Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa berdinas di Kompi F diYonif4 Mar dalam hubungan kedinasan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.2.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2004 pada saat samasama berdinas di yonif2 Mar dalamhubungan kedinasan sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpaketerangan yang sah dari kesatuan.3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijinyang sah dari Komandan satuan atau pejabatlain yang berwenang.4.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2011 pada saat Saksi menjabat Danton 2Kompi F di Yonif4 Mar dalam hubungan kedinasan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungankeluarga.2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23Januari 2012.3: Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas karena dalam kehidup anrumah tangga Terdakwa kurang harmonis.4.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan sertatidak ada hubungan keluarga.2.

Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 pemah dijatuhi hukuman disiplin oleh Danyonif2 Mar karenaTerdakwa melanggar peraturan kedinasan dan tata kehidupan prajurit berupa penahanan ringan selama 3 (tiga)hari dan Sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 2 Periode.Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan.Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:1.

Substansi diterbitkannya Keputusan TERGUGAT(Gubernur Papua) tersebut adalah pemindahan tugas saja dariRSUD Jayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam rangkatugas kedinasan yang bertujuan pula untuk pembinaan karierdengan tetap memperhatikan hakhak kepegawaian PENGGUGAT.Pemindahan tempat tugas bagi seorang PNS dapat clilakukan ataspenilaian dan menjadi kewenangan Pejabat Pembina kepegawaiansebagaimana telah ditetapkan dalam Undangundang Nomor 8Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian yang telah

diubahdengan UndangUndang NOmOr 43 Tahun 1999 Pasal 22 yangberbunyi : Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan danHal. 9 dari 31 Hal.

Sebagai pelaksanaanPasal 22 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, telah diterbitkanPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang,Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSlpil, secara jelas dalam Penjelasan alinea keempat berbunyi :"Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usahauntuk memperluas pangalaman, wawasan, dan kamampuan makadiadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi PNSterutama bagi

Bahwa dengan mengetahui Substansi dari Keputusan GubernurPapua sebagai obyek gugatan hanya pemindahan tempat tugasPENGGUGAT dari RSUD Jayapura ka Dinas Kesehatan ProvinsiPapua dalam rangka tugas kedinasan yang juga sebagaipembinaan kariar PENGGUGAT, tidak terdapat kaadaan yangSangat mendesak dan kerugian nyata/langsung yang dialami olehPENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, makaTERGUGAT mohon agar permohonan penundaan pelaksanaankeputusan

Obyek gugatan/perkara tata usaha negara inibukan dalam rangka penjatuhan hukuman pelanggarandisiplin pegawai negari sipil bagi PENGGUGAT, tetapipemindahan tugas kedinasan sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dalam eksepsi di atas ; one nnnnnnnb.

Kendal, Jawa Tengah dan sejakdilangsungkannya pernikahan siri tersebutTerdakwa tinggal di rumah saksi1 danTerdakwa saat tinggal serumah denganSaksi1l sering menjanjikan akan menikahiSaksi1 secara kedinasan paling lama 4bulan./ 6. Bahwa....6. Bahwa pada bulan Nopember 2009Terdakwa mengaku kepada Saksi1 bahwaTerdakwa mempunyai hutang kepadasaudaranya yang bernama Sdr. Nursalim(Saksi2) yang beralamat di Dsn. Diwak RT04 RW O01, Desa baledu, Kec.

Nursalim(Saksi2) sebesar Rp. 35.000.000, (tigapuluh lima juta rupiah) selanjutnyaTerdakwa minta Saksi untuk membayarhutang tersebut dengan perjanjianTerdakwa akan mengembalikan kepada Saksidengan cara mengangsur tiap bulannyasebesar Rp. 1.000 .000, (satu jutarupiah), namun setelah hutang Terdakwadibayar Saksi, Terdakwa tidak maumenikahi Saksi secara resmi kedinasan danTerdakwa tidak pernah membayar secaramengangsur kepada Saksi.b.

Kendal,Jawa Tengah dan sejak dilangsungkannyapernikahan siri tersebut Terdakwa tinggal dirumah Saksi1 dan Terdakwa saat tinggalserumah dengan Saksi1l sering menjanjikan akanmenikahi Saksi1 secara kedinasan paling lama4 bulan.6. Bahwa benar pada bulan Nopember 2009Terdakwa mengaku kepada Saksi1 bahwa Terdakwamempuny ai hutang kepada saudaranya yang29bernama Sdr. Nursalim (Saksi2) yang beralamatdi Dusun Diwak RT 04 RW 01, Desa Baledu, Kec.Kandangan Kab.

0706/Temanggung, sekirannya Saksi1tidak dijanjikan akan dinikahi Terdakwa secararesmi kedinasan Saksi1 tidak akan = maumenyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwauntuk melunasi hutangnya kepada Saksi2.3010.

Kendal,Jawa Tengah dan sejak dilangsungkannyapernikahan siri tersebut Terdakwa tinggal dirumah Saksi1 dan Terdakwa saat tinggalserumah dengan Saksi1l sering menjanjikan akanmenikahi Saksi1 secara kedinasan paling lama4 bulan.4. Bahwa benar pada bulan Nopember 2009Terdakwa mengaku kepada Saksi1 bahwa Terdakwamempuny ai hutang kepada saudaranya yangbernama Sdr. Nursalim (Saksi2) yang beralamatdi Dusun Diwak RT 04 RW 01, Desa Baledu, Kec.Kandangan Kab.

MSImenjadi URIP INDERA NURVANA;Bahwa selama ini dalam urusan kedinasan nama Pemohon adalahURIP INDERA NURVANA;Bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalahagar tercapai tertib administrasi baik dalam urusan kedinasan Pemohon maupun di dokumen anak anak para Pemohon di kemudian hari;.

MSImenjadi URIP INDERA NURVANA;Bahwa selama ini dalam urusan kedinasan nama Pemohon adalahURIP INDERA NURVANA;e Bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalahagar tercapai tertib administrasi baik dalam urusan kedinasan Pemohon maupun di dokumen anak anak para Pemohon di kemudian hari;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, ParaPemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akanmengajukan apaapa lagi dan selanjutnya

perundangundangan yang berlaku, untuk itu Pemohonharus mendapatkan surat ijin dari pejabat atasannya, oleh karena Pemohon belummendapatkan ijin dari atasannya, Mejelis Hakim menunda persidangan paling lama 6bulan;Menimbang, bahwa ternyata selama 6 bulan waktu yang telah diberikan olehMajelis Hakim, Pemohon belum juga mendapatkan surat ijin dari atasannya, oleh karenaitu Pemohon membuat Surat Pernyataan untuk melanjutkan permohonan cerai talaknyadengan segala resiko yang akan ditanggung oleh Poemohon dari kedinasan

Asli Surat pernyataan Pemohon siap menanggung resiko dari kedinasan tanggal 9Juli 2012 (P.2);c. Fotokopi hasil pemeriksaan sakit Termohon dari laboratorium EEG RSU dr. SaifulAnwar Malang tanggal 10 Februari 2010, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3);B. Saksi Saksi :1.

berdasarkan keterangan Pemohon dan saksisaksi Pemohondi persidangan dan juga sebagaimana ternyata dalam surat bukti (P.1), maka harusdinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkansurat ijin dari atasannya sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim,namun Pemohon membuat Surat Pernyataan untuk melanjutkan perkaranya dengan segalaresiko yang akan ditanggung oleh Pemohon dari kedinasan

Bahwa Saksi1 Prada Nendi Permana NRP 31090092780688 kenal dengan Terdakwa Kapten CpnAndri Marnha NRP 11000055760277 tahun 2009 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahanserta tidak ada hubungan keluarga.2. Bahwa Terdakwa meningalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14Nopember 2011 sampai dengan sekarang beium kembali ke Kesatuan.3.

Bahwa Saksi2 Kapten Con Dadan Ramdani NRP.11010018060975 kenal dengan Terdakwa KaptenCpn Andri Marnha NRP 11000055760277 pada tahun 2002 di Semarang Jawa Tengah karena tinggal dalam 1(satu) Mes kemudian samasama ditugaskan di Kesatuan Puspenerbad dalam hubungan kedinasan antarasenior dan yunior serta tidak ada hubungan keluarga.2.

Bahwa Saksi3 Serda Tobi Budin NRP.21110246970192 kenal dengan Terdakwa Kapten Cpn AndriMamha NRP 11000055760277 pada tahun 2011 pada waktu Saksi3 berdinas di Kesatuan Puspenerbaddalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.2.

ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lamadari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, MajelisHakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perouatan Terdakwa serta hal hallain yang mempengaruhi sebagai berikut :Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagidalam kedinasan

militer dan sekalipun Tedakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untukditerima dalam lingkungan kedinasan militer.Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlulebih dahulu memperhatikan halhal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :Halhal yang meringankan : Nihil.Halhal yang memberatkan :1.

Lesi Zahari) secara dinas padahal Saksi 1dan Terdakwa telah melaksanakan pernikahan secarasiri dan telah dikaruniai seorang anak, tetapisetelah selesai persidangan ini Terdakwa denganpenuh kesabaran sebagai bentuk pertanggung jawabanterhadap Saksi 1 dan demi kebaikan masa depan anakTerdakwa bersedia untuk menikahi Saksi 1 secara kedinasan...dinasan dan Saksi 1 juga bersedia untuk dinikahiTerdakwa secara kedinasan.

Dengan demikian menurutTerdakwa unsur perbuatan tidak menyenangkanmenjadi hilang dengan adanya pernikahan secararesmi menurut aturan kedinasan..

Sehinggasangat perlu) pendapat Terdakwa yang menyatakanketerbuktian tindak pidana perbuatan tidakmenyenangkan yang dilakukannya hilang unsurketerbuktian karena Terdakwa akan menikahi Saksi 1secara kedinasan, dengan demikian keberatanTerdakwa tersebut Ad.2 tidak dapat di terima danharus di kesampingkan.Terhadap keberatan Ad 3.Terhadap permohonan Terdakwa supayaMajelis Hakim Banding membatalkan putusanPengadilan Militer l 04 Palembang Nomor : PUT/136K/PM I 04/AD/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009Majelis

dijatuhkan oleh Pengadilan Militer TingkatPertama tidak dapat dipertahankan dan iharusdiperbaiki sehingga menjadi pidana penjara selamapidana 3 (tiga) bulan.: Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahanpemecatan dari dinas Militer yang dilakukan olehPengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis HakimBanding setelah menilai sifat hakikat dan akibatdari perobuatan yang dilakukan Terdakwa di hubungkandengan sikap dan tanggung jawab Terdakwa dalammenyelesaikan perkara hukum ini, yang mau menikahiSaksi 1 secara kedinasan

Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/I/KIPPSA/2019sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai dasar hukumpemberian bantuan kedinasan oleh Pemohon Keberatan (SemulaTermohon) kepada Menteri Keuangan.

Dengan tidak adanyaPertimbangan Majelis Komisioner tentang peraturan Bantuan Kedinasantersebut, mengakibatkan Amar Putusan a quobertentangan/menyimpangi menyimpangi ketentuan Bantuan Kedinasansebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, khusunya mengenai tanggungjawab terhadap hasil penugasan Bantuan Kedinasan yang berada padapemberi tugas.

dibebankan kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecualiditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.Sehingga Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/I/KIPPSA/2019cacat karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan,dan harus dibatalkan.b.

huruf a, huruf b, dan huruf c:Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikanBantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang meminta dengan syarat:a.

kepada Menteri Keuangan, namun demikian tanggung jawab atas setiap tindakan dan hasil dari tindakan berada pada pihak yangmeminta Bantuan Kedinasan yaitu Kementerian Keuangan.

Max Ticoalu di Kanwil BPN Sulut, bukan mewakilikepentingan pribadinya (privaat belangeng), akan tetapi Pegawai Negeri Sipil/ pejabatdalam rangka tugas kedinasan/melaksanakan tugas negara/pemerintah yang mewakiliPemerintah/Negara dengan status Kepala Bagian Tata Usaha pada Kanwil BPN Sulut,Tergugat I tidak melaksanakan kepentingan pribadinya sendiri. Dalam keberadaannyasebagai pejabat yang melaksanakan tugas kedinasan/tugas Negara, tidak adakepentingan pribadi yang dikerjakan oleh Ir.

Max Ticoalu, ketika pada tanggal 15 Mei1999, menerima dan melayani secara kedinasan Tergugat Il, Penggugat yangdidampingi dua rekannya, menerima uang titipan biaya pengukuran tanah milikTergugat II seluas 2.000 hektar di lokasi Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Bitung UtaraKota Bitung;Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata dan praktik peradilan,seharusnya yang digugat adalah Pemerintah/Negara dalam hal ini Kepala Bagian TataUsaha Kanwil BPN Sulut dan seterusnya sehingga lengkapnya menjadi Pemerintah

Menyatakan menurut hukum, Penggugat Rekonvensi tidak punya hubungan hukumsecara pribadi yaitu perjanjian pinjam meminjam dengan Tergugat Rekonvensi, danpenitipan yang terjadi tanggal 15 Mei 1999 di ruang kerja Penggugat Rekonvensi,adalah secara kedinasan dan bukan pribadi Penggugat Rekonvensi;3.

Menyatakan menurut hukum bahwa setoran uang termaksud pada angka 2rekonvensi tersebut di atas, yang dititip pada Kepala Bagian Tata Usaha KanwilBPN Sulut, adalah urusan kedinasan dan bukan pribadi dari Ir. Max Ticoalu ;4. Menyatakan menurut hukum bahwa resiko gugatan perkara No. 235/Pdt.G/2000/PN.Mdo, tersebut adalah tanggung jawab dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat IIKonvensi, sehingga Ir. Max Ticoalu Tergugat II Konvensi, dibebaskan dari gugatanperkara ini beserta seluruh akibat hukumnya;5.

Rp100.000.000, (seratus jutarupiah) oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas beban PenggugatRekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk biaya pengukuran tanah luas 2.000 hektarmilik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi di Kelurahan Batu Putih,Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung di Kantor Kanwil BPN Sulut adalah sahmenurut hukum;Menyatakan menurut hukum bahwa setoran uang Rp100.000.000, (seratus jutarupiah) tersebut yang dititip pada Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Sulutadalah urusan kedinasan

rumah bersama di Anggorosari Rt. 08 Rw O01 Kelurahan Pulisen,kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, sampai dengan bulan Agustus2011, dan selama hidup bersama telah berhubungan layaknya suami isteri(badadukhul) namun belum dikaruniai anak ;Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat padaawalnya berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 mulai retak yangdisebabkan Tergugat seringkali marahmarah apabila Penggugat pulang agakterlambat karena ada tambahan kegiatan atau tugas kedinasan

Penggugat tidak benar bahwa setiapkali terjadi percekcokan dan pertengkaran Tergugatsering mengancam akan menceraikan Penggugat,sesuai fakta yanbg dialami oleh Tergugat bahwa sejaktanggal 19 Agustus 2011 Penggugat meninggalkanrumah dan memilih hidup bersama orang tuanya dantinggal bersama orang tuanya dan sejak pada saat itupula, Penggugatlah yang mempunyai ide atau gugatanuntuk mengajukan gugatan perceraian terhadapTergugat, yang pada akhirnya Penggugat mengajukanpermohonan ijhin perceraian baik kedinasan

Mojosongo Kabupaten Boyolali sampaisekarang ;Benar bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampaipada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudahtidak pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat sudahtidak mau berkomunikasi lagi dengan Penggugat ;Benar bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihandan pertengkaran, Penggugat mengajukan permohonanijin cerai melalui kedinasan terhadap Tergugat dansudah di mediasi namun tidak berhasil yang mana darihasil

mediasi baik kedinasan maupun di PengadilanAgama Boyolali, Penggugat tetap memilih untukbercerai, begitu pula sebaliknya Tergugat juga memilihuntuk bercerai ;Benar bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagiberumnah tangga dengan Tergugat begitu pulasebaliknya Tergugat juga sudah tidak mau berumahtangga dengan Penggugat ;Berdasarkan jawaban dari Tergugat atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugatmaka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara

Bahwa pemohon sudah jelas anggota Polri berpangkat AIPDA yang berdinas di PolwilMalang dan termohon juga anggota Polri aktif yang berdinas di Polresta Malang yangseharusnya harus patuh dan tunduk pada peraturan kedinasan di lingkungan Polri khususnyayang mengatur tentang perkawinan, perceraian dan rujuk anggota Polri dan persip Polrisebagaimana diatur dalam Kep Menhankam Nomor : Kep/OI/I/1980 tanggal 03 Januari1980, Skep Kapolri No.

Bahwa pemohon sebagai anggota Polri yang masih aktif sama sekali tidak memahamitentang peraturan kedinasan tersebut bahkan cenderung melanggar peraturan kedinasantersebut sehingga termohon telah melaporkan kejadian anggota ini kepada atasan termohonyang kasusnya dalam proses persidangan oleh Polwil Malang;1.3. Bahwa pemohon dan termohon telah menikah secara sah dan seijin dinas pada tanggal 08Januari 1994 di Maospati Kab.

Bahwa secara yuridis antara pemohon dan termohon tidak pernah ada perselisihan, tetapiyang terjadi adalah pelanggaran disiplin di dalam kedinasan Polri yang dilakukan olehpemohon dan hal itu masih dalam batas kewenangan hukum Polri, sehingga tidaklahpatut pemohon menggugat perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana yang terjadisekarang ini dan disisi lain dinas tidak memberi rekomendasi dalam gugatan yangdilakukan olehpemohon: 222222 22 222222 onan 4.

Bahwa sebagaimana yang didalilkan Termohon yang menyatakan bahwa secara yuridisPemohon dan Termohon tidak pernah ada perselisihan dst., adalah dalil yang kontradiktifdan harus ditolak, karena fakta hukum sudah jelas bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon sudah sangat retak dan mustahil untuk bisa dirukunkan, karena permasalahannyasudah kompleks, baik tentang rumah tangga dan juga tentang kedinasan.

Arumdalu No. 87, Kota Batuadalah bayang bayangan Pemohon, atau sebaliknya, yang di Mondoroko yang bayang bayangnya ;Bapak Hakim yang Mulya., mohon untuk diketahui dan dijadikan pertimbanganbahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin betambah,karena ditambah masalah kedinasan, sehingga sulit untuk dirukunkan lagi.

, Perempuan, Umur15 tahun (Surabaya, 19 Maret 2002); seperti yang diterangkan oleh Penggugat tersebut;Putusan Nomor 2903/Pat.G/2017/PA.Sby.hal. 3 dari 12 hal.bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis, namun kemudian timbul perselisihan danpertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena TERGUGATCemburu, TERGUGAT Temperamental, TERGUGAT Sering MelarangPENGGUGAT Silaturahmi Dengan Keluarga PENGGUGAT, SeringMembatasi Kegiatan PENGGUGAT Terutama Urusan Kedinasan

XXXX, Perempuan, Umur 15tahun (Surabaya, 19 Maret 2002);Putusan Nomor 2903/Pat.G/2017/PA.Sby.hal. 4 dari 12 hal.bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat awalnya dalamkeadaan baik dan rukun, kemudian terjadi perselisinan dan pertengkaranyang disebabkan karena TERGUGAT Cemburu, TERGUGATTemperamental, TERGUGAT Sering Melarang PENGGUGATSilaturahmi Dengan Keluarga PENGGUGAT, Sering MembatasiKegiatan PENGGUGAT Terutama Urusan Kedinasan dan Sudah PutusLahir Bathin Selama 5 tahun;bahwa akibat dari perselisihan

XXXX, Perempuan, Umur 15tahun (Surabaya, 19 Maret 2002);bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat awalnya dalamkeadaan baik dan rukun, kemudian terjadi perselisinan dan pertengkaranyang disebabkan karena TERGUGAT Cemburu, TERGUGATTemperamental, TERGUGAT Sering Melarang PENGGUGATSilaturahmi Dengan Keluarga PENGGUGAT, Sering MembatasiPutusan Nomor 2903/Pat.G/2017/PA.Sby.hal. 5 dari 12 hal.Kegiatan PENGGUGAT Terutama Urusan Kedinasan dan Sudah PutusLahir Bathin Selama 5 tahun; bahwa akibat dari perselisihan

Sering Membatasi Kegiatan PENGGUGAT Terutama Urusan Kedinasan;e.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009,dalam hubungan kedinasan antara atasandan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.2h Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 6 Januari2011 hingga sekarang secara berturutturut belum kembali ke kesatuan.3.

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kenal dalam hubungan kedinasan antara atasan danbawahan serta tidak ada hubungan keluarga.2s Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan taripa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejaktanggal 06 Januari 2011 hingga sekarang secara berturutturut belum kembali ke kesatuan.3.

ketidakhadiran tanpa yin dalamwaktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini,Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwaserta halhal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan dirilagi dalam kedinasan

militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagiuntuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini,perlu lebih dahulu memperhatikan halhal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :Halhal yang meringankan : tidak ada.

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010,dalam hubungan kedinasan antara atasandan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.2.

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kenal dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahanserta tidak ada hubungan keluarga.2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal9 Januari 2012 hingga sekarang secara berturutturut belum kembali ke kesatuan.43.

ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lamadari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, MajelisHakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perouatan Terdakwa serta halhallain yang mempengaruhi sebagai berikut :Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagidalam kedinasan

militer dan sekalipun Tedakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untukditerima dalam lingkungan kedinasan militer.Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlulebih dahulu memperhatikan halhal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :Halhal yang meringankan : NihilHalhal yang memberatkan :1.

Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukantindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasanyang berwenang (Desersi) karena sebelumnya Terdakwa tjdak mempunyaimasalah di kedinasan namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwamempunyai masalah di dalam kehidupan pribadi diluar kedinasan.6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yangsah dari Atasan yang berwenang (Desersi) tidak ada membawa barangbarang inventaris milik Kesatuan.Menimbang7.

Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukantindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasanyang berwenang (Desersi) karena sebelumnya Terdakwa tidak mempunyaimasalah di kedinasan namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwamempunyai masalah di dalam kehidupan pribadi diluar kedinasan.6. Bahwa selama Terdakwa meiakukan ketidakhadiran tanpa ijin yangsah dari Atasan yang berwenang (Desersi) tidak ada membawa barangbarang inventaris milik Kesatuan.7.

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan dirilagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban danpenegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militermaka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yangcepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajuritlainnya.: Bahwa tujuan Majelis tidaklah sematamata hanya memidana orangorangyang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuanuntuk mendidik agar

Saksi Bilal Brata: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan sehubungan denganpermohonan penggantian nama Pemohon dari Andreas Gelael Silabanmenjadi Andreas Estevan Silaban; Bahwa Pemohon mengganti namanya tersebut karena untuk kebutuhanpersyaratan sekolah kedinasan karena dokumen Akta Kelahiran Pemohontidak sama dengan dokumen lain yang dimilikinya; Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon sejak dulu adalah AndreasEstevan Silaban;2.

Saksi Sehat Binsar Pardomuan Lumbantoruan: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan sehubungan denganpermohonan penggantian nama Pemohon dari Andreas Gelael Silabanmenjadi Andreas Estevan Silaban; Bahwa Pemohon mengganti namanya tersebut karena untuk kebutuhanpersyaratan sekolah kedinasan karena dokumen Akta Kelahiran Pemohontidak sama dengan dokumen lain yang dimilikinya; Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon sejak dulu adalah AndreasEstevan Silaban;Menimbang

mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir dari segenapfakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadapsemua alat bukti yang terungkap di persidangan Hakim menemukan fakta hukum,bahwa maksud Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dari AndreasGelael Silaban menjadi Andreas Estevan Silaban karena Pemohon mengalamiHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Smdkesulitan saat mengurus persyaratan data sekolah kedinasan

Lesi Zahari) secara dinas padahal Saksi 1dan Terdakwa telah melaksanakan pernikahan secarasiri dan telah dikaruniai seorang anak, tetapisetelah selesai persidangan ini Terdakwa denganpenuh kesabaran sebagai bentuk pertanggung jawabanterhadap Saksi 1 dan demi kebaikan masa depan anakTerdakwa bersedia untuk menikahi Saksi 1 secara kedinasan...dinasan dan Saksi 1 juga bersedia untuk dinikahiTerdakwa secara kedinasan.

Dengan demikian menurutTerdakwa unsur perbuatan tidak menyenangkanmenjadi hilang dengan adanya pernikahan secararesmi menurut aturan kedinasan..

Sehinggasangat perlu) pendapat Terdakwa yang menyatakanketerbuktian tindak pidana perbuatan tidakmenyenangkan yang dilakukannya hilang unsurketerbuktian karena Terdakwa akan menikahi Saksi 1secara kedinasan, dengan demikian keberatanTerdakwa tersebut Ad.2 tidak dapat di terima danharus di kesampingkan.Terhadap keberatan Ad 3.Terhadap permohonan Terdakwa supayaMajelis Hakim Banding membatalkan putusanPengadilan Militer l 04 Palembang Nomor : PUT/136K/PM I 04/AD/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009Majelis

dijatuhkan oleh Pengadilan Militer TingkatPertama tidak dapat dipertahankan dan iharusdiperbaiki sehingga menjadi pidana penjara selamapidana 3 (tiga) bulan.: Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahanpemecatan dari dinas Militer yang dilakukan olehPengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis HakimBanding setelah menilai sifat hakikat dan akibatdari perobuatan yang dilakukan Terdakwa di hubungkandengan sikap dan tanggung jawab Terdakwa dalammenyelesaikan perkara hukum ini, yang mau menikahiSaksi 1 secara kedinasan

Bahwa Saksi1 kenal dengan Terdakwa Kopda Herman Susilo NRP. 31930890200374 sejakbertugas di Kodim 0602/Serang dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Agustus 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sahdari Komandan Kesatuan dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.3. Bahwa Saksi1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa iin dikarenakanmasih tersangkut masalah penipuan dan pembunuhan.4.

Bahwa Saksi2 kenal dengan Terdakwa Kopda Herman Susilo Nrp. 31930890200374 sejaktahun 2008 karena satu Kesatuan di Kodim 0602/Serang dalam hubungan kedinasan dan tidak adahubungan keluarga.2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Agustus 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sahdari Komandan Kesatuan dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.3. Bahwa Saksi1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa iin dikarenakanmasih tersangkut masalah penipuan dan pembunuhan.4.

ketidakhadiran tanpa ijin dalamwaktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini,Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatanTerdakwa serta halhal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan dirilagi dalam kedinasan

militer dan sekalipun Tedakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagiuntuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas dirt Terdakwa dalam perkara ini,perlu lebih dahulu memperhatikan halhal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :Halhal yang meringankan : NihilHalhal yang memberatkan1.

Pendapat Saksi tentang keseharian Terdakwa dalam kedinasan maupun saat di luar dinas yangSaksi ketahui dalam melaksanakan dinasnya kurang baik dan kurang bertanggung jawab seringterlambat apel dan sering ijin tidak masuk alasan sakit, untuk diluar kedinasan Saksi tidak tahu.3.

ketidakhadiran tanpa ijin dalamwaktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini,Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatanTerdakwa serta halhal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan dirilagi dalam kedinasan

militer dan sekalipun Tedakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagiuntuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas dirt Terdakwa dalam perkara ini,perlu lebih dahulu memperhatikan halhal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :Halhal yang meringankan : Tidak ada.

Pihak Kedua berkewajiban memberikan nafkah anaksebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) seluruhnya minimalsejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampaidengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;BAB IIIPELAKSANAAN KESEPAKATANPasal 3Bahwa, Pihak Kedua berkewajiban memberikan nafkah anak sebagaimanaketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) secara tunai melalui bendahara gaji dimanaPihak Kedua melaksanakan tugas kedinasan;Pasal 41.

Bahwa, kelalaian Pihak Kedua yang melalaikan kewajibansebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut dalam bulanberjalan, akan diperhitungkan sebagai nafkah anak terhutang yang harusdibayarkan pada bulanbulan selanjutnya;Be Bahwa, kelalaian dari bendahara gaji dimana Pihak Keduamelaksanakan tugas kedinasan baik secara sengaja ataupun tidaksengaja berdasar ketentuan undangundang untuk melakukanpemotongan gaji Pihak Kedua guna keperluan nafkah anak sebagaimanaAkta Perdamaian Nomor 175/Pdt.G/