Ditemukan 74 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keseluruhan keseturuhan keseiurunan kesekuruhan keseuruhan
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 22-08-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1128/Pdt.G/2017/PA.Bm
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 8
  • Biaya Hadhnah untuk anak anak belum mencapai umur 21 tahunyaitu : Anak ke3 : SS Umur 18 tahun Rp. 5000.000/bIn Anak ke 4: ES Urur 12 tahun Rp. 5000.000/bIn Anak keS: i Umur7 tahun Rp. 5000.000/bInDengan Jumlah Keseiuruhan Rp. 15.000.000/bIn2.
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama Perceraian
Register : 11-01-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn
Tanggal 22 Mei 2017 — Pemohon X Termohon
26 — 19
  • Bahwa dalam persidangan Termohon tidak dapat membuktikan jawabannyasecara kapabel dan akurat;Bahwa saksi saksi yang telah diajukan oleh Termohon dalamketerangannya tidak mengetahui keseiuruhan rumah tangga antara pemohondengan Termohon;. Bahwa dalam persidangan Pemohon dapat membutikan dalil PermohonanPemohon berikut Replik Pemohon;Bahwa bukti bukti surat dan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohontelah mendukung dalil dalil Permohonan dan Replik yang diajukan olehPemohon;Berdasarkan dalil dali!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 13 Juni 2016 — ABDULLAH ABEB YASHADI
51 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadiian Tinggi Surabayamerupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (OnvoldoendeGemetiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambil alihanpertimbangan Pengadiian Negeri Tindak Pidana Korupsi padaPengadiian Negeri Surabaya tanpa memberi pertimbangan sendiri,dengan menggunakan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalampersidangan dan tanpa mempertimbangan keseiuruhan dari keberatankeberatan dalam memori banding ;Bahwa apabiia diteiiti secara seksama, pertimbangan
Pengadilan MS MEULABOH Perdata Agama
Register : 18-05-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 12-09-2019
Putusan MS MEULABOH Nomor 189/Pdt.G/2016/MS.Mbo
Tanggal 11 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 12
  • Menyatakan Menolak keseiuruhan Gugatan Para Penggugatoieh karena telah dengan sengaja berbohong dan ataumengadangada.9. Menyatakan seluruh dokumen atau surat sepanjangmenyangkut objek sengketa yang dimiliki oieh Para Tergugatadaiah sah dan berharga.10. Menghukum Para Penggugat untuk membayarseiuruh biaya yang timbul dalam perkara ini11. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya.DALAM REKONPENSI1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 23-01-2006 — Putus : 19-07-2006 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 20/PDT.G/2006/PN.Jkt.Pst
Tanggal 19 Juli 2006 —
125 — 40
  • Adapun perhitungan jumlah pembayaranklaim tersebut sudah termasuk bUNgQ; 72222222222Untuk tahap awal Tergugat II telah beritikad baik melakukan pembayaran pada tanggal 10 OktOber2003 sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah), dan pada tanggal 27 Oktober 2003 sebesarRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dari keseiuruhan klaim sebesar Rp.8.245.000.000, (delapanmilyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) (Bukti T.X5 &6);6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 25-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/MIL/2016
Tanggal 25 Januari 2017 — ERLING RIYADI, S.Ip., S.H;
134 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di negara kita menggunakan sistemnegatief wettelijk, yaitu keyakinan hakim yang disertai denganmempergunakan alatalat bukti yang sah menurut undangundang.Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri materielewaarheid (kebenaran materiil) sebagaimana dinyatakan oleh vanBemmelen dalam bukunya berjudul Leerboek van het Ned.Strafprocesrecht, ge herziene druk, halaman 95 yaitu :Yang secara garis besar mempunyai arti sebagai berikut :Dalam menelusuri kebenaran materiil, maka berlaku suatuasas bahwa keseiuruhan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-03-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 139/Pdt.G/2013/PN. Jkt .Sel
Tanggal 17 Desember 2013 — HARLINA TAUFIQ. Lawan 1. PT. BANK MEGA, Tbk, 2. MIRA YULIA RAHAYU SIMANUNGKALIT,
159 — 93
  • 628,582009/11 OVBtoM Dana 100020/0911 Tatun di Setiabudi 500029/09/11 OVBto Mega Dana 564,9830/09/11 OVBto Mega Dana 909,1003/10/11 OVBto Mega Dana 790,9706/10/11 OVBto Mega Dana 790,971010/11 /OVBtoMegaDana 9.473,921410/11 OVBtoMegaDana 795,4618/10/11 OVB to Mega Dana 570,13211011 OVBtoMegaDana 680,2828/10/11 OVBtoM Dana 455,5931/10/11 OVBtoM Dana 454,5503/11/11 OVBtoM Dana 50004/11/11 OVBtoM Dana 337,08 2a.30.31. 06/12/11 OVB Close to Mega Dana 0.02 06/1211 OVB Close to Mega Dana 155,37 Bahwa jumlah keseiuruhan
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 93/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 1 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat II : ANWAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Pembanding/Tergugat I : IBRAHIM Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Terbanding/Penggugat : H. MUHTAR H. AHMAD Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : BURHANUDIN UMAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
74 — 30
  • sertamerta, setelah Majelis hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuanyang mengatur mengenai putusan serta merta tersebut termasuk pedomansebagaimana dimuat dalam SEMA No. 3 tahun 2000 angka 4 butir a, makapetitum poin ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitium poin 12 mengenai biaya perkaraini, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka ParaTergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslahdihukum untuk membayar keseiuruhan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 233/Pdt.G/2012/PN.Sby.
SEFI MAHARANI, Lawan : 1. PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk., disingkat BII, , CS.
181 — 52
  • . ; 722 =n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnBahkan bunga yang diterima oleh Penggugat tanpa dibebankan/dipotong pajak,sehingga hal ini jelas berbeda dengan bunga deposito produk Tergugat I dan bunilgadeposito bank secara keseiuruhan yang pasti dibebani/dipotong pajak terlebih dahulu 22.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-02-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 39/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
PT.DUTACIPTA PAKAR PERKASA diwakili oleh J.E. Sendjaja, Ir.,MBA,
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
Intervensi:
AS. SALINDRI LINTANG HAYU
141 — 69
  • Ketidakberpihakan : 220220Bahwa, sebagaimana Penjelasan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan "asasketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atauPejabat Pemerintahan daiam menetapkan dan/atau meiakukanKeputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkankepentingan para pihak secara keseiuruhan dan tidak diskriminatif.Bahwa penetapan OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT samasekali tidak mempertimbangkan kepentingan kemampuan keuanganPENGGUGAT, PENGGUGAT
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata
Putus : 02-04-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.TTD
Tanggal 2 April 2014 — ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos MELAWAN 1. PT. PD. PAYA PINANG, DKK
70 — 11
  • diatas tanah tersebut termasuk tidak terkecuali hakkeperdataannya;e Bahwa dengan demikian dalil gugatan yang ditujukan kepadaTergugat VI tersebut adalah serta tidak beralasan dan olehkarenanya harus dikesamplngkan dan tidak perludipertimbangkan dalam perkara Ini;e Bahwa oleh karena keseluruhan dasar posita dan petitumgugatan terutama yang ditujukan kepada Tergugat V dan VItidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dan apalagi tidakterdapat hak subjektif Penggugat yang dilanggar oleh paraTergugat maka keseiuruhan
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2015 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 138/PDT.G/2015/PN Gin
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pidana Penggugat : 1.Cokorda Gede Nara Jenana. 2.Cokorda Gede Nara Krisnanda Tergugat : 1.Kepala Istana Presiden Tampaksiring 2.Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 3.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia 4.Gubernur Bali 5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
115 — 67
  • GD.Oka) almarhum dan Dewa Ayu Putra aliasIstri Putra (almarhum) meninggalkan warisan berupa 5 (lima) bidangtanah dengan luas keseiuruhan 24.050 m2, berdasarkan SPPT danmenurutnya lokasinya berada didalam lingkungan Istana Tampaksiringadalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, karenabangunan Istana Presiden Tampaksiring yang terletak di DesaManukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Daerah Tingkat IlGianyar, Propinsi Daerah Tingkat Bali seluas 181.750 m2 yang berasaldari tanah desa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 19 Juni 2013 — -N. SURANA Bin SIBA. -ESTU Bin ILAN. -A. SYAHRI Bin ABDUSYUKUR.
96 — 27
  • No. 146, secara keseIuruhan hingga saat ini adalah tanah Negarabekas hak barat (RECHT van ERFPACHT).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-07-2011 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 463/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 13 September 2012 — Nyonya YULIANTI,Cs, >< PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA,Cs
212 — 68
  • Pstmenjelaskan sebagai berikut:Penghentian keseiuruhan transaksi untuk sementara waktu dapatdilakukan apabiia terjadi, antara lain, gejoiak di bidang poiitik danekonomi, manipuiasi atau spekuiasi yang berlebihan, dan/atau gangguanyang bersifat fisik, yang sangat mempengaruhi keiancaran transaksi diBursa Berjangka. Penghentian sebagian transaksi untuk sementara waktudapat dilakukan apabiia gangguan tersebut hanya mempengaruhipelaksanaan transaksi Kontrak Beijangka untuk Komoditi tertentu.5.