Padahalsebagaimana prinsipprinsip universal atas peradilan harus diawali dengandugaan tidak bersalah;Pada saat pemeriksaan Pemohon PT Passokkorang yang dihadiri olehDirektur Utamanya yang bernama Idrus Terban, salah satu Komisioneranggota Majelis yaitu lbu Saidah Sakwan menyebut Idrus Terban sebagaiKetua Kartel;Bahwa ungkapan tersebut sangat disayangkan dan seharusnya tidak perludiucapkan, karena hingga hari pemeriksaan tersebut, belum satupunputusan dari badan peradilan yang telah berkekuatan hukum

tetap yangsecara tegas menyatakan bahwa Direktur Utama PT Passokkorang, IdrusTerban adalah Ketua Kartel;Bahwa sebagai Komisioner KPPU, seyogyanya Ibu Saidah Sakwanmemberikan teladan tentang bagaimana bersikap dalam suatu persidanganyang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang terhormat yang bernamaKPPU.

sepatutnyamengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangkamemenangkan peserta tender tertentu;pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkaitsecara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikutitender, dengan cara melawan hukum;1Atas dasar pedoman tersebut jelas diketahui bahwapersekongkolan dapat terjadi melalui berbagai macam polamengingat karakteristik perbuatan persekongkolan dalamtender yang dapat dikategorikan sebagai kartel

dalamhukum persaingan dimana dalam implementasinyasebagaian besar kartel dalam kasus di seluruh duniadilakukan secara diamdiam;Oleh karena itu, hukum persaingan selalu menggunakanpendekatan hukum dan ekonomi karena obyeknya sangatberkaitan dengan kegiatan usaha yang tentu dapat diukursecara ekonomi karena karakteristik kegiatan usaha/ekonomi selalu berorientasi pada keuntungan (profitoriented);Pemahaman tersebutlah yang sepatutnya harus dimilikiJudex Factie dalam memeriksa Putusan Pemohon Kasasisehingga

Kartel cenderung didasarkanpada bukti dokumen dan petunjuk serta keterangan ahli;Hal. 164 dari 170 hal Put.

hal. 139), penetapan harga (pricefixing) dalam hukum persaingan ditetapkan sebagai perbuatan yangdiklasifikasikan sebagai per se illegal dan secara universal dalam hukumpersaingan di seluruh dunia, penetapan harga dinyatakan sebagai suatuperbuatan yang per se illegal;3.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan penerapanpendekatan rule of reason dapat dilihat dari ketentuan pasalpasalnya,yakni pencantuman katakata yang dapat mengakibatkan dan ataupatut diduga, seperti pada Pasal 11 (Kartel

apakah perbuatan tersebut menimbulkanpersaingan usaha tidak sehat;Putusan No. 175/Pdt.G/2014/PN.MdnHalaman 1013.6 Bahwa dalam tanggapan dan pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI,VII, VII, X, XI, XI, dan Terlapor XV menyampaikan Pasal 11 UU No. 5Tahun 1999 menjelaskan bahwa untuk menentukan perbuatan kartelyang diakibatkan dari perjanjian persaingan usaha, perlu dilakukanpengkajian secara mendalam mengenai alasan kesepakatan para pelakuusaha dibandingkan dengan kerugian ataupun halhal negatif kartel

hal. 139), penetapan harga (pricefixing) dalam hukum persaingan ditetapkan sebagai perbuatan yangdiklasifikasikan sebagai per se illegal dan secara universal dalam hukumpersaingan di seluruh dunia, penetapan harga dinyatakan sebagai suatuperbuatan yang per se illegal;3.4 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan penerapanpendekatan rule of reason dapat dilihat dari ketentuan pasalpasalnya,yakni pencantuman katakata yang dapat mengakibatkan dan ataupatut diduga, seperti pada Pasal 11 (Kartel

apakah perbuatan tersebut menimbulkanpersaingan usaha tidak sehat;Putusan No. 175/Pdt.G/2014/PN.MdnHalaman 1013.6 Bahwa dalam tanggapan dan pembelaannya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI,VII, VII, X, XI, XI, dan Terlapor XV menyampaikan Pasal 11 UU No. 5Tahun 1999 menjelaskan bahwa untuk menentukan perbuatan kartelyang diakibatkan dari perjanjian persaingan usaha, perlu dilakukanpengkajian secara mendalam mengenai alasan kesepakatan para pelakuusaha dibandingkan dengan kerugian ataupun halhal negatif kartel

TENTANG ANALISA YURIDISHakim Yang Mulia1.Bahwa Indonesia adalah penduduk No. 4 terbanyak didunia, tentu menjadilahan subur, tidak saja bagi kartel Narkoba dunia, tapi korban masyarakat,tidak terkecuali polisi yang semakin banyak terlibat dalam bentuk yang lainsebagai salah satu penyebab Narkoba tidak akan selesai, dibentuk BNNkarena Indonesia dianggap berbahaya SEMAKIN BANYAK PENANGKAPANBERART NEGARA GAGAL, SEMAKIN BANYAK PEREDARANNARKOTIKA, MAKA SEMAKIN BANYAK PULA PENYALAHGUNAANWEWENANG OLEH POLISI

IdrusTerban sebagai ketua kartel adalah dalil yang imajinatif dansangat mengadaada;Halaman 91 dari 202 Putusan Nomor 238 /Padt.SusKPPU / 2014 /PN. MksBahwa pada saat proses pemeriksaan Sdr.

Idrus Terban selakuDirektur Utama Pemohon Keberatan , berdasarkan buktidokumen dan BAP Pemohon Keberatan Ill, TIDAK ADA SAMASEKALI pernyataan yang menyebutkan bahwa Majelis KomisiTermohon Keberatan menyatakan Pemohon Keberatan sebagai ketua Kartel, sehingga dengan demikian, dalil dariPemohon Keberatan , Il, Ill IV, V, dan VI sangat imajinatif danmengadaada dan tidak bernar;(Mohon Judex Factie melakukan crosscheck dokumen BeritaAcara Pemeriksaan Pemohon Keberatan (vide B51), bahwatidak terdapat pernyataan

Idrus Terban sebagai ketua kartel)Bahwa demikian juga dalil Pemohon Keberatan , Il, Ill, IV, V,dan VI yang menyatakan Turut Termohon Keberatan VdahuluTerlapor VIl telah ditekan oleh Majelis Komisi TermohonKeberatan adalah SANGAT TIDAK BENAR dan mengadaada;Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Termohon Keberatanselalu berpegang pada kaidahkaidah dasar hukum acarameliputi : Membacakan hakhak dari Terperiksa sebelum Pemeriksaandimulai; Memberikan kesempatan kepada semua pihak yangdiperiksa termasuk Pemohon

Padahalsebagaimana prinsipprinsip universal atas peradilan harus diawali dengandugaan tidak bersalah;Pada saat pemeriksaan Pemohon PT Passokkorang yang dihadiri olehDirektur Utamanya yang bernama Idrus Terban, salah satu Komisioneranggota Majelis yaitu lbu Saidah Sakwan menyebut Idrus Terban sebagaiKetua Kartel;Bahwa ungkapan tersebut sangat disayangkan dan seharusnya tidak perludiucapkan, karena hingga hari pemeriksaan tersebut, belum satupunputusan dari badan peradilan yang telah berkekuatan hukum

tetap yangsecara tegas menyatakan bahwa Direktur Utama PT Passokkorang, IdrusTerban adalah Ketua Kartel;Bahwa sebagai Komisioner KPPU, seyogyanya lbu Saidah Sakwanmemberikan teladan tentang bagaimana bersikap dalam suatu persidanganyang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang terhormat yang bernamaKPPU.

Seorangberkewarganegaraan Meksiko, negara yang terkenal dengan kartel narkoba, tidakberagama Islam, tidak mengenal budaya luhur bangsa Indonesia.Bahwa Penggugat telah mengabaikan tatanan nilainilai kehidupan rumah tangga dengansemenamena dan bahkan menafikan hukumhukum Allah yang bersumber pada AIQuran dan AlHadist.

Kalaupun dianggapterdapat indikasi yang mengarah kepada kartel, quad non,indikasi tersebut tidak dapat serta merta dinilai sebagai (alat)bukti adanya kartel.

Alasanalasaninilahseharusnya dipertimbangkan oleh Judex Facti sebagaibukti bahwa dalildalil Pemohan Keberatan dapatmenyangkal atau melemahkan pertimbangan PutusanKPPU.Bahwa tidak ada indikasiyang menunjukkan bahwa terdapat kondisi yang dapat mengarah kepada perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.Kalaupun dianggap terdapat indikasi yang mengarahkepada kartel, quad non, indikasi tersebut tidak dapatserta merta dinilai sebagai (alat) bukti adanya kartel.Termohon Kasasi seharusnya mempertimbangkan

Hutaraja atauTODUNG DIAPARI SIREGAR ;Bahwa Saksi mengundurkan diri dari PT.Bona Hutaraja karena tidak ada kerjasama dengan Penggugat ;Bahwa Tahun 1996 Direktur Utama dijabat olen Penggugat ;Bahwa Surat ganti rugi tanah ditanda tangani oleh Kepala Desa yaitu SUKRIHalaman 25 dari 48 halamanPutusan No.28/Pdt.G/2013/PN.PspSIREGAR ;Bahwa Surat ganti rugi tersebut jadi dokumen PT.Bona Hutaraja ;Bahwa BAIN BANGUN HARAHAP ikut menjadi Saksi dalam surat ganti rugitersebut ;Bahwa Saksi tidak kenal dengan KARTEL

Kasasi, dimungkinkan untuk terdapat lebihdari 1 (satu) pihak Terlapor dalam 1 (satu) register perkara;Maka konsekuensi logis tidak dikenalnya splitzing dan dimungkinkannya1(satu) register perkara terdiri dari banyak pihak Terlapor, makakesaksian seorang atau bagian dari Terlapor dapat digunakan sebagaiSaksi bagi pihak Terlapor lainnya;Hal ini sejalan dengan beberapa jenis perilaku anti persaingan(hardcore conduct) yang dilarang keras dalam Undang Undang Nomor5 Tahun 1999, seperti price fixing, kartel

Mengapa aturan seperti inijustru seolaholah dikesampingkan dan dari pantauan hingga saat ini tidakada Terdakwa kasus Narkotika khususnya di lingkungan militer yangdivonis dengan putusan wajib rehabilitasi meskipun diketahui dalam faktapersidangan bahwa sejumlah Terdakwa kuat diduga sebagai penyalahguna bukan pengedar ataupun masuk dalam kartel/mafia Narkotika;Sedangkan dalam perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukumdidapatkan, jumlah barang bukti sabusabu yang dikuasi dan dimiliki olehTerdakwa

Putusan Nomor 197 PK/TUN/2016mungkin dapat terhindarkan antara karyawan dan massapenyerobot lahan yang diorganisir oleh kelompok yang tidakmenghendaki adanya perkebunan (tebu) lain berdiri (untukmonopoli/kartel gula yang mengontrol harga). Bahkan saat ini telahterasa adanya gesekan di lapangan setelan mengetahui adanyaPutusan Kasasi No. 296 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

Akan terjadinya praktek kartel yang mengatur batas harga yangdilakukan oleh pemilik fasilitas pengolahan dan pemurnian karenahasil tambang pelaku usaha kecil tidak dihargai secara layakdikarenakan tidak diperbolehkannya penjualan mineral tertentu keluar negeri (nikel dan bauksit).

Munisi pistol isyarat kartel kal.25 mm: 50 butir. Munisi pistol GAM : 50butir. Munisi gas air mata Kal.38 mm216 butir. Munisi karet Kal.38 mm : 216butir. Granat Louncher : 108butir. Granat tangan super : 126butir. Granat tangan 6 AR : 108butir. Tabung gas air mata : 5unit.b. Bamin Kompi B serda Slamet terdiri dari: Munisi tajam pistol P1 Kal.9,9 mm50 butir. Munisi tajam FNC Kal. 5,56 mm : 5.600butir. Munisi karet Kal. 5,56 mm: 2.380butir. Munisi hampa Kal. 5,56 mm: 420butir.

Kartel;4. Oligopoli;5. Trust;6. Penyalahgunaan posisi dominan;Jika merujuk pada ketentuan di atas, maka informasi dalam dokumenHGU hanya memuat informasi luasan lahan, lokasi lahan, dan namapemegang hak. Tidak terkait dengan praktikpraktik monopolisebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan/dahuluTermohon Informasi ;.

Terdakwa bukanlah termasuk pada jaringan kartel / sindikatterorganisasi yang bergerak dibidang telekomunikasi daninformatika,yang dinilai sangat merugikan sistem telekomunikasi di NegaraIndonesia;.

Bahwa saat menuju Mako Brimob saksi membawa sebuah busur panahjenis kartel dengan anak panah berjumlah 3 buah. Bahwa saksi dan Ustad GILANG yang mengajar kegiatan memanah,maksud dan tujuan melaksanakan idad memanah adalah untukmempersiapkan diri apabali disuatu saat akan berjihnad untuk melawanorangorang kafir.Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannyaMenimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keteranganTerdakwa 1. ENJANG YUDIANA Alias KEPOH Alias EPOH Bin JULI ; terdakwa2.

Mengapa aturan seperti ini justru seolaholah dikesampingkan dandari pantauan hingga saat ini tidak ada terdakwa kasus narkotika khususnyadilingkungan militer yang divonis dengan putusan wajib rehabilitasimeskipun diketahui dalam fakta persidangan bahwa sejumlah terdakwa kuatdiduga sebagai penyalahguna bukan pengedar ataupun masuk dalam kartel /mafia narkotik.Selanjutnya yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika,menurut penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yangtidak

No. 242 K/Pdt.Sus/2012 9 Pembagian wilayah Pelaku usaha pesaing10 Pemboikotan Pelaku usaha pesaing11 Kartel Pelaku usaha pesaing12 Trust Pelaku usaha lain13 Praktek Oligopsoni Pangsa pasar14 Integrasi Vertikal Pelaku usaha lain15 Perjanjian tertutup Pelaku usaha (Pihak) lain16 Perjanjian dengan pihak luar Pelaku usaha lainnegeri17 Praktek Monopoli Pangsa pasar18 Praktek Monopsoni Pangsa pasar19a Hambatan masuk oleh pelaku Pasar bersangkutanusahaMenghalangi konsumen/pelanggan pelaku usahapesaingnya