Sehingga sudah sepatutnya pertimbanganhukum Majelis Hakim tersebut sudah sepantasnya untuk dibatalkan; Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka sudahsepatutnya pertimbangan hukum (Judek Facti) Majelis Hakim PengadilanNegeri Singaraja pada halaman 3740 pada putusannya Nomor331/Pdt.G/2014/PN.Sgr., tanggal 12 Mei 2015 sudah sepatutnya untukdibatalkan;Bahwa kami kuasa hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VI danVIII tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Judek Facti (MajelisHakim

Pengadilan Negeri Singaraja) pada halaman 50 pada alenia ke1 s/dhalaman 54, bahwa pertimbangan hukum Judek Facti (Majelis HakimPengadilan Negeri Singaraja) tidak sesuai dengan faktafakta hukum yangmuncul di persidangan.

Bahwa apa yang telah diungkapkan dan diuraikan judek factiedalam unsur pertama judek factie sama sekali tidak bisa menunjukkanbarang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam unsur pertama,yang disebutkan Oditur Militer dalam dakwaannya tidak dapat diajukanke persidangan sebagai barang bukti.2.

D:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakterdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari putusan judek yuristersebut dan bukti baru tersebut bukan merupakan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukansebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b UndangUndang No. 14 Tahun1985 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

batasbatasnyapihak Prinsipal Penggugat dapat menunjukkan batasbatasnya namunsiapa pemilik yang pasti tanah yang bersebelahan dengan objeksengketa pihak Penggugat yang hadir pada saat Pemeriksaan setempattidak dapat menyebutkan secara pasti karena mereka hanya tahudengan pekerjaannya begitu juga dengan pihak Prinsipal Tergugat.Jelas seharusnya pertimbangan hukum tersebut menguntungkanTergugat namun kenyataannya Tergugat merasa ada ketidak adilandalam pertimbangan tersebut.Bahwa dalam pertimbangan judek

Megang Sakti Kabupaten Musi Rawassebagaimana yang dimaksud para pihak dan mengenai batasbatasnyapihak Prinsipal Penggugat dapat menunjukkan namun siapa pemilikyang pastinya tanah yang bersebelahan dengan objek sengketa pihakPenggugat yang hadir pada saat pemeriksaan setempat tidak dapatmenyebutkan secara pasti dst.Halaman 25 ~ dari 37 Halaman Put.No.100/Pdt/2012/PT.PLG26Dalam hal ini Judek Pactie tidak mempertimbangkan lebih jauh bahwa haltersebut diatas menunjukkan bahwa Penggugat dalam membeli

tidakmengikut sertakan pemilik batas begitu juga dalam penerbitan sertifikat atasnama Penggugat I dan II, selajutnya Pembanding/Tergugat meragukan danmempertanyakan keabsahan sertifikat tersebut dikarenakan dalam pembuatansertifikat tidak mengikut sertakan pemilik batas dan tanpa alas hak dari tanahaquo tersebut (alas hak tanah aquo tersebut ada pada Tergugat I )e Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ( Judek Factie )dalam putusannya ada bertentangan satu sama lain sebagaimanadinyatakan

Judek Factie PengadilanNegeri Negara telah tepat dalam pertimbangannya yang menyatakanbahwa siapasiapa yang digugat adalah hak penggugat untukmenentukannya bukan hak hakim (Putusan Mahkamah Agung Nomor305 K/Sip/1971 tgl 16 Juni 1971), sehingga karena jabatannya hakimHalaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 100/Padt/2018/PT DPStidak berwenang menarik pihak yang tidak digugat untuk ditempatkansebagai Tergugat baru karena bertentangan dengan prinsip tersebutdiatas.Bahwa disamping itu dalam perkara a

Bahwa Pembanding menganggap pertimbangan judek factie PNNegara sudah tepat, dan secara tegas menolak dalil dalil MemoriBanding yang menyatakan bahwa jual beli tanpa persetujuan istriPembanding karena tanah tersebut merupakan harta gono gini.Bahwa sebagaimana dalildalil kontra Memori Terbanding dalamEksepsi, telah Terbanding uraikan bahwa gugatan a quo adalahmengenai Pengesahan jual beli bukan gugatan gono gini.

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapatdengan apa yang telah diungkapkan dan diuraikan judek fackti dalamunsur pertama, karena judek fackti sama sekali tidak bisa menunjukanbarang bukti yang di gunakan oleh Terdakwa dalam unsur pertamamengatakan bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 April 2016 sekitarpukul 14.55 bersama Sdr. Gendon di jalan Kongsi6 desa Sintis PercutMedan menggunakan narkotika jenis shabushabu dengan caramenggunakan alat bong yang telah dirakit oleh Sdr.

Bahwa karena menjadi kewenangan absolute perdata padaPengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya ,dengan mendasarkan pada adanya pengajuan buktiawal/pra bukti yang diajukan oleh TERGUGAT I(Departemen Keuangan RI Ditjen Kekayaan Negara KanwilXII DJKN Banjarmasin,Kepala Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, di Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin, maka secara kompetensiabsolute, Judek Faktie tingkat pertama pada PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin harus dan dibenarkanmemberikan

Bahwa berdasarkan hal tersebut, secara formilpertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta yang menyatakan keliru penetapan No.19/PEN/2007/PTUN.BJM Tanggal 9 Januari 2008 Tentangmengeluarkan TERGUGAT I (Departemen Keuangan RI DitjenKekayaan Negara Kanwil XII DJKN Banjarmasin, KepalaPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Banjarmasin adalah salah karena PENETAPAN yangdiambil oleh Judek Faktie tingkat pertama adalahPenetapan tingkat pertama dan terakhir serta tidakdapat dibanding

Bahwa putusan Judek Facti (Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara) telah salah dalammenerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, sehingga salah puladidalam menerapkan hukumnya itu sendiri;2.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dan keberatan denganpertimbangan Judex fictie dimana pada saat membacakan putusan aquo untuk kalimat membebankan biaya perkara .... oleh ketua Majelisyang membacakan putusan in casu biaya perkara tersebut tidakdiucapkan, akan tetapi dalam bentuk putusan Majelis Hakim biayaperkara tersebut tercantun cukup jelas angkanya.Bahwa dengan tidak diucapkannya oleh judek facti kalimat tersebutdiatas menyebabkan pertimbangan judek fakti dalam mengambilkeputusan harus dibatalkan

dengan pertimbangan judex ficti pengadilantingkat pertama.Bahwa bila yang diambil sebagai pertimbangan dasar hukum oleh judekfacti adalah buktibukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding danTerbanding II yang nota bene dari 24 (dua puluh empat) bukti surat yangdiajukan oleh Terbanding I/Tergugat dalam konveni/Penggugat dalamRekonvensi dan Terbanding II /Tergugat dalam Konvensi/Penggugat IIdalam Rekonvensi, diantaranya 15 (lima belas) bukti surat tidak adaaslinya akan tetapi dalam pertimbangan judek

fakti seolaholah buktisurat tersebut didukung oleh bukti aslinya dengan ditulis keterangan TIDAK DITUNJUKKAN BUKTI ASLINYA, hal ini dibuat oleh judek factiseolaholah bukti surat tersebut ada aslinya (halaman 40)Bahwa sudah menjadi ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia(Yurisprudensi tetap), Surat bukti yang tidak ada aslinya (copy dari copy)bukan merupakan alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan Yurisprudensi MARI tanggal 14 April 1970 Nomor 701 K/Sip/1974.

MARItanggal 30 Juni 1998 nomor 112 K/Sip/Pdt/1998Sedangkan pertimbangan judek facti mengambil dasar hukumdariTerbanding I/Tergugat dalam Konveni/Penggugat dalam Rekonvensidan Terbanding II /Tergugat dalam Konvensi/Penggugat II dalamRekonvensi,yang nota bene adalah Surat Hibah dari Kepala DesaCileungsi Kidulseluas 22.134 M2 dimana surat tersebut tidak ada aslinyadan tidak pula didukung oleh saksi yang membuat surat tersebut,sehingga menimbulkan beberapa pertanyaaan krusial diantaranaya :a.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Judex factihalaman 53 yang menyatakan Tergugat dapat memenuhi unsurpenguasaan tanah dengan itikad baik, sedangkan Penggugat telahmemiliki hak atas tanah dengan adanya itikad burukBahwa pertimbangan Judek facti yang menyatakan Penggugat adanyaitikad buruk tidaklah tepat dan benar terbukti dengan adanya bukti P2yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, dimana telahdiakui tanah tersebut adalah milik Pembanding.

putusan seadil adilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 28 Februari 2019 yang menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan karena setelan mempelajari memori Peninjauan Kembalidinhubungkan dengan pertimbangan Judek

dalam perkaraini karena pada saat dilakukan pemeriksaan setempat yang biayanya 100%dibebankan kepada para Penggugat, tidak ada perangkat pemerintahansetempat ;e Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut tidak berjalan dengankondusif dimana saksi Para Penggugat yang bernama RIFAI ditakuttakutioleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar tidak usah menunjukkanbatasbatas yang menjadi objek sengketa dengan bahasa daerah (Rejang)dan tentu saja merugikan Para Penggugat ;e Bahwa pertimbangan hukum Judek

Menurut Majelis Hakim, norma tersebutmenegaskan bahwa merupakan sebuah kesalahan bagi pengadilan yangmerupakan judek factie, memeriksa perkara permohonan dengan produkpenetepan sementara terhadap perkara a quo melibatkan pihak lain yang merasahak dan kepentingannya diabaikan dalam penetapan tersebut.Menimbang, bahwa kelemahan kedua dalam permohonan Pemohonadalah bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan secarajelas identitas suami Pemohon yang posisinya sebagai pewaris dalam perkara

tentangKompetensi absolute diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perludipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding haruslah dinyatakan tidak diterima ;Menimbang, bahwa karena Memori banding Penggugat/Pembanding tidakmemuat halhal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya No. 95/G/2011/PTUN.SBY tanggal 12 Januari 2012 maka Memoribanding tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelisbanding selaku judek

Judek Facti Telah Lalai Memenuhi SyaratSyarat yang Diwajibkan olehPeraturan PerundangUndangan yang Mengancam Kelalain itu DenganBatalnya Putusan yang bersangkutan: Bahwa Judex Facti telah salah dalam membuat putusannya karena tidakcermat dalam melihat pokok perkara dan permasalahan yang diajukanoleh Pemohon sebagaimana permohonan dan diketemukannya faktafakta dalam persidangan bahwa pernikahan telah dilaksanakan secaraSyari/Agama maupun Negara di hadapan Pejabat yang terkait padatanggal 2 Januari

Judek,Ds. Babadan. Kec.Ngancar, Kab. Kediri. Agama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa Rudiono Bin Alm. Agus Priono ditahan dalam tahanan rutan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari2020;. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28Maret 2020;.

Judek, Ds.Babadan, Kec. Ngancar, Kab. Kediri;Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Gpr Bahwa ciri kayu balsa yang diangkut truck tersebut dalam keadaanbasah dengan panjang kurang lebih 130 CmBahwa benar dengan kejadian tersebut pihak PTPN XII NgrangkahSepawon mengalami kerugian sebesar Rp4.048.000,00 (empat jutaempat puluh delapan ribu rupah);Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakberkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;2.

Menghukum Penggugat, sekarang Terbanding untuk membayar biayaperkara ini;ATAU;Jika Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang Terbanding telahmengajukan kontra memori banding sebagaimana suratnya tertanggal 21Juni 2016 dan untuk menyingkat uraian, dianggap telah dimuat pula dalamputusan ini, yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa Judek Factie (tingkatpertama) dalam memeriksa dan mempertimbangkan seluruh faktafaktapersidangan telah

Telah melakukan kekeliruan yakni tidakmenerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihatsecara nyata dari pertimbanganpertimbangan hukumnya yakni sebagaiberikut:Bahwa Judek Facti Pengadilan Tinggi Bandung tidakmempertimbangkan sama sekali dalildalil yang telah dikemukakan olehPemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat baik surat gugatan, replikdan kesimpulan, dan cenderung hanya mempertimbangkan semua dalildalildari Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Tergugat dan ParaTurut

Nomor 3135 k/Pdt/2015Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambilalih menjadi pertimbangan sendiri untuk memeriksa dan memutus perkaraa quo di tingkat banding;Bahwa dari pertimbanganpertimbangan Judek Facti PengadilanTinggi Bandung tersebut di atas, tidak menguraikan secara rinci apa sajaalasanalasannya, akan tetapi ternyata isi pertimbangan hukumnya hanyaseperti tersebut di atas;Tidak meneliti secara saksama

., . . kalau judek factie berpendapat alasan perceraianmenurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 telah terbukti, maka hal ini sematamata ditujukan padaperkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yangsalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaranyang terus menerus dan tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa telah ditemukan faktafakta didalampersidangan berturutturut seperti tersebut dibawah ini;1) Berdasar beberapa berita acara sidang

perselisihan dan pertengkaranyang dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tidakperlu dibuktikan lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabperselisihan dan pertengkaran tersebut karena alasan cerai gugat menurutketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbuti.Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut berpedoman kepadaYurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor : 38 K/AG/1990 Tanggal 05Oktober 1990, antara lain dinyatakan :.. .. kalau judek

untukmemeriksa berkas perkara (inzage), dari pukul 11,15 sampai pukul 11.20;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkaraa quo diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dandengan caracara menurut ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg jo pasal 7 ayat(1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, makapermohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagaiPengadilan judek