X7 No.6 Jakarta, Jakarta Selatan 12940,NPWP 01.069.536.9.091000, yang diwakili oleh ClementinoEnrico Navito Lamury selaku Direktur,;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua, yang diwakili oleh Dr. M. Ridwan Rumasukun, S.E.

X7 Nomor 6 Jakarta, Jakarta Selatan12940, NPWP 01.069.536.9.091000, yang diwakili olehClementino Enrico Navito Lamury selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan di KantorGubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Papua,yang diwakili oleh Dr. M.

X7/6, Jakarta, yang diwakilioleh Clementino Enrico Navito Lamury, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PAPUA U.P. KEPALA DINAS PENDAPATANDAERAH PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diJalan Jenderal Anmad Yani, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. M.

X7 No.6 Jakarta, Jakarta Selatan 12940, yangdiwakili oleh Enrico Navito Lamury, pekerjaan Direktur PTFreeport Indonesia;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA beralamat di di KompleksKantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok Jayapura, Papua,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU401 1/PJ/2018, tanggal 19 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT FREEPORT INDONESIA, beralamat di: Plaza 89 Lantai5, Jalan HR Rasuna Said Kav.X7 Nomor 6, Jakarta Selatan,yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury

X7 Nomor 6, Jakarta12940, yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84135/PP/M.VB/16/2017 tanggal 31 Mei 2017, yang telan berkekuatan hukumtetap, dalam

VALENS LAMURY HADJON, S.H., M.H. 33.

:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,jabatan Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU4008/PJ/2018, tanggal 19September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT FREEPORT INDONESIA, beralamat Plaza 89 Lantai5, Jalan HR Rasuna Said Kavling X7 Nomor 6, JakartaSelatan 12940, yang diwakili oleh Clementino EnricoNavito Lamury

berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU4016/PJ/2018, tanggal 19 September 2018;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada PradikaYudha Dharma, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 9 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Plaza 89 Lantai5, Jalan HR Rasuna Said Kav.X7, Nomor 6, Jakarta Selatan12940, yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury

JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4013/PJ/2018, tanggal 19 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT FREEPORT INDONESIA, beralamat di: Plaza 89 Lantai5, Jalan HR Rasuna Said Kav.X7 Nomor 6, Jakarta Selatan,yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury

X7 Nomor 6, Jakarta12940, yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84137/PP/M.VB/16/2017 tanggal 31 Mei 2017, yang telan berkekuatan hukumtetap, dalam

X7, Nomor 6, Jakarta12940, yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury,jabatan Direktur PT Freeport Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84142/PP/M.VB/16/2017, tanggal 31 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum

Clementino Enrico Navito Lamury, Jabatan:Direktur, alam hal ini diwakili oleh Jenpino Ngabdi, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117467.40/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 20 Desember 2018,

., 3.THOMAS LAMURY A. HADJON, SH.,M.H., 4. LINA HADICANDRA, SH.,M.H, 5. V. VALENS LAMURY HADJON, S.H.Para Advokat berkantor di GRAHA SA OFFICE BUILDING Lt. 3Ruang 309 JI. Raya Gubeng No. 1921 Surabaya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015, selanjutnyadisebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;Lawan:1. RATNA WIJAYA, bertempat tinggal di JI. Kweni No. 4 Madiun, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Lim Tji Tiong, S.H., M.Hum.,advokat beralamat di Jl.

Kata Standar mengandung pengertian bahwa Polisasuransi tersebut merupakan suatu perjanjian yang berlaku secaraumum dan digunakan oleh semua perusahaan asuransi di seluruhIndonesia, khusus untuk jenis produk Asuransi Kebakaran.Bahwa mengenai penggunaan Polis Asuransi yang sebagaimanaBukti P1 dalam bentuk yang sama oleh seluruh perusahaanasuransi di Indonesia, telah dikemukakan juga oleh FRANSLAMURY dalam keterangannya dalam persidangan perkara aquo.Bahwa keterangan Saksi Ahli FRANS LAMURY juga telahmenjelaskan

dibayarkan oleh PARA PEMOHON KASASI (DahuluPARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT) kepada Termohon Kasasi /dahulu Penggugat.Hal. 37 dari 49 hal.Put.No. 1350 K/Pdt/2012Dengan kata lain, ketentuan Pasal 18 berlaku hanya apabila ketentuanPasal 5 yang merupakan kewajiban Termohon Kasasi / dahuluPenggugat telah dilakukan secara tepat.30) Bahwa dalil PARA PEMOHON KASASI (Dahulu PARA TERBANDING/ PARATERGUGAT) di atas, merupakan fakta persidangan yang termuat dalamketerangan yang diberikan oleh Saksi Ahli FRANS LAMURY

Termohon Kasasi/dahulu Penggugat) harusmemberitahukan kepada Penanggung dengan segera.Dalam ayat tersebut tidak ditentukan bagaimana caranya.Berdasarkan keterangan Saksi Ahli FRANS LAMURY dijelaskanbahwa caranya sangat bermacammacam, bahkan secara lisan,melalui telepon, email atau apapun juga bentuk pemberitahuantersebut dibenarkan.

Berdasarkan keterangan Saksi Ahli FRANSLAMURY, Polis Asuransi bukanlah suatu perjanjian standar yang tidakdapat disimpangi, karena dalam kenyataannya pihak Tertanggungtetap diberikan hak untuk menyatakan ketidaksetujuannya danmenyimpangi ketentuanketentuan dalam Polis Asuransi sepanjangada kesepakatan di antara Penanggung dan Tertanggung.Bahwa Saksi Ahli FRANS LAMURY juga telah menjelaskan bahwadalam prinsip asuransi, ketidaksetujuan Tertanggung atas isi perjanjianharus dinyatakan segera mungkin,

JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3686/PJ/2018, tanggal 20 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Plaza 89 Lantai5, Jalan HR Rasuna Said Kav.X7 Nomor 6, Jakarta Selatan,yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury

., M.H; THOMAS LAMURY A. HADJON,S.H.,M.H dan MUKHLIS AHMAD, S.H. kesemuanyaWarganegara Indonesia, pekerjaan Advokat padaKantor Advokat dan Konsultan Hukum PIETERHADJON, S.H., M.H & REKAN, beralamat di JalanSumatra No. 79 Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus~ tertanggal 30 Desember 2011, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI / PEMBANDING ; Hal.1 dari 12 hal. Put. No. 66/B/2012/PT.TUN.JKTMELAWAN1. Ir. SS.

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4160/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Jalan HR.Rasuna Said Nomor X7 Nomor 6, Plaza 89 Lantai 5, SetiaBudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya, 12940, yangdiwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury, jabatanDirektur

X7 Nomor 6, Jakarta12940, diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury selakuDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.82392/PP/M.VB/16/2017, tanggal 29 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam

X7 Nomor 6, Jakarta 12940,yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.82386/PP/M.VB/16/2017, tanggal 29 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap