Rp.Daerah 750.000.000, 375.000.000, 375.000.000,2 15 02 Hearing / dialog dan Rp. RKordinasi dengan p 375.000.000, 375.000.000, Pejabat Pemerintahdaerah dan tokoh Halaman 17 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid. SusTPK/2016/PT JAP masyarakat 3 15 03 Rapatrapat alat Rp.kelengkapan Dewan Rp Rp1.400.000.000, 930.000.000, 470.000.000, 4 15 04 Rapatrapat paripurna Rp. 665.000.000, Rp. Rp.524.000.000, 141.000.000.Jumlah Rp. Rp.

R Rp. 905.000.000,Rancangan P. a P.Peraturan 530.000.000,Daerah2 1502 Hearing / R Rp. 375.000.000,dialog dan P.Kordinasi 375.000.000,denganPejabatPemerintahdaerah dantokohmasyarakat3 1503 Fapatrapat Rp. 470.000.000, Rp Rp. 800.000.000,ala , kelengkapan 330.000.000,Dewan4 15 04 Rapatrapat Rp. 532.000.000,paripurna Rp. 141.000.000. wos son oooJumlah Rp.

Jon 4 955,000, 780000 46 go9, 150.000ancan 000 000, p09 (000. 000,gan 000Perda2 Hearing/ dialog Rp. 2 Rp. Rp.dan 375.000. P 375.000. 375.000 Kordina 000 375.000. 000, .000,: 0003 rrapat Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.raped 470.000. 330.000.0 800.000. 800.000. 675.000Alat 125.000.000, 00, 000, 000, 'C2VEY: kelengk 000 000apanDewan4 Rapat Rp. Rp.rapat 121.00 he saz.000, (e400. a6 660 mp. np.paripurn 699. 391.000. 000, 000, 125.000. 58.400a 000, ogy 000000,Jumlah Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Uraian Jumlah 1, Pembayaran honor kegiatan Pembahasan RancanganPeraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasidengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat,kegiatan Rapatrapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatanRapatrapat Paripurna yang merupakan tambahanpengahsilan atau kelebihan pembayaran tunjangan kepadaPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura.Rp. 4.441.000.000, 2.

PERUBAHAN20111 15 01 Pembahsan Rp Rp. 530.000.000, Rp.Rancangan 375.000.000, 905.000.000,Peraturan Daerah2 15 02 Hearing / dialog Rp. 375.000.000. RP:dan Kordinasi pee 375.000.000.dengan PejabatPemerintahdaerah dan tokohmasyarakat3 15 03 Rapatrapat alat Rp Rp. 330.000.000, Rp.Keonakapan 470.000.000, 800.000.000,ewan4 15 04 Rapatrapat Rp. Rp. 391.000.000, PP:Paripurna 141.000.000. 532.000.000,Jumlah Rp. Rp.

Bahwa selanjutnya para Penggugat pada tanggal 8 April 2015 diberikankesempatan untuk hearing serta diskusi dengan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Manado, bersama dengan pihak kelurahan untukHalaman 5 dari 24 halaman.

Bahwa selain dari pada itu para Penggugat didalam gugatannyahalaman 8 angka 5, 6, 7, 8, 9 dan hal 9 angka 10 mendalilkan telahmelakukan pertemuan/hearing di Kantor Camat, pada tanggal 8 April2015, dan dari hasil pertemuan tersebut dijadikan dasar oleh paraPenggugat bahwa para Penggugat baru mengetahui tanah objeksengketa tersebut telah terbit sertifikat jelas dalil tersebut tidak benaroleh karena jauh sebelum pertemuan tanggal 8 April 2015, paraPenggugat telah mengadakan pertemuan/hearing yang pertama

dituju langsung atasterbitnya objek sengketa maka menurut hemat Majelis tenggang waktuuntuk mengajukan gugatan haruslah dihitung secara kasuistis sesualdengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 junctoUndangUndang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negarajuncto SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Ketentuan PetunjukPelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang bahwa menurut penilaian Majelis Hakim sebelumpertemuan/hearing

Sehingga sebagai orang yang tidak dituju secara langsung, paraPenggugat merasa dirugikan dengan jalan umum yang disertifikatkan.Sementara pertemuanpertemuan yang dilakukan oleh pihak Kantor Lurahsebelum pertemuan/hearing dengan Anggota DPRD tanggal 8 April 2015memang benar dilakukan, namun pertemuan tersebut hanya membahastentang dilakukan pemagaran tanah, penutupan jalan, serta kKompensasi kemasyarakat, tanpa membahas sertifikat apalagi memperlihatkan sertifikatHalaman 18 dari 24 halaman.

Putusan Award on Cost for the Preliminary Hearing from 2024 April 2009tertanggal 5 Februari 2010;3. Putusan Interim Final Award tertanggal 16 Februari 2010 yang telahdiperbaiki dengan Putusan Memorandum of Correction tertanggal 23 Maret2010; dan4. Putusan Final AwardInterests and Cost tertanggal 3 Agustus 2010;Halaman 2 dari 41 hal. Put.

Nomor 26 PK/Padt.SusArbt/2016e. tidak terdapat penutupan (closing) SSA;Isi putusan dari Award on Cost for the Preliminary Hearing tanggal5 Februari 2009 adalah sebagai berikut:a. decided at the hearing on 17 September 2009 that we should assessthe costs and not defer our decision as the Respondents had contended,as Set out in our email dated 6 October 2009;b. assessed costs on the basis that the Claimants were entitled toreasonable costs based on time spent and the complexity of the issuesin dispute

For the reasons set out above, the Tribunal apportions the total costs of thearbitration as between the Claimants and the Respondents as follows:Claimants: NilRespondents: 100%Any enforcement of this part of the Award against the Respondents shouldtake account of deposits which they have paid to SIAC of S$617,217.48 andthe sum of S$150,708 paid directly to the Claimants following the hearing inLondon in September 2009;Halaman 12 dari 41 hal. Put. Nomor 26 PK/Padt.SusArbt/20163.

Putusan Award On Cost for the Preliminary Hearing Form 2024 April2009 tertanggal 5 Februari 2010;c. Putusan /nterim Final Award tertanggal 16 Februari 2010 yang diperbaikidengan Putusan Memorandum of Correction; dand.

Putusan Award on Cost for the Preliminary Hearing from 2024 April2009 tertanggal 5 Februari 2010;3. Putusan /nterim Final Award tertanggal 16 Februari 2010 yang telahdiperbaiki dengan Putusan Memorandum of Correction tertanggal23 Maret 2010; dan4.

H. tanggal 28 Agustus 2018 (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil tanggapannya, Termohontelah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkandengan aslinya kecuali buktibukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisirdan bermaterai cukup, buktibukti tersebut diberi tanda T 1 sampai denganT3sampai dengan sebagai berikut:1.T1 : Surat Permohonan Hearing dari Pemohon tanggal 3 Agustus2.T2 : 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Berita

antarapemohon dan perwakilan dari DPRD, Pemerintah Kabupaten LombokTengah diwakili oleh bagian hukum, dari kantor Camat, dari Kapolsek,pemuka agama dan tokoh masyarakat ; Bahwa, pembahasan mediasi atau hearing adalah pemohon memintakembali tanah pecatu, agar dikembalikan kepada pemilik asal atau ahlliPutusan Nomor 02 /P/FP/2018/PTUN Mtr Halaman 29warisnya ; Bahwa, tanggapan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada saat itusebagai penengah adalah disarankan melalui proses pengadilan ; Bahwa, pembahasan

mediasi atau hearing dibuatkan Berita Acaranya ; Bahwa, tanah pecatu tercatat sebagai aset desa ; Bahwa, dalam APBDes sebagai syarat harus mencantumkan aset yangdimiliki sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tahun 2016 sudahdicatat mengikuti tahun sebelumnya dan tercatat sebagai inventaris desasetiap tahun dilaporkan ;Bahwa, saksi hanya meneruskan pencatatan inventaris yang telahdilakukan oleh Kepala Desa sebelum saksI ;Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh MajelisHakim, Para

Ruslan telahmeminta untuk diadakan hearing antara L. Ruslan dengan Kepala DesaBilabante guna mencari jalan keluar yang terbaik berkenaan dengan hakatas tanah yang terletak di Desa Bilabante dimana terhadap tanah tersebuttelah terjadi pengakuan hak antara Lalu Ruslan dengan pemerintahan DesaBilabante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah (vide bukti T1 dan keterangan saksi atas nama Sahirdan dan Rakyatulliwauddin);3.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Termohon juga telah dimintauntuk hadir dalam dengar pendapat (hearing) yang diselenggarakan dikantor desa Bilabante terkait dengan adanya perselisihnan atas tanah antaraPemohon dengan pemerintahan Desa Bilabante dan dari dengar pendapattersebut karena tidak tercapai kKesepakatan maka Termohon menganjurkanagar selanjutnya Pemohon menempuh jalur hukum sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku (wide bukti T1 dan T2 danketerangan saksi atas nama Sahirdan

SehinggaSdri.Hj.SIT MARIAM anggota DPRD Kota yang waktu itu kebetulan hadir melihat situasiseperti itu dan dinilai menyangkut pelayanan masyarakat maka menyarankan untuksementara ditunda dulu dan permasalahannya akan dibawa hearing di DPRD KotaSurabaya Komisi A.Bahwa hasil hearing dan musyawarah di DPRD Kota Surabaya disepakati bahwapenertiban pos kamling ditunda terlebin dahulu karena dampak sosiologisnya tidakmenguntungkan dari aspek bina lingkungan;Bahwa karena pembongkaran pos kamling /pos jaga

Dan terbukti, hearing tanggal 8 Juli 2015 atas suratundangan dari Ketua DPRD Kota Surabaya No.005/693/436.5/2015 tanggal 6 Julli2015 perihal pembongkaran pos di Gunungsari Indah Wilayah Kelurahan Kedurus(vide P31) sebagai forum pertemuan ilegal, inkonstitusional dan tidak sah tersebutTIDAK ADA HASILNYA (bukti P28, P32, T18, T19).Hal. 57 Putusan No.245/Pdt.G/2017/PN.Sby.Yaitu karena Penggugat telah menolak menghadiri hearing yang ilegal, inkonstitusional dantidak sah yang inkonstitusional dengan mengirim

surat ter tanggal 8 Juli 2015 kepada KetuaDPRD tindasan pada Tergugat, menjawab surat undangan hearing dari Ketua DPRD KotaSurabaya No.005/693/436.5/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal pembongkaran pos diGunungsari Indah Wilayah Kelurahan Kedurus (vide P31), yang dengan tegas telahmenolak hearing yang ilegal, inkonstitusional dan tidak sah tersebut (bukti P32); YANGTIDAK DUAWAB artinya secara yuridis dibenarkan oleh Ketua DPRD Kota Surabaya danmenjadi BUKTI PENGAKUAN bahwa pelaksanaan surat BANTIB

yang ilegal, inkonstitusional dan tidak sahyang inkonstitusional dengan mengirim surat ter tanggal 8 Juli 2015 kepada Ketua DPRDtindasan pada Tergugat, menjawab surat undangan hearing dari Ketua DPRD KotaSurabaya No.005/693/436.5/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal pembongkaran pos diGunungsari Indah Wilayah Kelurahan Kedurus (vide P31), yang dengan tegas telahmenolak hearing yang ilegal, inkonstitusional dan tidak sah tersebut (bukti P32); YANGTIDAK DWUAWAB artinya secara yuridis dibenarkan oleh Ketua

Bahwa para penggugat mempermasalahkan hearing yang diadakan komisi ADPRD Kota Surabaya tanggal 8 Juli 2015 terkait pembongkaran obyek sengketasebagaimana dalam guagtan pada halaman 26 dan 27.

Pada Rapat Hearing tersebut juga dihadiri olehPara Anggota Dewan, Kepolisian, Pemerintahan Kota Bitung, KepalaDinas Agribisnis dan Kehutanan Kota Bitung, Kepala BadanPertanahan Kota Bitung, Kepala Tata Usaha Satuan Polisi PamongPraja Kota Bitung, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bitung, Bpk. danIstri Pdt. Jhonny So Longkutoy, S.Th, Tokoh Agama dan TokohMasyarakat Pinangunian.

Bahwa hasil dari hearing DPRD Kota Bitungpada tanggal 13 Juni 2008, mengeluarkan REKOMENDASI kepadaWalikota Bitung yang isinya sebagai berikut :1. Pemerintah Kota Bitung perlu) mengambil langkahlangkahpenanganan permasalahan pembakaran Bukit Doa secara arif danbijaksana dengan tetap menghormati nilainilai religius dan moralserta tatanan hidup masyarakat Kota Bitung yang memilikisemangat kerukunan dan toleransi antar umat beragama yangtinggi.2.

Pemerintah Kota Bitung perlu mengalokasikan anggaran dalamAPDB Kota Bitung untuk pelaksanaan kegiatan penangananpermasalahan dan penetapan batasbatas wilayah.Bahwa sudah jelas terlihat dari Hearing dan Rekomendasi DPRDKota Bitung kepada Walikota Bitung, seperti di atas, tetapi Jaksa tetapmemaksa perkara ini supaya maju ke Pengadilan untuk disidangkan.Bahwa Kelurahan Pinangunian yang telah ditetapbkan oleh PemerintahDaerah sebagai desa pada tahun 1957 dan saat itu disepakatimenjadi wilayah Kelurahan

Batudaa Pantai mengatakan isu pecatan itu tidak benar, sebabsampai saat ini dari Kecamatan belum ada pemberitahuannya;Bahwa katanya ada dikoran itu hasil hearing dari DPR mengenai kasusKepala Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kab. Gorontalo;Bahwasaksi tidak tahu sebab saksi tidak membaca koran, hanyaterdakwa datang itu membawa Koran;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya.. Saksi YANTO A.

Gorontalo dan saksiyang mendampinginya saat itu, kebetulan ada hearring di DPR Kab.Gorontalo masalah Kepala desa Kayubulan Kec.Batudaa Pantai Kab.Gorontalo katanya menggelapkan dana desa; Bahwayang ikut Hearing ada salah satu anggota Dewan yang saksikenal yaitu Bapak A.SamT Ase, dan ada dari Dinas PU Kab.

Gorontalo; Bahwasetelah hearing atau rapat dengar pendapat DPRD tersebutmereka (anggota dewan) langsung turun kelapangan ada sekitar8(delapan)orang, salah satu dari mereka yang saya kenal Bapak A.SamT Ase; Bahwa mereka menyampaikan akan diperbaiki, seperti pipa dipasangtapi tidak bisa keluar airnya dan masyarakat disekitar itu sulutmendapatkan air; Bahwa ada yang disampaikan oleh Bapak A.

Ase mengatakan Kades Kayubulantelah menggelapkan dana Rumpon dan Jambanisasi;Bahwa Terdakwa ini sebagai masyarakat biasa dan juga sebagai ketuakelompok;Bahwa pada saat hearing di DPRD masyarakat banyak yang datang diDPRD saat itu;Bahwa BPD Desa Kayubulan ada tapi tidak berfungsi hanya Kades yangmembuat perencanaan dan membelanjakan dana tersebut;Atas keterangan saksi yang =meringankan tersebut terdakwamembenarkannya;2.Saksi USMAN HARMAIN.Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa saksi

Batudaa Pantai;Bahwa yang saksi tahu ada hearing di DPRD dengan Kades Kayubulandengan masyarakat mengenai masalah anggaran MCK tidak sesuaidengan anggarannya;Bahwa masyarakat hanya meminta ke DPR supaya turun kelapanganmelihat proyekproyek yang ada di Desa Kayubulan Kec. Batudaa PantaiKab. Gorontalo;Bahwa DPRD turun kelapangan setelah 3(tiga) hari pertemuan di DPRD;Bahwayang turun kelapangan ada dari Dinas Inpektorat Kab. Gorontalo;BahwaDPRD Kab.

P24Jadwal Hearing, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRDKabupaten Sumbawa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah Il Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan NomorPW.04.02/PJN WIL.

bulan Juni tidak ada dariperusahaan lain yang mengikuti hearing selain dari PT.BATARAGURU GROUP;Bahwa saksi menyatakan awalnya saksi mendengar kabar bahwaPT.

hearing tersebut;Bahwa saksi menyatakan saksi bisa mengikuti hearing tersebutkarena diundang oleh DPRD karena saat itu saksi dan beberapa LSMyang lainnya sedang melaksanakan demo di Kantor DPRD;Bahwa saksi menyatakan tujuan untuk mengikuti hearing tersebuthanya menginginkan pembangunan jembatan tersebut segeradilaksanakan karena lokasi jembatan ini berada di tengah KotaSumbawa dan tidak perduli siapapun yang mengerjakannya saat ini;Bahwa saksi menyatakan yang mempunyai inisiatif untuk melakukanhearing

JHSK.K/LFTI/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020 PerihalMohon Hearing (Vide Bukti P20):15.

Surat Nomor 03 /PTBGG/KK/LFTI/IV/2020,tanggal 7 Mei 2020Perihal Somasi (Vide Bukti P16); Surat Nomor 02/PTBGG/KK/LFTI/IV/2020,tanggal 3 Juni 2020Perihal Somasi II (Vide Bukti P17); Surat Nomor 01/PTBGG/KK/LFTI/IV/2020,tanggal 3 Juni 2020Perihal Somasi Il; Surat Nomor 01/JHSK.K/LFTI/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020 PerihalMohon Hearing (Vide Bukti P19): Surat Nomor 02/JHSK.K/LFTI/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020 PerihalMohon Hearing (Vide Bukti P20):Menimbang, bahwa terkait dengan Hearing yang dilakukan

Putusan Award on Cost For The Preliminary Hearing From 2024 April 2009tertanggal 5 Februari 2010;3. Putusan Interim Final Award tertanggal 16 Februari 2010 yang telah diperbaikidengan Putusan Memorandum of Correction tertanggal 23 Maret 2010 ; dan4.

Direct Vision yang dibuatoleh PARA PEMOHON:SSA merupakan perjanjian keseluruhan para pihak untuk Usaha Patungan di PT.Direct Vision dan membatalkan setiap perjanjian usaha patungan lisan yang didugaada sebelumnya seperti yang saat ini dinyatakan oleh Termohon Pertama (PT.Ayunda Prima Mitra dalam proses hukum Indonesianya; dantidak terdapat penutupan (closing) SSA.Isi Putusan dari Award on Cost for the Preliminary Hearing tanggal 5 Februari 2009adalah sebagai berikut:a. decided at the hearing on 17

For the reasons set out above, the Tribunal apportions the total costs of thearbitration as between the Claimants and the Respondents as follows:Claimants: NilRespondents: 100%Any enforcement of this part of the Award against the Respondents should takeaccount of deposits which they have paid to SIAC of S$617,217.48 and the sum of S$150,708 paid directly to the Claimants following the hearing in London inSeptember 2009.3.

Putusan Award on Cost For The Preliminary Hearing From 2024 April 2009tertanggal 5 Februari 2010 ;3. Putusan Interim Final Award tertanggal 16 Februari 2010 yang telah diperbaikidengan Putusan Memorandum of Correction tertanggal 23 Maret 2010 ; dan4.

Putusan Award On Cost For The Preliminary Hearing From 2024 April2009 tertanggal 05 Februari 2010;3. Putusan Interim Final Award tertanggal 16 Februari 2010 yang diperbaikidengan Putusan Memorandum of Correction, tertanggal 23 Maret 2010; dan4.

No. 2555 K/PID.SUS/2016 2 15 02 Hearing / dialog dan Rp375.000.000,00 Rp375.000.000,00Kordinasi denganPejabat Pemerintahdaerah dan tokohmasyarakat3 15 03 Rapatrapat alat Rp1.400.000.000,00 Rp930.000.000,00 Rp470.000.000,00kelengkapan Dewan4 15 04 Rapatrapat paripurna Rp665.000.000,00 Rp524.000.000,00 Rp141.000.000,00Jumlah RRp3.190.000.000,00 Rp2.204.500.000,00 Rp986.000.000,00 e Bahwa selanjutnya sehubungan Perubahan APBD tahun 2011 TerdakwaDrs.

JumlahJumlah SP2D.Rp598.400.000,Jumlah Yang DibayarkanRp415.000.000,00dikembalikan keKasdaRp125.000.000 JumlahTotal Yang dicairkansesuai SP2DRp2.828.400.000 Yang dibayarkanRp2.245.000.000,00 Yangdikembalikan keKasdaRp375.000.000 Pemerintah Daerah dantokoh masyarakat,Bahwa dari bukti pencairan dan pembayaran anggaran honorimkegiatanrapatrapatkepadapimpinan dan anggota DPRD terhadap kegiatan Pembahasan RancanganPeraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabatalatkelengkapan

kegiatan Pembahsan RancanganPeraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasi dengan PejabatPemerintah daerah dan tokoh masyarakat, kegiatan Rapatrapat alatkelengkapan Dewan dan kegiatan Rapatrapat Paripurna pada DPA PerubahanSekretariat DPRD tahun 2011 sebesar Rp1.626.000.000,00 ditambah sisa padaDPA Induk Sekretariat DPRD tahun 2011sebesar Rp986.000.000,00 =Hal. 48 dari 173 hal.

JumlahJumlah SP2D.Rp598.400.000,Jumlah Yang DibayarkanRp415.000.000,00dikembalikan keKasda Rp125.000.000 JumlahTotal Yang dicairkansesuai SP2DRp2.828.400.000 Yang dibayarkanRp2.245.000.000,00 Yang dikembalikanke KasdaRp375.000.000 Bahwa dari bukti pencairan dan pembayaran anggaran honorimkepadapimpinan dan anggota DPRD terhadap kegiatan Pembahasan RancanganPeraturan Daerah, kegiatan Hearing / dialog dan Kordinasi dengan PejabatHal. 51 dari 173 hal. Put.

Pembayaran honor kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan Hearing /dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, kegiatantambahan pengahsilan atau kelebihan pembayaran tunjangan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD Kabupaten Jayapura. Rapatrapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatan Rapatrapat Paripurna yang merupakan Rp4.441.000.000,002. Pembayaran Tunjangan Papua kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Rp 157.500.000,00tahun 2011. 3.

Bahwa P4P telah memutuskan perkara tanpa mengadakansidang hearing/angket yang didasarkan pada ketentuanPasal 18 UU Perselisihan Peroburuhan iuncto Pasal 6 PPP4D, dimana P4P justru) tidak memenuhi ketentuan yangmengatur dalam pasal pasal yang dirujuk tersebut,Panitia P4P ("Panitia Pusat") harus memenuhi beberapaprasyarat dan kondisi kondisi sebagaimana dimaksuddalam ketentuan ketentuan pasal tersebut, yaitu5.1.

Pasal 18 UU Perselisihan Perburuhan mengaturmengenai "Enquete" (Angket) dimana dijelaskan dalamayat (1) dari Pasal 18 tersebut Panitia Pusat dapatmemutuskan untuk mengadakan Angket jika dalammengurus perselisihan Panitia Pusat tidak mempunyaiketerangan keterangan atau bahan bahan yangdianggapperlu untuk dapat mengambi putusanPenggunaan Pasal 18 ayat 1 ini oleh P4P untuk tidakmengadakan sidang hearing merupakan kesalahan beratkarena Pemohon PK mempunyai bukti yang kuat untukdapat merubah putusan P4D

No. 89PK/Pdt.Sus/2011mempertimbangkan Surat Menteri Tenaga Kerja sebagaisuatu keterangan yang sangat penting untukmengambi keputusannya dan P4P tidak pernahmembentuk suatu) Panitia Enquete untuk melakukanpenyelidikan atas kasus ini sebab P4P tidakmencantumkan laporan penyelidikan Panitia Enquetetersebut yang harus menjadi dasar utama untuk tidakdilakukannya sidang hearing oleh P4P.6.

) terkait Raperda BangunanIzin Mendirikan Bangunan dan Raperda tentang Rencana TataRuang dan Wilayah Kota Depok Tahun 2012 2032;Kemudian dilampirkan daftar hadir undangan tanggal 2 Oktober2012 Rapat Dengar Pendapat (Public Hearing) terkait RaperdaBangunan Izin Mendirikan Bangunan dan Raperda tentangHalaman 76 dari 99 halaman.

Putusan Nomor 64 P/HUM/201722.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok Tahun 2012 2032;Kemudian dibuatkan laporan hasil rapat hearing pelaksanaanpada tanggal 2 Oktober 2012;Pada tanggal 9 Oktober 2012 dilaksanakan kembali RapatDengar Pendapat (Public Hearing) terkait Raperda BangunanIzin Mendirikan Bangunan dan Raperda tentang Rencana TataRuang dan Wilayah Kota Depok Tahun 2012 2032;Kemudian dilampirkan daftar hadir Rapat Dengar Pendapat(Public Hearing) terkait Raperda

Bangunan Izin MendirikanBangunan dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang danWilayah Kota Depok Tahun 2012 2032;Kemudian dibuatkan laporan hasil Rapat Hearing pelaksanaanpada tanggal 9 Oktober 2012;Pada tanggal 28 September 2012 dilakukan Rapat Hearingdengar pendapat untuk mendapat masukan dan saran terkaitRencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok Tahun2012 2032;Kemudian dilampirkan daftar hadir Rapat Dengar Pendapat(Public Hearing) terkait Raperda Bangunan Izin MendirikanBangunan dan Raperda tentang

Putusan Nomor 64 P/HUM/201728.29.30.31.32.33.34.35.36.Fotokopi Rapat Dengar Pendapat (Public Hearing) pada tanggal 2 3Oktober 2012 terkait Raperda Bangunan Izin Mendirikan Bangunan danRaperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok Tahun2012 2032 (Bukti T28);Fotokopi Rapat Dengar Pendapat (Public Hearing) Pada tanggal 9 Oktober2012 terkait Raperda Bangunan Izin Mendirikan Bangunan dan RaperdaTentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok Tahun 2012 2032(Bukti T29);Fotokopi Rapat Hearing

dengar pendapat Pada tanggal 28 September 2012untuk mendapat masukan dan saran terkait Rencana Tata Ruang danWilayah Kota Depok Tahun 2012 2032 (Bukti T30);Fotokopi Rapat Hearing dengar pendapat Pada tanggal 13 15 September2012 untuk mendapat masukan dan saran terkait Rencana Tata Ruang danWilayah Kota Depok Tahun 2012 2032 (Bukti T31);Fotokopi Pembahasan akhir Raperda pada tanggal 10 12 Oktober 2012,antara lain:1.

Nganjuk) pada tanggal 9 Juli 2013mengadakan hearing (dengar pendapat) yang dihadiri : 1. Tokohmasyarakat Sumberkepuh, 2. Ketua Panitia Ujian Perangkat DesaLainnya Desa Sumberkepuh, 3. Kepala Desa, 4. Camat KecamatanLengkong, 5. Kasi PEMDES Kabupaten Nganjuk, 6. Kabag HukumKabupaten Nganjuk, 7.

LSM, khusus untuk membicarakan pelbagaikejanggalankejanggalan sebagaimana yang terdapat dalam suratDENQ@CUANT J. crnesnnsnerenssstsnnsinnrnsirinninnnnstnre striationsBahwa atas dilakukannya hearing (dengan pendapat) tanggal 9 Juli2013 tersebut diatas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 17.18.13Nganjuk (DPRD Kab.

Fattah Husain;Bahwa situasi dalam hearing yaitu pihak Balai Pelaksana Pemilihan JasaKonstruksi Wilayah NTB tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukanoleh Ketua DPR Komisi II maupun pertanyaan dari pihak PT.

Batara GuruGroup;Bahwa tidak ada bantahan dari PPK maupun Balai Pelaksana PemilihanJasa Konstruksi Wilayah NTB pada saat dilakukan hearing tersebut;Bahwa Saksi diundang secara resmi oleh DPR untuk ikut hearing;Bahwa DPR mengundang Saksi dalam hearing saat itu untuk memintapendapat dalam hearing tersebut;Bahwa dalam hearing tersebut tidak ada hasilnya;Bahwa Saksi lakukan demonstrasi terkait dengan keterlambatanpembangunan Jembatan Pelempit;Bahwa Saksi diundang dalam hearing tersebut karena Saksi melakukandemonstrasi

Bahwa selanjutnya para Penggugat pada tanggal 8 April 2015 diberikankesempatan untuk hearing serta diskusi dengan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Manado, bersama dengan pihak Kelurahan untuk menyelesaikankebenaran informasi tersebut ; Dan pada tanggal 8 April 2015 tersebut, kami paraPenggugat mendapat informasi bahwa memang benar terhadap tanah yangberfungsi sebagai jalan umum yang terletak di Kelurahan Sario Utara tersebutsudah terbit objek sengketa; Bahwa dikaitkan dengan pendaftaran gugatan

Usaha Negara; Bahwa selain dari pada itu para penggugat didalam gugatannya hal 8 angka 5,6, 7, 8, 9 dan hal 9 angka 10 mendalilkan telah melakukan pertemuan / hearingdi Kantor Camat, pada tanggal 8 April 2015, dan dari hasil pertemuan tersebutdijadikan dasar oleh para penggugat bahwa para penggugat baru mengetahuitanah objek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat jelas dalil tersebut tidakbenar oleh karena jauh sebelum pertemuan tanggal 8 April 2015, ParaPenggugat telah mengadakan pertemuan/hearing

di Kantor Camat, pada tanggal 8 April 2015, dan dari hasil pertemuantersebut dijadikan dasar oleh para penggugat bahwa para penggugat barumengetahui tanah objek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat jelas dalitersebut tidak benar oleh karena jauh sebelum pertemuan tanggal 8 April2015, Para Penggugat telah mengadakan pertemuan/hearing yang pertamayaitu pada tanggal 28 Juni 2014; Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas terobukti Para Penggugattelah mengetahui diatas tanah obyek sengketa

atas namaJIMMY HENDRA UISAN yang diterbitkan oleh Tergugat sudah berdasarkan hukumdan atau tidak, melanggar AAUPB atau sebaliknya sehingga harus dibatalkan,Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatanoleh Para Penggugat, salah satunya terlebin dahulu mempertimbangkan mengenaiEksepsi Tergugat Il Intervensi yang pada pokoknya bahwa objek sengketa telahdiketahui olen Para Penggugat pada pertemuan/hearing yang pertama yaitu padatanggal 28 Juni 2014 berdasarkan hal tersebut

gugatan yang telah Para Penggugatajukan telah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan sengketa a quo;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada pokoknyamendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada pertemuan/hearing oleh duaAnggota DPRD Kota Manado bertempat dikantor Camat Sario pada tanggal 8 April2015 (Vide Bukti P6); Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut : Gugatandapat

pada tanggal 21 Januari 2009 Jo PutusanPengadilan Tinggi Manado Nomor 60/PDT.G/2009/PT.MDO tanggal 11 Juni2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 963/K/Pdt/2010 yang telahdiputus tanggal 07 Oktober 2010, Para Pelawan merasa dirugikan akanmenempuh upaya hukum perlawanan lewat Pengadilan dan sebelumnyatelah memohon kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSulawesi Utara untuk mengundang instansiinstansi maupun pihakpihakyang terkait dengan perkara a quo untuk mengadakan dengar pendapat/hearing

dimana dalam dengar pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 12Oktober 2011 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Sulawesi Utara;Bahwa pihak Terlawan dan Pihak Turut Terlawan Il tidak hadir memenuhiundangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan dengarpendapat/hearing.

No.3050 K/Pdt/201 4.24.pendapat tersebut di atas, dalam butir 1 rekomendasi Komisi DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam dengar pendapat(hearing) tanggal 12 Oktober 2011 tersebut berbunyi:Proses eksekusi terhadap tanah di Kelurahan Sario Titiwungen KecamatanSario Kota Manado yang bersertikat Nomor 531 ditangguhkan karena: QObjek keputusan Mahkamah Agung oleh Badan Peranahan Nasionalbelum dapat menunjukkan batasbatasnya; Terindikasi proses penerbitan Sertifikat Nomor 531 yang

Bahwa setelahTali kapal M.T Permata Niaga diputuskan, pihak PT Maesaha Nugrahaselaku penyewa kapal tersebut mengadakan Hearing di Kantor POLDASulut dan di hadiri juga oleh terdakwa, dan hasil dari Hearing tersebutbersama dengan Kapolda Sulawesi Utara Menyatakan bahwa Kapal M.TPermata Niaga berhak atau sah untuk menurunkan aspal dan jika dilihatdari status Gugatan TUN antara Pemkab Minsel dengan PT Maesa Nugrahayang belum mempunyai kekutan hukum tetap seharusnya PT maesaNugraha masih berhak untuk

Hal initerjadi karena carut marutnya DPT yang di lakukan oleh KPU, banyaknya pemilih ganda yang terdaftar di DPT Pilkada Kota Pekanbaru.Pada tanggal 06 Februari 2017 Komisi DPRD Kota Pekanbarumelaksanakan Hearing dengan KPU Kota Pekanbaru dan PanwasKota Pekanbaru. Dalam Hearing tersebut anggota dewan Memintapilkada kota Pekanbaru yang di laksanakan 15 Februari 2017 untukditunda karena banyaknya kejangggalan yang ditemukan sebelumpemilihan salah satunya dengan amburadulnya DPT.

Penguasaan tanpa hak oleh Para Tergugat sudah dilaporkankepada Kepolisian Republik Indonesia, Kota Batam sebagaimana buktiLaporan Polisi No: STPL/807/Vin/2011/KEPRI/POLRESTA sebagaimanadiatur dalam KUHPidana Pasal tentang Penyerobotan tanah;Bahwa, berdasarkan bukti adanya bangunan Tower milik Tergugat setinggi 70 meter, dan Tower milik Tergugat II setinggi70 meter tersebut olehPenggugat sudah dilakukan teguran/somasi secara lisan maupun tertulissebagaimana bukti surat Somasi dan hasil musyawarah/Hearing

Hearing di DPRD Kota Batam yang dihadiri TergugatTergugat instansiTerkait, tanggal 06 Juni 2011, 04 Juli 2011, 12 Juli 2011, 22 Juli 201 1sesuaiNotulen Rapat tanggal 26 Juli 2001 dan 11 Agustus 2011;c.

Penggugat tanggal 4 Oktober 2011, sehinggasudah terbukti dan kuat alasan adanya pembangkangan dan pelecehanhukum atas hak Keperdataan Penggugat diatas objek tanah terperkarasekaligus menjadi bukti kongkrit adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan TergugatTergugat;Bahwa, terbukti sebagaimana surat PT Telkomsel tanggal 09 Agustus2011 kepada Kapolresta Barelang terungkap adanya Perjanjian Sewa antaraTergugat dan Tergugat III selama 30 Tahun dan pada saat Pembicaraan lisan/langsung ataupun melalui Hearing