Maningo Rahmat, M.Sisebesar Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan jutarupiah);Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atasPenggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa PattojoKecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 dariInspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor14 15710/17/INSP/V1I/2018 tanggalpengadaan bahan material dan upah tukang yang digunakan untuk29 Juni2018, diperoleh jumlahpembangunan fisik yang telah dibayarkan oleh terdakwa sebagai berikut :

00, (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribulima ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga masih terdapatkerugian negara sebesar Rp. 213.137.000,00, (dua ratus tigabelas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau sekurangkurangnya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan HasilPemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Desa dan AlokasiDana Desa pada Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja KabupatenSoppeng Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Daerah KabupatenSoppeng Nomor : 710/17/INSP

Maningo Rahmat, M.Sisebesar Rp. 148.000.000,00 (Seratus empat puluh delapan jutarupiah);Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atasPenggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa PattojoKecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 dariInspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor710/17/INSP/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, diperoleh jumlahpengadaan bahan material dan upah tukang yang digunakan untukpembangunan fisik yang telah dibayarkan oleh terdakwa sebagaiberikut : Hasil

di InspektoratKabupaten Soppeng adalah melakukan reviu, pemantauan,monitoring dan evaluasi, audit kinerja/operasional/ ketaatandan audit tujuan tertentu yang meliputi Audit Investigatif, AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara, Audit PenyesuaianHarga, Klaim dan Hambatan Kelancaran Pembangunan,Pemberian Keterangan Ahli serta tugas audit lainnya sesuaipenugasan pimpinan;Bahwa ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan ahli olehInspektur Daerah Kabupaten Soppeng dengan surat tugasNomor : 700.X/46/Insp

,MH No. 700/09/Insp/II/2018 tanggal 14Pebruari2018;Bahwa ruang lingkup audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara yang kami lakukan mencakuppenggunaan ADD dan Dana Desa pada pelaksanaan kegiatanPembangunan Fisik di Desa Pattojo Kecamatan LiliriajaKabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016,yang didugaterdapat penyimpangan yang ~merugikan keuangannegara/daerah;Bahwa prosedur audit dalam rangka audit investigatif atasdugaan penyalahgunaan tersebut, adalah sebagai berikut :1) Melakukan penelaahan

SuratKeputusan Nomor : 39/HPL/BPN/2000/A/11 tanggal 03 Mei 2001 dan berdasarkan kolompenunjuk Sertifikat tidak menunjukan adanya Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaJawa Barat No.206/VIIID/51/1965 tanggal 16 Maret 1965/ Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Jawa Barat No. 47/VIII/Insp : C/51/1964 tanggal 21 September 1967 danSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No.134/D/VIII.51/1964 tanggal 10Desember 1964 sebagai dasar Penerbitan Sertifikat, maka klaim Penggugat yangmenyatakan

Kinagberdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 206/VIIID/51/1965tanggal 16 Maret 1965, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No.47Mll/Insp : C/51/1964 tanggal 21 September 1967 dan Surat Keputusan Kepala InspeksiAgraria Jawa Barat No. 134/D/VIII.51/1964 tanggal 10 Desember 1964 dan ternyata dalamSurat Keputusan tersebut diatur beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh yangnamanya disebutkan dalam SK.

Kinag tersebut belummelakukan pendaftaran hak atas tanah di Sub Direktorat Agraria sampai dengan saat ini;Bahwa oleh karena nama nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala InspeksiAgraria Jawa Barat No. 206/VIIID/51/1965 tanggal 16 Maret 1965, Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Jawa Barat No. 47/VIll/Insp : C/51/1964 tanggal 21 September 1967 danSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 134/D/VIII.51/1964 tanggal 10Desember 1964 tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud

Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 21 September 1964,No. 47/Vill/Insp C/51/1964, tercatat dan terdaftar untuk atas nama: emad;Bahwa Penggugat Mendalilkan memiliki bidangbidang Tanah berdasarkan pemindahandan Penyerahan Hak, yang terletak dahulu dikenal setempat dengan Kelurahan SegaraMakmur, Kec.

Bahwa Tergugat II terbitkan Setifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 1/Marunda, Surat UkurNomor: 09.02.05.04.00201/2001 tanggal 29 November 2000 bukan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 206/VIIID/51/1965 tanggal 16 Maret1965, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 47/VIll/Insp: C/51/1964tanggal 21 September 1964 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa BaratNo.134/D/VIII.51/1964 tanggal 10 Desember 1964, yang klaim Penggugat aquo;Bahwa berdasarkan

Toyota Innova V 1 Rp.302.696.000,M/T 2000 ccBensinTotal Rp.670.760.000,Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat KabupatenTangerang tahun 2009 atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah danSurat Inspektorat Kabupaten Tangerang No: 700.900/37SA/INSP/2010tanggal Maret 2010 perihal Laporan Hasil pemeriksaan Khusus pada PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerangmenyimpulkan yaitu pengadaan barang dan jasa berupa 3 (tiga) unitmobil dinas untuk Direksi PD.

(Ssebanyak 1eksmplar / copian) .17.Surat Inspektorat Kabupaten Tangerang No : 700.900/37SA/ INSP/2010tanggal Maret 2010 perihal Laporan Hasil pemeriksaan Khusus pada PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang. (sebanyak9 lembar / copi yang dilegalisir).Tetap terlampir dalam berkas perkara ; C Menetapkan barang bukti berupa : 1. Uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); 2.

.25 tahun 2004 tentang PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 14Juli 2004 (sebanyak 1 eksemplar / copian) ;Surat Inspektorat Kabupaten Tangerang No.700/646INSP/2010 tanggal25 Mei 2010 perihal Mohon telaah oleh bagian Hukum (sebanyak 1eksemplar/copian) ; == 272222 ===Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun2009 atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Sebanyak 1 eksemplar/ Copian) ; 222 === ===Surat Inspektorat Kabupaten Tangerang No.700.900/37SA/INSP

Dan cara /Jeasing tersebut pada hakekatnya adalah inventasiuntuk menjaga cash flow Perusahaan agar Perusahaan tidak merugi ; wonn Menimbang, bahwa akan tetapi Inspektorat Kabupaten Tangerangdalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2009 No.700.900/37SA/INSP/2010tanggal Maret 2010 perihal laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada PD PasarNiaga Kertaraharja menyimpulkan bahwa pengadaan barang jasa berupa 3(tiga) Unit mobil dinas untuk Direksi PD Pasar Niaga Kertaraharja tahun 2009tidak sesuai dengan prosedur

.25 tahun 2004 tentang PD.Pasar Niaga Kertaraharja Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 14Juli 2004 (sebanyak 1 eksemplar / copian) ;e Surat Inspektorat Kabupaten Tangerang No.700/646INSP/2010 tanggal25 Mei 2010 perihal Mohon telaah oleh bagian Hukum (sebanyak 1eksemplar/copian) ; 222 ===e Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun2009 atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Sebanyak 1 eksemplar/ COpian) ; = 22222 nnne Surat Inspektorat Kabupaten Tangerang No.700.900/37SA/INSP

Verry Anggriyandi tentang kesanggupan untuk mengembalikan kerugian Negara;

Verry Anggriyandi tentang kesanggupanuntuk mengembalikan kerugian Negara;Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (PerkerasanJalan Tani RT.13, RT.12, RT.O6, dan RT.05);Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaNomor : 700/184/LHPIrbanwil IV/INSP/2018 tanggal 30 November2018 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar KabupatenTanah Laut;Rincian Temuan dan Tindak Lanjut dari Inspektorat KabupatenTanah Laut terkait Laporan Hasil Pengawasan PengelolaanKeuangan Desa pada Desa Ambawang

Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor800/849/Insp/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara (PPKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan JalanUsaha Tani RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Pada Desa Ambawang Kecamatan Batu AmparKabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, nilai kerugian atas pekerjaan perkerasan jalanusaha tani RT. 5.6.12 dan 13 Desa Ambawang Tahun 2017 adalah sebagai berikut : No Uraian Jumlah

Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor800/849/Insp/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara (PPKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan JalanUsaha Tani RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Pada Desa Ambawang Kecamatan Batu AmparKabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, nilai kKerugian atas pekerjaan perkerasan jalanusaha tani RT. 5.6.12 dan 13 Desa Ambawang Tahun 2017 adalah sebagai berikut : No Uraian Jumlah

Batu Ampar Kab.Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 yaitu :1) Surat Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor B1137/0.3.18/Fd.1/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal BantuanPerhitungan Kerugian Keuangan Negara;2) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor094/400/Insp/2020 tanggal 28 September 2020 untuk MelakukanAudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada PekerjaanJalan Usaha Tani RT. 5, RT. 6, RT. 12, dan RT. 13 Desa AmbawangKec. Batu Ampar Kab.

Tanah Laut Nomor : 005/728/Insp/2020tanggal 15 September 2020 perihal Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negera (PKKN).Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor094/400/Insp/2020 tanggal 28 September 2020 untukMelakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara PekerjaanJalan Usaha Tani RT. 5, 6, 12 dan 13 pada Desa AmbawangKecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut TahunAnggaran 2017.Dasar memberikan keterangan ahli :a) Memberikan keterangan berdasarkan surat dari Kejaksaan NegeriTanah Laut Nomor :

Pedoman PenugasanGuru Sebagai Kepala Sekolah... cence cence eeeeeneesBahwa dalam konsideran menimbang dan mengingat objekgugatan a quo dalam uraian pertimbangan Tergugat danpada bagian mengingat tidak mempedomani' KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru SebagaiKepala Sekolah3................6.1.1 Bahwa butir (a) Keputusan Walikota Nomor:SK.821.29 868 mencantumkan berdasarkan LaporanHasil Pemeriksaan (LHP) khusus Inspektorat No:102/ND/V/Insp

Bahwa terhadap angka 6.1 gugatan Penggugat dapat kamijelaskan sebagaiberikut : 23Bahwa secara tersurat memang tidak disebutkan dalamkonsideran menimbang obyek gugatan a quo KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor162/U/2003, mamun secara tersirat tergambar dalam LHP(Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus) Kepala SMAN 07 KotaBengkulu) sehubungan dengan Proses Penerimaan SiswaBaru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal O07 Juli2009 Nomor : 102/ND/V/Insp yang ditujukan kepadaWalikota

Bahwa terhadap angka 6.1.1 gugatan Penggugat dapatdijelaskan bahwa butir (a) Keputusan Walikota Nomor:Sk.821.29 868 yang mencantumkan berdasarkan LaporanHasil Pemeriksaan (LHP) khusus Inspektorat Nomor:102/ND/V Insp tanggal O07 Juli 2009 bukan bukti adanyapelanggaran, adalah salah dan keliru.

EKSEPSI Dalam EksepsiMenolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara :Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.DALAM REKONVENSIMenerima gugatan PENGGUGAT REKONVESI untuk seluruhnya;Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan wanprestasi;Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menyetor ke Kas DaerahPemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.24.813.011,02 (Dua PuluhEmpat Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas Dua Rupiah) berdasarkanLaporan Hasil Audit (LHA) Nomor : 0O67/INSP

EKSEPSI Dalam EksepsiMenolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara :Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.DALAM REKONVENSI Menerima gugatan PENGGUGAT REKONVESI untuk seluruhnya; Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan wanprestasi; Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menyetor ke KasDaerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.24.813.011,02(Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sebelas DuaRupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor:067/INSP

/Insp/LH/12/2010 tanggal 06Desember 2010.e Foto copy memorandum nomor : M123/Insp/LH/12/2009tanggal 06 Desember 2010 perihal permintaanketerangan dari Drs.

Komp olehtim berdasarkan surat tugas nomor : 121/Insp/LH/12/2010 tanggal 8Desember 2010.17Berita Acara Permintaan Keterangan Ir. Ratna Kartikasari, M.Sc oleh timberdasarkan surat tugas nomor : 121/Insp/LH/12/2010 tanggal 8Desember 2010.Berita Acara Permintaan Keterangan Dra.

/LH/12/2010 tanggal 8 Desember 2010.Rapat membahas surat perintah Menteri Lingkungan Hidupnomor : Print 684/MENLH/2010 tanggal 19 Nopember 2010.Foto copy memorandum nomor : M121/Insp/LH/11/2010bulan November 2010 perihal undangan rapat besertalampirannya.Foto copy surat perintah nomor : Print.1684/MENLH/1 1/2010tanggal 19 November 2010.Asli memorandum nomor : M124/Insp/LH/12/2010 bulanDesember 2010 perihal Audit terhadap tim penilai Adipuratahun 2010.Asli surat tugas nomor : ST121/Insp/LH/12/2010

tanggal 06Desember 2010.Foto copy memorandum nomor : M123/Insp/LH/12/2009tanggal 06 Desember 2010 perihal permintaanketerangan dari Drs.

1978 tanggal 3November 1978 nama Pemohon tertulis pemohon Imohon dirubah menjadipemohon Isesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor 472/11/01/1/2016tanggal 02 Januari 2016 dari Kepala Desa Cingkrong Kecamatan PurwodadiKabupaten Grobogan, surat pengantar Nomor 472/11/01/1/2016 tanggal 14 Januari2016 dari Kepala Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan,Nomor 3315132107072492 tanggal 12 Mei 2012 dari Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, Ijazah Nomor 22/K/insp

,MH.namun menurut laporan mediator tersebut tertanggal 20 Mei 2015 mediasitidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Wali Kota Lubuklinggau denganSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 700/36/Insp/2015, tanggal 30April 2015;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang semua isinyatetap di pertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikanjawabannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepadasemua hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yangtelah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Wali Kota Lubuklinggau denganSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 700/36/Insp

Hal inisejalan dengan Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP)Inspektorat No. 700/INSP/LKHP/12 tertanggal 30 Maret 2015, hal. 4dan 5;19.

Hal ini sejalan dengan Laporan KhususHasil Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat No. 700/INSP/LKHP/12tertanggal 30 Maret 2015, hal. 4 dan 5;Bahwa Judex facti salah menerapkan hukum yaitu Undangundang Nomor14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen pasal 1 angka 1, pasal 5 ayat (1)dan pasal 6, bahwa maksud Undangundang tersebut dapat salahsatunya pada:Menimbang 3.

Hal ini sejalan dengan Laporan KhususHasil Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat No. 700/INSP/LKHP/12tertanggal 30 Maret 2015, hal. 4 dan 5;Bahwa pemindahan secara melanggar hukum oleh Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan tersebut hanya untuk menghambat karirPemohon Kasasi, hal ini terbukti kemudian setelah Pemohon Kasasibekerja di Kandep. Dikbud.

Keuangan DesaBaramban sebesar 69.000.000,00 ( enam puluh sembilan juta rupiah)Halaman 11 dari 36 halamanNomor : 13/PID.SUSTPK/PT.BJMatau setidaktidaknya sejumlah tersebut sebagaimana hasil LaporanPemeriksaan Khusus (Riksus) Dugaan Penyalahgunaan KeuanganDesa Atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA.2015 DesaBaramban Kecamatan Piani Inspektorat Kabupaten Tapin Nomor :700/006LHP.Riksus/INSP/2016 tanggal 31 Mei 2016.Perbuatan terdakwa HASAN BASRI Bin M.MISRAN selaku KepalaDesa Baramban bersamasama

Keuangan DesaBaramban sebesar 69.000.000,00 ( enam puluh sembilan juta rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah tersebut sebagaimana hasil LaporanPemeriksaan Khusus (Riksus) Dugaan Penyalahgunaan KeuanganDesa Atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA.2015 DesaBaramban Kecamatan Piani Inspektorat Kabupaten Tapin Nomor :700/006LHP.Riksus/INSP/2016 tanggal 31 Mei 2016.Perbuatan terdakwa HASAN BASRI Bin M.MISRAN selaku KepalaDesa Baramban bersamasama dengan M.ARDIAN selaku Kepala UrusanKeuangan Desa

Keuangan DesaBaramban sebesar 69.000.000,00 ( enam puluh sembilan juta rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah tersebut sebagaimana hasil LaporanHalaman 20 dari 36 halamanNomor : 13/PID.SUSTPK/PT.BJMPemeriksaan Khusus (Riksus) Dugaan Penyalahgunaan KeuanganDesa Atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA.2015 DesaBaramban Kecamatan Piani Inspektorat Kabupaten Tapin Nomor :700/006LHP.Riksus/INSP/2016 tanggal 31 Mei 2016.Perbuatan terdakwa HASAN BASRI Bin M.MISRAN selaku KepalaDesa Baramban bersamasama

sesuai keinginan sendiri dan dibantu oleh saksiM.Ardian selaku Bendahara desa untuk mengambil uang tunai pada kasdesa Baramban sehingga sangat merugikan pelaksanaan Pemerintahandan pembangunan pada desa Baramban dan sesuai dengan hasil dariLaporan Pemeriksaan Khusus (Riksus) Dugaan PenyalahgunaanKeuangan Desa Atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA.2015Desa Baramban Kecamatan Piani Inspektorat Kabupaten Tapin Nomor :Halaman 29 dari 36 halamanNomor : 13/PID.SUSTPK/PT.BJM700/006LHP.Riksus/INSP

dari 36 halamanNomor : 13/PID.SUSTPK/PT.BJMdesa, tidak melemahkan pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentangtelah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan olehJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugianNegara; sebagaimana perhitungan Laporan Pemeriksaan Khusus (Riksus)Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Desa Atas Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (SILPA) TA.2015 Desa Baramban Kecamatan Piani InspektoratKabupaten Tapin Nomor : 700/006LHP.Riksus/INSP

Fotocopy Nota Dinas Inspektur Kota Bengkulu Nomor 120/ND/IV/Insp perihal Laporan Hasil Pemantauan dan PoskoPengaduan Masyarakat dalam Rangka Penerimaan PesertaDidik Baru (PPDB) pada Sekolah Negeri di lingkunganPemerintah Kota Bengkulu;. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 134/SPT/KH/V/Insptanggal 16 Juli 2012;. Fotocopy Laporan No : 421.3/8224/V.Diknas tanggal 11Agustus 2013 tentang Laporan atas Instruksi Walikota Nomor2083 tahun 2012;.

Fotocopy Nota Dinas Inspektur Kota BengkuluNomor 120/ND/IV/Insp perihal Laporan HasilPemantauan dan Posko Pengaduan Masyarakatdalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) pada Sekolah Negeri di lingkunganPemerintah Kota Bengkulu;4. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 134/SPT/KH/V/Insp tanggal 16 Juli 2012;5. Fotocopy Laporan No : 421.3/3224/V.Diknastanggal 11 Agustus 2013 tentang Laporan atasInstruksi Walikota Nomor 2083 tahun 2012;6.

Fotocopy Nota Dinas Inspektur Kota Bengkulu Nomor 120/ND/IV/Insp perihal Laporan Hasil Pemantauan dan Posko PengaduanMasyarakat dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)pada Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 134/SPT/KH/V/Insp tanggal 16Juli 2012;Fotocopy Laporan No : 421.3/3224/V.Diknas tanggal 11 Agustus2013 tentang Laporan atas Instruksi Walikota Nomor 2083 tahun2012;396.

Negeri Sipil pada Kantor InspektoratDaerah Kabupaten Bengkulu Tengah, sesuai dengan ketentuan berdasarkanpasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan penjelasan atas Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 pasal 3 ayat (1), Termohon telah mendapat suratketerangan izin untuk melakukan perceraian berdasarkan KeputusanInspektoran Daerah Bengkulu Tengah Nomor 800/200/INSP

Gampong (fotokopi sesuai denganaslinya);Fotokopi Surat Camat Kuala Nomor 141/776/2018 tanggal 23November 2018 perihal Usulan Pemberhentian danPengangkatan Keuchik Gampong (fotokopi sesuai denganaslinya);Fotokopi Surat Tuha Peut, Tokoh Masyarakat dan TokohPemuda Gampong Simpang Peut tanggal 9 November 2018,Perihal Mohon Mengambil Kebijakan Terhadap KeuchikGampong Simpang Peut (fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus InspektoratKabupaten Nagan Raya Nomor: 08/LHPK/INSP

masa jabatan 20152021 dandilantik pada tanggal 17 Nopember 2015 (vide Bukti P1 dan Bukti P8);Bahwa benar adanya laporan dari warga masyarakat kepada Tergugatmengenai dugaan tidak transparannya penggunaan dana desa yangbersumber dari APBG tahun 2016 s/d tahun 2017, atas hal tersebutTergugat telah memerintahkan Tim Inspektorat Kabupaten Nagan Rayauntuk memeriksa Pengelolaan dana Gampong Simpang Peut, KecamatanKuala, Kabupaten Nagan Raya dan telah terbit Laporan Hasil PemeriksaanKhusus Nomor 08/LHPK/INSP

;Bahwa benar terdapat kondisi yang tidak kondusif di Gampong SimpangPeut akibat penggunaan dana gampong yang tidak transparan sertaPenggugat tidak melaporkan/membuat Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPj) dana gampong kepada Tuha Peut untuk tahun2016 s/d tahun 2017 dan disampaikan kepada Tergugat (vide keterangansaksi Nazaruddin dan keterangan saksi Sayuti);Bahwa selanjutnya terhadap kondisi yang tidak kondusif di GampongSimpang Peut dan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor08/LHPK/INSP

;Bahwa terkait hasil temuan yang tertuang dalam Laporan HasilPemeriksaan Khusus Nomor 08/LHPK/INSP/2018 tertanggal 2 Juli 2018telah diakui oleh Penggugat dan Camat Kuala ada memberikan pembinaankepada Penggugat, dan juga beberapa temuan Inspektorat adadikembalikan oleh Penggugat namun sebagian temuan lainnya belum adaupaya pengembalian yang dilakukan Penggugat (vide keterangan saksiKamaruzzaman);Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati NaganRaya Nomor: 141/25/Kpts/2018 tanggal

Dahlan S.E., atas laporan dariTuha Peut terhadap kondisi yang tidak kondusif di Gampong Simpang Peutdan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor O8/LHPK/INSP/2018 tertanggal 2 Juli 2018 dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya,Camat Kuala telah memberikan teguran secara lisan kepada Penggugatnamun Teguran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat;5.

Padang Pariaman kepada Inspektorat KabupatenPadang Pariaman dengan surat nomor : 140/1151/DPMD/2019, Tanggal 4Oktober 2019, Perihal : segera memerintahkan APIP untuk melakukanInspeksi dan Evaluasi terhadap proses seleksi perangkat Nagari Anduringtersebut, setelah dilakukan inspeksi dan mendapatkan faktafakta hukumdilapangan akhirnya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)Halaman 28 dari 55 halamanPutusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.PDGmenerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nomorLHP/159/Insp

/2019 Perihal Pembatalan keputusan WaliNagari tanggal 12 November 2019 (fotokopi sesuaifotokopi) ;Bukti P.11 : Surat Wali Nagari Anduring Nomor : 140/126/PemAND/X1/2019 Perihal Menolak surat Bupati PadangPariaman Nomor 703/228/Insp/2019 tanggal 18November 2019 (fotokopi sesuai fotokopi) ;Bukti P.12 : Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor521/KEP/BPP/2019 tentang Pembatalan Keputusan WaliNagari Anduring Nomor 36 Tahun 2019 tanggal 27Agustus 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat NagariAnduring

Bukti T.6 : Surat Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor703/228/Insp/2019, Perihal Pembatalan Keputusan WaliNagari Anduring, kepada Wali Nagari AnduringKecamatan 2 x 11 Kayutanam tanggal 12 November2019 (fotokopi sesuai asli) ;7. Bukti T.7 : Laporan hasil Pemeriksaan Khusus tentang SeleksiPerangkat Nagari pada Nagari Anduring Kecamatan 2 x11 Kayutanam Padang Pariaman Nomor : LHP/159/Insp2019 (fotokopi sesuai asi) ;8.

Musyawarah Nagari (BAMUS)Nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayutanam Nomor :013/BAMUSAND/IX2019, Perihal Undangan tanggal 11September 2019 (fotokopi sesuai asli) ;13 = =Bukti T.13 : Surat Ketua Badan Musyawarah (BAMUS) NagariAnduring nomor :014/BAMUSAND/IX/2019, Perihal TimSeleksi Perangkat Nagari Anduring Lampiran : 2lembaran yang ditujukan kepada Camat 2 x 11Kayutanam tanggal 13 September 2019 (fotokopi sesuaiasli) ;14 Bukti T.14 : Surat Inspektur Daerah Kabupaten Padang PariamanNomor : 736/201/Insp

NagarAnduring Kecamatan 2 X 11 Kayutanam NomorHalaman 38 dari 55 halamanPutusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.PDG21/BAMUSAND/XI2019, Perihal Undangan tanggal 29November 2019 (fotokopi sesuai asli ) ;23 Bukti T.23 : Surat Camat 2 x11 Kayutanam Perihal : Pemberitahuan. tanggal 01 Oktober 2019 (fotokopi sesuai asli ) ;24 Bukti T.24 : Surat Perintah Tugas Nomor : 700/128/InspSP/2019,. tanggal 22 Oktober 2019 (fotokopi sesuai asli ) .25 = Bukti T.25 : Surat Inspektur Kabupaten Padang Pariaman Nomor :703/221/Insp

Bahwa dikarenakan pendidikan Para Penggugat tidak sesuai standarisariuntuk menjadi pekerja perusahaan Tergugat, maka hal yang sangat wajarjika Tergugat tidak bisa menerima Para Penggugat menjadi pekerjaTergugat.NO BAGIAN/JABATAN NAMA PENDIDIKAN1 BUFFING EMING BIN NESAN SMP / MTS2 BUFFING ENDANG TARYATNA SD3 BUFFING ENDA BIN NAMAT TIDAK BERJJAZAH4 BUFFING S/S DEDI SOPYAN SMP5 DEBB & INSP EMIN 1D)6 DEBB & INSP MUHAMMAD SIDIK SMP7 DEBB & INSP SAEPUDIN BIN MANTA SD8 DEBB & INSP SAMAR SD9 DEBURING PBS

ASAN ASARI SD10 INSP S/STEP WASRONI BIN SAINEN TIDAK BERIJJAZAH DALAM PROVISI Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil Para Penggugat yang diuraikan dalam Provisi kecuali yang diakui secara tegas oleh TergugatBahwa apa yang Tergugat sampaikan dalam provisi ini merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Pokok Perkara yangsudah Tergugat kemukakan di atas.Bahwa sekali lagi Tergugat jelaskan, bahwa Para Penggugat bukanlahkaryawan Tergugat melaikan pekerja PT.

.> Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPKInspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 20172018 Nomor02/INSP.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020 dan TahunHalaman 15 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg.Anggaran 2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020 tanggal 04Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:Audit Inspektorat 2017 & 2018 :1) Pembangunan Perpipaan air bersin TA. 2017 sebesar Rp.164.702.600,2) Pengadaan Hand Tracktor TA. 2018 ~~ sebesarRp.4.000.000

.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020dan Tahun Anggaran 2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020tanggal 04 Desember 2020 adalah Rp. 722.159.663, (tujuh ratusdua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enamratus enam puluh tiga rupiah).> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara(LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran20172018 Nomor02/INSP.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020,bahwa terdakwa Joseph Siga ikut bertanggung jawab atas programpembangunan Desa TA. berupa

.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020dan Tahun Anggaran 2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020tanggal 04 Desember 2020 adalah Rp. 722.159.663, (tujuh ratusdua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratusenam puluh tiga rupiah).> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan KerugianNegara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) TahunAnggaran 20172018 Nomor02/INSP.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei2020, bahwa terdakwa Joseph Siga ikut bertanggung jawab atasprogram pembangunan Desa TA. berupa

.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020 tanggal 04 Desember 2020 terkaitkerugian keuangan negara atas dana desa Taebone kecamatan Fatukopadari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kerugian keuangan negarasebesar Rp. 750.759.663, terbilang (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratuslima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dan telahdilakukan pengembalian dana sebesar Rp. 28. 600.000,(dua puluh delapanjuta enam ratus ribu rupiah) sehingga

.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019Nomor12/INSP.1/2/LHP/K HS2020 tanggal 04 Desember 2020 sebagaiberikut :Audit Inspektorat 2017 & 2018 :1.

Bahwa, selain melapor ke Pihak Polres Boalemo atas perbuatanPenggugat yang telah menikah siri dengan Suwarno Maliki makaSaudari Hasmawati Hakim (Istri Sah dari Suwarno Maliki )melapor juga ke Inspektorat Kabupaten Boalemo atas laporan dariSaudari Hasmawati Hakim ( Istri Sah dari Suwarno Maliki ) makaInspektur Kabupaten Boalemo Ir.Sunandar Bokings menerbitkanSurat Perintah Tugas, Nomor : 700/INSP/SPT/167/XI/2008tanggal 11 November 2008 yang ditindak lanjuti dengan pemeriksaanterhadap Penggugat dan

nama Karmila Abbas;Bukti T2 : Foto copy Surat Pengaduan Perselingkuhan / Perjinahan dari istriSuwarno yaitu Asmawati Rahim yang ditujukan kepada Bupati Boalemo tanggal 27Oktober 2008;Bukti T 3 : Foto copy Surat Pernyataan Izab Qabul, tanggal 29 Agustus 2008.Bukti T 4: Foto copy Surat Pernyataan Wali, tanggal 29 Agustus 2008.Bukti T 5 : Foto copy Kutipan Akta Nikah an.Suwarno Maliki dan HasnawatiRahim.Bukti T6 : Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor :Bukti T7 : Foto copy Surat Undangan Nomor 005/INSP

/B74/XI/2008, tanggal 12Nopember 2008;Bukti T8 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor 7OO/INSP/XI/ /2008,tanggal 12 Nopember 2008.Bukti T9 : Surat Pernyataan tanggal 29 Oktober 2008.10.Bukti T10 :11.Bukti T11:12.Bukti T12 :13.Bukti T13 :14.Bukti T14:15.Bukti T15:16.Bukti T16:Foto copy Surat Pengantar Nomor 700/INSP/63/LHP/X1/2008,tanggal 12 Nopember 2008.Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus.Foto copy Surat Pengantar Nomor 7OO/INSP/ /X1/2008,tanggal 13 Nopember 2008.13.

tetapikeberadaan tempat kerja dan tempat tinggal saya tidak saya beritahukankepada istri dan keluarga;Bahwa berdasarkan fakta di atas terungkap jelas bahwa Penggugat tidakpernah dipanggil oleh siapapun untuk tujuan pemeriksaan terhadap ketidakhadiran Penggugat sejak April 2011 sampai dengan Desember 2011,sehingga sangat aneh jika di dalam Keputusan BAPEK pada klausalMembaca angka 3 disebutkan bahwa Penggugat telah dipanggil untukpemeriksaan dengan surat panggilan Nomor : Surat Panggilan No: 700/12/INSP

/2012 tanggal 12 Maret 2012; Surat Panggilan II No: 700/47/INSP/2012 tanggal 23 April 2012;Halaman 8 dari 18 halaman.

Surat Panggilan III No: 700/49/INSP/2012 tanggal 14 Mei 2012;Bahwa berdasarkan faktafakta di atas dapat dipastikan bahwa perihalketidakhadiran Penggugat telah diketahui dan dimaklumi oleh KepalaBagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Pemerintah DaerahKabupaten Bengkulu Tengah saudara Edi Sucipto, S.E pada bulan Februaritahun 2011 saya sampaikan melalui handphone dari Jakarta, merupakanPejabat yang berwenang dan saudara Putra Wagino,S.Pd merupakan saksiyang disumpah diatas alqur'an oleh Lurah