Narkotika jenis sabu menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastikklip dengan menggunakan skrop plastik, dengan maksud untuk dijualoleh terdakwa; Bahwa terdakwa CHOIRUL SOLIKIN Als KACONG Bin (Aim) ASMALIYATtidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas menjual, membeli,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atauHalaman 3dari10 Putusan NOMOR 1430/PID.SUS/2020/PT SBYmenerima Narkotika Golongan jenis sabusabu tersebutdan terdakwatidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal

atau membagi 1 (Satu) bungkus plastikklip berisikan Narkotika jenis sabu menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastikklip dengan menggunakan skrop plastik, dengan maksud untuk dijualoleh terdakwa; Bahwa terdakwa CHOIRUL SOLIKIN Als KACONG Bin (Aim) ASMALIYATtidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas menjual, membeli,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, ataumenerima Narkotika Golongan i jenis sabusabu tersebut dan terdakwatidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal

,Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang FederasiKonstruksi Umum dan Informal, Serikat Buruh SejahteraIndonesia Kota Palembang, Banyuasin, dan Musi Banyuasin,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;LawanCV VIZTA JAYA (INUL VIZTA FAMILY KTV) PALEMBANG,berkedudukan di Komplek Palembang Square Jalan Angkatan 45Kampus Palembang, diwakili oleh Direktur CV Vizta Jaya,Heryanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra, S.E., dankawan, General Manager

Nomor 467 K/Padt.SusPHI/201611.12.13.14.15.16.Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat BuruhSejahtera Indonesia (DPC FKUISBSI);Bahwa Para Penggugat juga adalah anggota serikat buruh FKUISBSI dantelah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang;Bahwa untuk lebih mempermudah dan memperlancar penyelesaianperselisihan ini, juga mengingat keberadaan Para Penggugat sebagaianggota serikat buruh tersebut, maka Para Penggugat menunjuk DewanPengurus Cabang FKUISBSI sebagai kuasa hukum

Nomor 467 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang diwakili oleh ErniJamal, S.H., dan Martinus Situmorang, S.H., dari Dewan Pengurus CabangFederasi Kontruksi Umum dan Informal serikat Buruh Sejahtera Indonesia"DPC FKUISBSI" yang mengatasnamakan mewakili Lasmiyati Oktarianidan Wita Haryani Putri sebagai Penggugat adalah gugatan yang error inpersona, yang mana tidak memiliki dasar hukum sehingga kapasitasnyadalam gugatan tidak jelas dalam arti tidak memiliki Kedudukan hukum

Apalagi di sekitar tempat tinggal anak kandung Pemohon dan calonsuami anak kandung Pemohon belum ada lembaga pembinaan/pendampinganpsikologis, baik formal maupun informal yang dapat membekalinya agar lebihsiap dalam menghadapi gejolak kehidupan rumah tangga. Kelima, secarasederhana dapat dipahami bahwa jenjang atau tahapan kegiatan kehidupanmanusia di dunia ini, setelanh bersekolah (menempuh pendidikan formalmaupun informal) dan bekerja, adalah berumah tangga.

usia ;14.Bahwa awal permasalahan antara Penggugat VII dengan Tergugat adalahketika saudara Andika S (Asisten Divisi VI) mengatakan bahwa Penggugat VIItidak dapat bekerja lagi karena sudah lanjut usia ;15.Bahwa Para Penggugat bekerja mulai dari hari Senin sampai dengan hariSsabtu (6 hari kerja) dengan jabatan sebagai pengutip brondolan ;16.Bahwa Penggugat I, Penggugat Il, Penggugat Ill, Penggugat IV danPenggugat V melalui kuasanya yaitu Pengurus Dewan Pimpinan CabangFederasi Konstruksi, Umum dan Informal

Tergugat juga menyatakan jika sudah ada kepastian jadwal bipartitakan disampaikan kepada Penggugat I, Penggugat Il, Penggugat Ill,Penggugat IV dan Penggugat V;17.Penggugat VI dan Penggugat VII melalui kuasanya yaitu Pengurus DewanPimpinan Cabang Federasi Konstruksi, Umum dan Informal KonfederasiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI KSBSI Kampar) telahmengajukan Surat Permohonan Bipartit Nomor :12/DPCFKUI KSBSI/KAMPAR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada Tergugat namunTergugat tidak menanggapinya

;Halaman 4 dari 47 hal Putusan Nomor 100/Pdt.SusPHI/2018/PN Pbr18.Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan dalam perundinganbipartitmakaPara Penggugatmelalui kuasanya yaitu Pengurus DewanPimpinan Cabang Federasi Konstruksi, Umum dan Informal KonfederasiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI KSBSI Kampar)mengajukanpengaduan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKab.

Photocopi ijazah paket C 0. 06 PC 0106795 yang dikeluarkan oleh BidangNon Formal dan Informal Provinsi Aceh, yang selanjutnya diberi tanda (buktiP8);.

P6 yang merupakan surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar, P7merupakan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, dan P8adalah Paket C dimana bukti P6, P7 dan P8 tertera nama ayah PemohonMurakasim dan Pemohon tercatat dalam ketiga dokumen tersebut lahir padatanggal 10 November 1974 dan bukti P6 dikeluarkan oleh Sekolah Dasar NegeriNo 1 pada 12 Mei 1986 sedangkan P7 dikeluarkan oleh Departemen Pendidikandan Kebudayaan pada tanggal 8 Juni 1989 dan P8 dikeluarkan oleh Bidang NonFormal dan Informal

Apalagi di sekitar tempat tinggal anak kandung Pemohon dan calonsuami anak kandung Pemohon belum ada lembaga pembinaan/pendampinganpsikologis, baik formal maupun informal yang dapat membekalinya agar lebihsiap dalam menghadapi gejolak kehidupan rumah tangga. Kelima, secarasederhana dapat dipahami bahwa jenjang atau tahapan kegiatan kehidupanmanusia di dunia ini, setelah bersekolah (menempuh pendidikan formalmaupun informal) dan bekerja, adalah berumah tangga.

Kapas Krampung Surabaya, dan Terdakwa mendapatkan upahsebesar Rp. 100.000, ( seratus ribu rupiah ) dari orang yangpesan;Bahwa Terdakwa Tangguh Yustianto Bin Purwanto tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang atas membeli atau menjadi perantara dalam jualbeli, menerima narkotika jenis sabusabu tersebut dan Terdakwa tidakmemiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal di bidangkesehatan khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluranHalaman 3 Putusan Nomor 1468/PID.SUS/2020/PT

Selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta barang buktinya untukpengusutan lebih lanjut;Bahwa Terdakwa Tangguh Yustianto Bin Purwanto tidak memiliki jindari pihak yang berwenang atas memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan jenis sabusabu tersebut dan Terdakwatidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal di bidangkesehatan khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluranmaupun penerimaan narkotika melainkan dilakukan untuk dan atas namaperseorangan atau

SalinanPENETAPANNomor 0925/Pdt.G/2019/PA.Sbg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat, antara:Penggugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita(TKW) Informal, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalamhal ini memberikan kuasa kepada M. Gatra PrajaHarimansyah, S.H. dan Ukatma, S.H., M.H.

MULYADI HJR, SH. selakupimpinan DPRD bersamasama dengan kedua Ketua Fraksi tersebutmembicarakan dalam forum tidak resmi / informal dan disepakati PimpinanDPRD membuat dan mengajukan kas bon kepada Bupati INHU, Drs. H. R.THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda Indragiri HuluR.

,M.Si.Bahwa Kas Bon yang diajukan oleh Pimpinan DPRD tersebut kepada BupatiCq Kabag Keuangan sebelum direalisasikan pencairan uang dari kasdaerah terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal)dengan pihak eksekutif untuk memperoleh persetujuan Bupati IndragiriHal. 5 dari 77 hal. Put. No. 307 K /Pid.Sus/2012Hulu.

MULYADI HJR, SH selaku Pimpinan DPRDbersamasama dengan kedua Ketua Fraksi tersebut membicarakan dalamforum. tidak / informal dan disepakati bahwa H. MARPOLI,R.DEKRITMAN dan H. MULYADI HJR, SH selaku pimpinan DPRD yangmembuat dan mengajukan kas bon kepada Bupati HuluDrs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda IndragiriHulu R.

SUNARDI IBRAHIM, pimpinan DPRD bersamasama dengankedua Ketua Fraksi tersebut membicarakan dalam forum tidak resmi /informal dan disepakati Pimpinan DPRD membuat dan mengajukan kas bonkepada Bupati Indragiri Hulu Drs. H.R.THAMSIR RACHMAN, MM Ca.Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu R. MARWAN INDRA SAPUTRA,SE.

Bahwa sebelum direalisasikanterlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal)yang dilakukan di ruangan Kantor Bupati Indragiri Hulu, saksimengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bonmenghadiri pertemuan tersebut dan tidak mengetahui apakahTerdakwa menerima atau tidak kas bon yang diajukan oleh saksi,Dekritmen, Mulyadi dan H.

Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ACE SURYADI, PhD. selaku DirekturJenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)/Pendidikan NonFormal dan Informal (PNFI), bersamasama dengan Drs. FAISALMADANI, MSc.Ed. selaku Kepala Bagian Perencanaan SetditjenPendidikan Luar Sekolah (PLS)/PNF Depdiknas RI (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulanHal. 13 dari 95 hal. Put.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;DAN :KEDUA :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa ACE SURYADI, PhD. selaku DirekturJenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)/Pendidikan NonFormal dan Informal (PNFI), bersamasama dengan Drs.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ACE SURYADI, PhD. selaku DirekturJenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)/Pendidikan NonFormal dan Informal (PNFIl), bersamasama dengan Drs.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;DAN :KETIGA :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa ACE SURYADI, PhD. selaku DirekturJenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)/Pendidikan NonFormal dan Informal (PNFI), bersamasama dengan Drs.

Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ACE SURYADI, PhD selaku DirekturJenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)/Pendidikan NonFormal dan Informal (PNFI), bersamasama dengan Drs.

Apalagi di sekitar tempat tinggal anak kandung Pemohon dan calonsuami anak kandung Pemohon belum ada lembaga pembinaan/pendampinganpsikologis, baik formal maupun informal yang dapat membekalinya agar lebihHalaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0836/Pat.P/2020/PA.Pas.siap dalam menghadapi gejolak kehidupan rumah tangga.

Kelima, secarasederhana dapat dipahami bahwa jenjang atau tahapan kegiatan kehidupanmanusia di dunia ini, setelah bersekolah (menempuh pendidikan formalmaupun informal) dan bekerja, adalah berumah tangga. Anak kandungPemohon dan calon suami anak kandung Pemohon telah melewati dua jenjangatau tahapan tersebut. Mereka berdua sudah tidak mungkin lagi dipaksa untukmenjalani jenjang atau tahapan kedua (bersekolah) dengan baik dan sempurnamengingat kondisi atau realitas yang ada.

Jawa Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2015, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT ; wonae= Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatersebut ;wonae= Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 119 / G / 2015 / PHI.Sby. tanggal29 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini ;sonceneee Memperhatikan surat dari Dewan Pengurus Cabang Pasuruan FederasiKonstruksi, Umum dan Informal

/PTUNSRG masih dalam prosesPemeriksaan Persiapan ;Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2016, Penggugat telah mengajukanpermohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Juli 2016 dengan alasan karenaPenggugat ingin menyelesaikan perkara secara damai dengan Tergugat diluar Pengadilan danPenggugat melihat bahwa objek sengketa yang digugat penerbitannya lebih disebabkan olehfaktor non teknis yang bersifat sangat personal, sehingga Penggugat berharap penyelesaiannyadapat dilakukan secara informal

Kediri sebagaicalon TKI yang akan diberangkatkan ke Malaysia padahal saksi korban Ribu Patmosaribedasarkan surat keterangan lahirnya masih berusia 14 Tahun, sehingga belum memenuhipersyaratan usia sekurangkurangnya 18 Tahun dan sekurangkurangnya 21 tahun untukdibekerjakan pada pengguna perseorangan (informal) sesuai ketentuan untuk dikirimkanbekerja ke luar negeri sebagai TKI dan pada tanggal 29 Januari 2012 terdakwa telah menyuruhsaksi Warsono untuk mengantarkan korban Ribut Patmosari kebandara

Kediri sebagai calon TKI yang akandiberangkatkan ke Malaysia padahal saksi korban Ribu Patmosari bedasarkan suratketerangan lahirnya masih berusia 14 Tahun, sehingga belum memenuhi persyaratan usiasekurangkurangnya 18 Tahun dan sekurangkurangnya 21 tahun untuk dibekerjakan padapengguna perseorangan (informal) sesuai ketentuan untuk dikirimkan bekerja ke luar negerisebagai TKI dan pada tanggal 29 Januari 2012 terdakwa telah menyuruh saksi Warsono untukmengantarkan korban Ribut Patmosari kebandara

;14 Bahwa saksi bekerja di Disnaker Kota Kediri di bagian Pengawasan Ketenaga Kerjaan,tugas dan tanggung jawab saksi mengawasi peraturan perundangundangan di bidang tenagakerjaan di Indonesia termasuk didalamnya berkenaan dengan Perusahaan Jasa TenagaKerjaan Indoneisa ( PJTKI ) ; Bahwa Sesuai dengan pasal 35 UU RI No. 39 tahun 2004 syarat untuk dapat bekerja ke luarnegeri sebagai TKI adalah :, usia minimal 18 Tahun (formal) ;2.Usia minimal 21 Tahun untuk dipekerjakan pada pengguna perseorangan(Informal

RIno. 39 tahun 2004 )7.Pemberangkatan ; Bahwa batas usia minimum untuk menjadi pembantu rumah tangga di Luar Negeri adalahusia minimal 21 Tahun untuk dipekerjakan pada pengguna perseorangan (Informal ) ; Bahwa Sdri WIWIK WINARSIH, swasta, alamat Ds. Kayen Lor Kec. Plemahan Kota Kediri/ alamat kos di Kel. Banaran Gg. Masjid Kec. Pesantren Kota Kediri tidak terdaftar sebagaiorang yang berhak/ memiliki kewenangan untuk memberangkatkan Calon Tenaga kerjaIndonesia Ke Luar Negeri5.

mau menampung calon TKI yang akan diberangkatkan kebandara karena terdakwa bekerja sebagai sopir yang melayani jasa pengantaran danpenjemputan ;3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 terdakwa menampung saksi korbanbernama Ribut Patmosari yang berdasarkan surat keterangan kelahirannya masihberumur 14 tahun dan saksi Surya Wisanti masih berumur 18 tahun, sehingga belummemenuhi persyaratan sekurangkurangnya 18 tahun dan sekurangkurangnya 21tahun untuk dipekerjakan pada pengguna perorangan (informal

2014/PN.BLGKabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Pakpak Barat, KabupatenDairi dan Kabupaten Karo;Bahwa apabila ada Prusahaan yang tidak mendaftarkanKaryawannya ke Jamsostek maka Prusahaan tersebut telahmelakukan Tindak Pidana keselamatan maupun Jaminan sosialbagi Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 3 Tahun 1992 dan UU Nomor 24 Tahun 1992;Bahwa yang berhak mendaptkan BPJS atau Jamsostek adalahKaryawan tetap, Karyawan Borongan, Karyawan Harian Lepas,Tenaga Kerja Formal Tenaga Kerja Informal

Tenaga Kerja meninggal dunia, maka Jamsostek atauBPJS memberi santunan kepada Ahli Waris;Bahwa apabila ada Prusahaan yang tidak mendaftarkan Karyawannya keJamsostek maka Prusahaan tersebut telah melakukan Tindak Pidanakeselamatan maupun Jaminan sosial bagi Tenaga Kerja sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 dan UU Nomor 24 Tahun 1992.Bahwa yang berhak mendaptkan BPUJS atau Jamsostek adalah Karyawan tetap,Karyawan Borongan, Karyawan Harian Lepas, Tenaga Kerja Formal TenagaKerja Informal

dinas PendidikanKota Jambi sebagai Kasi Kelembagaan dan Managemen SMP.Bahwa tugas saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk melihat ijazahprogram Paket C atas nama Rahmat Saputra, apakah ada dikeluarkanoleh Dinas Pendidikan kota Jambi.Bahwa tugas saksi Supriati tidak terkait dengan itu, namun sedikit banyakmengetahui kalau ijazah sudah disiapkan oleh Dinas dan disebarkankepada beberapa lembaga atau pendidikan yang mengadakan paket C,dan semuanya terdata di dinas Pendidikan Kota Jambi.Bahwa sekolah informal

TELANAI PURA, 1 (satu) buah cap/stempelpengesahan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UniversitasJambi Drs Affan Malik SE, 2 (dua) buah bantal stempel.Bahwa Terdakwa ada menggunakan handphone untuk komunikasi denganpemesannya yaitu 1 (Satu) unit Handphone merek Xiaomy Redmi 7Awarna biru.Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya ini dilarang karena tidakmemiliki Kewenangan yang diberikan oleh Negara, jelas Terdakwa bukanlembaga pendidikan formal dan informal yang mendapatkan jjin untukmengeluarkan

Jelas olehkarenanya Terdakwa bukan merupakan suatu organisasi ataupunpenyelenggara pendidikan yang berbadan hukum maupun bukan berbadanhukum ataupun perorangan yang memiliki ijin dari Instansi berwenang dalammenyelenggarakan pendidikan, atau disebut satuan pendidikan yang artinyaadalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan baikpendidikan formal, pendidikan nonformal ataupun pendidikan informal,melainkan Terdakwa adalah orang perorangan yang adalah merupakan subjekhukum yang

Unsur yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelarakademik, profesi dan atau Vokasi;Menimbang, bahwa memberikan adalah perbuatan aktif yang terjadidalam satuan pendidikan, yaitu. kelompok layanan pendidikan yangmenyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal padasetiap jenjang dan jenis pendidikan. (vide pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 20Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional).

Sedangkan pendidikan nonformal adalah diluar jalurpendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga danlingkungan.Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum, yaitu satuanpendidikan itu berkaitan dengan aspek jalur pendidikan formal, nonformal daninformal.

Bahwa sudah sepatutnya sejakbaru lahir dan menjelang memasuki jenjang pendidikan formal di sekolahmaupun pendidikan informal di sekolah maupun pendidikan informal dimasyarakat seperti pendidikan etika, adat istiadat dan pendidikan agama danagar anak tersebut sudah terbiasa pergaulannya diantara para waris Kepurusa,sudah sepatutnya anak tersebut mendapat bimbingan, asuhan dan perawatanserta pengawasan dari ayah kandungnya sendiri (Penggugat). Maka Penggugatmohon kepada Yth.

Bahwa yang Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) ajukan Banding adalah Surat Keputusan Keberatan NomorKep254/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang diterima oleh yangPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) melaluikantor grup perusahaan di Kota Sampit yang beralamatkan di JalanPangeran Antasari II Nomor 26, MB Hulu, MB Ketapang, Kota WaringinTimur, Kalimantan Tengah, kemudian secara informal diteruskan kealamat yang benar di Jakarta yaitu Menara Global Lt. 16, JalanJenderal

Jadi membuktikan bahwaPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belumpernah menerima surat keputusan tersebut di alamat sesuai SuratKeputusan Pemusatan PPN Terutang yaitu Menara Global Lt. 16,Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan Timur Setia BudiJakarta Selatan 12950, selain yang menerima secara informal padatanggal 19 Maret 2014;e Majelis mengabaikan fakta bahwa yang menerima surat keputusankeberatan adalah seorang Satpam yang bukan karyawan strukturalmaupun organik dari perusahaan

Padahalberdasarkan fakta dan bukti serta keterangan di persidangan, suratkeputusan tersebut diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) secara informal pada tanggal 19 Maret2014, karena sampai diadakan persidangan Surat Nomor Kep254/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014 tidak pernah diterima.

Agro Wana Lestari, 2. dst, kecuali yangditerima secara informal dari petugas perusahaan grup yang berada diJalan Pangeran Antasari Il Nomor 26, MB Hulu, MB Ketapang, KotaWaringin Timur, Kalimantan Tengah dari Sdr. Ferdinan, Satpam yangberstatus bukan karyawan structural/organik dari PT.

pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat terhitung sejak :Nama : DennyHarsono;Mulai bekerja dan berakhir :23 September 2002 s/d 16 Juni 2012;Jabatan : Wakil Kepala Pabrik;Upah diterima setiap bulan :Rp3.000.000, ;Bahwa Tergugat suatu perusahaan yang bergerak dalam bidangpembuatan mesin Incenetor dan IPAL (Instalasi Pengelolaan AirLimbah);Bahwa Penggugat adalah Ketua Pengurus Komisariat FederasiKonstruksi Umum dan Informal

ParaPenggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai denganadanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Gugatan a quo kabur:Bahwa dalam posita gugatan a quo, Penggugat tidak jelas memposisikan dirinya apakah sebagai karyawan dari Tergugat ataukahsebagai Ketua Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi Umumdan Informal

Bahwa Penggugat adalah Ketua Pengurus KomisariatFederasi Konstruksi Umum dan Informal...";Kutipan butir (tidak jelas) atau alinea sesudah butir 5 gugatan aquo;"... Penggugat sebagai Ketua PK FKUI SBSI PT.

Para Pemohon), Pemegang Sukuk ljarah Berlian Laju TankerTahun 2007 dan Pemegang Sukuk jarah Berlian Laju Tanker Il Tahun 2009, untukmenghadiri informal meeting pada tanggal 22 Mei 2015 dengan agendaPembahasan PKPU Amendment Plan, terlampir bersama email tersebut adalahHal. 7 dari 39 Putusan No.09/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.JoNomor : 27/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.PstSurat Undangan Informal Meeting dan Meeting Of PKPU Plan Creditors 11 May2015 (Bukti P4).

Para Pemohon selaku Para Kreditur dan Para PemegangObligasi Berlian Laju Tanker VV Rp. 177.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuhmilyar lima ratus juta rupiah) tidak pernah diundang dalam rapat tertanggal 11 Mei2015 tersebut, dan Wali Amanat juga tidak pernah menyampaikan perihal adanyaundangan pertemuan Kreditur pada tanggal 11 Mei 2015;Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2015, Wali Amanat melaui emailnyamerevisi jadwal informal meeting yang semula dijadwalkan pada tanggal 22 Mei2015 menjadi

tanggal 26 Mei 2015 dengan agenda meeting yang sama yaituPembahasan PKPU Amendment Plan, dan sebagaimana telah dijadwalkan, padatanggal 26 Mei 2015 telah diselenggarakan informal meeting yang dihadiri olehWali Amanat, Termohon, Borrelli Walsh (Konsultan Keuangan Termohon),Radjiman Billitea & Partners (Konsultan Hukum Wali Amanat), HadiputrantoHadinoto & Partners (Konsultan Hukum Termohon), Para Pemegang Obligasi IllTahun 2007, Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009, ParaPemegang

PacificIndocorpore Nomor 29 tanggal 11 Juli 2011, dibuat dihadapan NotarisYulia, SH;Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan TerbatasNomor 61 tanggal 24 Oktober 2011, dibuat dinadapan Notaris Yulia,SH;Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengesahan Perdamaian No27/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Maret 2013;Fotokopi dari fotokopi Surat Elektronik dari Wali Amanat (Bank CIMBNiaga) tertanggal 19 Mei 2015 tentang Undangan Informal Meeting 22Mei 2015 dengan lampiran Surat No.321/CTDTASG

/S/V/2015.Perihal : Undangan Informal Meeting PT.