Rahwardi selaku Ketua Umum tidakmelaksanakan kegiatan harian organisasi dan tidak bertanggungJawab atas pelaksanaan kegiatan organisasi, sesuai dengankeputusan Musyawarah Nasional Ke.VI (enam) di Batam, sepertitidak diikuti sertakannya Dewan Pengurus wilayah APBMI rapatpembahasan rancangan Keputusan Menteri Pengganti KM 142002 di Direjen Hubla pada tanggal 31 Mei dan 7 Juni 2013, tidakpro aktipmengatasi perselisihan DPW/DPC APBMI denagn BUPPELINDO di daerahdaerah , tidak aktifnya beberapa pengurus

Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.UtRahmawardi secara tertulis dengan alasan alasan anatar lain tidakpro Akyifnya DPP APMI mengatasi perselisihan DPW atau DPCAPBMI dengan BUP PT.Pelindo di daerah, tidak aktifnya beberapapara pengurus APBMI dan bahkan para Pengurus mengundurkandiri, sehingga orgnisasi berjalan dengan baik , tidak diikut sertakannyaTim ADHOC APBMI dalam rapat pembahasan rancangan KeputusanMenteri Pengganti KM14/2002 di Direjen Hubla pada tanggal 31Mei dan 7 Juni 2013 di Kementerian Pembangunan

, DPC Banten , DPC Bengkulu, DPW Sumatera Selatan, DPWLampung, DPW Banten, DPC Sunda kelapa , DPW DKI, DPCKalimantan UtaraTarakan, DPW Sulawesi Selatan, DPC Kendari, danbebrapa anggota Munasluob APBMI 2013 mendapat rekomendasi dariPores Jawa Tengah dantelah mendapat pengesahan Korum MunaslubAPBMI oleh Pimpinan Rapat Sesuai dengan anggaran Rumah TanggaAPBMI Bab 7 pasal 24 ayat 5,6,7,8 dan telah mendapat persetujuandari peserta Munaslub APBMI 2013 yang dihadiri oleh Gubernur jawaTengah , Direjan Hubla

Membayar iuran anggota tetapi besarnya tdk seragam diantara semuaDPC, biaya dari DPW untuk DPP atas kesepakatan, biaya DPP untuk biayakesekretariatan, iuran biasanya tiap bulan tapi prakteknya ada yg dua bulan 3bin 4bIn.Setelah ada Munaslubn bagaimana....noone biaya ke DPP Batam masih berjalan sebagaimana mestinya,APBMI itu berinduk kemana...o Departement Dephub tempat berinduk APBMI ..Dephub sudahmengetahui, yg membidangi langsung Dirjen Hubla Dirlala,Tentang gugatan bagaimana ....Hal.27 dari 14

Bit10.dibangun baru sebagaimana keterangang Ahli FANNY LUAS,S.Sos, dari Ditjen Hubla, Ahli SAUR PANJAITAN, SE dariKementerian Kelautan dan Perikanan, dan Ahli Dr. MOMPANG L.PANGGABEAN,S.H., M.Hum. dari fakultas Hukum UKI (akandibuktikan);Bahwa Posita PEMOHON pada II.

BAPAhli FANNY LUAS, S.Sos., (Ditjen Hubla)2). BAP Ahli SAUR PENJAITA, SE, (KementerianKelautan dan Perikanan)3). BAP Ahli Dr. MOMPANG L. PANGGABEAN, SH,M.Hum, (Ahli Pidana Fak.Hukum UKI);Surat :Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid. Prap/2018/PN. Bit12.1). 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tukang KM.KUDA LAUT 01 oleh Tukang TOMMY BOWONTARI,tanggal 4 Agustus 20152). 1 (satu) Lembar Surat Permohonan PengesahanDaftar Ukur (DU). PK.202/43/201/SYB.OP/GTO16,Gorontalo 14 Juli 20163).

PAMIKIRAN (Dinas Kelautanperikanan Prov..Sulut);e) Keterangan Ahli :1).2).3).f) Surat:1).2).3).BAP Ahli FANNY LUAS, S.Sos., (Ditjen Hubla)BAP Ahli SAUR PENJAITA, SE, (KementerianKelautan dan Perikanan)BAP Ahli Dr. MOMPANG L. PANGGABEAN,SH,M.Hum, (Ahli Pidana Fak.Hukum UKI);1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tukang KM.KUDA LAUT 01 oleh Tukang TOMMY BOWONTARI,tanggal 4 Agustus 20151 (satu) Lembar Surat Permohonan PengesahanDaftar Ukur (DU).

BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;

BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT.

BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr- 2017;

BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;

Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;

Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian PerhubunganDirjen Hubla, Nomor KU.207/. / ~=/UPP.Igr20167, perihal TagihanJasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23Januari 2017;120. Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : , terima dari : PT.BOSOSI PRATAMA, terbilang : tiga puluh enam juta Sembilan puluhlima ribu rupiah, tanggal 23 Januari 2017;121. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PASBESAR tanggal 8 Oktober 2013;122.

BOSOSI PRATAMA antaraDirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langaradengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr 2017;124. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor UnitPenyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor: UM.003/103/11/UPP.LGR16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15Desember 2016;125.

Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian PerhubunganDirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor :PP. 008/133/VII/UPP.LGR12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS,tanggal 27 Juli 2012;131. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi TenggaraNomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal12 Juni 2012;132. Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan TeknisPertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT.

BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMANomor : PP.002/ / /Upp Lgr 2017;124. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit PenyelenggaraanPelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR16, perihal : SuratKeterangan, tanggal 15 Desember 2016;125.

Kirana IX tersebut, harus mendapatkan persetujuan tertulisdari instansi yang terkait dan yang memberikan persetujuan tertulis tersebutdari pihak BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) dan Subdit Kelaikan KapalDitKapel Ditjend HubLa Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.

PUTUSANNomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Dum.art etee =VasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dumai, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD,pekerjaan lou Rumah Tangga, tempat tinggalKomplek Hubla, Gang Suar Il, RT. 007,Kelurahan Bukit Datuk, selanjutnya disebutPenggugat;melawan

Juni 2008 ;Fc Final Report Desain (Gambar Rencana Survai Investigasi DanDesain) Pel Laut Dawelor Prop Maluku 2007 ;Fc Gambar rencana lanjutan rehabilitasi dan pembangunan fasilitas Pellaut Sapudi, P Sapudi Kab Sumenep Prop Jatim Tahun 2009 ;Fe Satu bendel Usulan penambahan anggaran APBN P Ta 2009 untukpembangunan fasilitas Pel Laut Tl Segintung Kal Teng ;Fe Satu bendel Usulan tambahan biaya APBN P Ta 2009 untukpekerjaan perpanjangan landasan Bandar Lekunik Rote ;8 lembar Kosong Kop Surat Dirjen Hubla

Rincian anggaran biaya pekerjaan pembuatan shoulder bd udaraSumanarumuna ;Satu bendel dok terdiri Tor pel laut bula, dawelor dan buano.CP PTKarya Anugrah Jayadi Abadi ;Satu bundel dok Pel Laut Pomako 2009 ;Satu map berisi dok pel RAB Brondong Lamongan Ta 2009 ;Satu map dok terkait pembangunan pelabuhan laut Ende, Pelai hari KalSel ;Satu map berisi dok perincian alokasi anggaran Ta 2008 Ditjen DephubUdara Prop NTT ;Satu map berisi POK kantor pelabuhan Pomako Dipa APBN P Papua ;Satu bunder RKA Ditjen Hubla

lembar surat nomor: AU/0317/ren.007/1/2009 tanggal 14 Januari 2009 kepada sekretaris jenderaldepartemen perhubungan perihal usulan APBN P TA 2009 ditjenperhubungan udara ditandatangani sekretaris direktorat jenderalNYOMAN SUANDA SANTRA dengan lampiran berupa ; FC 9 (sembilan) lembar usulan kegiatan APBN P tahun 2009direktorat jenderal perhubungan udara ;93. 1 (satu) bundel terdiri dari :Asli 1 (satu) lembar disposisi kabag program biro perencanaanbagian program diterima tanggal 22 01 2009 dari Hubla

agendanomor 072 ; Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagianprogram diterima tanggal 2101 2009 dari ditjen hubla agenda 075; FC cap basah 1 (satu) lembar surat nomor : KN.37M/7/DJOL09Jakarta 15 Januari 2009 kepada sekretaris jenderal departemenperhubungan perihal usulan tambahan kegiatan APBN TA 2009(program sitmulus ekonomi) ditandatangani SUNARYO, SH ; FC 3 (tiga) lampiran surat tanggal 150109 dengan judul usulankegiatankegiatan yang akan diusulkan melalui penambahan danaAPBN

No. 45 PK/Pid.Sus/2010FC 9 (sembilan) lembar usulan kegiatan APBN P tahun 2009direktorat jenderal perhubungan udara ;93. 1 (satu) bundel terdiri dari :Asli 1 (satu) lembar disposisi kabag program biro perencanaanbagian program diterima tanggal 22 01 2009 dari Hubla agendanomor 072 ;Asli 1 (satu) lembar disposisi kepala biro perencanaan bagianprogram diterima tanggal 2101 2009 dari ditjen hubla agenda 075;FC cap basah 1 (satu) lembar surat nornor : KN.37M/7/DJOL09Jakarta 15 Januari 2009 kepada sekretaris

Sedangterdakwa tidak memiliki persyaratan tersebut; Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Barang Buktidimukapersidangan secara fisik ke empat lembar Sertifikat/Ijasah pelaut tsbadalah yang diterbitkan oleh Ditjen Hubla namun foto Identitas pemilikyang asli telah diubah oleh orang lain seolaholah asli dan Cap DinasKementrian Perhubungan telah di tindih sedemikian rupa supaya terlihatasli, Identitas EKTP yang dimiliki olen terdakwa atas nama Kasman warnaKTP tidak Crah dan tidak jelas karena hasil

setakan Printer dan Pada dataBase Pelaut Dijen Hubla No.

PY.671/29/12/DIII 04 tanggal 26 Oktober 2004 tanggal 26 Oktober 2004 dikeluarkan di Juwana tanggal 5 Oktober 2004;

Surat Keteragan dari Dirjen Hubla KUPP Kelas III RembangNomor : UM.001/2/20/UPP/Rbg2016 tertanggal Rembang 14 Maret2016 tentang verifikasi/pengukuran ulang kapal;C. PAS BESAR Nomor PK/205/16/1/UPP.Rbg2014 yangditerbitkan di Rembang pada tanggal 3 Juni 2014;Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Btgd. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor523.33/10/SIUP/BPMD/01/2016 atas nama SUYONO tertanggalSemarang 7 Januari 2016;e.

Surat Keteragan dari Dirjen Hubla KUPP Kelas III RembangNomor : UM.001/2/20/UPP/Rbg2016 tertanggal Rembang 14 Maret2016 tentang verifikasi/pengukuran ulang kapal;C. PAS BESAR Nomor PK/205/16/1/UPP.Rbg2014 yangditerbitkan di Rembang pada tanggal 3 Juni 2014;d. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor523.33/10/SIUP/BPMD/01/2016 atas nama SUYONO. tertanggalSemarang 7 Januari 2016;e.

PUTUSANNomor 605 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama : MAPARENTA ARIF ;Tempat lahir : Makasar ;Umur/Tgl Lahir : 35 tahun/ 25 Juni 1978 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Sultan Abdulah Komplek Hubla Blok ANomor 4, RT.004 / RW.003, Desa Tallo,Kecamatan Tallo, Makasar ;Agama : Islam;Pekerjaan : Pedagang ;Terdakwa

PUTRA KENCANA GT 5 yang berupa :- Pas Kecil Nomor : 552.2/645/BID HUBLA-TT/V/2015 masih berlaku (Asli);- Sertikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : 552.2/645/BID HUBLA-TT/V/2015 masih berlaku (Asli);- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari PEMKO SIBOLGA an. SIU LIE Nomor : 503.523.3a/127/KPPT-IUP/2015 berlaku sejak tanggal diterbitkan tanggal 1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016 (Asli);- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari PEMKO SIBOLGA an.

PUTRA KENCANA GT 5 yang berupa :- Pas Kecil Nomor : 552.2/645/BID HUBLA-TT/V/2015 masih berlaku (Asli);- Sertikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : 552.2/645/BID HUBLA-TT/V/2015 masih berlaku (Asli);- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari PEMKO SIBOLGA an. SIU LIE Nomor : 503.523.3a/127/KPPT-IUP/2015 berlaku sejak tanggal diterbitkan tanggal 1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016 (Asli);- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari PEMKO SIBOLGA an.

) , TEGUHSUBEKTI (staf Ditpeloeng Ditjen Hubla) dan ANDI HARDIANTO,S.Kom(staf Ditpelpeng Ditjen Hubla), kemudian peneliti kontrak menyetujuipelaksanaan addendum (CCO) tersebut, tetapi peneliti kontrak tidakpernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi pekerjaan diBengkulu dan tidak pernah melakukan rapatrapat terkait denganpenelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupa undangan rapat danBerita acara rapat dibuat hanya untuk melengkapi administrasi, panitiapeneliti kontrak hanya melakukan

BglBahwa atas Permohonan dari kontraktror PT.GKE, PPK meneruskankepada KPA kemudian KPA menindaklanjuti dengan membentuk panitiapeneliti kKontrak dengan surat Keputusan Nomor:HK.1071/16/KSOP.BKL12 tanggal 17 September 2012 tentang penunjukan/pengangkatanPanitia Peneliti kontrak pekerjaan dinding penahan gelombangpelabuhan pulau baai bengkulu tahun anggaran 2012 yaitu: IHSANAHDA TANJUNG,SE,MT (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla) , TEGUHSUBEKTI (staf Ditpelbeng Ditjen Hubla) dan ANDI HARDIANTO,S.Kom(staf

Hubla Jakarta.2. Dirman selaku Sekretaris Staf Bidang Perencanaan Ditjend. HublaJakarta.3. M. Widodo, ST.MT selaku Anggota Staf Bidang PerencanaanDitjend. Hubla Jakarta.4. Ansori selaku Anggota saksi selaku Pejabat Fungsional PengawasKeselamatan Pelayaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Klaslll Pulau Baai Bengkulu.5.

Hubla Gedung LP17Kementerian Perhubungan Jakarta, saksi tidak pernah ikut dalamkegiatan tersebut tetapi hanya menanda tanganinnya saja.Bahwa panitia lelang dalam pengadaan pembangunan dinding penahangelombang tersebut antara lain adalah:Achmad Bashori, S.Si.MT (selaku Ketua).Dirman.Mardji Widodo, ST.MT.Ansori (Saksi sendiri).aA Fe NY >Aprion Putra, S.Sos.Bahwa Team PHO dalam pelaksanaan pembangunan penahangelombang tersebut adalah Sdr.

Hubla).M. Widodo, ST.MT (Staf Perencanaan Ditjend.

addendum /ContractChange Order (CCO).Bahwa atas Permohonan dari kontraktror PT.SKE, PPK meneruskankepada KPA kemudian KPA menindaklanjuti dengan membentuk panitiaHal 9 dari 66 hal Putusan No. 7/Pid.Sus/TPK/2016/PT.BGLpeneliti kontrak dengan surat Keputusan Nomor:HK.1071/16/KSOP.BKL12tanggal 17 September 2012 tentang penunjukan/pengangkatan PanitiaPeneliti kontrak pekerjaan dinding penahan gelombang pelabuhan pulaubaai bengkulu tahun anggaran 2012 yaitu: IHSAN AHDA TANJUNG,SE,MT(staf Ditpelpeng Ditjen Hubla

) , TEGUH SUBEKTI (staf Ditpelpeng DitjenHubla) dan ANDI HARDIANTO,S.Kom (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla),kemudian peneliti kontrak menyetujui pelaksanaan addendum (CCO)tersebut, tetapi peneliti kontrak tidak pernah melaksanakan pemeriksaanfisik pekerjaan di lokasi pekerjaan di Bengkulu dan tidak pernah melakukanrapatrapat terkait dengan penelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupaundangan rapat dan Berita acara rapat dibuat hanya untuk melengkapiadministrasi, panitia peneliti kontrak hanya melakukan

perpanjanganwaku pelaksanaan PT.SKE mengajukan usulan addendum /ContractChange Order (CCO).Bahwa atas Permohonan dari kontraktror PT.SKE, PPK meneruskankepada KPA kemudian KPA menindaklanjuti dengan membentuk panitiapeneliti kontrak dengan surat Keputusan Nomor:HK.1071/16/KSOP.BKL12tanggal 17 September 2012 tentang penunjukan/pengangkatan PanitiaPeneliti kontrak pekerjaan dinding penahan gelombang pelabuhan pulaubaai bengkulu tahun anggaran 2012 yaitu: IHSAN AHDA TANJUNG,SE,MT(staf Ditpelpeng Ditjen Hubla

) , TEGUH SUBEKTI (staf Ditpelpeng DitjenHubla) dan ANDI HARDIANTO,S.Kom (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla),Hal 24 dari 66 hal Putusan No. 7/Pid.Sus/TPK/2016/PT.BGLkemudian peneliti kontrak menyetujui pelaksanaan addendum (CCO)tersebut, tetapi peneliti kontrak tidak pernah melaksanakan pemeriksaanfisik pekerjaan di lokasi pekerjaan di Bengkulu dan tidak pernah melakukanrapatrapat terkait dengan penelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupaundangan rapat dan Berita acara rapat dibuat hanya untuk melengkapiadministrasi

setelahdilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tercatatdan milik Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat JendralPerhubungan Laut.Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA

teregister di DirektoratPerkapalan dan Kepelautan serta nomor sertifikat yang digunakandinyatakan tidak benar, Akan tetapi untuk nomor sertifikat tersebut diatasonline.Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA

Kirana IX tersebut, harus mendapatkan persetujuan tertulisdari instansi yang terkait dan yang memberikan persetujuan tertulis tersebutdari pihak BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) dan Subdit Kelaikan KapalDitKapel Ditjend HubLa Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.

., Jabatan Kasubdit PengawasanKeselamatan dan PPNS Ditjen Hubla. 2. ANDI KOMO, SH.,Jabatan Pelaksana pada Kantor UPP Sungai Nyamuk. dan3. NURDIANSYAH, SH. Jabatan Pelaksana pada BagianHukum Sesditjen Hubla, semuanya adalah Pegawai padaKementrian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut yang ditunjuk berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : UK.114/1/1/UPP.SN2011tertanggal 10 Januari 2011, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT I ; 2. PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN Cq.

jalan masukdermaga karena sudah pensiun darijabatan Kepala Pelabuhan.21Bahwa, pembangunan pagar dilakukantahun 2009 dan Surat Keterangantanggal 24 Mei 2010, berupa ukurantanah dan gambar sket tanah yangtelah dibebaskan oleh Pemda Nunukan( Tergugat II) (bukti P.5) munculsetelah pagar di bangun (suratterlambat datang).Bahwa, saksi mengaku bukan orangyang mempunyai kewenangan menunjukatau menentukan Jlokasi mana yangakan di pagar, sebab Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) proyek tersebutberada pada Dirjen Hubla

) , TEGUH SUBEKTI(staf Ditpelpeng Ditjen Hubla) dan ANDI HARDIANTO,S.Kom (staf DitpelpengDitjen Hubla), kemudian peneliti kontrak menyetujui pelaksanaan addendum (CCO)tersebut, tetapi peneliti kontrak tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisikpekerjaan di lokasi pekerjaan di Bengkulu dan tidak pernah melakukan rapatrapatterkait dengan penelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupa undangan rapatdan Berita acara rapat dibuat hanya untuk melengkapi administrasi, panitia penelitikontrak hanya melakukan

Hubla Jakarta.2. Dirman selaku Sekretaris Staf Bidang Perencanaan Ditjend. HublaJakarta.3. M. Widodo, ST.MT selaku Anggota Staf Bidang Perencanaan Ditjend.Hubla Jakarta.Hal. 27 dari 182 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl4. Ansori selaku Anggota saksi selaku Pejabat Fungsional PengawasKeselamatan Pelayaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Klas IllPulau Baai Bengkulu.5.

Hubla dan Subdid Perancangan Dit. Pelpeng PerancanganDit. Pelpeng mengadakan Rapat Pembahasan RKA, KL untukprogram Tahun 2012.2. Pihak Adpel Pulau Baai Bengkulu mengusulkan Pembangunan BreakWater Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu (dimasukkan dalam RKAKL).3. Usulan dalan bentuk Proposal dengan mencantumkan besaranAnggaran yang dibutuhkan.4.

Hubla).M. Widodo, ST.MT (Staf Perencanaan Ditjend.

Harus memiliki surat PPKN (Surat Persetujuan Pengoperasian KapalNasional) yang dikeluarkan oleh Ditlala (Direktorat Lalu Lintas AngkutanLaut) Dirjen Hubla Jakarta dengan mencantumkan ijin dari Pola Trayekapakah diijinkan keluar negeri atau tidak melalui perusahaan pelayarankapal tersebut.b.

Laba GT.30 No.3327/PPb berbendera Indonesia tidak memilikiSurat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional (PPKN) yang dikeluarkanoleh Ditlala (Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut) Dirjen Hubla Jakartadengan mencantumkan jjin dari Pola Trayek apakah diijinkan ke luar Negeriatau tidak melalui Perusahaan Pelayaran Kapal;Bahwa menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1Angka 41 bahwa nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yangmenjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai

Harus memiliki surat PPKN (Surat Persetujuan Pengoperasian KapalNasional) yang dikeluarkan oleh Ditlala (Direktorat Lalu LintasAngkutan Laut) Dirjen Hubla Jakarta dengan mencantumkan jjin dariPola Trayek apakah diijinkan keluar negeri atau tidak melaluiperusahaan pelayaran kapal tersebut.b. Melengkapi sesuai dari point 11 (sebelas).Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah kapalKM.

Hendri Ginting, MM. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Daya serap Dipa Tahunanggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahun anggaran2015 posisi Desember 2015 (APBNP ) yang di tanda tanganioleh kepala kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang Capt.Hendri Ginting, MM dan Bendahara Pengeluaran YantiIscorina Dewi pada tanggal 05 Januari 2016. 2 (dua) lembar asli Laporan bulanan pelaksanaan KegiatanDilingkungan Ditjen Hubla Tahun anggaran 2015 PosisiDesember 2015 (APBNP ) yang di tanda tangani oleh kepalakantor

Hendri Ginting, MM.1 ( satu ) Lembar asli Laporan Realisasi Daya serap DipaTahun anggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahunanggaran 2015 posisi November 2015 ( APBNP ) yang ditanda tangani oleh kepala kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang Capt.

WEKU FREDERIK KARUNTU, MM. 1 (satu ) Lembar asli Laporan Realisasi Daya serap DipaTahun anggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahunanggaran 2015 posisi juli 2015 ( APBNP ) yang di tandatangani oleh kepala kantor KSOP Kelas II TanjungpinangCapt.

Hendri Ginting, MM.1 (Satu) lembar asli Laporan Realisasi Daya serap Dipa Tahunanggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahun anggaran2015 posisi Desember 2015 (APBNP ) yang di tanda tanganioleh kepala kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang Capt.Hendri Ginting, MM dan Bendahara Pengeluaran YantiIscorina Dewi pada tanggal 05 Januari 2016.2 (dua) lembar asli Laporan bulanan pelaksanaan KegiatanDilingkungan Ditjen Hubla Tahun anggaran 2015 PosisiDesember 2015 (APBNP ) yang di tanda tangani oleh kepalakantor

Hendri Ginting, MM.1 ( satu ) Lembar asli Laporan Realisasi Daya serap DipaTahun anggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahunanggaran 2015 posisi Oktober 2015 ( APBNP ) yang di tandatangani oleh kepala kantor KSOP Kelas II TanjungpinangCapt.