MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan untuk kejahatan makar secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani penjara Terdakwa dikurangkan

,M.Hum, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ketika kita membicarakan mengenai makar ada suatu konsulatyang harus dilakukan atau asas itu berbunyi senonia itritatur det lencosioner apa artinya kejahatan makar adalah kejahatan yang berat jadiharus mendapatkan hukuman yang berat kalau ditanya mengenaipengertian makar di dalam konteks hukum pidana indonesia maka kitaakan menuju pengertian dalam pasal 87 KUHP dikatakan ada makaruntuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk

itu telah ternyatadari adanya pemulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53KUHP artinya bahwa hukuman makar itu ada 2 (dua) yaitu yang kitasebut istilah pelaksanaan atau niat yang ada pelaksanaan apaselanjutnya yang menjadi penting apa yang dikatakan abjek makar ada3 (tiga) adalah pertama adalah Presiden dan Wakil Presiden, keduaadalah Pemerintahan yang sah yang ketiga adalah kedaulatan Negeraitu adalah objek makar.

Bahwa ini ada kekeliruan pengaturan kata makar dalam teks aslinyaartikel pasal 87 KUHP yang diartikan pada tahun 1914 yangditerjemahan sebagai makar itu kami lihat dalam kamus Belanda atauIngris yaitu suatu upaya/usaha diterjemahan makar itu sebagai yang didiartikan dalam suatu usaha, sulit untuk mencari tatanan tetapi kitabicarakan makar yang penting itu ada niat ada pelaksanaan, danbagaimana itu tidak dalam bentuk fisik tetapi bisa juga dalam bentukphisikis dan forbal atau dalam simbolsimbol yang

, perbedaan prinsipnya diadakan percobaan ada alasanpenghapusan tuntutan pidana mengapa disitu dikatakan, apabilapermulaan pelaksanaan itu terhenti karena dari dalam dirinya sendiri,maka majelis dituntut untuk alasan penghapusan pelaksanaan dan itutidak ada di dalam makar karena kejahatan makar itu adalah kejahatanyang serius karena tidak ada alasan penghapus tuntutan pidanasebagai terdapat dalam pasal 53 KUHP tentang percobaan.Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN.AmbBahwa saya adalah

Untuk melakukan kejahatan makar;Menimbang, bahwa dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidanatidak terdapat definisi yang baku terkait pengertian makar , olehkarenanya harus dicari padanan pengertiannya dari pendapat ahli ;Menimbang, bahwa F.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya Delikdelik khusus kejahatankejahatan terhadap kepentingan hukum Negara,cetakan pertama 1987, penerbit CV.

Negeri Sungguminasa, dengan sengaja dan denganrencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengancara sebagai berikut:Pada awalnya Ardi Bin Swandi berada dirumah Miflhahul Haeruddin Wijaya BinJaya Abdi alias Herul kemudian datang Zaldi dan mengajak untuk pergi ketempatnongkrong yaitu didepan kantor LSM Makar dan setelah berada ditempat tersebut, tidaklama kemudian datang terdakwa IJ

Negeri Sungguminasa, dengan sengaja merampasnyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Padaawalnya Ardi Bin Swandi berada dirumah Mifthahul Haeruddin Wijaya Bin Jaya Abdialias Herul kemudian datang Zaldi dan mengajak untuk pergi ketempat nongkrong yaitudidepan kantor LSM Makar dan setelah berada ditempat tersebut, tidak lama kemudiandatang terdakwa II Khaerul Ansar Bin Muh.

Negeri Sungguminasa, dengan terang terangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yangmengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:Pada awalnya Ardi Bin Swandi berada dirumah Mifthahul Haeruddin Wijaya BinJaya Abdi alias Herul kemudian datang Zaldi dan mengajak untuk pergi ketempatnongkrong yaitu didepan kantor LSM Makar dan setelah berada ditempat tersebut, tidaklama kemudian datang terdakwa IJ Khaerul Ansar Bin Muh.

YUSRAN SETIAWAN BIN Dg SIJA e Bahwa Saksi setahu Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengankasus pemukulan;e Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tangal 7 Mei 2015 sekitar pukul 01.00wita, di Kantor Koalisi LSM Makar Jalan Tumanurung , Kelurahan Pandang pandang,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;e Bahwa pada saat kejadian saksi duduk dihalaman kantor LSM Makar;e Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat korban Asri berkelahi dan ia dipukulpakai balok;e Bahwa saksi kenal dengan korban Asri karena

Jalan Tumanurung , Kelurahan Pandangpandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dimana saat itu Saksi Ardi Swandisudah membawa pisau badik sebelumnyae Bahwa saat berada di Kantor LSM Makar sekitar pukul 01.00 Wita,di tempattersebut sudah ada beberapa orang lainnya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa IIe Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah lebih dahulu berada di halamankantor LSM Makar baru kemudian datang Saldi dan Saksi Miftahul serta Saksi ArdiSwandi;e Bahwa saat itu kemudian Saldi bicara dengan

Menyatakan Terdakwa OBAJA KAMESRAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN MAKAR ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;5.

,M.H.Bahwa MAKAR adalah :1. Menurut KBBI : perbuatan/usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah ;2. Menurut KUHP : bisa diartikan secara sempit dan luas. Sempit yaitu :kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadappemerintah atau Badanbadan Pemerintah. Secara luas : Makar adalahkejahatan terhadap Negara, Kepala dan Wakil Kepala Negara sahabat,mengenai matamata musuh, perlawanan terhadap pegawai pemerintah,berbagai tindakan lain yang merugikan kepentingan Negara ;3.

Sanksi juga bagi orang yangbermufakat atau memudahkan kejatahatan Makar, orang yang membantumelakukan Makar, unsur penting Makar keamanan Negara meliputi : makarkerap dimaknai sebagai penyerangan, subjek penyerangan ditunjukan kepadaKepala Negara dan Wakil Kepala Negara, Motif utamanya : membuat subjektidak cakap memerintah, merampas kemerdekaan, menggulingkan pemerintahan,mengubah system Pemerintahan dengan cara yang tidak sah, merusak kedaulatanNegara dengan menaklukan atau memisahkan sebagian

Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP;Bahwa perbuatan Isak Kalaibin dan kawankawan merupakan bagian dariperbuatan pelaksanaan Tindak Pidana Makar, sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 KUHP, dalam hal ini, perbuatan Isak Kalibin mencakup menyiapkansarana dan prasarana dan perencanaan untuk melakukan Makar, denganmelakukan perbuatanperbuatan sebagai berikut :68.

ini tidak terlepas dari pertimbangan unsursebelumnya yakni Permufakatan Jahat, artinya dalam pertimbangan unsur ini tidak perlubahwa Makar itu sendiri telah terpenuhi, melainkan cukup dengan terwujudnya niatterdakwa dengan melaksanakan permufakatan jahat untuk melakukan Makar ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan :1.

dalam Pasal 106 KUHP;Bahwa Makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP dakwaanPenuntut Umum tidak sematamata diartikan dengan Penyerangan secara nyata atautindakan fisik, namun Makar yang dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHP lebih ditujukanPenyerangan dengan objek Kedaulatan atas Daerah Negara ( R.

Menyatakan Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Makar Untuk Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4.

87 KUHPidana, maka menjadi jelas bahwa Makar (aanslag) adalah suatuperbuatan yang dianggap ada, jika niat pembuat sudah ternyata dengan dimulainyamelakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53 KUHPidana dengan kata lain,perbuatan makar tersebut harus direncanakan atau setidaktidaknya dipersiapkan,dengan demikian Jika diperhatikan perbuatan ini dari pasal 106 KUHP, makaoedapat disimpulkan bahwa sebenarnya makar merupakan perbuatan pidana(tindak pidana) karena adanya perbuatan yang dilarang dan diancam

denganpidana, dan karena itu sangat jelas dalam rumusan pasal 106 KUHP bahwa makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah Negara itujatuh atau dikuasai atau dipisahkan dari suatu negara ke pihak asing ; Bahwa tidak selamanya makar itu perbuatan kekerasan, karena kekerasan itu suatutindakan tertentu dan makar juga dapat dilakukan secara damai ;Bahwa oleh sebab itu dapat dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ParaTerdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER dkk tergolong sebagaiperbuatan

Bahwa inti dari perbuatan makar adapada rumusan pasal 106 KUHPidana, yakni bahwa makar dengan maksud supayaseluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dari pidana penjara seumurhidup atau dipidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun sedangkanmakar sendiri telah jelas dalam pasal 87 KUHPidana, yakni dikatakan adamakar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dariadanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.

Jadi menjadijelas bahwa untuk dikatakan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan makar,dapat dilihat dari pasal 87 KUHPidana, dimana dirumuskan bahwa makar untukmelakukan suatu perbuatan, apabila niat itu telah ternyata dari adanya permulaanpelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.

Makar ;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Makar (aanslag) menurut pasal 87KUHP dikatakan ada Makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telahternyata dari adanya permulaan pelaksanaan atau dengan kata lain Makar adalah sesuatuperbuatan dianggap ada, apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengandimulainya melakukan perbuatan itu ;Menimbang, bahwa Menurut R.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nuridin bin Amaq Maenah alias Judin) dengan Pemohon II (Sahnun binti Amaq Sahnun alias Muhamad) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1988 di Dusun Rujak Ngalun, Desa Makar Sari, Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2020 sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

ESAPengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraPermohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Nuridin bin Amaq Maenah alias Judin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaanPetani, tempat tinggal di Dusun Rujak Ngalun, Desa MakarSari, Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah,sebagai Pemohon ;Sahnun binti Amaq Sahnun alias Muhamad, umur 51 tahun, agama Islam,pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rujak Ngalun,Desa Makar

Bahwa, Pemohon dengan Pemohon Il telahmelangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilaksanakan padatanggal 15 Januari 1988 di Dusun Rujak Ngalun, Desa Makar Sari,Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikahayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.Hal 1 dari 11 halaman25.000, (dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai. ijab kabul dilaksanakansecara langsung antara wali nikah dengan Pemohon tanpa berselangwaktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masingmasing

Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidakmampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan olehKepala Desa Makar Sari, Kecamatan Praya Barat , Kabupaten LombokHal 2 dari 11 halamanTengah Nomor: 83/PemDSMS/SKTM/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 olehkarena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara Cumacuma;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Praya, Cq.

Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2D Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Nuridinbin Amaq Maenah alias Judin) dan Pemohon Il (Sahnun binti AmaqSahnun alias Muhamad) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1988di di Dusun Rujak Ngalun, Desa Makar Sari, Kecamatan Praya Barat ,Kabupaten Lombok Tengah;3.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Nuridin bin Amagq Maenahalias Judin) dengan Pemohon II (Sahnun binti Amaq Sahnun aliasMuhamad) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1988 di DusunRujak Ngalun, Desa Makar Sari, Kecamatan Praya Barat , KabupatenLombok Tengah;3.

Kemudian terdakwamemanggil lagi saudara SEM ASSO lalu saudara SEM ASSO naik ke ataspanggung melakukan orasi dan pidato berbau makar.

Bahwa Yang dimaksud dengan Makar sesuai dengan ketentuan Pasal 87KUHP Bahwa dikatakan makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niatuntuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksuddalam pasal 53 KUHP; jadi untuk adanya Makar sudah cukup apabila niatuntuk itu (Makar) telah ternyata dari adanya Permulan Pelaksanaan sudahdapat dikatakan untuk melakukan makar.

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Setelan mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai adalah bahwa Terdakwa belum melakukan tindak pidanaatau tidak jelas melakukan makar seperti yang dituntut oleh Jaksa PenuntutUmum dalam Pasal 106 Jo.

Makar (aansiag) yang dilakukan dengan niat hendakmenaklukkan daerah negara sama sekali atau sebagiannya kebawahpemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkansebagian dari daerah itu;2.

Makar (aans/ag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkandaerah negara sama sekali atau sebagiannya kebawahpemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkansebagian dari daerah itu;Menimbang, bahwa dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidanaperbuatan makar tidak memiliki definisi secara spesifik dimana Kitab UndangUndang Hukum Pidana hanya memberikan batasan atas perbuatan makarsebagaimana dalam Pasal 87 Kitab Undang Undang Hukum Pidana bahwamakar (aanslag) sesuatu perbuatan dianggap ada, apabila

niat sipembuatkejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurutmaksud pasal 53;Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN FfkMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan makar menurut KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah: akal busuk; 1.

Menyatakan Terdakwa Eli Tigtigweria alias Elia Tigtigweria telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana turut serta melakukan makar sebagaimana dalam DakwaanKesatu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;5.

ALEX MANUPUTTY LorongPMI Kudamati Ambon setidaktidaknya di tempattempat lain yang termasukwewenang Pengadilan Militer Il18 Ambon telah melakukan tindak pidana :"Makar dengan maksud supaya wilayah Negara seluruhnya atau sebagian jatuhke tangan musuh atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayahNegara dari yang lain", dengan caracara sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: YACOB SINAY, Koptu.NRP.606188 (mantan Prajurit TNlI) tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana :Primair : Makar dengan maksud untuk memisahkan sebagianwilayah Negara dari yang lain.Subsidair : Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar.2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.as Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat danmartabat.4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.5.

Bahwa benar barang siapa di sini adalah Terdakwalah orangnya bernamaYacob Sinay yang lahir di Ambon pada tanggal 18 Agustus 1967.Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas unsur : barang siapa telahterpenuhi dan terbukti.Melakukan MakarBahwa yang dimaksud dengan makar adalah niat dari pelaku telahdiwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan sebelum tujuan yangutama tercapai, seperti teori dalam percobaan tindak pidana (Pasal 53KUHP) oleh karena itu pengertian dari makar berpedoman pada Pasal 87KUHP

No. 26 K/MIL/2006untuk mencegah aksiaksi revolusioner dan membahayakan keamananNegara sehingga permulaan pelaksanaan sudah dianggap telah terjaditindak pidana makar merupakan tindak pidana tersendiri.Bahwa menurut Majelis Hakim unsur Kedua melakukan makar tidakterpenuhi maka putusan Judex Facti bebas, untuk itu Pemohon Kasasi salinapa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga unsur melakukanmakar tidak terpenuhi.MENURUT MAJELIS HAKIM :1.

Bahwa benar berdasarkan rangkaian faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan tidak ada satu faktapun yang menunjukkan tindakanTerdakwa yang mengarah pada tindakan makar.Dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur ke2 Makar tidak terpenuhi.Menimbang bahwa oleh karena unsur ke2 yaitu Makar tidak terpenuhimaka unsur ketiga Dengan maksud memisahkan sebagian wilayah Negaradari yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.ADAPUN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGANMENURUT MAJELIS HAKIM ADALAH SEBAGAI

SOETIKNO, diberhentikan dari Jabatannya Wakil Ketua Yayasandengan alasan telah melakukan tindakan makar terhadap yayasan. 2. Haji Ismaun, diberhentikan dari jabatanya Seksi PendidikanYayasan, dengan alasan telah melakukan tindakan makar terhadapyayasan dan diduga melakukan penyimpangan keuangan yayasan. 3. Qowin Ghozali, diberhentikan dari jabatannya sebagai SekretarisYayasan dengan alasan yang bersangkutan diduga terlibat telahmelakukan perbuatan makar terhadap yayasan. 4.

Perobuatan para Terdakwadilakukan dengan caracara sebagai berikut :Berawal dari adanya dugaan tindak pidana makar di wilayah hukumPolres Semarang, Tim dan SubDit Reskrim Um Polda Jateng bagianKamneg yang dipimpin oleh Kompol Agus Endro Wibowo bertugasmelakukan penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan,maka pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 dilakukan penyelidikan dirumah JI.

MUJONO AGUS SALIM Alias NURDINABDULLAH Bin SAMTO HARJONO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan akanmelakukan kejahatan makar (aanslag) yang dilakukan dengat niatmenggulingkan pemerintahan (Omwenteling) yaitu Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI)* sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 107 Ayat (1) KUHP ;Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 961 K/Pid/20122. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.

Menyatakan Terdakwa SALAMIN als AHMAD MUJAHID bin AHMADBASAR dan Terdakwa II MUJONO AGUS SALIM Alias NURDINABDULLAH Bin SAMTO HARJONO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATANJAHAT UNTUK MELAKUKAN MAKAR DENGAN MAKSUD MENGGULINGKAN PEMERINTAHAN ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALAMIN Als AHMADMUJAHID dan Terdakwa II MUJONO AGUS SALIM Als NURDINABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasingselama 2 (dua) tahun ;3.

No. 961 K/Pid/2012melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yangsah, yang merupakan bentuk kejahatan yang sangat berat yang dapatmembahayakan eksistensi pemerintahan dan Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap pelaku kejahatan tersebut patut dijatuhihukuman yang berat layaknya pelaku kejahatan berat lainnya sepertiterorisme, kejahatan HAM berat dan lainlain ;b.

negara dan masyarakatIndonesia yaitu pemerintahan Republik Indonesia masih berjalan denganbaik tidak dalam kekuasaan para Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasidan masyarakat tidak ada yang diresahkan dari kegiatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi ini, dengan demikian dugaan adanyaperbuatan makar oleh para Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tidakdapat dibuktikan dalam persidangan untuk selanjutnya Pemohon Kasasiharus dibebaskan dari hukuman ;.

Menyatakan Terdakwa Leonard Tigtigweria Alias Ronald Tigtigweriabersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Makar dengan MaksudSupaya Seluruh atau sebagian Negara Jatuh Ketangan Musuh atauMemisahkan sebagian Wilayah Negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 106 Kitab UndangUndang HukumPidana Joncto Pasal 110 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;2.

Putusan Nomor 110/PID/2020/PT JAPMenimbang bahwa mengenai unsur Makar (aanslag) dengan maksudmembawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing ataumemisahkan sebagian wilayah negara tersebut Majelis Hakim tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum pidana telah memberikanpendapatnya tentang pengertian makar, antara lain: Drs. P.A.F.

Lamintang, SH menyebutkan bahwa pengertian makar (aanslag)tidak selalu diartikan sebagai suatu tindak kekerasan, akan tetapi harusdiartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan orang untuk merugikankepentingan hukum negara berupa utuhnya wilayah negara; Prof.

Simons menyebutkan bahwa kata makar harus diartikan sebagai setiaptindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai satu akibat yangdisebutkan di dalam rumusan tindak pidana, baik yang menjurus padatimbulnya akibat seperti itu maupun yang dapat dianggap sebagai suatupercobaan untuk menimbulkan akibat;Dengan demikian seseorang telah dapat dipersalahkan melakukan makar sepertiyang dimaksudkan dalam pasal 106 KUHP, yaitu bukan saja jika pelakunya ituternyata benarbenar telah menghasilkan suatu kejahatan

Tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksudmembawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing ataumemisahkan sebagian wilayah negara itu sebenarnya tidak perlu selesai, karenamenurut ketentuan dalam pasal 87 KUHPidana makar itu dianggap sebagai telahterjadi yakni segera setelah maksud dari pelaku untuk membawa seluruh atausebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau memisahkan sebagianwilayah negara itu menjadi nyata dalam bentuk permulaan pelaksanaan sepertiyang

Kayadoe Batu Gantungtepatnya di Halte/pertigaan Kuda Mati samping Gereja Rehoboth KecamatanNusaniwe Kota Ambon atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksadan mengadili perkara tersebut, ja terdakwa WILLIAM LAWALATA aliasEBENG turut serta melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atausebagian wilayah Negara Republik Indonesia jatuh ke tangan musuh, ataumemisahkan sebagian dari wilayah Republik Indonesia, perouatan manaterdakwa

masih tetap ada dan eksis; Bahwa terdakwa telah bergabung menjadi simpatisan RMS sejakpertengahan tahun 2002 tepatnya pada bulan April dan tujuan serta tekatterdakwa bersama rekanrekan agar RMS (Republik Maluku Selatan) bisamerdeka dan dapat memisahkan diri dari Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI); 20+ 2n2 222 enone nnn nce conn eeeBahwa maksud dan tujuan terdakwa William Lawalata alias Ebeng ikutdalam rombongan pawai untuk memperingati HUT RMS ke64 adalahmerupakan suatu rangkaian pembuatan makar

Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 17.30WIT terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Mapolda Malukuyang pada saat itu berpakaian preman dan kemudian membawah terdakwake Kantor Polsek Saparua dan pada keesokan harinya yaitu pada hariJumat tanggal 16 Mei 2014 terdakwa langsung dibawah ke Kantor Polisipada Mapolda Maluku; === 27 === ++ 2= 2+ ==Bahwa terdakwaa juga sebagai residivis karena pda tahun 2002 terdakwajuga pernah diproses dan menjalani masa hukuman dalam kasus yangsama yaitu makar

Menyatakan terdakwa William Lawalata alias Ebeng bersalahmelakukan tindak pidana Makar sebagaimana diatur dan diancam dalamdakwaan Subsidair pasal 110 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke1FUE ganna2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa William Lawalata alias Ebengberupa pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun penjara dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetapelif bneary =eeses eset esse nee reaesneee cece een en eeenereeen emma3.

Menyatakan terdakwa WILLIAM LAWALATA alias EBENG terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamelakukan Makar untuk memisahkan sebagian dari wilayah Negara; 2. Menjatuhnkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 ( enam ) bulan; 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan; 222 sree nnn nnn nnn nee cence nee4.

Putusan Nomor 106/PID/2020/PT JAP2020 pada halaman 54 alinea ke 3 yang menyatakan: ....susunan SuratDakwaan Kesatu Penuntut Umum mengandung pertentangan yang berakibatsurat dakwaan kabur atau tidak jelas karena menggabungkan tindak pidanayang berbeda yakni Pasal 106 KUHPidana berupa kejahatan makar dan Pasal110 Ayat (1) KUHPidana berupa kejahatan permufakatan jahat sehinggaberimplikasi pada pertentangan dalam pembuktian pidana, apakah yangdibuktikan dalam dakwaaan tersebut adalah tindak pidana makar

dalam pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP dipidana dengan pidana yangsama dengan pidana yang diancamkan terhadap kejahatannya itu sendiri;Menimbang bahwa mengenai unsur Makar (aansiag) dengan maksudmembawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing ataumemisahkan sebagian wilayah negara tersebut Majelis Hakim Tinggi padaPengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum pidana telah memberikanpendapatnya tentang pengertian makar,

Lamintang, SH menyebutkan bahwa pengertian makar (aans/ag)tidak selalu diartikan sebagai suatu tindak kekerasan, akan tetapi harusdiartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan orang untuk merugikankepentingan hukum negara berupa utuhnya wilayah negara; Prof.

Simons menyebutkan bahwa kata makar harus diartikan sebagai setiaptindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai satu akibat yangdisebutkan di dalam rumusan tindak pidana, baik yang menjurus padatimbulnya akibat seperti itu maupun yang dapat dianggap sebagai suatupercobaan untuk menimbulkan akibat;Dengan demikian seseorang telah dapat dipersalahkan melakukan makar sepertiyang dimaksudkan dalam pasal 106 KUHP, yaitu bukan saja jika pelakunya ituternyata benarbenar telah menghasilkan suatu kejahatan

Tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksudmembawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atauHal. 28 dari 39 hal.

dan Pasal 110 Ayat (1) KUHPidanaberupa kejahatan permufakatan jahat sehingga berimplikasi padapertentangan dalam pembuktian pidana, apakah yang dibuktikan dalamdakwaaan tersebut adalah tindak pidana makar ataukah tindak pidanapermufakatan jahat, yang berdampak susunan surat dakwaan tersebut bataldemi hukum2.

Putusan Nomor 108/PID/2020/PT JAPMenimbang bahwa mengenai unsur Makar (aanslag) dengan maksudmembawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing ataumemisahkan sebagian wilayah negara tersebut Majelis Hakim Tinggi padaPengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum pidana telah memberikanpendapatnya tentang pengertian makar, antara lain: Drs. P.A.F.

Lamintang, SH menyebutkan bahwa pengertian makar (aanslag)tidak selalu diartikan sebagai suatu tindak kekerasan, akan tetapi harusdiartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan orang untuk merugikankepentingan hukum negara berupa utuhnya wilayah negara; Prof.

Simons menyebutkan bahwa kata makar harus diartikan sebagai setiaptindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai satu akibat yangdisebutkan di dalam rumusan tindak pidana, baik yang menjurus padatimbulnya akibat seperti itu maupun yang dapat dianggap sebagai suatupercobaan untuk menimbulkan akibat;Dengan demikian seseorang telah dapat dipersalahkan melakukan makar sepertiyang dimaksudkan dalam pasal 106 KUHP, yaitu bukan saja jika pelakunya ituternyata benarbenar telah menghasilkan suatu kejahatan

Tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksudmembawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing ataumemisahkan sebagian wilayah negara itu sebenarnya tidak perlu selesai, karenamenurut ketentuan dalam pasal 87 KUHPidana makar itu dianggap sebagai telahterjadi yakni segera setelah maksud dari pelaku untuk membawa seluruh atausebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau memisahkan sebagianwilayah negara itu menjadi nyata dalam bentuk permulaan pelaksanaan sepertiyang

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Peres Murup tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Makar sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peres Murup oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

dengan pembentukan organisasi yang bertujuan untukmembentuk negara baru atau memisahkan diri dari Negara yang sah; Bahwa menurut Ahli tindak pidana makar tidak perlu selesainyaperbuatan, hanya apabila ada perbuatan permulaan untuk melakukanmakar maka unsur tindak pidana makar sudah terpenuhi; Bahwa menurut Ahli unsur makar terpenuhi apabila ada suatuperbuatan permulaan dan perbuatan tersebut tidak perlu terlaksana dalamarti apabila perbuatan tersebut tidak selesai unsur makar tetap terpenuhi,jadi

dalam tindak pidana makar niat atau rencana saja sudah bisadikatakan makar; Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal106 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP Jo Pasal 87 KUHP karenaberdasarkan fakta hukum yang diperoleh Ahli, unsur makar (aansi/ag)terpenuhi dengan adanya faktafakta terbentuknya TPNPB WilayahYahukimo Kompi Suku Kopkaka yang memiliki organisasi dilengkapidengan struktur organisasi disertai organorgan pengurus serta fungsifungsinya serta dilakukannya kegiatankegiatan

Melakukan Makar;3. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuhke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara;4.

Melakukan Makar;Menimbang, bahwa kata "makar berasal dari bahasa Belanda aanslagyang artinya penyerangan atau serangan. Makar juga diartikan sebagai bentukHalaman 38 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wmnperlawanan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud untuk menjatuhkanpemerintahan atau menantang kebijaksanaan yang telah menjadi ketetapan denganmelawan hukum baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnyaatau dengan cara lain.

Hubunganantara makar dan percobaan dijelaskan dalam Pasal 87 KUHP, disebutkan bahwadikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila ada niat untuk itutelah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti maksud dari Pasal 53KUHP;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguraikan unsur makar ini makaMajelis Hakim akan terlebih dahulu akan membahas sub unsur dari makar yakniniat;Menimbang, bahwa mengingat niat harus dipandang ada dari perbuatannyatanya pelaksananaan yang dilakukan, dengan

Menyatakan Terdakwa MATHIAS ROINSES MEHLIDAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Makar untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara ;2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

Makar ;2. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tanganmusuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara ;3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan ;Ad. 1.

Unsur Makar.Menimbang, bahwa Unsur pertama Makar ini adalah diliputi oleh Unsur keduanyayaitu Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tanganmusuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara , dengan pengertian bahwaperbuatan berupa Makar yang merupakan unsur obyektif, adalah mempunyai maksudyang ditujukan pada 2 (dua) hal yaitu supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara yang merupakan unsursubyektif ;Menimbang

, bahwa Makar sebagaimana yang dimuat dalam Dakwaan JaksaPenuntut Umum yaitu Pasal 106 KUHP yang merupakan delik formil, didalam KUHP sendiriada diatur dan masuk dalam Buku Kedua Bab sebagai salah satu bentuk KejahatanTerhadap Keamanan Negara, sedangkan pengertian Makar itu sendiri adalah berasaldari kata aanslag (Bahasa Belanda) yang mempunyai arti harfian adalah Penyeranganatau Serangan ;18Menimbang, bahwa Dakwaan Pasal 106 KUHP yang menyangkut Makar lebihjauh dalam Buku Kesatu bab IX Pasal 87

KUHP disebutkan Dikatakan ada makar untukmelakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanyapermulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53, sehingga dapat disimpulkanbahwa didalam perbuatan makar adalah bisa dikatakan telah terjadi jika telah ada niat sertaadanya adanya permulaan pelaksanaan dengan tujuan agar seluruh atau sebagian wilayahnegara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, jugadidalam Perbuatan Makar tidaklah perlu dengan menggunakan

ALEX MANUPUTTY Pimpinan RMS di pengasingan, adalah merupakan bagian dariperjuangan dari untuk dapat terwujudnya RMS sebagai suatu negara yang berdaulat ;Menimbang, bahwa dengan melihat maksud dari Saksi SIMON SANA Alias MONdan Saksi FRANS SINMIASA Alias ANGKY serta pula sudah ada tindak lanjut perbuatan,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh para Saksi dan temantemannya tersebut sudah memenuhi sebagai perbuatan Makar ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah

Menyatakan Terdakwa FRANS SINMIASA Alias ANGKY terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Makar untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara ;2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dijalani oleh Terdakwa FRANS SINMIASA Alias ANGKY dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

M.Hum.Bahwa menurut Ahli ia hadir di persidangan untuk dimintai pendapatnya sesuaikeahliannya terkait dengan kasus RMS ;Bahwa kata Makar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Aanslag yangartinya adalah perbuatan memisahkan diri bagi sebagian maupun seluruhnya darisuatu wilayah negara ;Bahwa jika dilinat pada Pasal 87 KUHP, maka menjadi jelas bahwa Makar adalahsuatu perbuatan yang dianggap ada dan menurut Pasal 53 KUHP, perbuatan makartersebut harus direncanakan atau setidaktidaknya dipersiapkan

Makar ;2. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuhatau memisahkan sebagian dari wilayah negara ;3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan ;Ad. 1.

UnsurMakar.Menimbang, bahwa Unsur pertama Makar ini adalah diliputi oleh Unsur keduanyayaitu Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tanganmusuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara , dengan pengertian bahwaperbuatan berupa Makar yang merupakan unsur obyektif, adalah mempunyai maksud yangditujukan pada 2 (dua) hal yaitu supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tanganmusuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara yang merupakan unsur subyektif ;Menimbang

, bahwa Makar sebagaimana yang dimuat dalam Dakwaan Jaksa PenuntutUmum yaitu Pasal 106 KUHP yang merupakan delik formil, didalam KUHP sendiri ada diaturdan masuk dalam Buku Kedua Bab sebagai salah satu bentuk Kejahatan TerhadapKeamanan Negara, sedangkan pengertian Makar itu sendiri adalah berasal dari kataaanslag (Bahasa Belanda) yang mempunyai arti harfiah adalah Penyerangan atauSerangan ;Menimbang, bahwa Dakwaan Pasal 106 KUHP yang menyangkut Makar lebih jauhdalam Buku Kesatu bab IX Pasal 87 KUHP

disebutkan Dikatakan ada makar untukmelakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanyapermulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53, sehingga dapat disimpulkanbahwa didalam perbuatan makar adalah bisa dikatakan telah terjadi jika telah ada niat serta16adanya adanya permulaan pelaksanaan dengan tujuan agar seluruh atau sebagianwilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara,juga didalam Perbuatan Makar tidaklah perlu dengan menggunakan

Melakukan Makar;Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli istilah makar berasal daribahasa Belanda aansilag yang artinya penyerangan atau serangan. Makaradalah perlawanan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud untukmenjatuhkan pemerintahan atau menantaang kebijaksanaan yang telah menjadiketetapan dengan melawan hukum baik melalui kekuatan senjata maupundengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain.

Definisi makar berdasarkankamus Umum Bahasa Indonesia adalah akal buruk, tipu muslihat atauperbuatan dengan maksud hendak membunuh orang.

Makar juga bisa diartikansebagai perbuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (kudeta);Menimbang, bahwa dari sisi hukum pidana, pengertian makar adalahbentuk kejahatan yang dapat menggangu keamanan Negara meliputi makaryang dilakukan kepada Presiden dan Wakil Presiden, wilayah Negara , danpemerintahan seperti yang diatur dalam KUHP pasal 104, 106 dan 107. Suatutindakan dapat disebut makar jika kejahatan ditujukan kepada pemimpin sebuahnegara seperti Presiden dan Wakil Presiden.

Jika pelaku kejahatan tidak tahuatau tidak sengaja menyerang pemimpin Negara, maka tindakannya tidak dapatdisebut makar dan jatuh pada kejahatan biasa;Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wmn.Bahwa dalam Pasal 106 KUHP dijelaskan mengenai makar yangberhubungan dengan wilayah sebuah Negara.

atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat unsur Melakukan Makar telah terpenuhi;Ad.3.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Makar Es engan ukuran +14,5M dan berbatasan denganLorong Khotib dengan ukuran +20M; Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Khotib dengan ukuran +20M; Sebelan Barat berbatasan dengan Tanah Milik BUSDIN (GS No.621/1981) dengan ukuran +11M, berbatasan dengan Lorong Khotibdengan ukuran +2M dan berbatasan dengan Tanah Makar EE cengan ukuran 7,.

Halaman 5 dari 9 Halaman Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Makar Es engan ukuran +14,5M dan berbatasan denganLorong Khotib dengan ukuran +20M; Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Khotib dengan ukuran +20M; Sebelan Barat berbatasan dengan Tanah Milik BUSDIN (GS No.621/1981) dengan ukuran +11M, berbatasan dengan Lorong Khotibdengan ukuran +2M dan berbatasan dengan Tanah Makar En dengan ukuran +7M, merupakan hak dariPenggugat;12.

Menyatakan bahwa Terdakwa Marten Muuk dan terdakwa II SimonSasior tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana makar;2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) dari segala dakwaan atausetidaktidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;4.

Berdasarkan fakta fakta yangdisampaikan penyidik maka seseorang atau sekelompokorang yang memenuhi unsur Pasal 106 KUHP.Dikatakan ada Makar untuk melakukan suatu perbuatan,apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaanpelaksanaan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.Jadi cukup adanya niat dan permulaan pelaksanaan.Berdasarkan fakta fakta yang disampaikan penyidik padaangka 8 huruf a sampai k.

Syaratdianggap telah terjadinya makar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 KUHP adalah adanya apabila niat untuk itutelah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, sepertiyang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Jadi cukup adanya niatdan permulaan pelaksanaan. maksud hendak menaklukkan daerah Negara yangseluruhnya atau sebagian ke bawah pemerintahan asing, atauhendak memisahkan sebagian daerah dari pemerintahanPutusan Nomor: 231/Pid.B/2021/PN.Sonhal 16 dari 34pusat....

Pelaksanaan tidak selesai bukan semata mata kehendaksendiri.Jadi berpegang dengan pengertian makar sebagaimana dimaksudpasal 87 KUHP :kehendak si pelaku sudah Nampak berupapermulaan pelaksanaan maka suatu perbuatan makar suda&hdianggap melakukan tindak pidana.Sementara untuk penerapan Pasal 110 ayat (1) KUHP.Pemufakatan untuk melakukan kejahatan tertentu yang termuatPasal :104, 106, 107 dan 108 KUHPPasal 88 KUHP:Dikatakan ada pemufakatan jahat, bila dua orang atau lebihsepakat melakukan kejahatan