk telah ada perdamaian terkait dengan tanahsengketa dan selanjutnya atas perdamaian tersebut Subuh dkkmencabut Peninjauan Kembali yang diajukannya, hal ini sesuaidengan Penetapan Mahkamah Agung No. 35 Pk/Pdt/1996 (vide buktiMenimbang bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Surat Kuasayang diberikan oleh

• Laoemoery, SH
  4.Niander Solaeman Naerote
  Turut Tergugat:
  I Putu Hamirtha, SH

• yang dilakukan antara Penggugat Il Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;= Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 89/2006 dan Akta Jual Beli 92/2006yang dibuat di hadapan Notaris Putu Hamirtha, S.H., adalah batal demihukum; Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 8614 dan 8615 tidakmempunyai kekuatan hukum.= Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi dan Para TurutPenggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat Dalam Konvensi

• Penggugat:
  I Gusti Ngurah Wiranata
  Tergugat:
  1.budi oktavianes
  2.I Putu Hamirtha SH
  3.fuad arzyad
  4.hendra hamdani
  5.Wijaya Sedhana
  6.emmy sedana
  Turut Tergugat:
  PT Bank Mandiri Tbk

• >

  Menolak eksepsi Tergugat I dan IV Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa:
   1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 9 tertanggal 5 Mei 2015;
   2. Perjanjian Pengosongan Nomor 11 tertanggal 5 Mei 2015; dan
   3. Akta Jual Beli Nomor 14/2016 tertanggal 16 Juni 2016;

yang kesemuanya dibuat di hadapan I PUTU HAMIRTHA

Penggugat:
GEDE ARIS PRATAMA KUSUMA
Tergugat:
1.DONI SESA YOHANES
2.ADI STYONO
3.GRESIE YUNI TOKILOV
4.RICHARDO MARULLY TOKAN
Turut Tergugat:
1.I PUTU HAMIRTHA, S.H.
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR

• Bahwa Penggugat adalah selaku Pihak Pembeli yang telah membelisebidang tanah dari Loeana Kanginnadhi , Mira Chandra dan laraPuspita Tjan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 27tertanggal 27 08 2015, yang dibuat dan dicatat di Notaris / PPAT Putu Hamirtha,SH. ( yang menjadi obyek jual beli SHM No. 17191 ) dengan identitassertifikat hak milik yang menjadi obyek jual beli tersebut adalah sebagaiberikut :Sertifikat Hak Milik ( SHM ) nomor 17191/Desa Jimbaran , seluas7.720 m2, surat

  Bahwa sebelum pelaksanaan jual beli terhadap obyek tanah SertifikatHak Milik (SHM) nomor 17191/Desa Jimbaran , seluas 7.720 m2 , suratukur nomor 11535/Jimbaran/2012, tanggal 13 Februari 2012 , tercatatatas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandra dan Lara Puspita Tjan,telah dilakukan pengecekan di kantor Badan Pertanahan KabupatenBadung ( BPN ) oleh Notaris /PPAT Putu Hamirtha , S.H dan obyektersebut tidak terkena sita atau blokir atau tidak ada permasalahansehingga jual beli bisa terlaksana;3.

• ., M.H
  Terbanding/Tergugat I : YUDHI ARNAWAN
  Terbanding/Tergugat II : I PUTU HAMIRTHA, SH.
  Terbanding/Turut Tergugat II : SELGA WAWORUNTU
  Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG

• Penggugat:
  1.Ni Kadek Seruniasih
  2.Putu Vriska Andria Dewi
  3.I Kadek Ricky Sandy Yoga
  4.I Komang Ricko Merta Yoga
  Tergugat:
  I Gede Kastawa
  Turut Tergugat:
  4.I Putu Hamirtha,SH
  5.Badan Pertanahan Kota Denpasar

• Menghadiri persidangan, bukti atau kesimpulan, mohon putusan;29.Bahwa keadaan pailit Turut Tergugat II diduga dilakukan dengan itikadburuk untuk merugikan Penggugat melalui dokumen yang mengandungcacat hukum yakni Akta Notaris Putu Hamirtha, SH Nomor 7 tanggal 15 Mei2018 perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang sahamPT Wisata Teluk Gilimanuk tentang izin untuk mengajukan PKPU (Akta):30.Bahwa adapun temuan kecacatan hukum pada Akita dimaksud adalah31adanya fakta kehadiran Gede Agus

  Hardiawan selaku pemegang saham500 lembar Turut Tergugat Il untuk menghadap Notaris Putu Hamirtha, SHdengan menyembunyikan fakta hukum adanya putusan pernyataan pailitterhadap Gede Agus Hardiawan vide Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No. 29/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby bertanggal 9 November 2017.

  ;Dalam Gugatan a quo Nomor 29, Penggugat menyatakan:..keadaan pailit Turut Tergugat Il diduga dilakukan dengan itikad burukuntuk merugikan Penggugat melalui Dokumen yang mengandung cacathukum yakni Akta Notaris Putu Hamirtha, S.H., Nomor 7 tanggal 15 Mei2018 perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang SahamPT.

  ;Dalam Gugatan a quo Nomor 29, PENGGUGAT menyatakan:..keadaan pailit TURUT TERGUGAT II diduga dilakukan dengan itikadburuk untuk merugikan PENGGUGAT melalui Dokumen yang mengandungcacat hukum yakni Akta Notaris Putu Hamirtha, S.H., Nomor 7 tanggal 15Halaman 42 Putusan Nomor 21/Pdt.SusGugatan LainLain/2019/PNNiaga SbyJo Nomor 18/Pdt.SusPKPU/2018/PNNiaga SbyMei 2018 perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.

  Adapun fakta tersebut didasari oleh Surat Kuasa 3 (tiga) Kreditor kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 04 Juni 2018..; Dalam Gugatan a quo Nomor 29, Penggugat menyatakan:..keadaan pailit Turut Tergugat Il diduga dilakukan dengan itikad burukuntuk merugikan Penggugat melalui Dokumen yang mengandung cacathukum yakni Akta Notaris Putu Hamirtha, S.H., Nomor 7 tanggal 15 Mei 2018 perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.

• Sarjana Hukum, yang awalnya merupakansertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 2458 dan terkait dengantransaksi jual beli tersebut sudah di lakukan pelunasan pembayaran padatanggal 15 Oktober 2020 sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran sehinggapada tanggal 15 Oktober 2020 dibuatlah akta Perjanjian pengikatan Jual Belidi hadapan Notaris Putu Hamirtha .SH dengan akta No 11.3.

  Bahwa benar terkait dengan transaksi jual belli tersebut antara Penggugatdengan Tergugat sepakat untuk menuangkan transaksi tersebut kedalam aktaperjanjian pengikatan jual beli yang di buat di hadapan Notaris dan PPAT PUTU HAMIRTHA .SH sebagaimana tertuang pada akta No 11 tertanggal 15Oktober 2020.3.

  Sarjana Hukum dengan alamat di Jalan raya Puri Gading hillBlok F Nomor 1 Jimbaran Badung;1 Bahwa transaksi jual beli tersebut sudah dibuatkan aktaperjanjian pengikatan jual beli yang di buat di hadapan Notaris dan PPAT PUTU HAMIRTHA .SH sebagaimana tertuang pada akta No 11tertanggal 15 Oktober 2020; Bahwa transaksi tersebut sudah sah secara hukum sebagaimana diisyaratkan pada pasal 1320 KUHPerdata yakni :a. Kesepakatan kehendak / Kesepakatan mereka yang mengikatkan dir!b.

• Menyatakan hukum bahwa Akta Nomor: 14 tentang KUASA UNTUKMENJUAL pada tanggal 23122013 pada pukul 13.15 Wita yangdibuat oleh TERGUGAT II (Notaris PUTU HAMIRTHA, SH) adalahbatal demi hukum.

  Karena proses pembuatan KUASA MENJUALtersebut catat hukum dan tidak sah sebab bertentangan denganperaturan perundangundangan yang belaku;Menyatakan hukum bahwa Akta Nomor: 15 tentang PERJANJIANPENGOSONGAN pada tanggal 23122013 pada pukul 13.30 Witayang dibuat oleh TERGUGAT Il (Notaris PUTU HAMIRTHA, SH)adalah batal demi hukum.

  Bahwa perjanjian adalah merupakan undangundang bagi pembuainya(Vide pasal 1838 KUHPerdata), sehingga para pihak yang membuatkesepakatan dalam perjanjian tersebut harus mentaati apa yang sudahdiperjanjikan, demikian juga halnya dengan perjanjianperjanjian yangsudah dibuat antara Tergugat dK dengan Penggugat dK dan TergugatIV dihadapan Notaris/PPAT Putu Hamirtha, SH (Tergugat Il) yaitu AktaNo.13 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tertanggal 23 Desember2013, Akta No.14 tentang Kuasa Untuk Menjual

  sah dan tanpa hak, dan belum mengosongkannyasebagaimana janjinya dalam Akta Notaris No.15 tentang PerjanjianPengosongan, tertanggal 23 Desember 2013, yang dibuat dihadapanNotaris Putu Hamirta, SH (Tergugat Il);Menyatakan hukum Akta No.13 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli,tertanggal 23 Desember 2013, Akta No.14 tentang Kuasa UntukMenjual, tertanggal 23 Desember 2013, dan Akta No.15 tentangPerjanjian Pengosongan, tertanggal 23 Desember 2013, yang ketiganyadibuat dihadapan Notaris/PPAT Putu Hamirtha

• BUDHI YASA, diberi tanda bukti P4;5 Fotokopi Salinan Akta Nomor : 03, tertanggal 1 Juli 2015 tentangKETERANGAN WARIS yang dibuat dan ditandatangan di Kantor Notaris danPPAT Kota Denpasar, PUTU HAMIRTHA, SH., yang beralamat di JIn.

• Renon, dari Penggugat denganTergugat berdasarkan Akta jual beli Nomor : 24/2015 tanggal 15 Oktober2015 yang yang dibuat dihadapan Putu Hamirtha, SH.

  Ditegaskan pula kuasatersebut hanya akan berlaku setelah Pihak Kedua (Tergugatdalam perkara a quo) memenuhi segenap kewajibannya kepadaPihak Pertama (Penggugat dalam perkara a quo).Akta Jual Beli Nomor 24/2015 tanggal 16 Oktober 2015 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Putu Hamirtha, SH (Turut Tergugat Il)Alat bukti ini menunjukkan bahwa Terbanding semula Tergugat selakupenerima kuasa dari Pembanding semula Penggugat dan selaku dirisendiri menandatangani akta jual beli atas sebidang tanah seluas1.620 M2

  Pasal 1337 KUH Perdata).Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Nomor 211/Padt/2017/PT DPSSelain itu pasal 18335 KUH Perdata juga menentukan bahwasuatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karenasuatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyaikekuatan hukum;Bahwa Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 19 tanggal 10 Desember2014 dibuat di hadapan Notaris Triska Damayanti, SH (TurutTergugat I) dan Akta Jual Beli Nomor 24/2015 tanggal 16 Oktober2015 dibuat di hadapan Notaris/PPAT Putu Hamirtha

• Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pelawan bertandaP4, yaitu Akta Notaris No. 46, tanggal 31 Oktober 2019, tentang Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat oleh Putu Hamirtha, SH. Notaris di DenpaHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT.DPSsar, Bali, yang pihaknya Antara RD. Rooskaryo Partosubroto dengan persetujuan istrinya Ny. Patricia W.

• DALAM EKSEPSI

  Menolak eksepsi Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

  DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I semula Tergugat, sesuai dengan:

  • Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 2, tertanggal 17 April 2021, dibuat di hadapan I Putu Hamirtha

  Tukad Melangit Nomor 5, Panjer, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali; dan,

• Kuasa Untuk Menjual nomor: 3, tertanggal 17 April 2021, dibuat di hadapan I Putu Hamirtha, SH., Notaris/PPAT di Kota Denpasar, berkantor di Jalan Tukad Melangit Nomor 5, Panjer, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

1. Menyatakan hukum jual beli antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I semula

   ,
   Turut Terbanding/Turut Tergugat III : NOTARIS/PPAT I PUTU HAMIRTHA, SH.,

• Penggugat:
  Ni Made Rai Ariani
  Tergugat:
  1.Budi Oktavianes, S.E
  2.Notaris/PPAT I Putu Hamirtha, S.H.
  3.Hendra Hamdani
  4.Fuad Arszyad
  5.Ni Kadek Erawati
  6.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
  Turut Tergugat:
  6.BALAI LELANG BALI
  7.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR

• NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) I PUTU HAMIRTHA,SH.sebagai TERBANDING III ;

• Penggugat:
  1.I WAYAN SENTANA
  2.NI NYOMAN YUSTINI
  Tergugat:
  2.CHUNG CHAN HO
  3.AGUS KASANOFA
  4.PUTU GIRI ARTHA, S.H
  5.I PUTU HAMIRTHA, S.H
  Turut Tergugat:
  5.I WAYAN DARMA WINATA,S.H
  6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
  7.BUDIONO,S.H.,M.H.,M.Kn

• Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 9 tanggal 16 November 2015 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 10 tanggal 16 November 2015 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT I PUTU HAMIRTHA, S.H. serta Akta Jual Beli Nomor: 349/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT HARTONO, S.H. tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya;3.

  Mengabulkan Perlawanan Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya;Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT DPSMenyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 9 tanggal 16November 2015 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 10 tanggal 16November 2015 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT PUTU HAMIRTHA,S.H. serta Akta Jual Beli Nomor: 349/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yangdibuat di hadapan Notaris/PPAT HARTONO, S.H. tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibathukumnya

  Mengabulkan Perlawanan Pembanding semula Pelawan Rekonvensi/TerlawanKonvensi untuk seluruhnya;2.Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 9 tanggal 16November 2015 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 10 tanggal 16November 2015 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT PUTU HAMIRTHA,S.H. serta Akta Jual Beli Nomor: 349/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuatdi hadapan Notaris/PPAT HARTONO, S.H. tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya;3