Bekasi maupun Anggota DinasTenaga Kerja Kab.Bekasi dari tempat Tergugat yang sempat dikuasai olehPenggugat 59,Penggugat 60, Penggugat 61, Penggugat 62 dan Penggugat 63 ;Bahwa dalam kenyataannya sesuai dengan apa yang telah diungkapkan olehsalah satu Komisioner Komnas HAM RI Bpk.Johny Nelson Simanjuntakapada tanggal 29 Februari 2012 dalam kesaksiannya pada perkara peradataNo.Perkara 184/G/2011/PN.Bks, Penggugat 59,Penggugat 60, Penggugat 61,Penggugat 62 dan Penggugat 63 dengan ramairamaimendatangi

KOMNASHAM RI,bahkansampaidenganmembuat KOMNAS HAM RI kewalahankarenatelahdatang,bahkantinggal di KOMNAS HAM RI dengan jangkawaktu+ 1 bukanuntuk mendesak KOMNAS HAMRImengeluarkanrekomendasiyang menguntungkan Penggugat 59,Penggugat 60, Penggugat61, Penggugat 62 dan Penggugat 63 namun pada kenyataannya sesuai dengankesaksiannya, apapun tindakan Penggugat 59,Penggugat 60, Penggugat 61,Penggugat 62 dan Penggugat 63 yang memaksa maupun merusak adalah tidakdiperkenankanataupuntidakdiperbolehkanbaikdarisisi

Bekasi mengeluarkan anjuranNo.565/3362/HIsyaker/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 adalah dalamtekanan, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat 59,Penggugat60, Penggugat 61, Penggugat 62 dan Penggugat 63 kepada KOMNAS HAMRI yaitu melakukan penekanan agar mengeluarkan surat apapun yangmenguntungkan Penggugat 59,Penggugat 60, Penggugat 61, Penggugat 62 danPenggugat 63 ;Bahwa pelanggaranpelanggaran berat yang telah dilakukan oleh Penggugat59,Penggugat 60, Penggugat 61, Penggugat 62 dan

HAM Rl)menyampaikan bahwakeberadaan posisi Komnas HAM sebagaiturut tergugat dalam perkara perdata aquo dapat dijelaskan sebagaiberikut:1.

Bahwa Komisi Nasional Hak AsasU Manusia (Komnas HAM)Baglan Mediasi telah menerima surat dari Sdr. Ardi Jebarius Patangdan Sdr. Arnaldo Suares pada 16 Februari 2015 selaku Ketua danSekretaris Rombongan NTT.

No.699/PDT/2016/PT.DKI.Selanjutnya Komnas HAM menerima pengaduan langsung dariBonifasius Gunung dan Ardy Jebarius Patang yangmengatasnamakan Perwakilandari 300 (tigaratus) KK transmigranDesa Wuran di Kantor Komnas HAM Jakarta pada 18 Mei 2015.Adapun permohonannya antara lain adalah mendesak Pemerintahuntuk segera menyediakan Lahan Usaha 1 (LU 1) seluas 1 Ha dan LahanUsaha 2 (LU 2) seluas 75x100m2 bagi 300 KK transmigran di DesaWuran Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Propinsi KalimantanTengah

, mendesak Pemerintah untuk menyediakan kompensasi kepada300 KK dan meminta Komnas HAM untuk membuat rekomendast kepadaPemerintah untuk dapat memulinkan dengan segera hakhak ekonomi300 KK transmigran.2.

Bahwa merujuk butir 1, 2 dan 3 diatas, maka Komnas HAM telahmelakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana tercantum dalamPasal 89 aat (4) huruf d dan e, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia.Hal.37 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 19 April 2015Nomor 01/PDT.G/2016/PN.JKT.PST,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.

HAM RI di Jakarta yaitupada tahun 1999 sehingga Surat KOMNAS ~~ HAM Nomor1.376/SKPMT/III/1999 yang ditujukan kepada Gubernur Maluku, yangkemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui suratInstruksi Nomor 180/884 yang ditujukan kepada Kepala Daerah Tingkat IIMaluku Utara agar sesegera mungkin menyelesaikan masalah tersebut antaraPetani dengan PT.

Foto copy Surat Kuasa Khusus dari PBHI yang dimasukan ke Komnas HAMdalam rangka Pengurusan masalah antara masyarakat Petani Galela denganPT.

Global AgronusaIndonesia kepada masyarakat adalah pada lahan yang sama termasuk lahanyang digarap para Tergugat ;Bahwa saksi mengetahul ada surat dari Komnas Ham oleh karena TimReformasi pernah ke Komnas Ham di Jakarta kemudian Komnas Hammembalas dan ditujukan ke Pemerintah Propinsi ;Bahwa setahu saksi dasar pembentukan Tim Reformasi, dengan adanyaMahasiswa putraputra Galela yang kembali ke Galela mempengaruhimasyarakat Galela untuk menuntut PT.

Global Agronusa Indonesia menuntut lahan cadangan 2000ha, dan setahu saksi tidak ada mahasiswa menghasut masyarakat petani;Bahwa saksi pernah mengetahui permasalahan masyarakat petani Galelatersebut pernah di proses dengan surat dan ditindak lanjut ke Komnas Hamoleh saudara Musa Sibua dan beberapa temannya ;Bahwa saksi pernah mengetahui permasalahan masyarakat petani Galelatersebut pernah di proses dengan surat dan ditindak lanjut ke Komnas Hamoleh saudara Musa Sibua dan beberapa temannya;Bahwa saksi

Global Agronusa Indonesia (GAI) atas tanah yangsekarang jadi obyek sengketa telah dilaporkan hingga sampai ke KOMNAS HAM RIdi Jakarta yaitu pada tahun 1999 sehingga Surat KOMNAS HAM Nomor1.376/SKPMT/III/1999 yang ditujukan kepada Gubernur Maluku, yang kemudianditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui surat Instruksi Nomor180/884 yang ditujukan kepada Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara agarsesegera mungkin menyelesaikan masalah tersebut antara Petani dengan PT.

mulai dari tingkat pertama sampaidengan tingkat kasasi, di mana hukuman tersebut telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan untuk hukuman SURYADI dan FUDOLI telahselesai dijalaninya di Lembaga Pemasyarakat Anak di Pontianak karenapada waktu itu yang bersangkutan masih tergolong anak di bawah umursedangkan ABDUSSALAM yang telah divonis 14 tahun hingga kini masihsedang menjalani hukuman sesuai vonis Pengadilan Negeri Mempawah diLembaga Pemasyarakatan Mempawah;Bahwa sehubungan dengan kasus ini pihak dari KOMNAS

(Ketua LSM Komite Pemantau Pemilinan dan KinerjaKepala Daerah) yang isinya meminta kepada KOMNAS HAM PerwakilanKalbar agar mendesak pihak Polresta Pontianak berkenan melakukan BeritaAcara Pemeriksaan kembali terhadap kasus kematian Saudara ASMADIyang diduga telah terjadi rekayasa pihak Penyidik dalam menangani kasuskematian Saudara ASMADI tersebut dengan tujuan untuk melakukantindakan kriminalisasi terhadap klien kami dan kawankawan sehinggaberdasarkan pengaduan tersebut pihak KOMNAS HAM PerwakilanKalimantan

yang kebetulan posisinya saatbertelepon berada di ARAB SAUDI);Transkip hasil investigasi TIM KOMNAS HAM Perwakilan KalimantanBarat yang dimaksudkan untuk melengkapi data terkait laporanPengaduan LSM Komite Pemantau Pemilihan dan Kinerja KepalaDaerah (KKPKKD);A. Saksi RAID,Tempat/Tanggal lahir : Madura, 17 Januari 1960Alamat sekarang : Bakti Suci, RT 03, RW 01(saksi yang menerima pengakuan pembunuhan melalui handphoneHP).B.

Transkrip pernyataan SURYADI, FUDOLI, berdasarkan rekaman yangdilakukan oleh TIM INVESTIGATOR dari KOMNAS HAM PerwakilanKalimantan Barat:8. BAP atas nama SURYADI Halaman 11;9.

Asli Surat Berita Acara Pemeriksaan dari KOMNAS ANAK Kab.Semarang Nomor : 041/ KomNasAnak/ X/ 2020 tanggal 23 Oktober 2020(Bukti P6);6. Asli Surat Rekomendasi dari KOMNAS ANAK Kab. Semarang Nomor :041/ KomNasAnak/ X/ 2020 tanggal 23 Oktober 2020 (Bukti P7); Bahwa, selain buktibukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksisaksiyang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;Hal 5 dari 13 hal Pen.

bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keteranganhamil atas nama calon Istri anak Pemohon (Wulan) yang dikeluarkan olehUPTD Puskesmas Duren sebagai salah satu indikasi bahwa salah satu alasanyang mendesak bagi Pemohon untuk mengajukan dispensasi:;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P. 8 berupa Berita AcaraPemeriksaan dan Surat Rekomendasi dari Komisi Nasional Perlindungan AnakKabupaten Semarang tannggal 23 Oktober 2020, bahwa Pemohon telahmelakukan konseling dengan kedua calon mempelai dan Komnas

PolTBL/130/V/2008/Siaga 1 yang ditujukan kepadaKapolri ; Rekomendasi Komnas HAM Nomor:1.005/K/PMT/V/2008 tertanggal 23 Mei 2008 denganperihal: Mohon Penjelasan terkait adanya tindakanAnti Serikat (Union Busting) terhadap SerikatPekerja PI (Persero) Angksa Pura yang ditujukankepada Menteri BUMN RI dan ODirektur Utama PT(Persero) Angksa Pura ; Rekomendasi Komnas HAMNomor: 1.204/K/PMT/V1/2008 tertanggal 16 Juni 2008perihal: Pengaduan Serikat Pekerja PT (Persero)Halaman 13 dari 142 Halaman Putusan Nomor

: 163/G/2009/PTUN JKT14Angkasa Pura yang ditujukan kepada Direktur UtamaPT (Persero) Angkasa Pura 1; Rekomendasi Komnas HAMNomor: 269/K/ PMT/I/2009 tertanggal 14 Januari 2009perihal: Mohon Tindak ~ Lanjut atas PenangananLaporan Polisi No.

Pol: TBL/259/V/2008/ Siaga 1yang ditujukan kepada Kapolri; yang kesemua suratsurat itu) dan surat lain lain yang terkait telahditindak lanjuti oleh Komnas HAM dengan melakukanpemantauan sebagai pelaksanaan fungsi pemantauandalam Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Thn 1999 tentangHak Asasi Manusia dalam rangka penyelesaian masalahyang dialami Serikat Pekerja PT (Persero) AngkasaPura yang dituangkan ke dalam Surat RekomendasiKomnas HAM terkait adanya tindakan anti SerikatPekerja PT (Persero) Angkasa Pura

KASAU RI, dan Direksi PT (Persero) Angksa PuraBahwa kesewenang wenangan Tergugat tsb telah terangdan tegas dinyatakan pula oleh Komnas HAM selaku14lembaga negara independen di dalam SuratRekomendasinya tertanggal 6 Oktober 2009 tsb yangmerekomendasikan agar Direksi PT Angkasa Pura (Persero) antara di dalam butir 1 dan butir 6,yakni: butir 1) : Melaksanakan Perjanjian KerjaBersama (PKB) periode 20052007 sampai dengandisepakatinya PKB periode 2 tahun berikutnyakhususnya menyangkut Pasal 38, Pasal 65

yang hingga pada saatgugatan ini diajukan, hal itu) belum pernah dipenuhioleh Tergugat, sehingga obyek gugatan initerangHalaman 15 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 163/G/2009/PTUN JKT16mengandung maksud yang bertentangan dengan Undangundang khususnya UU No. 21 Thn 2000 tentang SerikatPekerja/ Serikat Buruh, UU No. 12 Thn 2005 tentangRatifikasi Konvensi Hakhak Sipil dan Politik, danUU No. 39 Thn 1999 tentang Hakhak Asasi Manusia(HAM) yang antara lain telah dinyatakan tegas dalamSurat Rekomendasi Komnas

HAM Nomor 1.004/K/PMT/V/2008 tertanggal23 Mei 2008 perihal : Mohon Tindak Lanjut atas Penanganan LaporanPolisi Nomor Pol : TBL/130/V/2008/Siaga1 yang ditujukan kepadaKapolri, Rekomendasi Komnas HAM Nomor 1.005/K/PMT/V/2008tertanggal 23 Mei 2008 dengan perihal : Mohon Penjelasan terkaitadanya tindakan Anti Serikat (Union Busting) ternadap SerikatPekerja PT.

(Persero) Angksa Pura yang ditujukan kepada MenteriBUMN RI dan Direktur Utama PT (Persero) Angksa Pura ,Rekomendasi Komnas HAM Nomor 1.204/K/PMT/VV2008 tertanggalHal. 5 dari 31 hal. Put. Nomor 204 K/TUN/201116 Juni 2008 perihal : Pengaduan Serikat Pekerja PT. (Persero)Angkasa Pura yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.

(Persero)Angkasa Pura , Rekomendasi Komnas HAM Nomor 269/K/PMT/V/2009 tertanggal 14 Januari 2009 perihal : Mohon Tindak Lanjutatas Penanganan Laporan Polisi Nomor Pol : TBL/259/V/2008/Siaga1 yang ditujukan kepada Kapolri, yang kesemua suratsurat itu dansurat lainlain yang terkait telah ditindaklanjuti oleh Komnas HAMdengan melakukan pemantauan sebagai pelaksanaan fungsipemantauan dalam Pasal 89 ayat (8) UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam rangka penyelesaianmasalah yang

(Persero) Angkasa Pura yang dituangkan ke dalam Surat Rekomendasi Komnas HAM terkaitadanya tindakan anti Serikat Pekerja PT. (Persero) Angkasa Pura Nomor 3.093/K/PMT/X/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 yangditujukan kepada : Presiden RI, Ketua Komisi X DPR RI, KepalaKepolisian Rl, Menteri BUMN RI, Menteri Perhubungan Rl,Menhankam c.g.

KASAU RI, dan Direksi PT (Persero) Angksa Pura ;Bahwa kesewenangwenangan Tergugat tersebut telah terang dantegas dinyatakan pula oleh Komnas HAM selaku lembaga negaraindependen di dalam Surat Rekomendasinya tertanggal 6 Oktober2009 tersebut yang merekomendasikan agar Direksi PT.

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 ( satu ) lembar surat dari Ketua Komnas PKPU IndonesiaNganjuk No.026/PL/LPKSM/7/2013 ;e 1 (satu ) lembar kuasa pelaporan tertanggal Madiun 10desember 2013 ;e 1 (satu ) bendel foto copy formulir permohonan pembiayaan diPT BFI Finanche Cabang Madiun dengan PK an.IMAMSUHADI ; 1 ( satu ) bendel foto copy approval History Branch/ laporan hasilsurvei untuk pengajuan PK an.IMAM SUHADI ; 1 (satu. ) bendel foto copy perjanjian pembiayaanNo.5381300048 antara nasabah an.

( satu ) bendel foto copy surat pernyataan yang dibuat olehcostumer an IMAM SUHADI tanggal 13 september 2013;e 1 ( satu ) lembae foto kendaraan 1 ( satu ) unit kendaraan merkmerk Daihatsu type LuxioM 1,5 MT tahun 2012 warna silvermetalic Nopol L1936V1 ;e 1 ( satu ) lembar surat perjanjian antara IMAM SUHADI alamatDesa Sumbergedong, Kecamatan trenggalek dengan BudiSantoso alamat RT 20 RW 07 Desa Mlilir KecamatanDolopo,Kabupaten Madiuntertanggal 21 Maret 2013 ;e 1 ( satu) lembar surat dari LPKSM Komnas

BFl Finance CabangMadiun dimana terdakwa tidak memenuhi kewajibanya selama beberapa bulannamun terdakwa tidak juga memenuhi kewajibannya sehingga terdakwadilaporkan kepada pihak berwajib.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 372 KUHP jo Pasal 84 KUHAP:Menimbang , bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan barang barang bukti berupa :1 ( satu ) lembar surat dari Ketua Komnas PKPU IndonesiaNganjuk No.026/PL/LPKSM/7/2013 ;1 (satu ) lembar kuasa pelaporan

Menetapkan barang bukti berupa :1 ( satu ) lembar surat dari Ketua Komnas PKPU Indonesia NganjukNo.026/PL/LPKSM/7/2013 ;1 (satu ) lembar kuasa pelaporan tertanggal Madiun 10 desember 2013;1 (satu ) bendel foto copy formulir permohonan pembiayaan di PT BFI.Finanche Cabang Madiun dengan PK an.IMAM SUHADI ;1 ( satu ) bendel foto copy approval History Branch/ laporan hasil surveiuntuk pengajuan PK an.IMAM SUHADI ;1 (satu ) bendel foto copy perjanjian pembiayaan No.5381300048 antaranasabah an.

IMAM SUHADI tanggal 13 september 2013;e 1 (satu ) lembar foto kendaraan 1 ( satu ) unit kendaraan merk Daihatsu type Luxio M 1,5 MT tahun 2012 warna silver metalic Nopol L1936VI ;e 1 (satu ) lembar surat perjanjian antara IMAM SUHADI alamat DesaSumbergedong, Kecamatan trenggalek dengan Budi Santoso alamat RT.20 / RW. 07 Desa Mlilir Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun tertanggal21 Maret 2013 ;e 1 ( satu ) lembar surat dari LPKSM Komnas PKPU ( PerlindunganKonsumen dan Pelaku Usaha ) Nganjuk tertanggal

Bukti P38: Surat Komnas HAM No. 237/K/Mediasi/X/2011, tanggal 7Oktober 2011, perihal Penegasan status Notisi AuditInvestigasi BPKP Jawa Timur;: Surat Pengaduan ttg pelanggaran UU PTPK Tanggal 10Desember 2012 yang ditujukan kepada Jaksa Agung,Jampitsus dan Kep Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Surat inisudah dibenarkan oleh saksi Achmad Zulkarnein yangmemberi keterangan dalam sidang dibawah sumpah;: 30 Surat Komnas HAM No. 024/R/MediasiA//2011, tanggal5 Mei 2011 Ditujukan kepada Menteri PU/Ketua DewanPengarah BPLS agar 7 (tujuh) bidang tanah milik 5 (lima)warga Besuki dibayar sebagai tanah pekarangan/tanahdarat;Bukti P34 : Foto keadaan/kondisi tanah warga Besuki yang sudahdibayar sebagai tanah pekarangan/tanah darat oleh BPLS;: Koran Tempo hari Jumat tgl. 15 Pebruari 2013 hal. 6:Presiden

Saksi TOYIB BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangansebagai, berikut:Bahwa saksi adalah warga Desa Jatirejo, namun saksi mempunyai tanah diDesa Besuki kampung Babatan ;Bahwa tanah saksi adalah tanah kering, ;Bahwa tanah Penggugatberada disebelah tanah saksi;Bahwa pada saat mengajukan ganti rugi sebagai tanah kering tidak adamasalah, tetapi kemudian berkanya dibawa oleh pak Lurah dan ketikamenghadap Pak Lurah bertemu dengan temanteman ;Bahwa benar pada tahun 2010 Komnas HAM pernah

Saksi SYAFRUDIN NGULMA SIMEULEU, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwasaksi adalah mantan komisioner Komnas HAM ; Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 ada pengaduan kepada Komnas HAMyang meminta Komnas HAM untuk melakukan mediasi mengenai ganti rugitanah mereka yang seharusnya tanah darat yang seharusnya tanah darattapi diproses sebagai tanah sawah ; Bahwa yang mengajukan pengaduan adalah Muniarto dkk ; Bahwa atas laporan tersebut setelah menerima pengaduan saksi memintastaf

Komnas HAM untuk mendaftarkan berkas pengaduan ke bagianpelaporan dan menindaklanjutinya untuk diproses ; Bahwa pada tanggal 1114 April 2011 saksi bersama 1 orang stafmelakukan kunjungan ke lokasi di Desa Besuki dan melakukan pertemuandengan pihak BPSL ; Bahwa sampai saat ini belum dapat dilakukan mediasi terhadap pihakpelapor dengan BPLS ; Bahwa pada saat kunjungan ke obyek sengketa saksi bertemu dengan KetuaRT setempat, penggarap tanah tersebut dan petugas pengairan yangmenyatakan bahwa status

Pembongkaran rumahsecara paksa ini berdampak ada warga yang merasa ketakutan dengandibongkamya rumah rumah secara paksa dan. debu debu bertebarandilingkungan rumah warga, dengan demikian dimungkinkan akan berdampakmengganggu kesehatan warga yang mayoritas telah lanjut usia ; Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(KOMNAS HAM) Republik Indonesia telah turun ke Jalan Jakarta Barat danJakarta Timur untuk melihat realita kejadiannya di lapangan ; Bahwa pada tanggal 31 Oktober

2013 KOMNAS HAM telah mengirimkan suratNomor : 2.769/K/PMT/X/2013 kepada TERGUGAT Perihal Pengaduan Hakatas Kesejahteraan dan tersebut dalam surat angka 3 KOMNAS HAM memintamemberikan penjelasan atas dasar pemberian ganti rugi sebesar Rp.Hal 7 Putusan No.903/Pdt.G/2014/PN.Sby.21.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per meter persegi, karena pemberian ganti rugibangunan yang hanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) permeter persegi, dinilai sangat tidak layak, tidak manusiawi dan tidak transparan

;Bahwa jika dihitung, ganti rugi yang seharusnya diterima oleh PARAPENGGUGAT berdasarkan KOMNAS HAM adalah :a.

KAI dan Pelindo ; Bahwa pernah ada pertemuan di hotel Amaris yaitu KAl, komnas HAM,Pemkot, Pelindo, Polda , Warga, rapat tersebut membahas ganti ruginamun diundur warga keberatan; Bahwa saksi membaca surat dari Komnas HAM yaitu 5 juta permeter,warga keberatannya karena hanya dihargai Rp. 500.000, dan dari komnasHAM Rp. 5.000.000.; Bahwa untuk rumah dinas saksi tidak tahu bukti kepemilikan mereka ; Bahwa untuk rumah non dinas saksi tidak tahu bukti kepemilikan mereka ;Hal 39 Putusan No.903/Pdt.G/2014

KOMNAS HAM meminta agardiberi ganti rugi sebesar Rp.5.000.000, (lima juta) permeter persegi. Sebagaimanatelah dipertimbangkan bangunan yang didirikan oleh Para Penggugat tidak ada ijindari Tergugat . Secara hukum Para Penggugat mendirikan bangunan tersebutadalah liar atau ilegal. Hal ini terbukti tidak adanya surat ijin dari Tergugat dan tidakHal 51 Putusan No.903/Pdt.G/2014/PN.Sby.ada ijin dari pemerintah (ijun Mendirikan Bangunan / IMB).

dan akhirnya Penggugat meminta kepada istri Tergugat untukmenghubungi Tergugat dan ternyata istri Tergugat tidak mau menghubungiTergugat dengan alasan bahwa Tergugat saat itu sangat sibuk dikantor dantidak bisa diganggu, istri tergugat berjanji akan mengabari Penggugat viahandpone.Bahwa bukan berita bagus yang didapati Penggugat malah Tergugatmembuat ulah lagi dengan mengarang cerita bohong yaitu menuduhPenggugat telah melakukan Intimidasi kepada keluarga dan istrinya danmelaporkan Penggugat ke KOMNAS

Polisi tersebut mereka datang karena ada laporanPengeroyokan dan perkelahian masa yang dibawa oleh Penggugat yangdisampaikan oleh Pengacaranya di Polresta Padang.Bahwa keterangan Pengacara Tergugattersebut adalah kebohongan yangkesekian kali dari kebohongan tudahan Tergugat dan Penggugat beranibersumpah diatas Al quran bahwa: Bahwa Penggugat tidak pernah menipu Tergugat sesuai laporan diPolsek Kuranji Padang, Bahwa Penggugat tidak pernah mengintimidasi keluarga dan stritergugat sesuailaporan di Komnas

kepada Tergugat setelah Dp danangsuran jual beli dibayarlunas oleh Tergugat;Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatanWanprestasi yang telah sangat merugikan Penggugat secara Materil danImateril karena tidak mau melunasi uang muka, tidak mau membayarangsuran setelah menghuni bangunan dan juga tidak mau mengambiluang pembatalan setelah membatalkan perjanjian jual beli rumah;Menyatakan Penggugat tidak pernah mengintimidasi istri dan keluargaTergugat dan laporan Tergugat tersebut di Komnas

HAM adalah tidakbenar dan mengadangada;Menyatakan Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat sebagaipelaku usaha, karena Tergugat telan memberikan keteranganpalsu/menfitnah Penggugat kepada Komnas Ham dan kepada PolsekKuranji Padang;Menyatakan Tergugat tidak berhak menghalangi Penggugat untukmengambil kembali/menjual kembali rumah tersebut karena Tergugatsudah wanprestasi (ingkar janji) dalam membeli;Menyatakan barang yang telah dibeli dan dipakai selama 1 tahun lebihapabila jual beli dibatalkan

memindahkan kepada pihak lain maka hargapromo sudah tidak diberlakukan lagi dan harga minimal Rp.250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah); Menetapkan biaya sewa rumah adalahsebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) pertahun atau Rp.100.000,(seratus ribu rupiah)/nari apabila Tergugat tidak mau melanjutkanjual beli rumah tersebut; Menghukum Tergugat untuk memulihkan namabaik Penggugat sebagai pelaku Usaha terhadap laporan palsu Tergugat diPolsek Kuranji Padang dan keterangan palsu di KOMNAS

Bahwa SuratTugas maupun Surat Nomor 0.302/K/PMT/III/2016 tanggal 31 Maret 2016yang sampai saat ini, tidak cap Komnas HAM dan ditandatangani sendirioleh Siti Noor Laila;Bahwa dalam pendapatnya dalam Surat dari Komisi Nasional HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor 0.302/K/PMT/III/2016 tanggal 31Maret 2016 perihal Pemberian Pendapat Komnas HAM yang pada intinyamerekomendasikan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 01/Pid.B/2016/PN.Pbu untuk:1.

Memastikan agar pengadu mendapat hakhak yang adil sesuai denganketentuan perundangundangan yang ada;Bahwa kehadiran Ahli meringankan dari KOMNAS HAM dan MassaPendukung Terdakwa yang jumlahnya lebih dari 30 orang juga sangatmempengaruhi Majelis Hakim dalam persidangan perkara Terdakwa GustiGelombang, S.E. bin Gusti Djendro Suseno, terlihat dari 6 saksi yangmeringankan yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Bukti Suratsebanyak 49 (hanya 7 yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim) lebihbanyak berbicara

ARIN SETIOWATI (korban) laluterdakwa yang mengaku sebagai Komnas PKPU, Sdr. BAYU PAMUNGKASBin KASELAN (terdakwa dalam berkas lain) yang mengaku sebagai KomnasPKPU dan Sdr. WIBISONO (DPO) yang mengaku sebagai anggotaKepolisian telah berusaha menakutnakuti Sdri.

ARIN SETIOWATI (korban) laluterdakwa yang mengaku sebagai Komnas PKPU, Sdr. BAYU PAMUNGKASBin KASELAN (terdakwa dalam berkas lain) yang mengaku sebagaiKomnas PKPU dan Sdr. WIBISONO (DPO) yang mengaku sebagaianggota Kepolisian telah berusaha menakutnakuti Sdri. ARIN SETIWATI(korban) dengan menunjukkan pelanggaran yang dilakukan dimana saat itujuga terdakwa bersama dua orang temannya tersebut mengatakan kepadaSdri.

WIBISONTO, saksi mengetahui terdakwa BAYUPAMUNGKAS mengaku sebagai wartawan, terdakwa ELPIAN DWI NOORTJAHJO mengaku sebagai Komnas PKPU dan Sdr.

ARIN SETIOWATI (korban) lalu sayamengaku sebagai Komnas PKPU, terdakwa BAYU PAMUNGKASyang mengaku sebagai wartawan, dan Sdr. WIBISONO (DPO)yang mengaku sebagai anggota Kepolisian telah berusahamenakutnakuti Sdri. ARIN SETIWATI (korban), "kalau perkara iniakan dimasukkan Koran dan dilaporkan Polisi", Sdri.

ARIN SETIOWATI (korban) lalu terdakwa yangmengaku sebagai Komnas PKPU, terdakwa BAYU PAMUNGKAS yangmengaku sebagai wartawan, dan Sdr. WIBISONO (DPO) yang mengakusebagai anggota Kepolisian telah berusaha menakutnakuti Sdri. ARINSETIWATI (korban) dengan menunjukkan pelanggaran yang dilakukandimana saat itu juga terdakwa bersama dua orang temannya tersebutmengatakan kepada Sdri. ARIN SETIOWATI (korban) "kalau perkara iniakan dimasukkan Koran dan dilaporkan Polisi" dan Sdri.

DIANA dan SdrSYAHRIAL;e Bahwa dalam Surat Kuasa tertanggal 1 Mei 2013 yang dibuat olehTerdakwa MUHAMMAD SYAFIUDDIN Bin HASAN tersebut berisikanbahwa Terdakwa selaku Penerima Kuasa diberikan hak untuk dan atasnama Pemberi Kuasa untuk bertindak/melakukan halhalsebagai berikut :Mendampingi/mewakili pemberi kuasa guna berurusan kepa a Kantor/InstansiBPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianak maupun BPN di Jakarta,Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat, InstansiPenegak Hukum, KOMNAS

HASAN mengirimkan surat Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Bhakti Nusa Kota Singkawang Nomor : 07/LSM.BN/SKW/TX/2013 tanggal 10 September 2013 tersebut melalui Kantor Posdengan tujuan antara lain ke Bank Indonesia di Jakarta, MenteriKeuangan RI di Jakarta, Bank Hongkong And Shanghai CabangJakarta, Kejaksaan Agung RI di Jakarta, Kapolri di Jakarta,Kementrian LH di Jakarta, KOMNAS HAM RI Perwakilan Kalbardi Pontianak, Ombudsman RI Perwakilan Kalbar diPontianak,Gubernur kalbar di Pontianak, Kapolda Kalbar

SYAFIUDDIN selaku KetuaLSM tersebut antara lain dikirim ke Bank Indonesia di Jakarta, Menteri Keuangan RIdi Jakarta, Bank Hongkong And Shanghai Cabang Jakarta, Kejaksaan Agung RI diJakarta, Kapolri di Jakarta, Kementrian LH di Jakartaa KOMNAS HAM RIPerwakilan Kalbar di Pontianak, Ombudsman RI Perwakilan Kalbar diPontianak,Gubernur kalbar di Pontianak, Kapolda Kalbar di Pontianak, Kajati Kalbardi Pontianak, serta Walikota Singkawang;e Bahwa saksi menerangkan dalam suratnya tersebut dimaksudkan adalah

MISRUN selakuPemberi Kuasa sedangkan para pemberi kuasa lainnya tidak mengetahui dan tidak menandatangani Suat Kuasa tersebut;Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat atas nama LSMBhakti NusaNomor : 07/LSM.BN/SKW/IX/2013 tanggal 10 September 2013 ke beberapaantara lain ke Bank Indonesia di Jakarta, Menteri Keuangan RI di Jakarta, Bank HongkongAnd Shanghai Cabang Jakarta, Kejaksaan Agung RI di Jakarta, Kapolri di Jakarta,Kementrian LH di Jakarta, KOMNAS HAM RI Perwakilan Kalbar di Pontianak

Pangeran Diponegoro01/04 Ngablak Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Provinsi JawaTengah tertanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya diberi kode P.7;Asli Surat Rekomendasi Nomor 042/KomNasAnak/X/2020 yang dikeluarkanoleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) KabupatenSemarang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 29 Oktober 2020, selanjutnyadiberi kode P.8;Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Amb9.

Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor 042/KomNasAnak/X/2020 yangdikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 29 Oktober 2020,selanjutnya diberi kode P.9;10.

Pangeran Diponegoro 01/04 Ngablak KecamatanBandungan Kabupaten Semarang tertanggal 20 Oktober 2020, Hakim menilaisebagai salah satu indikasi bahwa salah satu alasan yang mendesak bagiPemohon untuk mengajukan dispensasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Asli SuratRekomendasi dan Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh KomisiNasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Kabupaten Semarang tertanggal29 Oktober 2020, para Pemohon telah melakukan konseling terhadap perkaraDispensasi

Bahwa sekitar tanggal 14 Desember 2018 Penggugat mengadukan ke KantorPerwakilan Komnas Ham RI Kalimantan Barat terkait hutang piutang yangbelum dibayarkan oleh Tergugat, sehubungan aduan dari Penggugat tersebuttelah di tindaklanjuti oleh kantor Perwakilan Komnas HAM RI Kalimantan Baratyang pada intinya Tergugat belum bersedia melaksanakan kesepakatantersebut..

Kalbar, Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM,tetap juga ke Polda Kalbar dan ke Polresta Pontianak, dan faktanyaHalaman 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Padt.GS/2019/PN Ptkpengaduan Penggugat ke Polda Kalbar dan Polresta Pontianak telahditutup demi hukum karena tidak ada unsurunsur perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Penggugat;4.

SURAT KOMNAS HAM PERWAKILAN KALBARNo.744/PD/3.5.3/II2019 tanggal 28 februari 2019 perihal Tindak LanjutPenanganan Aduan Masyarakat, diberi tanda P6;Fotokop!

Setia Mulia Utama Nomor001/SMUEAU/V/18 tanggal 22 Mei 2018, diberi tanda P7D;Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Padt.GS/2019/PN Ptk10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Fotokopi Surat Jawaban atas informasi Perpajakan Nomor S2728/WPJ.13/KP.07/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dari kantor PelayananPajak Pratama Pontianak Timur, diberi tanda P8;Fotokopi dari fotokopi Surat Tanggapan Surat Komnas HAM tanggal 19Februari 2019 dari Kuasa Dewi Aripurnamawati, SH selaku Kuasa dariHalisnar, SH dan Ir.

BambangHendarso Danuri, dengan tembusan sebanyak 20 alamat antara lain kepadapejabatpejabat di Jingkungan institusi Kepolisian yaitu Mabes Polri, PoldaJateng, Polda Jatim, serta kepada Kompolnas, Komnas HAM, Ibu KetuaUmum Bhayangkari Pusat, Ibu Ketua Umum Bhayangkari Polda Jateng, danIbu Ketua Umum Bhayangkari Polda Jatim, yang isinya menyebutkan, antaralain"... suami saya Iptu SUPRIYANTO juga menjalin hubungan intim denganPengusaha kaya ANI MAYA WIDIASTUTIK yang berkantor di Jl.

Bambang HendarsoDanuri, dengan tembusan sebanyak 20 alamat antara lain kepada pejabatpejabat di lingkungan institusi Kepolisian yaitu Mabes Polri, Polda Jateng,Polda Jatim, serta kepada Kompolnas, Komnas HAM, Ibu Ketua UmumBhayangkari Pusat, Ibu Ketua Umum Bhayangkari Polda Jateng, dan IbuKetua Umum Bhayangkari Polda Jatim, yang isinya menyebutkan, antara lain"... suami saya Iptu SUPRIYANTO juga menjalin hubungan intim denganPengusaha kaya ANI MAYA WIDIASTUTIK yang berkantor di Jl.

Bambang HendarsoDanuri, dengan tembusan sebanyak 20 alamat antara lain kepada pejabatpejabat di lingkungan institusi Kepolisian yaitu Mabes Polri, Polda Jateng,Polda Jatim, serta kepada Kompolnas, Komnas HAM, Ibu Ketua UmumBhayangkari Pusat, Ibu Ketua Umum Bhayangkari Polda Jateng, dan Ibu KetuaUmum Bhayangkari Polda Jatim, yang isinya menyebutkan, antara lain "suami saya Iptu. SUPRIYANTO juga menjalin hubungan intim denganPengusaha kaya ANI MAYA WIDIASTUTIK yang berkantor di JI.

SeharusnyaMajelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan pendapat HestiArmiwulan,SH.M.Hum dari (Komnas Ham) yang menegaskan bahwasurat yang dikirim oleh Terdakwa / Pembanding yang berjudul Permohonan perlindungan dan Bantuan Hukum yang ditujukankepada Kapolri Jendral Polisi Drs Bambang Hendarso Danuri dengantembusan sebanyak 20 alamat tersebut telah dijamin oleh pasal 5 ayat1 Undangundang No. 39 tahun tentang Hak Azasi Manusia ; e Bahwa latar belakang terdakwa / pemohon banding mengirim suratpermohonan

Saksi FIRDAUS,Bahwa, saksi sebagai kepala Sub Pelayanan Pengaduan sampai sekarang dan saksipernah menerima pengaduan dari masyarakat Bungus.Padang pada bulan April 2012masyarakat Bungus diterima di Kantor Komnas HAM pusat di Jalan Rasuna Said PadangPara penggugat yang hadir di Komnas HAM salah satunya adalah penggugat Bustamandidampingi oleh masyarakat Bungus.Inti pengaduan para penggugat adalah merekakeberatan tidak adanya ganti rugi tanaman dalam proyek pembuatan jalan lingkar proyekTMMD dan Tidak

ada penyiksaan.Bahwa, pada dasarnya mereka tidak keberatan tanahnya dipergunakan untuk pembuatanjalan tapi mereka meminta ganti rugi tanamannya karena merupakan matapencaharian.Komnas HAM mendata siapa saja yang dirugikan, menerima pengaduandari masyarakat, dan melanjutkan tanggapan ke Pemko.Komnas HAM mengirimkansurat ke Pemko secara tertulis dan ada balasannya bahwa masyarakat Bungus tidakkeberatan.Bahwa,Pada bulan Juni Komnas HAM ada menyusun rencana dengan melihat lokasi,ketemu dengan ninik

Para penggugat sudah sering mengadakanpertemuan dengan komnas HAM, pertemuan dengan Pemko sekali setelah itu tidak adalagi.Para penggugat meminta ganti rugi tanamannya.Bahwa,Tindak lanjut dari Komnas HAM waktu itu saksi pergi ke kantor Camat danmeminta keterangan dari ninik mamak bahwa tanah tersebut sebagai tanah nagari danketua KAN juga sudah mengusulkan beberapa orang ahli waris para penggugat tetapirealisasinya tidak ada sampai sekarang.

Tidak sampai 10 orang yang ditanyai ke lokasipara penggugat.Resume laporannya yaitu mengenai persoalan ganti rugi, penebangantanaman masyarakat Bungus tanpa ganti rugi dan ditempuh dengan cara Mediasi.Bahwa,Komisioner Komnas HAM ada datang dua kali ke lokasi dan kamimendampinginya.dan saksi sebagai pegawai Komnas HAM yang mendukung pekerjaanKomnas HAM.Surat Rekomendasi merupakan hasil dari Mediasi yang tidak tercapaibukan investigasi.saksi tidak tahu.Waktu kami kelokasi pekerjaan sudah berhenti tapimasih

HAM SUMBAR pada pokoknyamembenarkan bahwa Para Penggugat mengadu ke KOMNAS HAM karena mereka menderitakerugian akibat tidak diberikannya ganti rugi proyek jalan lingkar tersebut, bahwa saksimenerangkan mereka menuntut ganti rugi tanamannya yang terkena proyek jalan lingkar;Menimbang, bahwa Saksi DARMAN pada pokoknya memberikan keterangan bahwaPenggugat I.

Nomor 311/Pdt.P/2020/PA.Amb11.12.13.Inap Anugrah Medika JI Sukoroni No 12 Bandungan Kabupaten SemarangProvinsi Jawa Tengah tertanggal 20 Desember 2020, bermaterai cukup,telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kodeP.10;Asli Surat Rekomendasi Nomor 051/KomNasAnak/XI/2020 yangdikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 21 November2020, selanjutnya diberi kode P.11;Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor

051/KomNasAnak/XI/2020 yangdikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 21 Novemberr2020, selanjutnya diberi kode P.12;Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 118/Kua.11.22.10/Pw.01/11/2020yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa,Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 13 November2020, selanjutnya diberi kode P.13;Bahwa, selain buktibukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksisaksiyang telah didengar

sebagaimanadalam surat permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotocopy SuratKeterangan Dokter atas nama anak Pemohon dan Pemohon II (Fika AfiqotulKhumairoh) yang dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Anugrah Medika JlSukoroni No 12 Bandungan Kabupaten Semarang, Hakim menilai sebagaisalah satu indikasi bahwa salah satu alasan yang mendesak bagi Pemohonuntuk mengajukan dispensasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 yang dikeluarkanoleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas

bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telahsesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.9;Asli Lembar Hasil Pemeriksaan Kehamilan atas nama calon isteri anakPemohon dan Pemohon Il (Elisa Qoirul Anjani) yang dikeluarkan olehBidan Zaina, Bidan Pada Klinik Rizky Putri Husada Samban KecamatanBawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 03November 2020, selanjutnya diberi kode P.10;Asli Surat Rekomendasi Nomor 0454/KomNasAnak/XI/2020 yangdikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas

Anak)Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 08 November2020, selanjutnya diberi kode P.11;Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0454/KomNasAnak/X1/2020 yangdikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 08 November2020, selanjutnya diberi kode P.12;Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 142/Kk.11.22.04/Pw.01/10/2020yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen,Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal

HasilPemeriksaan Kehamilan atas nama calon isteri anak Pemohon dan PemohonI (Elisa Qoirul Anjani) yang dikeluarkan oleh Bidan Zaina, Bidan Pada KlinikRizky Putri Husada Samban Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, Hakimmenilai sebagai salah satu indikasi bahwa salah satu alasan yang mendesakbagi Pemohon untuk mengajukan dispensasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa Asli SuratRekomendasi dan Asli Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh KomisiNasional Perlindungan Anak (Komnas