PUT.48150/PP/M.VIII/99/2013

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48150/PP/M.VIII/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Badan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP954/WPUJ.06/2011 tanggal 16September 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00006/206/08/073/10tanggal 22 Juni 2010;: bahwa Penggugat

Jakarta Sereal atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44169/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 25 Maret2013 mengenai banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP954/WPJ.06/2011 tanggal 16 September 2011 tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor :00006/206/08/073/10 tanggal 22 Juni 2010;bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: S8501/WPuJ.06/KP. 12/2013 tanggal 07Juni 2013, merupakan jawaban atas Surat Permohonan Imbalan Bunga Nomor

maka materi pokok sengketa gugatan tidakdiperiksa lebih lanjut;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur JenderalPajak Nomor : S8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 7 Juni 2013, tentang Tanggapanatas Surat Permohonan Imbalan Bunga Kelebihan Pembayaran PPh XXX atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44169/PP/M.VIII

23November 2010:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan JalanJenderal Anmad YaniBy Pass, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Jakarta Nomor Putusan 25126/PP/M.VIII

Januari2008 yang menjadi dasar hukum pelimpahan wewenang kepada KepalaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok untukmenandatangani keputusan penolakan keberatan atas nama DirekturJenderal Bea dan Cukai, dengan demikian penandatangan KeputusanTerbanding Nomor : KEP7120/KPU.01/2008 tanggal 22 Desember 2008oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok adalahperbuatan hukum yang melampaui kewenangannya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPutusan 25126/PP/M.VIII

Putusan Nomor 249/B/PK/PJK/2012Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan25126/PP/M.VIII/19/2010, Tanggal 4 Agustus 2010, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 6 September 2010, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 November 2010 diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak

tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal17 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukanJawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut padaTanggal 23 Maret 2011;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kemballidiajukan pada Tanggal 15 Desember 2010, sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan PajakJakarta Nomor Putusan 25126/PP/M.VIII

27Desember 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT PARIPURNA SWAKARSA, tempat kedudukan di The PlazaOffice Tower Lt. 36, Jalan MH Thamrin Kav. 2830, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47475/PP/M.VIII

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47475/PP/M.VIII/16/2013tanggal 25 September 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karenanya Putusan PengadilanPajak Nomor Put.47475/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UndangUndang Pengadilan Pajak), yaitu:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;ll.

Bahwa untuk menyelesaikan sengketa Koreksi DPP PPN ini, Majelismemutus mengikuti penyelesaian sengketa PPh Badan yang telahdiputus dengan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47470/PP/M.VIII/15/2013 yang telah diucapkan pada tanggal 25September 2013;6.

Dengandemikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47475/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013 2013 tersebut harus dibatalkan;V.

Gebang, Bekasi17310;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAT, tempat kedudukan JalanJenderal Ahmad Yani Kotak Pos 108, Jakarta 10002;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put27134/PP/M.VIII

Pemohon Banding telah mengalamipengolahan sedemikian rupa, sehingga dihasilkan produk dengan kandungan yangkomposisinya sangat berbeda dari aslinya, dan digunakan untuk makanan ternak dantidak layak untuk dikonsumsi manusia, dengan ini Pemohon Banding berpendapat HSyang sesuai adalah pos 23;Bahwa dengan argumentasi Pemohon Banding tersebut di atas, perhitunganmenurut Pemohon Banding menjadi:BM : Nihil;PPh 22 > Nihil:Total : Nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put27134/PP/M.VIII

permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP1684/KPU.01/2009 tanggal 5Maret 2009 tentang Penetapan atas keberatan terhadap SPKPBM Nomor033895/NOTUL/ KPUTP/BD.02/2008 tanggal 11 November 2008 atasnama: PT Universal Agri Bisnisindo, NPWP: 01.758.310.5431.000, alamat:Jalan Raya Naragong Km 14, Desa Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi 17310;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put27134/PP/M.VIII

;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Mei 2011, kemudianterhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di KepaniteraanPengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Juni 2011;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan padatanggal 29 Maret 2011, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put27134/PP/M.VIII

Bekasi 17310 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan Jl.Jenderal Ahmad Yani Kotak Pos 108, Jakarta 10002;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put27135/PP/M.VIII

Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP1719/KPU.01/2009 tanggal06 Maret 2009 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor :S001074/NOTUL/KPUTP/BD.02/2009 tanggal 15 Januari 2009 atas nama :PT Universal Agri Bisnisindo, NPWP: 01.758.310.5431.000, alamat : Jl.Raya Naragong Km 14, Desa Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi 17310.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put27135/PP/M.VIII

;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 13 Mei 2011,kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 30 Juni 2011;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukanpada tanggal 29 Maret 2011, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put27135/PP/M.VIII

Membatalkan koreksi Pajak Keluaran Rp. 48.899.658.899,00 dan koreksiPajak Masukan sebesar Rp. 3.711.810.600,00 dalam KeputusanTerbanding Nomor KEP711/PJ.07/2008 tanggal 31 Desember 2008tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai (SKPKB PPN) untuk Masa Pajak JanuariDesember2004;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22460/PP/M.VIII/16/2010, tanggal 3 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian

Put.22460/PP/ M.VIII/16/2010 tanggal 3 Maret 2010 8.890.61Total kerugian yang akan diderita negara akibat dikabulkannya seluruh permohonan banding TermohonPeninjauan Kembali atas Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP711/PJ.07/2008tanggal 31 Desember 2008102.901 I. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan MemoriPeninjauan Kembali;Halaman 19 dari 38 halaman. Putusan Nomor 242/B/PK/PJK/20121.

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22460/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 3 Maret 2010, atas nama: PT. TelekomunikasiSelular (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telahdiberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepadaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) pada tanggal 11 Mei2010 dan diterima secara langsung oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 18 Mei 2010;4.

Bahwa dengan demikian, pengajuan memori peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22460/PP/M.VIII/16/2010 tanggal3 Maret 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan olehUndangUndang Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya antaratenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajaktersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktusebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan yangberlaku;5.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22460/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 3 Maret 2010 dapat diketahui secara jelas dannyatanyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmembatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas DPP PPN Pajak Keluaran berupa DiscountUsage sebesar Rp. 488.996.588.994,00, yang merupakan unsur dariHarga Pokok Produksi;2.

Kep00153/WPJ.07/KP.0403/2005 mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak Nomor.06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 yaitu membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Nomor.00009/309/01.056/03 tertanggal 14 Agustus 2008 ;.

Put. 10855/PP/M.VIII/16/2007 yang diktum atauamarnya menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. Kep1318/WPJ.07/BD.05/2006tanggal 4 Agustus 2006 tentang keberatan atas Ketetapan PajakPertambahan Nilai sehubungan dengan Keputusan Nomor.

Put06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dengan alasan : Dimana yang dilaksanakan dalam suatu putusan adalah diktum atauamar putusan bukanlah pertimbangan putusannya, in casu putusanPengadilan Pajak Nomor.

Put06568/PP/M.VIII/16/2005 sama sekalitidak ada diktum atau amar putusan yang memerintahkan kepada pihakTerbanding sekarang Termohon Peninjauankembali untuk melakukanpembetulan terhadap ketetapan pajak yang menjadi obyek sengketaPajak Pertambahan Nilai Nomor. 00027/407/01/056/01 tanggal 21September 2001 ; Juga didalam putusan Pengadilan Pajak Nomor. Put06568/PP/M.VIII/16/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dalam diktum atauHal. 30 dari 33 hal. Put.

Put. 10855/PP/M.VIII/16/2007 tanggal 7 Juni 2007 yang dimohonkan Peninjauankembailiini adalah dapat dikategorikan nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku mengenai pelaksanaanputusan (eksekusi) sebagaimana yang dimaksud Pasal 91 huruf eUndangundang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;13. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara Nomor.10855/PP/M.VIII/16/2007 adalah mengenai Surat Keputusan JenderalPajak Nomor.

NITTSU LEMO INDONESIA LOGISTIK, tempat kedudukandi Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 14, Cakung Timur, JakartaTimur, 13910;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut24813/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang telah berkekuatanHalaman

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put24813/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 21 Juli 2010, atas nama: PT. Nittsu LemoIndonesia Logistik, (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut kepada PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) dan disampaikan secaralangsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) oleh Pengadilan Pajak dan diterima oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 16 Agustus 2010;4.

Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembaliatas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put24813/PP/M.VIII/16/2010tanggal 21 Juli 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkanoleh UndangUndang Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya antaratenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan PengadilanPajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belumlewat waktu) sebagaimana telah ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put24813/PP/M.VIII/16/2010tanggal 21 Juli 2010 serta berdasarkan penelitian atasdokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dannyatanyata adanya faktafakta sebagai berikut:8.1.

Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas Pemanfaatan JKPTidak Berwujud Dari Luar Pabean sebesar Rp 2.917.775.165,00,sehingga hal tersebut nyatanyata telan melanggar ketentuan Pasal78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakdan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut24813/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 21 Juli 2010 tersebutadalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;V.

Gebang, Bekasi17310;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAT, tempat kedudukan JalanJenderal Ahmad Yani Kotak Pos 108, Jakarta 10002;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put27131/PP/M.VIII

Pemohon Banding telah mengalamipengolahan sedemikian rupa, sehingga dihasilkan produk dengan kandungan yangkomposisinya sangat berbeda dari aslinya, dan digunakan untuk makanan ternak dantidak layak untuk dikonsumsi manusia, dengan ini Pemohon Banding berpendapat HSyang sesuai adalah pos 23;Bahwa dengan argumentasi Pemohon Banding tersebut di atas, perhitunganmenurut Pemohon Banding menjadi: BM : Nihil;PPh 22 > Nihil:Total : Nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put27131/PP/M.VIII

banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP1098/KPU.01/2009 tanggal 11Februari 2009 tentang Penetapan atas keberatan terhadap SPKPBM NomorS034752/NOTUL/KPUTP/BD.02/2008 tanggal 18 November 2008 atasnama: PT Universal Agri Bisnisindo, NPWP: 01.758.310.5431.000, alamat:Jalan Raya Naragong Km 14, Desa Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi 17310;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put27131/PP/M.VIII

;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Mei 2011, kemudianterhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di KepaniteraanPengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Juni 2011;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan padatanggal 29 Maret 2011, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put27131/PP/M.VIII

Putusan 18945/PP/M.VIII/ 15/2009 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikutAlasan FormalKeterlambatan penyampaian SKPLB kepada Pemohon BandingHal dari 42 hal. Put.

Elang Graha Propertindo (vide Putusan Pengadilan PajakNomor: Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009,Halaman 47 Alinea ke1 dan ke2).Bahwa pada tanggal 3 Juli 2000, Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding mengadakan Perjanjian pinjamandengan MCom Asia Re. Ltd. Sebesar USD 4.344. 039,08. Bahwaperjanjian tersebut direalisasikan salama Tahun 2000 juga dengannilai pencairan USD 4.3444.039,08.

Persada untuk keperluan modal kerja (vide PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15Juli 2009, Halaman 48 Alinea ke3).Bahwa berdasarkan penelaan atas Surat Perjanjian Hutang PiutangNomor: 022/ACAEMTEKN704/ACC tanggal 26 Mei 2004 diketahuiTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingmeminjam uang sejumlah Rp 2.450.000.000,00 kepada PT.Abhitama Citra Abadi untuk keperluan penambahan setoran modalkepada PT.

Sakalaguna (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.18945/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 15 Juli 2009, Halaman 50Alinea ke3).Bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Perjanjian Hutang PiutangNomor: 023/ACAEMTEK/VH/04/ACC tanggal 5 Juli 2004 diketahuiTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingmeminjam uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 kepada PT AbhitamaCitra Abadi untuk keperluan penambahan setoran modal kerja (videHal 29 dari 42 hal. Put.

No. 116/B/PK/PJK/20113030Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 18945/PP/M.VIII/15/2009tanggal 15 Juli 2009, Halaman 51 Alinea ke4).H.

Bekasi 17310;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukanJalan Jenderal Ahmad Yani Kotak Pos 108, Jakarta 10002;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 27136/PP/M.VIII

Dokumen Pendukung lainnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 27136/PP/M.VIII/19/2010, Tanggal 15 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP1832/KPU.01/2009 tanggal 12 Maret 2009tentang Penetapan atas keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S035034/NOTUL/KPUTP/BD.02/2008 tanggal 19 November 2008 atas nama : PT.

Raya Naragong Km 14, Desa Cikiwul, bantarGebang, Bekasi 17310;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 27136/PP/M.VIII/19/2010, tanggal 15November 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan PajakJakarta pada tanggal 29 Maret 2011, dengan disertai alasanalasannya

2011;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 13 Mei 2011,kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Juni 2011;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukanpada tanggal 29 Maret 2011, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 27136/PP/M.VIII

Khusus tanggal 14 Januari 2011;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAT, tempat kedudukan diJalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put24575/PP/M.VIII

diterbitkannya SPKPBM tersebut Pemohon Banding merasakeberatan dengan alasan sebagai berikut:a SPKPBM tersebut tidak benar karena dilakukan berdasarkan perkiraan/asumsi tanpa memperhatikan buktibukti yang disampaikan oleh PemohonBanding;b Nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding tidak sesuai dengan hargatransaksi yang Pemohon Banding lakukan;c Impor barang yang Pemohon Banding lakukan telah sesuai seperti yangtertera pada invoice;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put24575/PP/M.VIII

CCM Indonesia, NPWP:02.115.854.8059.000, Alamat: Plaza DM Lantai 8, Suite 805, Jalan Jenderal SudirmanKav. 25, Setiabudi, Jakarta, 12920;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put24575/PP/M.VIII/ 19/2010 tanggal 7Juli 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11Oktober 2010, kemudian oleh karena telah ditemukan bukti baru (novum) pada tanggal31 Maret 2011 sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah

lawan dengan seksama pada tanggal 14 Februari 2011,kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diterima di KepaniteraanPengadilan Pajak barulah pada tanggal 19 Januari 2011 sedangkan pemberitahuan isiputusan yang dimohonkan peninjauan kembali i.c. putusan Pengadilan Pajak JakartaNomor Put24575/PP/M.VIII

Put. 17823/PP/M.VII1/16/2009 tanggal 10 Agustus 2009yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikutMembetul kan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PutPut. 17823/PP/ M.VIII/16/2009 yang diucapkan tanggal 20April 2009, pada halaman 25 dan 26 yaitu tertulisRp.5.875.613.327,00MenjadiRp.5.839.319.705,00pada halaman 28 tertulis sebesarRp.5.839.319.705,00MenjadiRp.5.875.613.337,00 ;Bahwa pada halaman 28 (kesalahan hitung) TertulisPendapatan yang menggunakan kurs' transaksi PPh Badan Rp.558.159.474.706,00Pendapatan

Put. 17823/PP/ M.VIII/16/2009 tanggal 10 Agustus 2009diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal O06 Mei2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukanpermohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 30Juli 2009 sebagaimana ternyata dari Akte PermohonanPeninjauan Kembali No.PKA609/SP.51/AB/VII/2009 yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertaiHal. 5 dari 8 hal.

adalah koreksi' terbanding yangdipertahankan oleh Majelis berupa penyerahan kepadaWAPU (Wajib Pajak Pemungut PPN) sebesarRp.5.839.319.705, dengan alasan secara formal FakturPajak Standar Pengganti tidak =memenuhi' ketentuanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP549/PJ/2000 tentangSaat Pembuatan, Bentuk, Pengadaan, Dan Tata CaraPenyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur PajakStandar ;Bahwa adapun penyerahan kepada WAPU (Wajib PajakPemungut PPN) yang tertulis dalam Putusan PengadilanPajak No.Put.17823/PP/ M.VIII

/16/2009 adalah sebesarRp.5.875.613.327, yang seharusnya ditulis sebesarRp.5.839.319.705, sehubungan dengan hal ini kamitelah mengajukan permohonan pembetulan (revisi)terhadap Putusan tersebut pada tanggal 17 Juni 2009dan telah disidangkan pada tanggal 13 Juli 2009,sampai dengan saat permohonan peninjauan kembali inikami sampaikan Putusan Pengadilan Pajak pembetulan(revisi) atas Putusan Pengadilan Pajak No.Put.17823/PP/M.VIII/16/2009 belum kami terima ;Bahwa menurut kami apabila Faktur Pajak StandarPengganti

Thamrin Kav. 28 30,Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut47482/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanHalaman 1 dari 24 halaman.

Putusan Nomor 1270/B/PK/PJK/2016karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 47482/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013 diajukan Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undangundang Pengadilan Pajak), yaitu:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e.

Dengan demikian koreksi Peredaran Usahasebesar Rp 153.205.729.497,00 tetap dipertahankan;Bahwa untuk menyelesaikan sengketa Koreksi DPP PPN ini, Majelismemutus mengikuti penyelesaian sengketa PPh Badan yang telahdiputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put47470/PP/M.VIII/15/2013 yang telah diucapkan pada tanggal 25 September2013;Bahwa amar pertimbangan Put47470/PP/M.VIII/15/2013, MajelisHakim tidak mempertahankan Koreksi Positif Peredaran Usahasebesar Rp 153.205.729.497,00 dengan pertimbangan

Dengan demikian,Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47482/PP/M.VIII/16/2013tanggal 25 September 2013 2013 tersebut harus dibatalkan.V.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor: Put.47482/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013 yangmenyatakan:** Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1346/WPJ.06/2011 tanggal 03 November 2011 tentang Keberatan WajibPajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2009Nomor 00189/207/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama :PT.

MH Thamrin Kav. 2830 Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut47479/PP/M.VIII/16/2013 Tanggal 25 September 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 47479/PP/M.VIII/16/2013tanggal 25 September 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon PeninjauanHalaman 4 dari 24 halaman.

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47479/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013, atas nama:PT.

Putusan Nomor 1268/B/PK/PJK/2016diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put47470/PP/M.VIII/15/2013 yang telah diucapkan pada tanggal 25September 2013;.

Putusan Nomor 1268/B/PK/PJK/2016Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 47479/PP/M.VIII/16/2013tanggal 25 September 2013 2013 tersebut harus dibatalkan.V.

./2013 tanggal 7Februari 2013;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 39779/PP/M.VIII/99/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat, dengan

ternyata mengalami kerugian bersihsebesar Rp 21.246.065,00;bahwa oleh sebab itu, angsuran Masa PPh Pasal 25 tahun 2009 yang tidakPenggugat setorkan, terbukti tidak menimbulkan kerugian pada Negara;bahwa demikian surat permohonan pengajuan gugatan ini Penggugat ajukankepada Majelis Pengadilan Pajak sebagai upaya terakhir Penggugat untukmemohon agar dapat kiranya semua STP Angsuran PPh Pasal 25 Masa tahun2009 dapat dihapuskan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.39779/PP/M.VIII

R1,Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.39779/PP/M.VIII/99/2012 tanggal 13 Agustus 2012, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2012, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 099/TASLGL/HO/X1/2012, tanggal 12Oktober 2012, diajukan permohonan peninjauan

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 39779/PP/M.VIII/99/2012tanggal 13 Agustus 2012, yang kami mohonkan Peninjauan Kembaliyang bunyi putusannya sebagai berikut:Menyatakan permohonan Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1135/WPuJ.20/2011 tanggal 12Halaman 5 dari 14 halaman.

Put.39779/PP/M.VIII/99/2012 tanggal 13 Agustus 2012, terdapat kekhilapanHalaman 6 dari 14 halaman.

MH Thamrin Kav. 2830 Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut47476/PP/M.VIII/16/2013, Tanggal 25 September 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 47476/PP/M.VIII/16/2013tanggal 25 September 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan,Halaman 4 dari 23 halaman.

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put. 47476/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25September 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumenmilik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), makatelah dapat diketahui secara jelas dan nyatanyata adanya faktafaktadalam persidangan sebagai berikut :4.1.

Bahwa untuk menyelesaikan sengketa Koreksi DPP PPN ini, Majelismemutus mengikuti penyelesaian sengketa PPh Badan yang telah diputusdengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put47470/PP/M.VIII/15/2013yang telah diucapkan pada tanggal 25 September 2013;6.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan PajakNomor: Put. 47476/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 20132013 tersebut harus dibatalkan.V.

Putusan 11164/PP/M.VIII/19/2007 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SKPKB) Nomor:S004688/ AUDKAN/WBC.04/KP.02/2007 tanggal 20 Maret 2007 diterbitkan olehKantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok Il, denganperhitungan sebagai berikut:Hal 1 dari 11 hal Put.

Putusan 11164/PP/M.VIII/19/2007 yang telah berkekuatan tetap tersebutadalah sebagai berikut :Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai tentang Surat Pemberitahuan KekuranganPembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam RangkaImpor (GPKPBM) Nomor : S004688/AUKAN/WBC.04/KP.02/2007 tanggal 20Maret 2007, atas nama : PT.

Putusan11164/PP/M.VIII/19/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding pada tanggal 20 Juli 2007 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak dengan disertai alasanalasannya yang diterima di KepaniteraanPengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Oktober 2007;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan

Put 11164/PP/M.VIII/19/2007 tanggal 10 Juli2007 diajukan selain dengan pasal 77 ayat (3), juga dengan mengajukan padapasal 91 huruf (e), Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang No. 14 Tahun2002 diuraikan sebagai berikut:A) eect eee dan seterusnyaD) eke ee dan seterusnyaGC) imi w iw oP SEM EEE RG ES SI GI ww Ee dan seterusnya0 ) dan seterusnyae) Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peratuan perundangundangankronologis Penerbitan Surat Pemberitahuan Kekuarangan

Dengan Keputusan Pengadilan Pajak No.Put.11164/ PP/M.VIII/19/2007 tanggal 10 Juli 2007, permohonan Banding tidakdapat diterima.Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukaitidak berdasarkan landasan hukum yang benar/tepat, hanya berdasarkanpenafsiran sehingga tidak dilandasai dasar hukum sebagaimana diaturdalam Undangundang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndangundang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.Kesimpulan kami:a)Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sepanjang

HERFINTA FARM & PLANTATION, tempat kedudukan diDesa Aek Batu RT 000 RW 000, Aek Batu Torgamba LabuhanBatu, Sumatera Utara;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut48234/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 yang telahberkekuatan

Kurang Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 21.349.815,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (Rp 21.349.815,00)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya Rp 0,00PPN yang kurang dibayar (Rp 21.349.815,00)Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar (Rp 21.349.815,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48234/PP/M.VIII

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48234/PP/M.VIII/16/2013tanggal 13 November 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48234/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013, atas nama PT.

Dengan demikian, Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48234/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November2013 tersebut harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.48234/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 yangmenyatakan:Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan' Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP145/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang KeberatanWajib Pajak Atas SKPKB PPN Nomor 00051/207/09/1 16/11 tanggal 18Maret 2011

Nomor : Put.06158/PP/M.VIII/16/2005, diucapkan 12Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.26/B/PK/PJK/2007Agustus 2005 yang membatalkan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP140/ WPJ.08/BD.04/2004tanggal 26 April 2004;d.

Nomor : Put.06159/PP/M.VIII/16/2005, diucapkan 12Agustus 2005 yang membatalkan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP141/ WPJ.08/BD.04/2004tanggal 26 April 2004;Bahwa meskipun temuan Badan Pemeriksa Keuangan untukMasa Pajak Agustus 1998 yang oleh Kepala KantorPelayanan Pajak Tangerang diterbitkan Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.02226/107/98/402/03 = tanggal 3.

Put.06157/PP/M.VIII/16/2005, diucapkan 12Agustus 2005 yang membatalkan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP139/ WPJ.08/BD.04/2004tanggal 26 April 2004; danc. No. Put.06158/PP/M.VII1/16/2005, diucapkan 12Agustus 2005 yang membatalkan Keputusan DirekturHal. 9 dari 11 hal. Put. No.26/B/PK/PJK/2007Jenderal Pajak Nomor : KEP140/ WPJ.08/BD.04/2004tanggal 26 April 2004; dand. No.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put.06156/PP/M.VI11/16/2005, No.Put.06157/PP/M.VIII/16/2005, No.Put.06158/PP/M.VI11/16/2005, No.Put.06159/PP/M.VIII/16/2005 (masing masing diucapkan12 Agustus 2005), pada hakekatnya merupakan keputusanatas perlawanan hukum dari Penggugat terhadap suratketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Tergugat (KPPTangerang) sebagai tindak lanjut atas temuan BadanPemeriksa Keuangan;. Bahwa dalam Putusan No. Put.06156/PP/M.VII1/16/2005,No.

Put.06157/ PP/M.VII1/16/2005, No.Put.06158/PP/M.VIII/16/2005, No. Put.06159/PP/M.VIII/16/2005 (masing masing diucapkan 12 Agustus2005) Pengadilan Pajak telah berpandangan bahwa temuanBadan Pemeriksa Keuangan terhadap KPP Tangerang tidaktermasuk dalam pengertian data baru atau data yangbelum terungkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1) UndangUndang No. 6 Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang No. 16Tahun 2000;.