Propinsi Maluku Utara Ahmad HidayatMus (AHM);Bahwa saksi berada ditempat tersebut karena kapasitas saksi sebagaiKomisioner Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan TernateTengah (Panwascam);Bahwa saksi tidak diundang, akan tetapi saksi hadir ditempat tersebutkarena ada surat pemberitahun kampanye terbatas dari calon Gubernurtersebut, sehingga saksi diperintahkan oleh pimpinan Panwas KotaTernate untuk melakukan pengawasan di kediaman Calon Gubernurtersebut untuk memantau secara langsung jalannya kampaye

Hidayat Mus;Bahwa saksi mengetahui isi di dalam amplop tersebut adalah uangpecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);Bahwa saksi mengetahui ada uang di dalam amplop tersebut karenasaksi meminta kepada seorang anak kecil yang menerima amplop untukmenunjukan isi amplopnya;Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN TteBahwa pembagian amplop tersebut dikhususkan kepada anakanak yatimpiatu;Bahwa saksi tahu pembagian tersebut untuk anak yatim piatu, karenamendengar pembawa acara dalam kegiatan kampaye

Gesi, Kec.TRIG GI foes ree eee ee eon ie ReBahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 70 ayat (3),Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalammelaksanakan kampaye harus memenuhi ketentuan:a.

Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.15.diajukan gugatan, bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku.Karena berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 70 ayat (3),Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalammelaksanakan kampaye

semenjak saksi masuk tim;Bahwa untuk pastinya saksi tidak ingat, tapi saksi bertemu denganAngga lebih dari satu kali;Bahwa kartu nama tersebut banyak di posko;Bahwa saksi tidak ikut menyebarkan kartu nama tersebut;Bahwa Kordes untuk pasir keranji ada satu orang;Bahwa untuk saksi di Pasir Keranji ada 2 (dua) setiap TPS;Bahwa tugas khusus yang saksi berikan kepada terdakwa yaitu untukmencari saksi dan mencatat namanama saksi;Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan kampanye misalnyakita mengadakan kampaye

kapasitas terdakwa pada saat memberikan uang tersebut adalahsebagai peserta kampanye;Bahwa pelaksana adalah pelaksana kampanye Presiden dan DPR, DPDberbeda, presiden dan tim kampanye harus didaftarkan di KPU di tiaptingkatan mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah, kalau dalampemilu legislatif baik DPR RI sampai Kabupaten Kota, disebut denganpelaksana kampanye, ada 5 pelaksana kampanye yaitu 1.partai politik,2.caleg yang bersangkutan, 3.Organisasi yang di tunjuk, 4.orangperorangan, 5.Juru kampaye

;Bahwa semua persyaratan pemberkasan Penggugat sebagai Calon KepalaDaerah Situbondo yang berpasangan dengan Sukarso, SE, Calon WakilKepala Daerah Situbondo yang dicalonkan oleh Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Situbondo telah di terima oleh KPUD KabupatenSitubondo Pada Tanggal 31 Maret 2010 ;Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Rekomendasi dari Tergugat I dan untukmelaksanakan persyaratan pemberkasan, Penggugat dan Tergugat , Tergugatll, Tergugat HI, telah membuat kesepakatan Perjanjian Dana Kampaye

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Kaltim Laofo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampaye pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah

dalam postingan tersebut' telahmelakukan kampanye karena didalam kalimat dari postingantersebut sudah mengandung unsur mengajak untuk memilihcalon tertentu, larangan mana telah diatur dalam undangundang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU 23 tahun2018 tentang larangan kepala desa melakukan kampanye,sedangkan dalih kepala desa tersebut tidaklah dapatdibenarkan sebab jabatan kepala desa selalu melekat padayang bersangkutan dan lagi pula terdakwa telah mengikutisosialisasi tentang larangan kampaye

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologisnya terjadinyakecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan suami saksi meninggaldunia,tetapi korban menyampaikan kepada keluaarga ,pada saat ituberangkat dari rumah dengan menggunakan spd mir yamaha vixionwarna putin no.reg DA3169Il yag sudah berangkat terlebih dulumengambil uang pam kampaye di polres tanah laut yang posisinyaaberada pada bahu jalan sebelah kanan arah pelaihari menuju arahbanjarmasin.

2019/PT MKS Pada saat saksi KAMARUDDIN DG ROWA menyerahkan sarung tersebuttidak diikuti dengan kalimat sengaja yang sifatnya mengarahkan orang yangdiberikannya sarung memilih terdakwa melainkan pemberian tersebut sematamata bersifat sukarela dan bukan untuk kepentingan terdakwa;Demikian halnya UNSUR SEBAGAI IMBALAN KEPADA PESERTA KAMPANYEPEMILU SECARA TIDAK LANGSUNG juga tidak terbukti oleh karena: Sekalipun saksi KAMARUDDIN DG ROWA dan saksi lainnya dalam perkaraini dikategorikan sebagai peserta kampaye

Melakukan kampaye anti serikat pekerja/serikat buruh ;Pasal 43 UU 21 Tahun 2000 :1) Barang siapa yang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/ouruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahundan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) danpaling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindakpidana kejahatan ;.

terbantahkan bahwa tidak mungkin dalamsatu. hari Tergugat Dalam Kasasi/Tergugat Rekonvensimendistriousikan puluhan ribu) pakaian masyarakat, apalagilarangan untuk melakukan money politik proses Pilkada BupatiMagetan tidak memungkinkan Tergugat Kasasi/TergugatRekonvensi untuk melakukan pekerjaan tersebut leluasa danterbuka ;Bahwa, fakta hukum di lapangan Penggugat Dalam Kasasi/ PenggugatRekonvensi mengalami kekalahan dalam Pilkada tersebut karena kekuranganbiaya operasional, baik logistik maupun dana kampaye

Perlu Tergugat Il Intervensi tegaskan kalau saudariANIK SUGIARTI bukan menjadi dan/atau terdaftar sebagai bagiandari team sukses atau team kampaye Tergugat II Intervensi.Bahwa Tergugat Il Intervensi tidak pernah memberikan ataumenjanjikan materi kepada masyarakat atau siapapun, justrumasyarakat sendiri yang datang kemudian memberikan dukungansepenuhnya kepada Tergugat II Intervensi, tanpa diminta olehTergugat II Intervensi.

penjelasan mengenai laporan adanya masalahterkait dugaan pelanggaran politik uang money politic dalamproses pemilihan Kepala Desa Pekarungan KabupatenSidoarjo dan dari hasil klarifikasi/penelitian/oengecekanHalaman 49 dari 82 halaman PUTUSAN No. 43/G/2021/PTUN.SBY.terhadap kebenaran materi aduan team dari InstansiKejaksaan Negeri Sidoarjo menyimpulkan bukan sebagaiTindak Pidana Money Politik mengingat saudari ANIKSUGIARTI yang di duga pelaku bukan/tidak terdaftar sebagaibagian team sukses atau team kampaye

Adapun definisi Team sukses/kampaye diatur dalamPemilihan Kepala Daerah, sedangkan dalam PemilihanKepala desa tidak diatur mengenai definisi Teamsukses/kampaye.Vide Pasal 1 angka (16) Peraturan Komisi PemilihanUmum No. 12 Tahun 2016 tentang Kampanye PemilinanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupaiti,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menetukan TimKampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calonbersamasama dengan Partai Politik atau GabunganPartai Politik yang mengusulkan Pasangan

Tohir dengan identitas tersebut diatas telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pidana Pemilu Pelaksana Kampaye dengan sengaja memberikan Materi lain sebagai imbalankepada peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk memilihpeserta pemilu tertentu, yang dilakukan secara bersamasama ;Menghukum terdakwa . Drs H. Surip alias Fatkhur Rifqi Bin Markum danterdakwa Il Ali Mubarok Bin M.

13.Bahwa dalam fakta persidangan terungkap diadukannya Penggugat olehPengadu (Puji Raharjo) dikarenakan adanya rasa dendam atau sikaptendensius pribadi seorang Pengadu (Puji Raharjo) kepada Penggugat.Hal tersebut dikarenakan ketika Penggugat menjadi Ketua PanwasluKecamatan Kota Sampang dalam rangka Pemilu Legislatif, Penggugatmenurunkan seluruh atribut kampaye milik Pengadu dikarenakanmelanggar aturan kampanye.

,M.Si Alias AMA WAHYU sedang membagikanbagikanuang kepada warga untuk memilinnya, bahwa Saksi Yupiter Zega pada saat itumengetahui sedang masa tenang dimana tidak ada aktifitas yang dilakukanoleh para Calon Legislatif baik kampaye, berkumpul maupun halhal lain selainmelakukan masa tenang itu sendiri, dengan adanya informasi tersebut saksiYupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa serta rekanrekan Anggota Polripada Polres Nias menuju tempat sebagaimana di informasikan dan selanjutnyamencari kebenaran

,M.Si Alias AMA WAHYU sedang membagikanbagikanuang kepada warga untuk memilinnya, bahwa Saksi Yupiter Zega pada saat itumengetahui sedang masa tenang dimana tidak ada aktifitas yang dilakukanoleh para Calon Legislatif baik kampaye, berkumpul maupun halhal lain selainmelakukan masa tenang itu sendiri, dengan adanya informasi tersebut saksiYupiter Zega dan Saksi Oktavianus Mendrofa serta rekanrekan Anggota Polripada Polres Nias menuju tempat sebagaimana di informasikan dan selanjutnyaHalaman 6 dari

AlanPurwandiarto, M.Si Selaku Jeneral Manager Pabrik Gula Djombang Barudengan Khoirul Mukson tertanggal 16 Mei 2013, yang diberi tanda bukti T37.38.Foto copy Tunjangan Pesangon Giling 2013 Karyawan Kampaye TertanggalDesember 2013, yang diberi tanda bukti T38.39.Foto copy Penetapan Status Karyawan Musim Giling TH.2014 Untuk PabrikGula PT.

Karyawan Kampaye PabrikGula Gempol Kerep Tahun 2013 Tertanggal 28 April 2014, yang diberi tandabukti T42.43.Foto copy Daftar Pembayaran Klaim TAP.

Jiwasraya Karyawan eks kampaye2013 Tgl 25 S/d 26 April 2014, yang diberi tanda bukti T43.44.Foto copy Daftar Kekurangan TAP/Beban Perusahaan eksKary Kampaye2013 tertanggal 8 juli 2014, yang diberi tanda bukti T44.8345.Foto copy Tanda Terima Klaim TAP eks Karyawan Kampaye 2013 Tertanggal22 September 2014, yang diberi tanda bukti T45.46.Foto copy Daftar Penetapan Jaminan Hari Tua Periode 01012014 s/d31102014, yang diberi tanda bukti T46.47.Foto copy Laporan Perkembangan Pengakhiran Status Karyawan

PENGU/14.015 Pembayaran Klaim TAPKaryawan Kampaye Tahun 2013 tetanggal 26 April 2014, yang diberi tandabukti T127.129. Foto copy Pengumuman No. IBPENGU/14.018 Seleksi CalonKaryawan PKWT tahun 2014 Pabrik Gula Pesantren Baru Tertanggal 05 Mei2014, yang diberi tanda bukti T128.130. Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu SesuaiKEPMENAKERTRANS RI No.

kedalam lubang kuncikontak dan memutarnya menggunakan kunci pas 89, ketika Terdakwamenggerakkan kekanan dapat digerakkan namun stangnya belum dapat digerakkansehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan pergi kearah depantenda;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihatperbuatan Terdakwa yang berniat untuk melakukan pencurian dalam keadaanmemberatkan tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa, oleh karena saat itu ditempatkejadian sedang ramai sedang dilaksanakannya kampaye

memberhentikan PerangkatDesa yang ada dengan kata lain memberhentikan Para Penggugat.11.Bahwa dari seluruh ketentuan yang ada sebagaimana yang kamikemukakan pada point Nomor 9, perbuatan Tergugat yang telahmengeluarkan Objek Sengketa serta pengumuman pengumumanlainya yang menyangkut kompetisi pergantian posisi jabatan ParaPenggugat, adalah perbuatan dzolim karna tidak didukung denganperaturan perundangundangan manapun melainkan hanyakesewenangwenangan serta sebagai upaya Tergugat perealisasianjanjijanji kampaye

dalam Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah Federasi SerikatPekerja KAHUTINDO Propinsi Kaltim di Samarinda Tanggal 18 September2013 dibahas rencana Kampanye Kenaikan Upah Minimum Tahun 2014untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak Pekerja dan Keluarganya,sertadiputuskan untuk penggalangan Dana Kampanye Upah Minimum 2014 dariseluruh anggota ( simpatisan dan calon anggota ) yang dituangkan dalamsurat DPD FSP KAHUTINDO Propinsi Kaltim Nomor : 150/DPDFSPK/1X/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Dana Kampaye

Mempermasalahkan Penggalangan Dana Kampaye Upah Minimum 2014oleh Pengurus PUK SP KAHUTINDO PT.IDEC ABADI WOODINDUSTRIES sesuai Kespakatan dan Instruksi Organisasi dengantuduhan tindakan Pencucian Uang.Melakukan Intimidasi terhadap anggota SP KAHUTINDO untukmengundurkan dari keanggotaan serikat pekerja atau Kontrak mereka tidakdiperpnjang dan digantikan dengan karyawan baru yang tidak berserikat ;.

Melakukan Kampaye anti pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal104:1. Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikatPekerja/Buruh2. Dalam melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal102,Serikat Pekerja/Buruh berhak menghimpun dan mengelolakeuangan serta mempertanggung jawabkan keuangan termasuk DanaMogok.3.

kemudian apabila telah menjadi sebuah temuan maka kewajibanBawaslu selanjutnya adalah melakukan klarifikasi selama 7 (tujuh) hari danapabila masih kurang waktunya bisa diperpanjang selama 7 (tujuh) hari ,output setelah dilakukan klarifikasi itu adalah laporan Bawaslu kepadapenyidik melalui Sentra Pelaporan Kepolisian ;Bahwalaporan dari Panwaslu Desa dituangkan dalam form A yang isinyadiduga ada pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh TerdakwaHERWANSYAH yaitu saat perayaan natal diduga ada kampaye

Seputuk KecamatanMuruk Rian Kabupaten Tana Tidung pada hari Kamis tanggal 3 Januari2019;Bahwa kegiatan kampanye adalah setelah yang bersangkutanmendapatkan STIP, lalu). membagikan bahan kampanye, danmenyampaikan visi misinya ;Bahwa masa kampanye adalah sejak tgl 23 September 2018 sampaidengan 3 (tiga) hari sebelum masa tenang ;Bahwa untuk waktu kampanyenya yang penting ada ijin , kaau lewat dariwaktu yang diijinkan ternyata masih ada bagibagi bahan kampanye makahal tersebut masih termsuk kegiatan kampaye

kampanye (APK)diwiliayah kabupaten cianjur untuk pemilu tahun 2019;Bahwa pemasangan alat peraga kampanye (APK) tersebut sudahtermasuk dalam tahapan kampanye tahun 2019;Bahwa yang diperbolehkan menertibkan alat peraga kampanyesesuai dengan pasal 26 ayat (1) dan (2) peraturan Bawaslu nomor33 tahun 2018 tentang perubhan atas peraturan bawaslu nomor 28tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umummenyatakan pengawas pemilu merekomendasikan penurunan danpembersihan alat peraga kampanye dan bahan kampaye