formulir aplikasiinasabah menandatangani perjanjian programDynafes yang mencantumkan: jenisjenis transaksi, minimal jumlah biaya transaksiper bulan; Transaksitransaksi yang berhubungan dengan program Dynafes adalahGuarantee Fee, Commission on Opening LUC, Other UC Commission, Commissionon UC Amendment, Commission on UC Confirmation, Commission on UC Advising,Other Commission on Export UC, Guarantee Fee on Import UG, P1B & RevolvingUC Comm Other Commission on Import, Acceptance Comm on Export Bills,Handling

Commission on Export Bills, Commission on Bills without UC, OtherCommission on Export, Handling Commission on T/C, Incoming Foreign RemittanceCommission, Outgoing Foreign Remittance Commission, Postage on Forex, CableCharge, Foreign Cash Withdrawal Commission, Correspondent Charge, Commissionon Domestic Remittance, Deposit Related Fees, Safe Deposit Commission, Cheque& Other Forms Commission;Selanjutnya nasabah melakukan transaksi harian sebagai dasar perhitungan cashrewards;bahwa berdasarkan halhal

Dynafesyang mencantumkan: jenisjenis transaksi, minimal jumlah biaya transaksi per bulan;Transaksitransaksi yang berhubungan dengan program Dynafes adalah Guarantee Fee,Commission on Opening LJC, Other UC Commission, Commission on UC Amendment,MenimbangMenimbang,Menimbang,MemperhatikanMengingatMemutuskanCommission on UC Confirmation, Commission on UC Advising, Other Commission onExport UC, Guarantee Fee on Import UG, P1B & Revolving UC Comm Other Commissionon Import, Acceptance Comm on Export Bills, Handling

Commission on Export Bills,Commission on Bills without UC, Other Commission on Export, Handling Commission onT/C, Incoming Foreign Remittance Commission, Outgoing Foreign RemittanceCommission, Postage on Forex, Cable Charge, Foreign Cash Withdrawal Commission,Correspondent Charge, Commission on Domestic Remittance, Deposit Related Fees, SafeDeposit Commission, Cheque & Other Forms Commission;3.

menandatangani perjanjianprogram Dynafes yang mencantumkan: jenisjenis transaksi, minimaljumlah biaya transaksi per bulan; Transaksitransaksi yangberhubungan dengan program Dynafes adalah Guarantee Fee,Commission on Opening LJC, Other UC Commission, CommissionMemperhatikanMengingatMemutuskanon UC Amendment, Commission on UC Confirmation, Commissionon UC Advising, Other Commission on Export UC, Guarantee Fee onImport UG, PIB & Revolving UC Comm Other Commission onImport, Acceptance Comm on Export Bills, Handling

Commission onExport Bills, Commission on Bills without UC, Other Commission onExport, Handling Commission on T/C, Incoming Foreign RemittanceCommission, Outgoing Foreign Remittance Commission, Postage onForex, Cable Charge, Foreign Cash Withdrawal Commission,Correspondent Charge, Commission on Domestic Remittance, DepositRelated Fees, Safe Deposit Commission, Cheque & Other FormsCommission,3.

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi berdasarkanStandard Ground Handling Agreement (Simplified Procedure) No./JASGATARI AIR/III/2011 tertanggal 1 April 2011 yang telahditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat (SGHA), sehinggaHalaman 2 dari 43 hal Putusan Nomor 408/PDT/2018/PT DKImenyebabkan Penggugat mengalami kerugian, baik materil danimmaterial;.

Bahwa Penggugat adalah perusahaan Ground Handling yangmenyediakan jasa yang menyediakan alatalat transportasi darat danSumber daya manusia yang mengoperasikan alatalat tersebut gunamendukung operasional Tergugat yang merupakan badan usahaangkutan udara;. Bahwa dengan ditandatangani nya SGHA, maka baik Penggugat danTergugat terikat pada klausulklausul yang telah disepakati di dalamSGHA;.

ANNEX B.1.0LOCATIONS, AGREED SERVICES ANDCHARGES to the Standard Handling Agreement (SGHA) of January 2008, padapage 2 of 8 effective from: 1 APRIL 2011 (kutipan):Preamble: This Annex B is prepared in accordance with the simplified procedurewhereby the Parties agree that the terms of the Main Agreement and Annex A ofthe SGHA of January 2008 as published by the International Air TransportAssociation shall apply to this Annex B as if such terms were repeated here infull.

Jasa Angkasa Semesta Tbk., (Penggugat) terhadap pihak ketiga,khususnya untuk mengajukan Gugatan ini terhadap Tergugat berdasarkanIATA Standard Ground Handling Agreement /SGHA (Main Agreement, Annex A,dan B Simplified Procedure) of January 2008 Vide Preamble halaman 2 of 8STANDARD GROUND HANDLING AGREEMENT (Simplified Procedure) Ret.No.: /JASGATARI AIR/III/2011, Effective from : 1 April 2011.GUGATAN A QUO MENGANDUNG TIDAK JELAS DAN KABUR ATAUOBSCUUR LIBELBahwa, Penggugat mendalilkan dalam Positanya

merujuk atau mengacu padaStandard Ground Handling Agreement (Simplified Procedure ref.

keperluan proyek Pemohon Banding harus melaluiStolt Offshore Singapura yang telah memiliki nama dan kredibilitas yang baik dimata vendor, sebenarnya pihak Pemohon Banding pun sesungguhnyaHalaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 432 B/PK/PJK/2016menginginkan berhubungan langsung dengan vendor untuk meminimalkanbiaya yang akan timbul, namun hal tersebut tidak dimungkinkan karena pihakke3 (vendor) hanya mau berhubungan dengan Stott Offshore, atas hal tersebutpihak Stolt Offshore Singapura mengenakan handling

Atas Koreksi Intercompany Other sebesar Rp1.844.090.651,00Halaman 4346bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan PemeriksaanPajak, diketahui Terbanding melakukan koreksi Intercompany Othersdikarenakan atas pengeluaran ini belum jelas dan perlu pembuktian lebihlanjut dari Pemohon Banding;Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 432 B/PK/PJK/2016bahwa menurut Pemohon Banding, biaya /ntercompany Others sebesarRp1.844.090.651,00 adalah pembebanan handling fee sebesar 5% darireimbursement barang

yang dibayarkan terlebin dahulu oleh Sto/t OffshoreSingapura kepada vendor di Singapura, dengan tahapan pertama vendor diSingapura menagih ke Sfolt Offshore Singapura dan tahap kedua SfoltOffshore Singapura menagih ke Pemohon Banding sebesar tagihan tahappertama ditambah handling fee sebesar 5% dari total taginan;bahwa persentase sebesar 5% dari total tagihan sesuai dengan hargapasar wajar sebagaimana pendapat IRAS (Authoritas Pajak Singapura)yang menyatakan bahwa handling fee sebesar 5% adalah

wajar;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap Kontrak, diketahuiadanya biaya /ntercompany Others adalah adanya pembayaran atashandling fee dari reimbursement cost yang ditaginkan oleh Sto/t OffshoreSingapura atas pembelian barang material yang merupakan permintaankebutuhan proyek Pemohon Banding, munculnya handling fee karenavendor tidak bisa berhubungan langsung dengan Pemohon Bandingsehingga semua pembelian sparepart untuk keperluan proyek PemohonBanding harus melalui Sto/t Offshore

bahwaDJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan danpengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitungbesarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyaihubungan istimewa dengan Termohon Peninjauan Kembali lainnya sesuaidengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi olehhubungan istinewa;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas buktibukti di persidangan,Majelis berpendapat bahwa biaya /ntercompanyOthers tersebutmerupakan pembayaran atas handling

formulir aplikasiinasabah menandatangani perjanjian programDynafes yang mencantumkan: jenisjenis transaksi, minimal jumlah biaya transaksiper bulan; Transaksitransaksi yang berhubungan dengan program Dynafes adalahGuarantee Fee, Commission on Opening LUC, Other UC Commission, Commissionon UC Amendment, Commission on UC Confirmation, Commission on UC Advising,Other Commission on Export UC, Guarantee Fee on Import UG, P1B & RevolvingUC Comm Other Commission on Import, Acceptance Comm on Export Bills,Handling

Commission on Export Bills, Commission on Bills without UC, OtherCommission on Export, Handling Commission on T/C, Incoming Foreign RemittanceCommission, Outgoing Foreign Remittance Commission, Postage on Forex, CableCharge, Foreign Cash Withdrawal Commission, Correspondent Charge, Commissionon Domestic Remittance, Deposit Related Fees, Safe Deposit Commission, Cheque& Other Forms Commission;Selanjutnya nasabah melakukan transaksi harian sebagai dasar perhitungan cashrewards;bahwa berdasarkan halhal

KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 menyatakan"Impor atas dasar inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalamdaerah pabean yang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan(Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara Importir denganIndentor, yang segala pembiayaan impor antara lain pembukaan L/C, bea, pajakmaupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi bebanIndentor dan sebagai balas jasa Importir memperoleh komisi ("handling

berpendapat karena PemohonBanding telah mengkreditkan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor, maka nilaipengkreditan ini seharusnya dilaporkan sebagai nilai penghasilan bruto padapelaporan PPh Badan yang merupakan bagian dari nilai yang ditaginkan kepada*indentor bersama dengan unsur lain yang ditagihkan seperti: harga barang, CIF,Bea Masuk, Laba Impor , Denda Administrasi, PNBP;bahwa Pemohon Banding menagihkan kembali (reimburse) seluruh biaya yangdikeluarkan dalam rangka impor kepada indentor ditambah handling

bahwa PPh Pasal 22 dan PPN Impor adalah tambahanpenghasilan bagi Pemohon Banding karena PPh Pasal 22 dan PPN Impor yangseharusnya menjadi beban Pemohon Banding dialihkan bebannya kepada indentordengan cara menagihkan (reimbursement), sedangkan Pemohon Banding telahmemanfaatkan fasilitas pengkreditan pajakpajak tersebut, demikian pula dengandenda administrasi dan PNBP karena termasuk dalam unsur harga jual, maka harusditambahkan dalam DPP, sehingga DPP PPN adalah sebesar harga jual ( NilaiImpor dan Handling

formulir aplikasiinasabah menandatangani perjanjian programDynafes yang mencantumkan: jenisjenis transaksi, minimal jumlah biaya transaksiper bulan; Transaksitransaksi yang berhubungan dengan program Dynafes adalahGuarantee Fee, Commission on Opening LUC, Other UC Commission, Commissionon UC Amendment, Commission on UC Confirmation, Commission on UC Advising,Other Commission on Export UC, Guarantee Fee on Import UG, P1B & RevolvingUC Comm Other Commission on Import, Acceptance Comm on Export Bills,Handling

Commission on Export Bills, Commission on Bills without UC, OtherCommission on Export, Handling Commission on T/C, Incoming Foreign RemittanceCommission, Outgoing Foreign Remittance Commission, Postage on Forex, CableCharge, Foreign Cash Withdrawal Commission, Correspondent Charge, Commissionon Domestic Remittance, Deposit Related Fees, Safe Deposit Commission, Cheque& Other Forms Commission;Selanjutnya nasabah melakukan transaksi harian sebagai dasar perhitungan cashrewards;bahwa berdasarkan halhal

formulir aplikasi,znasabah menandatangani perjanjian program Dynafes yangmencantumkan: jenisjenis transaksi, minimal jumlah biaya transaksi per bulan; Transaksitransaksi yang berhubungan dengan program Dynafes adalah Guarantee Fee, Commission onOpening LJC, Other UC Commission, Commission on UC Amendment, Commission on UCConfirmation, Commission on UC Advising, Other Commission on Export UC, GuaranteeFee on Import UG, P1B & Revolving UC Comm Other Commission on Import, AcceptanceComm on Export Bills, Handling

Commission on Export Bills, Commission on Bills withoutUC, Other Commission on Export, Handling Commission on T/C, Incoming ForeignRemittance Commission, Outgoing Foreign Remittance Commission, Postage on Forex,Cable Charge, Foreign Cash Withdrawal Commission, Correspondent Charge, Commissionon Domestic Remittance, Deposit Related Fees, Safe Deposit Commission, Cheque & OtherForms Commission;3.

Bahwa awal mulanya PENGGUGAT memiliki kerjasama denganTERGUGAT atas pekerjaan berupa Handling Trucking yaitu termasukTebus DO (Delivery Order), THC (Terminal Handling Peti Kemas), DepositHalaman 4 dari 211 Putusan Perdata Gugatan Nomor:120/Pdt.G/2021/PN. Jkt. UtrPeti Kemas, dan Storage yang dimulai pada pertengahan September 2016.Seiring berjalannya waktu TERGUGAT I mempunyai hutang kepadaPENGGUGAT atas pekerjaan Handling Trucking tersebut;3.

Utr 3 172 / 489938 16/08/201 APLUO65086802 / Storage Rp.20.000.000,8 903539 23/08/201 HDMUBUJT62330 Storage Rp.15.000.000,8 03 / 505440 21/05/201 HODMUBUJT08521 Storage Rp.14.000.000,38 7/467141 10/01/201 SNKOO061171200 Bahandle Rp.2.500.000,3 066 / 394942 06/04/201 AA803003220 Handling Rp.3.300.000,8 AA8030032206 / Part Off4366437143 16/04/201 AA803003220 Handling Rp.1.700.000,8 AA8030032206 / Part Off4366437144 04/05/201 AA803003220 Handling Rp.27.000.000,8 AA8030032206 / Part Off4366437145 04/

Bahwa awal mulanya PENGGUGAT memiliki kerjasama denganTERGUGAT atas pekerjaan berupa Handling Trucking yaitu termasukTebus DO (Delivery Order), THC (Terminal Handling Peti Kemas), DepositPeti Kemas, dan Storage yang dimulai pada pertengahan September 2016.Seiring berjalannya waktu TERGUGAT I mempunyai hutang kepadaPENGGUGAT atas pekerjaan Handling Trucking tersebut;3.

Rp.3.300.000,8 220 Part OffAA8030032206 /4366437143 16/04/201 AA803003 Handling Rp.1.700.000,8 220 Part OffAA8030032206 /4366437144 04/05/201 AA803003 Handling Rp.27.000.000, Halaman 147 dari 211 Putusan Perdata Gugatan Nomor:120/Pat.G/2021/PN.

Seiring berjalannya waktu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat atas pekerjaan Handling Truckingsebesar Rp.609.939.146.

Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat: PerjanjianContract Agreement for Civil Works Coal Handling System and AuxiliarySystem PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, SukabumiProject (Package & Package Ill) S/C T3108SCOR003 B, tanggal 1 Mei2009, dan AddendumAddendumnya; Addendum to Contract AgreementNomor T3108SCOR003 A01, tanggal 22 Juni 2010 dan Addendum toContract Agreement Nomor T3108SCOR003 A02, tanggal 9 Juni 2012;4.

Nomor 443 B/Padt.SusArbt/201530.31.32.33.34.35.Bahwa berdasarkan putusan, Majelis Arbitrase dalam amarnya mengakuiadanya Perjanjian Contract Agreement for Civil Works Coal Handling Systemand Auxiliary System PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu,Sukabumi Project (Package Il & Package Ill) S/C T3108SCOR003 B,tanggal 1 Mei 2009, dan AddendumAddendumnya; Addendum to ContractAgreement Nomor 1T3108SCOR003 A01, tanggal 22 Juni 2010 danAddendum to Contract Agreement Nomor T3108SCOR003 A02, tanggal

Nomor 443 B/Padt.SusArbt/201536.Bahwa berdasarkan buktibukti hukum di atas, bahwa Perjanjian ContractAgreement for Civil Works Coal Handling System and Auxiliary System PLTU 2Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi Project (Package Il &Package ll) S/C T3108SCOR003 B, tanggal 1 Mei 2009, dan AddendumAddendumnya; Addendum to Contract Agreement Nomor T3108SCOR003A01, tanggal 22 Juni 2010 dan Addendum to Contract Agreement NomorT3108SCOR003 A02, tanggal 9 Juni 2012 yang dibuat oleh Pemohondengan

Termohon Il terobukti bertentangan dengan ketentuan Undang UndangRepublik Indonesia, knususnya Pasal 1339 KUHPerdata juncto Pasal 31 ayat(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;37.Bahwa oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakanbahwa Perjanjian Contract Agreement for Civil Works Coal Handling Systemand Auxiliary System PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu,Sukabumi Project (Package & Package Ill

Menyatakan sah dan memiliki kKekuatan hukum mengikat: PerjanjianContract Agreement for Civil Works Coal Handling System and AuxiliarySystem PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, SukabumiProject (Package & Package Ill) S/C T3108SCOR003 B, tanggal 1Mei 2009, dan AddendumAddendumnya; Addendum to ContractAgreement Nomor T3108SCOR003 A01, tanggal 22 Juni 2010 danAddendum to Contract Agreement Nomor 13108SCOR003 A02,tanggal 9 Juni 2012;Halaman 15 dari 35 hal. Put.

Sedangkan yangmenjadi obyek PPh Pasal 23 adalah sebesar nilai handling fee saja. PPhPasal 23 atas handling fee tersebut telah Pemohon Banding laporkan padaSPT PPh Pasal23 Tahun Pajak 2007; Ongkos angkut sebesar Rp/748.643.487,00, merupakan ongkos angkutdengan menggunakan jasa perusahaan angkutan barang (jasa angkutanumum) yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tujuanberdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyakHalaman 2 dari 38 halaman.

Bahwa dalam permohonan bandingnya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menyampaikan alasan bahwa jasa EMKL merupakan jumlahkeseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk EMKL.Sedangkan yang menjadi obyek PPh Pasal 23 menurutTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)adalah sebesar nilai handling fee saja. PPh atas handling feetersebut, telah dilaporkan di SPT PPh Pasal 23 tahun pajak2007;14.5.

Bahwa faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak mendapatkan penjelasan serta dokumenyang memisahkan secara jelas besarnya jasa handling feeataupun jasa lain dalam Biaya Jasa EMKL;15. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenjelaskan bahwa:15.1.

Sedangkan yang menjadi obyek PPh Pasal 23,menurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah sebesar nilai handling fee saja, yaituRp568.555.604,00.

PPh atas handling fee tersebut, telahdilaporkan di SPT PPh Pasal 23 tahun pajak 2007:Bahwa faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak mendapatkan penjelasan serta dokumenyang memisahkan secara jelas besarnya jasa handling feeataupun jasa lain dalam Biaya Jasa EMKL;Sehingga, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding), pemisahan jasa handling fee ataupun jasa laindalam Biaya Jasa EMKL, yang dilakukan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidakdasarkan pada

KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 menyatakan"Impor atas dasar inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalamdaerah pabean yang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan(Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara Importir denganIndentor, yang segala pembiayaan impor antara lain pembukaan L/C, bea, pajakmaupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi bebanIndentor dan sebagai balas jasa Importir memperoleh komisi ("handling

berpendapat karena PemohonBanding telah mengkreditkan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor, maka nilaipengkreditan ini seharusnya dilaporkan sebagai nilai penghasilan bruto padapelaporan PPh Badan yang merupakan bagian dari nilai yang ditaginkan kepada*indentor bersama dengan unsur lain yang ditagihkan seperti: harga barang, CIF,Bea Masuk, Laba Impor , Denda Administrasi, PNBP;bahwa Pemohon Banding menagihkan kembali (reimburse) seluruh biaya yangdikeluarkan dalam rangka impor kepada indentor ditambah handling

bahwa PPh Pasal 22 dan PPN Impor adalah tambahanpenghasilan bagi Pemohon Banding karena PPh Pasal 22 dan PPN Impor yangseharusnya menjadi beban Pemohon Banding dialihkan bebannya kepada indentordengan cara menagihkan (reimbursement), sedangkan Pemohon Banding telahmemanfaatkan fasilitas pengkreditan pajakpajak tersebut, demikian pula dengandenda administrasi dan PNBP karena termasuk dalam unsur harga jual, maka harusditambahkan dalam DPP, sehingga DPP PPN adalah sebesar harga jual ( NilaiImpor dan Handling

Tanggal 04 Juni 2014 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebutditingkat handling

T3108SCOR003B A01,For Civil Works Area Coal Handling System and Auxiliary SystemPLTU 2 Jawa Barat, 3x350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumitertanggal 22 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai Addendum1.e Amendment to Contract Agreement No. T3108SCOR003B A01,For Civil Works Area Coal Handling System and Auxiliary SystemPLTU 2 Jawa Barat, 3x350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumitertanggal 9 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai Addendum2",e Amendment to Contract Agreement No.

T3108SCOR003B A01,For Civil Works Area Coal Handling System and Auxiliary SystemPLTU 2 Jawa Barat, 3x350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumitertanggal 14 September 2012, selanjutnya disebut sebagaiAddendum 3.3.

T3108SCOR003B A01, For Civil Works AreaCoal Handling System and Auxiliary System PLTU 2 Jawa Barat, 3x350MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi tertanggal 22 Juni 2010, danAmendment to Contract Agreement No. T3108SCOR003B A01, ForCivil Works Area Coal Handling System and Auxiliary System PLTU 2Jawa Barat, 3x350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi tertanggal 9 Juni2012;4.

Pasal31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan LambangNegara serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa) (vide poin 32 sampaidengan 39 Permohonan Arbitrase) dengan alasan sebagai berikut:Contract Agreement For Civil Works Coal Handling System andAuxialiary System (Package Il & Package Ill) S/C No.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakanPerjanjian Contract Agreement For Civil Works Coal Handling System andAuxiliary System (Package II & Package ll S/C No.

Banding telah mengkreditkan PPN Impor danPPh Pasal 22 Impor, maka nilai pengkreditan ini seharusnyadilaporkan sebagai nilai penghasilan bruto pada pelaporan PPhBadan yang merupakan bagian dari nilai yang ditagihkan kepada*indentor bersama dengan unsur lain yang ditagihkan seperti:harga barang, CIF, Bea Masuk, Laba Impor , Denda Administrasi,PNBP.MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa Pemohon Banding menagihkan kembali (reimburse)seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka impor kepadaindentor ditambah handling

bahwa PPh Pasal 22 dan PPN Imporadalah tambahan penghasilan bagi Pemohon Banding karena PPhPasal 22 dan PPN Impor yang seharusnya menjadi bebanPemohon Banding dialihkan bebannya kepada indentor dengancara menagihkan (reimbursement), sedangkan Pemohon Bandingtelah memanfaatkan fasilitas pengkreditan pajakpajak tersebut,demikian pula dengan denda administrasi dan PNBP karenatermasuk dalam unsur harga jual, maka harus ditambahkan dalamDPP, sehingga DPP PPN adalah sebesar harga jual ( Nilai Impordan Handling

Jasa dibidang perhotelan; danJasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangkamenjalankan pemerintahan secara umum;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding iniadalah koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp 861.804.958,00berdasarkan hasil equaliasi onzet PPh Badan dengan DPP PPN;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bergerak dalam bidang jasa Freight Forwarding yang intinya adalahjasa pengelolaan/pengurusan (handling) distribusi barang baik lewatdarat, laut maupun

dibayarkan lebih dahulu oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding), yang kemudian ditagihkankepada Customer;Bahwa pendapatan sesungguhnya yang diperoleh TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) adalah jasahandling dan selisih lebih biaya yang ditagihkan;Bahwa dalam melakukan equalisasi antara penjualan confirm SPTPPh Badan dengan DPP PPN Keluaran SPT PPN, akan terlihatketimpangan, karena yang merupakan objek PPN hanyalahpendapatan yang masuk dalam perkiraan Sales Objek Pajak(handling

Bahwa data yang ditunjukkan sebesarRp 24.440.185,00 merupakan dokumen yang terkaitdengan Terminal Handling Charge;Bahwa kegiatan Terminal Handling Charge dilakukanoleh pihak vendor, untuk selanjutnya TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)menagihkan Terminal Handling Charge kepadacustomer;14.9.3.

menandatangani perjanjian program Dynafes yangmencantumkan: jenisjenis transaksi, minimal jumlah biaya transaksi per bulan; Transaksitransaksi yang berhubungan dengan program Dynafes adalah Guarantee Fee, Commission onOpening LJC, Other UC Commission, Commission on UC Amendment, Commission on UCMenimbangMengingatMemutuskanConfirmation, Commission on UC Advising, Other Commission on Export UC, GuaranteeFee on Import UG, P1B & Revolving UC Comm Other Commission on Import, AcceptanceComm on Export Bills, Handling

Commission on Export Bills, Commission on Bills withoutUC, Other Commission on Export, Handling Commission on T/C, Incoming ForeignRemittance Commission, Outgoing Foreign Remittance Commission, Postage on Forex,Cable Charge, Foreign Cash Withdrawal Commission, Correspondent Charge, Commissionon Domestic Remittance, Deposit Related Fees, Safe Deposit Commission, Cheque & OtherForms Commission;3.

TERGUGATsebagai pihak Tergugat dan Isteri TERGUGAT sebagai TURUT TERGUGAT,sementara faktanya terdapat 2 (dua) pihak lainnya yang harus ditarik sebagaiTERGUGAT yaitu PT.PUPUK ISKANDAR MUDA Lhokseumawe dan PT.ARMADA PERKASA, Medan, karena memiliki keterkaitan yang erat dengangugatan PENGGUGAT ;Bahwa dalam perkara aquo, sebagaimana dimaksud di dalam suratgugatan PENGGUGAT, TERGUGAT ada membuat surat kepada PT.PUPUKISKANDAR MUDA Lhokseumawe No.159/IX/BT/2006 tanggal. 04 September2006 berupa permohonan Handling

pengangkutan pupuk di Pelabuhan Belawandilaksanakan oleh PT.ARMADA PERKASA, dimana di PT.ARMADA PERKASA,Tergugat berkedudukan sebagai Komisaris Utama ;Bahwa selanjutnya atas surat permohonan handling pupuk tersebut, PT.PUPUK ISKANDAR MUDA menyetujuinya yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan SURAT PERJANTIAN BONGKAR MUAT DAN PENGANGKUTANUREA IN BAG DARI PELABUHAN BELAWAN GUDANG MABAR NOMOR:58/ PIM SAR/PBM EMKL/LSM/2006 tanggal. 06 September 2006 dan untukpekerjaan pembongkaran dan pengangkutan

No. 2957K/Pdt/2009PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE No.159/IX/BT/2006, tanggal 04September 2006, berupa Permohonan Handling Pengangkutan pupuk dipelabuhan Belawan yang dilaksanakan oleh PT ARMADA PERKASA, dimanapada PT ARMADA PERKASA dimaksud, PEMOHON KASASI dahuluTERGUGAT berkedudukan sebagai Komisaris Utama;Bahwa selanjutnya atas surat permohonan handling pupuk tersebut, PTPUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE, menyetujuinya dan ditindaklanjutidengan penandatanganan Surat Nomor: 58/PIMSAR/PMBEMKL/LSM/2006tanggal

secara tegas pertimbanganMajelis Hakim perkara a quo pada halaman 24 point ke 3 dengan alasansebagai berikut:Bahwa dalam surat No. 159/IX/BT/2006 tanggal 04 September 2006yang dibuat oleh PEMOHON KASASII dahulu TERGUGAT, apabila MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo membacadengan cermat dan seksama serta memahami isi surat tersebut maka samasekali tidak ada PEMOHON KASASI/dahuiu TERGUGAT memohon kepada PTPUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE agar pekerjaan TERMOHONKASASI untuk handling

Putusan Nomor 1195/B/PK/PJK/2015 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dapat membuktikan bahwa bidang usahanya sematamata hanyasebagi penyedia jasa handling impor, sehingga seluruh barangyang diimpor bukan merupakan barang milik TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) melainkan milikpara identor yang menggunakan jasanya; Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dapat membuktikan bahwa besarnya perdaran usaha yangdilaporkan dalam SPT telah sesuai dengan

tahun 2009 dihitung dengan cara melakukan gross upterhadap PPh Pasal 22 impor yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sebesarRp81.557.657,00;Bahwa Majelis Hakim telah membatalkan koreksi negatif PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualansebesar Rp3.262.306.280,00 dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dapat membuktikan bahwa bidang usahanya sematamata hanyasebagi penyedia jasa handling

Banding) sebagai indentor, sehingga PPh Pasal 22yang telah disetorkan harus diperlakukan sebagai kredit pajak milikTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa Majelis Hakim telah membatalkan koreksi negatif Kredit PajakPPh Pasal 22 sebesar Rp81.557.657,00 dengan pertimbangansebagai berikut :bahwa sebagaimana pembahasan pada koreksi Peredaran Usaha danharga Pokok Penjualan, Majelis telah menyimpulkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak di bidangusaha jasa Handling

Pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa sebagaimanapembahasan pada koreksi Peredaran Usaha dan harga PokokPenjualan, Majelis telah menyimpulkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) bergerak dibidang usaha jasa Handling Impor, dan bukan sebagai indentortidak dapat diterima dengan alasan sampai selesainya prosesbanding, Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak dapat membuktikan adanya rincian penghasilankomisi jasa impor atas dasar inden, perjanjian kontrak

Bahwa dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dariTermohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Termohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding adalah di bidang penyedia jasa handling impor,bukan sebag indentor impor, dan atas jasa tersebut Pemohon Bandingmemperoleh fee yang telah dilaporkannya