TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) :> Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan: Pihak yangberkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukankeberatan mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI201B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama jangka waktupengumuman;> Pasal 30 ayat (1) :"Dalam hal bidang tanah yang data fisikdan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkanSertipikat Hak atas tanah (Kluster

3) sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, hasil kegiatan PTSL dicatat dalamdaftar tanah dan daftar isian pendaftaran tanah lainnya;> Pasal 30 ayat (2) huruf (e) :"Bidang tanah yang data fisik dandata yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat(Kluster 3) sebagaimana ayat (1) dalam hal: dokumen obyek yangmembuktikan kepemilikan atas tanah tidak lengkap;24.

Bahwa penyelesaian kegiatan Pendaftaran TannahSistematis Lengkap (PTSL) atas Nama pemohon: Drs.Mujiyono, Nomor urut: 468, Blok: 006, Nomor Berkas: 4084,NIB: 02243 masuk didalam Kluster 1 (Satu), bidang tanah yangdata fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untukditerbitkan sertipikat hak atas tanahnya;18.

Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 serta Pasal 154A ayat (1) huruf j dan k kluster Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 36 huruf j dan k dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.4.

Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran kerja tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (10) PHI PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 serta Pasal 154A ayat (1) huruf j dan k kluster Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Lebih lanjut terbukti bahwa dalih Termohon PeninjauanKembali yang menyatakan pembangunan perumahan yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali merupakan satu konsep perumahan dengansistem kluster atau sistem satu pintu (one gate system) adalah tidak benar;Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali memiliki Sertipikat HakGuna Bangunan, bukan berarti dapat berbuat semaunya hingga melanggarPeraturan Daerah Kota Surabaya, karena semua hak atas tanah jugabersifat sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6

, kecuali terhadap halhal yang Tergugatakui Secara tegas kebenarannya didalam jawaban ini ;Bahwa benar penggugat dan tergugat telah membuat , menandatanganiSurat kerjasama antara Penggugat dan Tergugat mendirikan RumahSakit,Bahwa benar penggugat dan tergugat telah membuat , menandatanganisurat kerjasama antara Penggugat dan Tergugat mendirikan RumahSakit, tetapi didalam surat perjanjian nama rumah sakitnya tidakdisebutkan dan paling atas disebut isi dalam perjanjian yaitu untukpembangunan rumah kluster

VEOLIA SERVICES INDONESIA, serta Turut Tergugat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) akan tetapipembebastugasan para penggugat hanya berbekal Tanda Terima SuratPengaduan dari Kepolisian Resort Pasuruan tertanggal 15 Maret 2020 yangmasih memerlukan kepastian hukum, oleh karenanya Perbuatan Para Tergugatdapat dikwalifisir merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Vide Paal 1365KUHPerdata);Dengan demikian

ESAPengadilanNegeriSurabaya yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :1.Nama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanNama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanMicho Eric Moeljadi ;Malang ;25 tahun / 20 Mei 1994 ;Lakilaki ;Indonesia ;Perumahan Wisata Bukit Mas Kluster

Madrid BlokD4, No.34 Surabaya ;Kristen ;Wiraswasta ;SMA;Didik Meoljadi ;Malang ;45 tahun / 25 April 1971 ;Lakilaki ;Indonesia ;Perumahan Wisata Bukit Mas Kluster Madrid BlokD4, No.34 Surabaya ;Kristen ;Wiraswasta ;SMA;Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masingmasing olehPenyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 ;Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampaidengan tanggal 22 Juni 2019 ;Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni

Bahwa Ada empat kluster atau kelompok pertama pasal Pasal 77KUHAP tentang sah tidaknya penahanan, penangkapan danHalaman 107 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdipenggeledahan kemudian kluster yang kedua Pasal 77 huruf b yangdiajukan praperadilan adalah permohonan gantirugi mana kala adapenghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak sahlalu. kluster yang ketiga adanya penyitaan penggeledahan dansebagainya yang tidak sah ganti kerugian yang kemudian tidakberdasarkan

ketentuan hukum yang berlaku lalu kluster yang ke empatadalah yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi di mana penetapantersangka berikut juga penyitaan, penggeledahan saya lupa satunya,itu jadi hal yang Merupakan Yurisdiksi praperadilan.Bahwa penanganan perkara praperadilan itu mengacu atau adakaitannya dengan putusan MK.

Cilampuyang KecamatanMalangbong dan atas penyerahan DO (Delivery Order) Raskin DesaCilampuyang Kecamatan Malangbong tersebut Terdakwa BayuSadewa Bin Pepen Ependi menerima imbalan sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Il Buchori Als Bori Bin Arsyadmendapat imbalan sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh riburupiah);> Para Terdakwa mengetahui bahwa Beras Miskin (Raskin) tersebutmendapat subsidi dari pemerintah yang merupakan bagian dariProgram penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster

GINANJAR yang tidakterdaftar sebagai masyarakat RTSPM Desa Cilampuyang KecamatanMalangbong dan atas penyerahan DO (Delivery Order) Raskin DesaCilampuyang Kecamatan Malangbong tersebut Terdakwa menerimaimbalan sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ilmendapat imbalan sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh riburupiah);Para Terdakwa mengetahui bahwa Beras Miskin (Raskin) tersebutmendapat subsidi dari pemerintah yang merupakan bagian dari Programpenanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster

Putusan Nomor 10 P/HUM/20212) Tahap 2, JanuariApril 2021, untuk petugas pelayanan publik dankelompok usia lanjut (> 60 tahun);3) Tahap 3, April 2021Maret 2022, untuk masyarakat rentan dariaspek geospasial, sosial, dan ekonomi;4) Tahap 4, April 2021Maret 2022, untuk masyarakat dan pelakuperekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai denganketersediaan vaksin;Vaksinasi Covid19 sifatnya wajib untuk masyarakat yang mendapatkanpemberitahuan melalui short message service (sms) blast (videFrequently

Adapunhalhal yang menjadi lingkup atau kluster alasan exceptio obscurr libel yangrelevan adalah seperti tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidakjelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas dan lainlain (Harahap,2011).Bahwa bantahan kedua, terkait alasan bahwa Tergugat mengetahui adanyagugatan a quo dari teman Tergugat yang sering datang ke PengadilanAgama itu adalah alasan yang mengadangada.

.1.450.000,00 tanggal 14 Februari 2013 dan dilampirkan asiliKwitansi.280) Bukti Kas keluar No Transaksi: dibayarkan kepadaBusnain untuk pembayaran Pencairan Tahap 30 % KSM Taqwasebesar Rp.5.943.000,00 tanggal 15 Februari 2013 dan dilampirkanasli Kwitansi.281) Bukti Kas keluar No Transaksi: dibayarkan kepadaJAMILAH untuk pembayaran Transport + Specimen sebesarRp.50.000,00 tanggal 16 Februari 2013 dan dilampirkan asli Kwitansi.282) Bukti Kas keluar No Transaksi: dibayarkan kepadaPanitia Pelatihan Kluster

asli Kwitansi.280) Bukti Kas keluar No Transaksi: dibayarkankepada Busnain untuk pembayaran Pencairan Tahap 30 % KSMTaqwa sebesar Rp.5.943.000,00 tanggal 15 Februari 2013 dandilampirkan asli Kwitansi.281) Bukti Kas keluar No Transaksi: dibayarkankepada JAMILAH untuk pembayaran Transport + Specimensebesar Rp.50.000,00 tanggal 16 Februari 2013 dan dilampirkanasli Kwitansi.Hal.113 dari 124 hal.Putusan.No.05/PID/TPK/2015/PT.BBL114282) Bukti Kas keluar No Transaksi: dibayarkankepada Panitia Pelatihan Kluster

Elly Friska Tampubolon, berkedudukan di beralamat terakhir diVilla Nusa Indah 5 Kluster Kasuari Blok SB 7/5,Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri,Kabupaten Bogor dalam hal ini memberikan kuasakepada Nicholas ME Samosir beralamat di GrahaMampang Lt 1, Suite 101. Jalan mampangPrapatan Raya Kav. 100. Jakarta Selatanberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20November 2019 sebagai Tergugat;2.

Ada13 kluster pekerjaan bisnis inti (core business) perbankandan 9 kluster disertifikasi. Sedangkan pekerjaan penunjang (support) tidakdisertifikasi.

Rp.1.450.000,00 tanggal 14Februari 2013 dan dilampirkan asli Kwitansi.280 Bukti Kas keluar No Transaksi: dibayarkan kepada Busnainuntuk pembayaran Pencairan Tahap I 30 % KSM Taqwa sebesar Rp.5.943.000,00tanggal 15 Februari 2013 dan dilampirkan asli Kwitansi.281 Bukti Kas keluar No Transaksi: dibayarkan kepada JAMILAHuntuk pembayaran Transport + Specimen sebesar Rp.50.000,00 tanggal 16 Februari2013 dan dilampirkan asli Kwitansi.282 Bukti Kas keluar No Transaksi: dibayarkan kepada PanitiaPelatihan Kluster

Rp.1.450.000,00 tanggal14 Februari 2013 dan dilampirkan asli Kwitansi.280 Bukti Kas keluar No Transaksi: dibayarkan kepada Busnainuntuk pembayaran Pencairan Tahap I 30 % KSM Taqwa sebesarRp.5.943.000,00 tanggal 15 Februari 2013 dan dilampirkan asli Kwitansi.281 Bukti Kas keluar No Transaksi: dibayarkan kepada JAMILAHuntuk pembayaran Transport + Specimen sebesar Rp.50.000,00 tanggal 16Februari 2013 dan dilampirkan asli Kwitansi.282 Bukti Kas keluar No Transaksi: dibayarkan kepada PanitiaPelatihan Kluster

mengalokasikan danasebesar Rp1.186.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam jutalima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai dan HasilTembakau (DBH CHT) kepada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Magetan untuk program penyedia jasa sarana dan prasaranakluster industri ;Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Magetan nomor : 188/205.Kept/403.109/2010tanggal 2 Agustus 2010, terhadap program penyedia jasa sarana danprasarana kluster

Bahwa terkait belum terbit sertipikat hak atas tanah mengingat tindakanAdminstrasi Negara tersebut adalah kegiatan Pendaftaran Tanah SistematisLengkap (PTSL) tahun 2018 di Kecamatan Bekasi Barat berdasarkanketentuan pasal 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 termasukdalam Kluster bidang tanah yang belum dapat diterbitkan sertipikatnyakarena terdapat sengketa;d.

Kegiatan Pengembangan Kluster Produk Ekspor beserta produk berupa bukulaporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pemetaan, Pengembangan produkEkspor.. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang besertaproduk berupa Buku Laporan Pendahuluan, Laporan Kemajuan dan LaporanAkhir Kajian Konversi Pertanian..

Kegiatan Pengembangan Kluster Produk Ekspor beserta produk berupa bukulaporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pemetaan, Pengembangan produkEkspor.4. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang besertaproduk berupa Buku Laporan Pendahuluan, Laporan Kemajuan dan LaporanAkhir Kajian Konversi Pertanian.5.

(enam ratus delapan puluh empat meter persegi), telah dipecah olehTergugat Rekonvensi menjadi 5 bagian dengan NIB/lot 15122,1523,1524,1525 dan 15126 untuk dibuat Kluster perumahan, berdasarkanfaktafakta yang Penggugat Rekonvensi kemukakan cukup alasan kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk menghukumTergugat Rekonvensi memberikan Nafkah iddah dan Mutah sebagai berikut2217.18.16.1.

Kondisi bangunan dimaksud oleh Tim Teknisdikelompokkan kedalam 5 (lima) kelompok (kluster), sebagai berikut:1) Rumah Khusus Cetak + Atap + Lantai + PintuJendela= 3 UnitHalaman 14 dari 136 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG2) Rumah Khusus Cetak saja= 7 Unit3) Rumah Khusus Cetak Hanya Rangka saja = 6 Unit4) Rumah Khusus Cetak Hanya Pondasi saja = 9 Unit5) Rumah Khusus Cetakbelum terbangun= 25 Unit3.

Kondisi bangunan dimaksud oleh Tim Teknisdikelompokkan kedalam 5 (lima) kelompok (kluster), sebagai berikut:6) Rumah Khusus Cetak + Atap + Lantai + PintuJendela= 3 Unit7) Rumah Khusus Cetak saja= 7 Unit8) Rumah Khusus Cetak Hanya Rangka saja = 6 Unit9) Rumah Khusus Cetak Hanya Pondasi saja = 9 Unit10)Rumah Khusus Cetakbelum terbangun= 25 UnitSecara kontraktual, prestasi kerja yang dihasilkan, secara kuantitas,untuk masingmasing paket pekerjaan diperoleh persentasi fisikterbangun pada paket PRK KFT