Ditemukan 162 data
201 — 32
Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;4. Atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembali membahasdraft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan oleh Sekretariatdewan yaitu dari Drs. Mujianto,MM (alm), yang diantaranya memuat mataanggaran:a.
Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 tahun 2001 tentang Kedudukan KeuanganDPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat + responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kemballimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.
Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.
Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan, yang diantaranya memuat mata anggaran:TunjanganPerbaikan Penghasilan, Penghargaan
Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolalitentang pencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentangKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsifdengan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atauseluruh masyarakat Boyolali;4.
162 — 444 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dana yang didapatkan olehMajapahit Holding BV lalu dimasukkan ke dalam Majapahit Finance BV sebagaiPenyertaan Modal;Bahwa Pemohon Banding membayarkan bunga kepada Majapahit Finance BV.Kemudian Majapahit Finance BV dapat membagikan dividen kepada MajapahitHolding BV dan Majapahit Finance BV tidak pernah membayarkan bungakepada Investor Obligasi (Bond Holders);Bahwa di sini nampak jelas Bahwa koreksi pajak yang dilakukan PihakTerbanding didasarkan pada informasi/pengertian yang salah dan tidak akurat
tunggal;bahwa menurut Pemohon Banding, pinjaman diperoleh dariMajapahit Finance BV , sehingga bunga dibayarkan kepadaMajapahit Finance BV dan bukan kepada Majapahit Holding BV.Majapahit Finance BV merupakan BO, karena MFBV adalah pihakyang memberi pinjaman kepada Pemohon Banding;bahwa menurut Pemohon Banding dari penghasilan bunga tersebut,kemudian Majapahit Finane BV membagikan deviden kepadaMajapahit Holding BV dan Majapahit Finance BV tidak pernahmembayarkan bunga kepada investor obligasi (bond holders
43 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
VAT)SHARE HOLDERS= es* a@ JILCOa 1UNA vico moowesta TOTALInvoice +Tax Invoice PaymentLNG BUYERSSales Purchase AgreementPaymentRequest(100%)(Excl. VAT)oiP Pertamina on behalf GOI ==> (Fungsi JMG)Off Balance Sheet y 4PERTAMINA Seller AppointmentAgreement Gambar I.
Salah satuprosedur dalam pedoman tersebut adalah Pertaminamelakukan transfer/pembayaran PPN JasaPengolahan kepada PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. dan mencatat sebagai Pajak Masukan.Pengelolaan Kas/Bank dan pencatatan pembukuandilakukan oleh Pertamina Operasi Sendiri.Alur Pembayaran Cash Advance dan Penerbitan FakturPajak PPN Jasa Pengolahan LNG pace SKEMA KHASAO PENUGASAN ) PT Badak NGLJ AWorld Class Energy CompanySHARE HOLDERS PePoymentinstruction @(10055) Advance Foktur Pajak Pemboyaran,(Exel
Terbanding/Terdakwa : Drs.MOHAMMAD HASANUDIN Bin H. ABDUL AZIZ (Alm)
66 — 25
li>
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang No. 1599-000268 dari Alomampa Express;
- 2 (dua) Unit Vacum Pumps For Rotary Evaporator;
- 2 (dua) unit Ice Flake Maker;
- 1 (satu) unit Ommersion Cooler;
- 3 (tiga) unit Scanning UV- Visible Spectrophotometer;
- 1 (satu) unit Fully Automatic Digital Polarimeter with Accessories;
- 1 (satu) unit Single Channel Data Logging Thermometer;
- 3 (tiga) unit Glass Vacum Filtration Holders
lembar installation / service report, instrument : GCMS model ISQ;64. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang No. 1599000268 dari Alomampa Express;65. 2 (dua) Unit Vacum Pumps For Rotary Evaporator;66. 2 (dua) unit Ice Flake Maker;67. 1 (Satu) unit Ommersion Cooler;68. 3 (tiga) unit Scanning UV Visible Spectrophotometer;69. 1 (satu) unit Fully Automatic Digital Polarimeter withAccessories;70. 1 (Satu) unit Single Channel Data Logging Thermometer;71. 3 (tiga) unit Glass Vacum Filtration Holders
lembar installation / service report, instrument : GC MSmodel ISQ;64. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang No. 1599000268 dari Alomampa Express;65. 2 (dua) Unit Vacum Pumps For Rotary Evaporator;66. 2 (dua) unit Ice Flake Maker;67. 1 (satu) unit Ommersion Cooler;68. 3 (tiga) unit Scanning UV Visible Spectrophotometer;69. 1 (Satu) unit Fully Automatic Digital Polarimeter with Accessories;70. = 1 (Satu) unit Single Channel Data Logging Thermometer;71. 3 (tiga) unit Glass Vacum Filtration Holders
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
VAT) MAcaeSHARE HOLDERS~~s*PERTAMINAGASPRODUCER?iuPy RRLes D JILCOvico moonesa TOTAL Request(100%)(Excl. VAT)Invoice +Tax Invoice Sales Purchase Agreement Qo VF6 Pertamina on behalf GOI=> (Fungsi JMG)Off Balance SheetA Marketing Fee VATOut =z., healPERTAMINA Seller AppointmentAgreement Gambar I. Skema Khas Bisnis LNGKeterangan:(PSC)AgreementPSC Company dalam pelaksanaan1. Production Sharing Contract antaraPemerintah denganeksploitasi gas.2. Gas Alam hasil produksi PSC diolah menjadi LNG .3.
PengelolaanHalaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 1427/B/PK/PJK/2017Kas/Bank dan pencatatan pembukuan dilakukan olehPertamina Operasi Sendiri;Alur Pembayaran Cash Advance dan Penerbitan Faktur Pajak PPN JasaPengolahanLNG tore SKEMA KHASTRUSTEE GASbe eeACCOUNT PRODUCER PENUGASANya)Poyment(20098)(Excl PPN)J AWorld Class Energy CompanySHARE HOLDERS> @ 2* ry) JILCOPERTASUMA 8 WHC Memord or TeraPaymentInstruction Aa) @(10028) means Foktur Pajak Pembayaran(Excl.
H. ARFIZAL EKASETIA
Tergugat:
1.H. DRS. M. YUSUF AZIZ, MM
2.SYAHRAN YUSUF, S. PD
3.RIZALDI NASUTION, S. PDI
4.ROSMADINA AZIZ
5.DR, H. SYAFI,I SIREGAR, MA
6.NILAWATI, SH
77 — 16
angka 15yang pokoknya menyatakan agar Penggugat, Tergugat dan Tergugat Vmengadakan rapat guna membentuk pembina baru, karena perubahanpembina sebagaimana telah dilakukan oleh Tergugat berdasarkan BeritaAcara Rapat Yayasan Nomor 803 tanggal 28 Oktober 2018 adalah sah danmempunyai kekuatan hukum yang mengikat, bahkan yang perlu danmendesak sekarang ini bukan pergantian pembina baru melainkan semangatbaru dan kebersamaan membangun yayasan agar lebih maju danberkembang dengan melibatkan semua stake holders
135 — 26
Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari selurun stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;4. Atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembali membahasdraft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan oleh Sekretariatdewan yaitu dari Drs. Mujianto,MM (alm), yang diantaranya memuat mataanggaran: a.
Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 tahun 2001 tentang Kedudukan KeuanganDPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.
Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.
Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Halaman 78 dari 170 Putusan Nomor: 65/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgBahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan, yang di antaranya memuat
Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolalitentang pencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentangKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsifdengan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atauseluruh masyarakat Boyolali;4.
211 — 250
SMHP yang akan diselenggarakan pada hari Kamis,tanggal 10 Maret 2011 sesuai dengan surat no.037/SMHPRUPSLB/11/2011 tertanggal 18 Februari 2011 dengan agenda rapat sebagaiberikut:Report from the Share Holders for the payment of the shares(menyampaikan Laporan Setoran Modal perseroan dari parapemegang saham);Granting of approval of the report from the share holders for thepayment of the share (memberikan persetujuan Laporan SetoranModal dari para pemegang saham perseroan);Granting of approval to Increase
SMHPyang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2011 adalah sebagaiberikut: (kutipan)Agenda Pertama:Laporan dari Pemegang Saham untuk pembayaran saham (Report fromthe Share Holders for the payments of the shares)Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada masingmasing pemegangsaham yaitu PT.
SMHP pada tanggal 18 Februari 2011 telah mengundang paraPenggugat untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.SMHP yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011dengan agenda rapat sebagai berikut:e Report from the Share Holders for the payment of the shares(menyampaikan Laporan Setoran Modal perseroan dari parapemegang saham);e Granting of approval of the report from the share holders for thepayment of the share (memberikan persetujuan Laporan SetoranModal dari para
325 — 801
Ltd.Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti T.LI11,sama dengan bukti Penggugat P 8 ;Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti T.LII12,sama dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu P5;Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti T.III13,yaitu Notice of Special Share Holders Meeting ;Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti T.I.II14,yaitu Perihal Tanggapan atas Surat Undangan RUPS tanggal 07 Januari 2014 yang ditandatangani
Roy Andre Da Costa , SH dan Ria Muliati Irawan, SH ;Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti T.III15,Yaitu Notice of Special Share Holders Meeting tanggal 21 Januari 2014 ;Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti T.I.II16,yaitu tentang Penghentian Penyidikan atas nama Kazuto Hayashi tanggal 09 Oktober2014 ;Menimbang, bahwa Tergugat HI mengajukan bukti T.III 1, yaitu BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
161 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam bukunya yang berjudul Hukum PerseroanTerbatas, Terbitan Sinar Grafika, tahun 2009, halaman 5859dinyatakan bahwa: Sejalan dengan ciri Perseroan terpisah danberbeda dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegangsaham, hanya terbatas sebesar nilai sahamnya (limited liability of itsshare holders) sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 Ayat (1)UndangUndang Perseroan Terbatas Perseroan tidak bertanggungjawab terhadap utang pemegang saham, (not liable of its shareholders) sebaliknya pemegang saham
101 — 24
Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tugas dan usaha perbankanseharusnya melakukan prinsip kehatihatian (prudential banking), goodcorporate governace (GCG), fairness, honestly, transparans, dan lainsebagainya sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perbankan danperaturan perundangundangan yang berlaku, bersifat adil kepada parapemangku kepentingan (stake holders) terutama kepada para nasabahnyakarena bank hanya dapat hidup dari nasabah;9.
372 KUHPidana dan Para Penggugat dalam waktu dekat ini akanmereservier haknya untuk melaporkan Tergugat I kepada pihak yangberwajib/Kepolisian RI, seharusnya Tergugat I dalam melaksanakantugas dan usaha perbankan melakukan prinsip kehatihatian (prudentialbanking), good corporate governace (GCG), fairness, honestly,transparans, dan lain sebagainya sebagaimana yang diharuskan olehperaturan perbankan dan peraturan perundangundangan yang berlaku,bersifat adil kepada para pemangku kepentingan (stake holders
290 — 240
YahyaHarahap, S.H, dalam Bukunya yang berjudul Hukum PerseroanTerbatas, Terbitan Sinar Grafika, tahun 2009, halaman 5859dinyatakan bahwa:"Sejalan dengan ciri Perseroan terpisah dan berbeda denganpemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saham, hanyaterbatas sebesar nilai sahamnya (limited liability ofits share holders)sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) Undang UndangPerseroan Terbatas 2007;...
Perseroan tidak bertanggung jawabterhadap utang pemegang saham (not liable of its share holders)sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utangPerseroan" ; 4.
95 — 26
Bertanggungjawab dengan memperhatikanasas kesusilaan dan kepatutan maksdnyaadalah artinya pengelolaan keuangandaerah itu harus mencoba untuk melayanisetiap Stake holders ataubertanggungjawab kepada publik dan40lembagalembaga Stakeholders ;Bahwa maksudnya adalah tindakan yangmengakibatkan pengeluaran atas beban APBDhanya dapat dilakukan setelah APBD ditetapkan.Ini berarti bahwa proyekproyek tidak bolehmendahului APBD. Artinya proyek baru adasetelah APBD ada/ ditetapkan.
168 — 81
Jakarta dengan jabatan selaku SalesRepresentatative LPG Rayon IV Domestik PT Pertamina(Persero) ; Bahwa ahli mempunyai tugas memberikan pelayanan terbaikkepada Setake Holders di Wilayah Depok, Bogor, Sukabumi danCianjur dan memberikan pembinaan kepada Agen LPG dan MitraKerja lainnya diwilayah Depok, Bogor, Sukabumi dan Cianjur; Bahwa LPG adalah gas cair yang terdiri dari gas butane danpropane, instansi yang diberikan kewenangan oleh pemerintahuntuk memproduksi LPG adalah PT Pertamina (Persero); Bahwa
58 — 41
Perseroan tidakbertanggungjawab terhadap utang pemegang saham (notliable of its share holders) sebaliknya pemegang saham tidakbertanggung javab atas utang Perseroan ;5.
993 — 54
PHILIP AGUSTINUS PUTRA TRISNADI, SpOG, dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham (Share Holders) Seri B pada PT.
98 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
selaku Anggota DPRD Kabupaten Boyolalitelah di dakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkankerugian Negara akibat PERDA Nomor 3 Tahun 2004 tentangAPBD Kabupaten Boyolali tahun 2004 tidak Pararel/linier denganobjectum litis yaitu Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 maka jelas dakwaan yang disusun tersebut adalahabuse of power dan secara nyata adalah cacat hukum karenaseharusnya Kejaksaan Negeri Boyolali yang merupakanrepresentasi eksekutif dari Pemerintah atau para stake holders
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
desember 2003 dan Surat163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004.Bahwa dengan berdasarkan hal diatas, maka judex factitelah mengadili Pemohon Kasasi pada aturan yang tidakjelas dan tidak pernah ada sehingga judex facti kelirudalam penerapan hukumnya, logika yuridisnya adalahJika PERDA Nomor 1 tahun 2004 tentang APBD KabupatenSampang tidak sesuai dengan Surat edaran Menteri DalamNegeri Nomor 161/3211/Sj tanggal 29 Desember 2003 danSurat 163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004, maka yangharus ditempuh oleh stake holders
357 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
berlaku ; Bahwa kepentingan karyawan sebagai stakeholder dalam BadanUsaha Milik Negara diatur dan dijamin dalam Pasal 31 KeputusanMenteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117 Tahun 2002 yangmenyebutkan : Badan Usaha Milik Negara harus menghormati hakstakeholder yang timbul berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Badan Usaha MilikNegara dengan karyawan, pelanggan, pemasok dan kreditur sertamasyarakat sekitar tempat usaha Badan Usaha Milik Negara, danstake holders
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor : 110 K/Pid.Sus/2011Surat 163.11711/OTDA tanggal 24 Mei 2004, maka yang harusditempuh oleh stake holders ialah gugatan hak uji materiil terhadapperaturan daerah tersebut dan bukan memidanakan para pembuatperaturan daerah. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan :a.