Terhadap objek sengketa berupa rumah Trawas adalah RumahKong / Leluhur (turun temurun) dan tidak boleh dijual tapi bolehditempati oleh seluruh keluarga besar dari ahli waris.Bahwa menurut Pasal 913 KUHPerdata, "Legitieme portie atau bagianwarisan menurut undangundang ialah bagian dan harta benda yang harusdiberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undangundang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak bolehmenetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orangorang yang masihhidup

, maupun sebagai wasiat.Selanjutnya Pasal 914 KUHPerdata memberikan pedoman,Dalam halorang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih,maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianyaakan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.Halaman 6 dari 125 Putusan Nomor: 797/Pdt.G/2020/PN.Sby15.16.17.Bahwa berdasarkan aturan aturan yang berlaku diatas, maka atasdibuatnya Akta Wasiat No. 12 tanggal 04 April 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, terdapat fakta

Terbukti angka 2 dalam Akta Wasiat merupakan klausul yangmenimbukan ketidak pastian hukum.Maka selain melanggar Legitieme Portie, Akta Wasiat tersebut jugamelanggar syarat obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320KUHPerdata, yang berakibat Akta Wasiat No. 12 tanggal 04 April 2013yang dibuat di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum.

sebagai hibah antara orangorang yang masihhidup, maupun sebagai wasiat.Selanjutnya Pasal 914 KUHPerdata memberikan pedoman,Dalam halorang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih,maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianyaakan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.Bahwa berdasarkan aturan aturan yang berlaku diatas, maka atasdibuatnya Akta Wasiat No. 12 tanggal 04 April 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, terdapat fakta fakta hukum

, maupun sebagai wasiat.Selanjutnya Pasal 914 KUHPerdata memberikan pedoman,Dalam halorang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih,maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianyaakan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.Bahwa berdasarkan aturan aturan yang berlaku diatas, maka atasdibuatnya Akta Wasiat No. 12 tanggal 04 April 2013 yang dibuat di hadapanTurut Tergugat, terdapat fakta fakta hukum sebagai berikut :3.1.

Nang Wangin, denganpembagian berdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari Para Ahli Waris dari Alm. Wangin danAlm.

Rangin, dengan pembagianberdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari Para Ahli Waris dari Alm. Wangin dan Alm.

Nang Wangin dengan pembagian berdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari ParaAhli Waris dari Alm. Wangin dan Alm.

Nang Wangin, dengan pembagian berdasarkan Legitieme Portie(Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari Para Ahli Waris dariAlm. Wangin dan Alm.

Nang Wangin, denganpembagian berdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari Para Ahli Waris dari Alm.

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 103.Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut perlu dikesampingkan ;Bahwa suatu harta peninggalan dapat diletakan atau disebut sebagaiLegitimie Portie apabila si meninggal hanya memiliki satusatunya hartapeninggalar/harta warisan, tetapi apabila selain harta peninggalan tersebutyang bersangkutan masih ada harta lainnya, maka barang yangbersangkutan tidak dapat diletakan sebagai Legitieme

VIIdan Tergugat VIll telah melakukan proses peralihan hak atas tanah atassertipikat hak milik nomor 40 / Kelurahan Lokea SESUAI DENGANPERATURAN yang berlaku.Bahwa suatu harta peninggalan dapat dilekatkan / disebut sebagai Legitiemeportie / bagian mutlak dari ahli waris apabila si meninggal hanya memiliki satusatunya harta peninggalan / harta warisan, tetapi apabila selain dari hartapeninggalan yang bersangkutan ternyata masih ada harta lainnya, makabarang yang bersangkutan tidak dapat dilekatkan Legitieme

LRITK/IIV2003, tanggal 11 Maret 2003 yangdilakukan oleh PPATS Kecamatan Larantuka Adalah sah ;Menyatakan demi hukum bahwa Peralihan Hak atas tanah (Hibah) atassertipikat Hak Milik dariClara Diaz kepada Bernadeta Djawa adalahsah.Menyatakan bahwa terhadap bidang tanah obyek perkara aquo tidakdapat dilekatkan Legitieme portie.Menyatakan bahwa bidang tanah obyek perkara aquo adalah sah milikdari Tergugat s/d VI.Menyatakan bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawanhak dan melawan hukum;Membebankan

untukmenghibahkan kepada siapa saja yang dikehendaki, namun didalamhartapemberi hibah terdapat hak bagian mutlak (legatieme portie) anak sebagai abhliwarisnya dan hak ini dilindungi oleh undangundang dalam hukum kewarisanIslam, pemberian hibah untuk orang lain dibatasi maksimum 1/3 harta, jikamemang hibah melanggar hak anak maka anak dapat menggugat pemberianhibah tersebut hal ini sejalan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dalam pasal 913 Kitab UndangUndang HukumPerdata mengisyaratkan legitieme

portie atau bagian warisan menurut undangundang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli warisdalam garis lurus menurut UndangUndang, yang terhadapnya orang yangmeninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antaraOrangorang yang masih hidup maupun sebagai wasiat ;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 916a KUHPer yangberbunyi dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan paraahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian

Hal ini sebagaimana dimaksud dan diaturPasal 881 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan, ... denganpengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat secara demikian,pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris, yang berhak atas suatubagian menurut undangundang;Ketentuan bagian mutlak ahli waris diatur dalam Pasal 913 KUHPerdatayang menegaskan: Legitieme portie atau bagian warisan menurut undangundang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahliwaris dalam garis lurus menurut

Namun demikian untukmencegah terjadinya tuntutan di kemudian hari dari ahli waris lainnya,pemberian hibah harus memperhatikan keberadaan ahli waris lainnya dantidak boleh melanggar hak mutlak mereka (legitieme portie) demikianditegaskan ketentuan Pasal 913 KUH Perdata. Jika memang hibahmelanggar hak waris lainnya, maka ahli waris tersebut dapat menggugat atasHalaman 8 dari 11 perkara nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Sdapemberian hibah.

penghibah ketika jatuh miskin, sehingga tidakterpenuhinya syaratsyarat tersebut penarikan hibah kembali yang telahdidaftarkan kepada badan pertanahan harus meminta Penetapan Pembatalan AktaHibah dari Pengadilan Negeri (bagi yang tunduk dengan hukum perdata) danapabila penarikan kembali akta hibah tidak dipenuhi secara sukarela, makapenuntutan pembatalan hibah harus dengan gugatan ke Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemberian/hibah/(schenking)tidak boleh melanggar bagian mutlak/(legitieme

portie) para ahli waris legitimerisdalam garis lurus, dan untuk menentukan besarnya bagian mutlak/(legitiemeportie) hendaknya dijumlahkan semua harta milik pewaris (Hani Than) dijumlahkandengan yang telah dihibahkan sebagai syarat dipenuhi penghibahan, adanyapelanggaran terhadap bagian mutlak/(legitieme portie), ahli waris legitimeris dapatmeminta Pembatalan Akta Hibah ke Pengadilan Negeri (bagi yang tunduk denganhukum perdata) sehingga oleh Majelis Hakim selama belum ada pembatalanterhadap Akta

karena antara Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi merupakan saudara tiri satu ibu, dan oleh karenapemberiar/hibah/(schenking) tidak boleh melanggar bagian mutlak/(legitiemeportie) para ahli waris legitimeris dalam garis lurus dan belum adanya pembagianharta pewaris kepada ahli waris maka untuk menentukan besarnyatututanpembayaran ganti rugi, hendaknya dijumlahkan semua harta milik pewaris (HaniThan) dijumlahkan dengan yang telah dihibahkan, untuk menentukan apakahpewaris melanggar bagian mutlak/(legitieme

> Tergugat sebagai anak kandung menuntut hak Mutlak( legitieme Portie) sayasesuai dengan undangundang yang berlaku.DALAM POKOK PERKARA;1.Bahwa tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsidianggap telah dimasukan dalam pokok perkara ini.

; Tergugat sebagai anak kandung menuntut hak Mutlak( legitieme Portie) Tergugatsesuai dengan UndangUndang yang berlaku;Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Tergugatmenempati rumah dan sawah yang merupakan objek perkara aquo adalah dikarenakanTergugat telah mendapatkan izin dari saudara kandung Tergugat untuk merawat rumahtersebut Para Penggugat telah meninggalkan rumah tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahunlamanya dan Para Penggugat hanya mementingkan hasil sawah tersebut

Bahwa berdasarkan pasal 914 KUHPerdata:"Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah,maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yangsedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.Halaman 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2016/PN.

BdgBila yang meninggal 'meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portieuntuk tiaptiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akanditerima tiap anak pada pewarisan karena kematian.Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak ataulebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianyaakan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.Dengan sebutan anakanak dimaksudkan juga keturunanketurunan merekadalam derajat seberapa pun tetapi mereka

Sanneng dan Hj.Dairah (Pewaris), dan sebagai HAK MUTLAK atau LEGITIEMEPORTIE, maka sepatutnyalah tanah objek sengketa tersebutdikembalikan seutuhnya kepada penggugat, hal tersebebut diaturdalam KUH Perdata Pasal 913 :Bagian Mutlak atau legitieme Portie, adalah sesuatu bagian dariharta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli varis,dalam garis lurus menurut undangundang, terhadap mana si yangmeninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selakupembenan antara yang masih hidup, maupun

Samading;dan Menetapkan bahwa tanah kering/tanah kebun tersebut adalah hakmutlak (Legitieme Portie) dari Penggugat (Drs.

Abdullah, MM);Halaman 11 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.Menghukum Para Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, Vil dan VII untuk melepaskanhaknya dan memberikan tanah objek sengketa kepada Penggugat karenatanah tersebut adalah secara nyata dan sah menjadi hak mutlak dariPenggugat (LEGITIEME PORTIE).Menyatakan demi hukum bahwa jual beli atas tanah objek sengketa yangdilakukan oleh Alm. H.

Sanneng dan Hj.Dairah, dengan demikian petitum 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dikabulkan, maka beralasanhukum pula menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian atau hakmutlak (legitieme portie) Penggugat, dengan demikian petitum 3 dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalahPerbuatan Melawah Hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan

Rahim sehingga berhak mewaris dengan wasiat baik sebagian ataupun dari seluruhdari kepunyaan orang yang meninggal, akan tetapi pembatasan bagian (legitieme portie)dari warisan yang sudah ditetapbkan menjadi haknya para ahli waris lainnya tidak dapatdihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan;Menimbang, bahwa Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa tanah obyeksengketa ini adalah sisa tanah yang belum dilepaskan ataupun dihibahkan kepunyaanalmarhum H. Abd.

Rahim, maka berdasarkan pasal 914 KUHPerdata jumlah legitieme portie dari anakanak H. Abd. Rahim menjadi 3/4 bagian daribagian sebenarnya akan diperoleh masingmasing sebagai ahli waris menurut undangundang, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat maksimum harta kekayaan H.

wasiat.Menimbang, bahwa adanya ketentuan tersebut membatasi hak daripewaris untuk menentukan pemberian harta peninggalannya namun haltersebut juga terbatas pada ahlis waris menurut undangundang dalam garislurus ke bawah keatas, sehingga untuk anak yang lahir dalam perkawinanmaupun yang lahir diluar perkawinan adalah ahli waris yang bagianmutlaknya harus dilindungi;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 914 BW menjelaskanbahwa pewaris meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnyabagian mutlak (Legitieme

Portie) adalah tiga perempat dari bagian para ahliwaris tersebut menurutketentuan undangundang sehingga ahli warishanyamendapatkan warisan sebesar tiga perempat dari warisan yang seharusnyaahli waris terima;Menimbang, bahwa terhadap bagian mutlak (Legitieme Portie) iniberlaku ketika salah satu ahli waris merasa dirugikan atas perbuatan daripewaris sehingga ahli waris tersebut mengajukan tuntutan ataupun keberatanyang ternyata di muka persidangan (vide Pasal 920 BW);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

Hal mana Judex FactiPengadilan Negeri Makale dalam putusannya telahmengabulkan gugatan para Penggugat (sekarang paraTermohon Kasasi) mengenai apa yang tidak dituntut dalamgugatan dan yang telah menyimpang dari kejadian matriilnya18putusan a quo terlihat dalam petitum yang dikabulkan olehJudex Facti Pengadilan Negeri Makale, antara lain :e Memerintahkan Tergugat dan Tergugat II untukmemberikan bagian mutlak//legitieme portie paraPenggugat dari tanah SS Lolon yang telah dihibahkanSS Lolon kepada Terugat

Dengan demiklan harus dinilai dan dipandangbahwasannya para Penggugat tidak memiliki legitieme portie lagi atas obyeksengketa in casu tanah, dan lagi pula dalam rentang waktu di tahun 1978sampai dengan 1993 para Penggugat dan para Turut Tergugat tidakmemperdulikan lagi tanah orang ke mereka yang telah di gadai kepadaorang lain dan ditebus gadai oleh Tergugat dan Il, maka secara hukumterjadi pelepasan hak/rechts verweking (vide Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957, tanggal

Atau dengan perkataan lain bahwa legitieme portie adalah suatu bagian dariharta peninggalan yang harus (wajib) diberikan kepada ahli warisdalam garis lurus menurut undangundang, terhadap bagian mana sipewaristidak diperbolehklan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masihhidup atau selaku hibah dan atau wasiat.

Jadi Legitieme portie atau bagian mutlakmerupakan suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat ditiadakanoleh sipewaris;Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau diajak berdamai lagi, bahkanTergugat yang dianggap menyerobot harta waris Pewaris, maka Penggugat Imengadukan orangtua Tergugat I dan Tergugat II (kepada Kepolisian Wilayah BogorResort Cianjur pad a tanggal 19 Juli 1984 dimana Tn.

Lay Joen Tjauw bertentangan dengan Legitime Portie sesuaiyang ditentukan oleh Pasal 913 KUHPerdata atau tidak;Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas dimana Judex facti hanyamendasarkan pertimbangannya pada Pasal 913 KUHPerdata, Judex facti telah tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dari bunyi Pasal 913KUHPerdata: Legitieme portie atau bagian warisan menurut UndangUndang ialahbagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garislurus menurut UndangUndang

diajukan Pemohon tidak dapat membuktikan Pemenuhanbagian mutlak atau legitime portie ahli waris mutlak yang dimaksud berdasarkanPasal 921 KUHPerdata;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 881 ayat (2) BW yaitu dengansesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (danHalaman 11 Penetapan Nomor : 1546/Pdt.P/2018/PN Migmenghibahkanred) tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atassesuatu bagian mutlak.Menimbang, bahwa didalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagianmutlak (legitieme

., Notaris, di Bandar Lampungdengan Akta No. 12, tanggal 23 Pebruari 2009, karena wasiat yangdiberikan oleh Teddy Kurniawan kepada Kelvin Kurniawan (bukannyaKevin Kurniawan) adalah telah memenuhi syaratsyarat, unsurunsurdalam pembuatan suatu Wasiat/Testament, dan tidak melanggar hal1.hal yang dilarang dalam pembuatan surat wasiat/testament serta tidakmelanggar Legitieme Portie:Menurut Pasal 875 KUHPerdata, bahwa wasiat atau testament ialahsuatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang

berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata yang telah mengatur :"Sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperolehhak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang siyang meninggal""Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnyadan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas,maka hakim memerintahkan agar segala harta peninggalan si yangmeninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan";Disamping itu juga, sesuai dengan ketentuan hukum, untukmenghitung Legitieme

Putusan Judex Facti tingkat banding", telahsalah menerapkan hukum yang menyatakan batal demi hukum Wasiat,dibuat dihadapan Eva Suriani, S.H., Notaris, di Bandar Lampungdengan Akta No. 12, tanggal 23 Pebruari 2009, karena wasiat yangdiberikan oleh Teddy Kurniawan kepada Kelvin Kurniawan (bukannyaKevin Kurniawan) adalah telah memenuhi syaratsyarat, unsurunsurdalam pembuatan suatu Wasiat/Testament, dan tidak melanggar hal1.hal yang dilarang dalam pembuatan surat wasiat/testament serta tidakmelanggar Legitieme

Bahwa, dalam penerbitan obyek gugatan (Akta Hibah No. 225/2016tertanggal 02 Mei 2016) oleh Terbanding Il/semula Tergugat II tidakmenguraikan jumlah harta kekayaan Pemberi hibah yang merupakansalah satu syarat penghibahan dalam penghitungan pemberian hibahmaksimal 1/3 dari jumlah harta keselurunhan, padahal dalam penerbitanakta hibah mensyaratkan bahwa dalam hal harta Pemberi hibah terdapathak bagian mutlak (legitieme portie) anak sebagai ahli warisnya yangdilindungi undangundang, yang dalam hukum

(empat ratusdelapan meter persegi) atas dasar akta Hibah $Nomor268/AH/05.KLW/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 (Obyek GugatanRekonvensi) yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat II Rekonvensi,didalamnya terdapat hak legitieme portie dari ke 4 (empat) anak kandungPenggugat Rekonvensi yang dilindungi oleh UndangUndang HukumPerdata:Atas dasar alasan hukum legitieme portie yang dilindungi oleh UndangUndang itu, maka hibah tanah Akta Hibah Nomor 268/AH/05.KLW/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 (obyek gugatan

Pembanding /Tergugat sebagai ahli waris dari alm Tuan SalimMuhalim Widjaya alias Salim Muhalim (dahulu Lauw Soen Lim) maka secarahukum kewarisan Akta Wasiat No. 2 tanggal 5 Februari 2003 yang menunjukhanya satu orang saja telah melanggar prinsip hukum tentang /egitiemeportie dari ahli waris sah lainnya yaitu Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat serta turut Termohon Kasasi II/turut Terbanding II/ turut TergugatIl Dan karena itu sebagai akibat hukum dengan dilanggarnya ataubertentangan dengan Prinsip Legitieme

Dan karena itu sebagai akibat hukum dengan dilanggarnyaatau bertentangan dengan Prinsip Legitieme Portie maka Akta Wasiat No. 2tanggal 5 Februari 2003 harus batal demi hukum, tetapi oleh Judex FactiPengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa alasan hukum yang jelas dan terangtelah menjadikan dasar itu sebagai pertimbangan hukumnya karena itupertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat harus dibatalkan demi hukum karena telah salah menerapkan hukum Pembuktian;Bahwa terhadap bukti T 12, T13 dan

Putusan Nomor6296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg Bahwa kenyataan ini sangat bertolak belakang karena didalam harta pemberian hibah, terdapat hak bagian mutlak(legitieme portie) anak sebagai ahli warisnya dan hak inidilindungi undangundang, dalam hukum kewarisan Islam,pemberian hibah untuk orang lain dibatasi maksimum hanyasebesar 1/3 harta (Kompilasi Hukum Islam Buku Il mengaturtentang hibah dari Pasal 171 sampai Pasal 214) ; Bahwa dalam haltertentu, seseorang yang mengklaimmendapatkg ah, Cae Jika terjadi