Ditemukan 197 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-05-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 186 /Pid.B/2015/ PN.Sda Tanggal 12 Mei 2015 — MASRUCHIN ABDULLAH
39 — 13
39 — 13
Putusan No. 186/Pid.B/2015/PN.Sda.Top Manjemen sekaligus Owner P.T Siantar Top yakni Sdr.
Register : 17-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1979 B/PK/PJK/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FIRMAN KETAUN PERKASA;
55 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintahatau Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenailapisan Penghasilan Kena Pajak maupun tarif pajak untukWajib Pajak yang menjalankan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara, maka tarif yangdigunakan adalah tarif sesuai dengan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara;Bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) merupakan sebuah "Conjunctive title" (hakyang sifatnya berkelanjutan dan menyeluruh) mulai darieksplorasi, eksploitasi, peleburan hingga manjemen
Register : 13-09-2011 — Putus : 31-05-2012 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 442/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM Tanggal 31 Mei 2012 — DRS. R SOEPRIYADI, MM Cs lawan IVAN DOLI GULTOM Cs
81 — 16
81 — 16
Bahwa manjemen fee yang merupakan pendapatan utama perusahaan sulitdilakukan penagihannya karena sebagian besar taksitaksi telah dialinkan olehpara pemilik awal kepada pihak ketiga termasuk taksitaksi Para Penggugattanpa pernah melaporkan peralihan tersebut kepada Tergugat ;18.
Register : 17-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bls Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon:
INDRA SYAFRIZAL
Termohon:
KAPOLSEK TEBING TINGGI
35 — 12
INDRA SYAFRIZAL
Termohon:
KAPOLSEK TEBING TINGGI
35 — 12
., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yangmengetahui dan melihat,mengalami adanya suatu kejadian peristiwa; Bahwa Dalam penetapan tersangka suatu peristiwa pidana yangdilaporkan seseorang didasarkan bukti pemulaan jika menunjuk padaperkab no 14 tahun 2012 tentang manjemen tindak pidana dilingkunganpolri menyebutkan bukti permulaan untuk menetapkan tersangka 1 (Satu)laporon polisi ditambah alat bukti Bahwa Bukti permulaan
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1903 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FIRMAN KETAUN PERKASA;
38 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenailapisan Penghasilan Kena Pajak maupun tarif pajak untukWajib Pajak yang menjalankan Perjanjian KaryaHalaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 1903 B/PK/PJK/2017Pengusahaan Pertambangan Batubara, maka tarif yangdigunakan adalah tarif sesuai dengan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara;2.23.Bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) merupakan sebuah "Conjunctive title" (hakyang sifatnya berkelanjutan dan menyeluruh) mulai darieksplorasi, eksploitasi, peleburan hingga manjemen
Register : 10-10-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1929 B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FIRMAN KETAUN PERKASA;
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1929/B/PK/PJK/20172.23.2.24.Penghasilan Kena Pajak maupun tarif pajak untuk Wajib Pajakyang menjalankan Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara, maka tarif yang digunakan adalah tarif sesuai denganPerjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;Bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PKP2B) merupakan sebuah Conjunctive title (nak yang sifatnyaberkelanjutan dan menyeluruh) mulai dari eksplorasi, eksploitasi,peleburan hingga manjemen dan pemasaran, sehingga
Register : 21-08-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Smr Tanggal 7 Oktober 2019 — Pemohon:
1.Admiran Anak Dari K. Tumanggor
2.Zainuddin Alias Unding Bin Lamacin
Termohon:
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan
47 — 19
1.Admiran Anak Dari K. Tumanggor
2.Zainuddin Alias Unding Bin Lamacin
Termohon:
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan
47 — 19
PENAHANAN ATAS DIRI PEMOHON ADALAH SAH DEMIHUKUM1. bahwa dalam permohonan pemohon = menyatakan..prosedur penahanan tidak sesuai dengan peraturan kepalaKepolisian negera republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010tentang Manjemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Sipil danPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaanbagi PPNS. selanjutnya Pemohon mendalilkan format suratperintah penahanan yang digunakan Termohon tidak sesuaidengan Peraturan
Register : 17-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1980 B/PK/PJK/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FIRMAN KETAUN PERKASA;
82 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintahatau Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenailapisan Penghasilan Kena Pajak maupun tarif pajak untukWajib Pajak yang menjalankan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara, maka tarif yangdigunakan adalah tarif sesuai dengan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara;Bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) merupakan sebuah "Conjunctive title" (hakyang sifatnya berkelanjutan dan menyeluruh) mulai darieksplorasi, eksploitasi, peleburan hingga manjemen
Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 B/PK/PJK/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FIRMAN KETAUN PERKASA
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1865/B/PK/PJK/20172.23.2.24.Pengusahaan Pertambangan Batubara, maka tarif yangdigunakan adalah tarif sesuai dengan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara;Bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) merupakan sebuah "Conjunctive title"(hak yang sifatnya berkelanjutan dan menyeluruh) mulai darieksplorasi, eksploitasi, peleburan hingga manjemen danpemasaran, sehingga oleh karena sifatnya yang khususmaka Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B
Register : 26-02-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PA PEKANBARU Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Pbr Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 13
25 — 13
2018, yang pada intinyamenjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan perdamaian;Menimbang, bahwa Hakim Majelis juga telah berupaya mendamaikanPemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai KaryawanBUMN pada Bank Riau Kepri, telah memperoleh Surat Izin Bercerai yangdikeluarkan oleh Bagian Devisi Manjemen
Register : 22-01-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
JENI TRIYATNO, DKK
Tergugat:
PT. LASER METAL MANDIRI
98 — 47
JENI TRIYATNO, DKK
Tergugat:
PT. LASER METAL MANDIRI
98 — 47
Laser Metal Mandiri Tangerang.10.Bahwa atas rencana manjemen perusahaan tersebut masingmasing parapenggugat telah diberitahukan melalui surat yag diberikan langsung kepadapara penggugat.11.Bahwa ada sebagian dari para penggugat yang menyetujui perihalpemindahan tersebut sebagaimana atas nama Ircham Asari dan Supriyanto.12.Bahwa dikarenakan ada sebagian dari Para Penggugat yang menyetujulmutasi/pindah Ke PT Laser Metal Mandiri Tangerang maka patut kiranyagugatan sebagian diajukan di Pengadilan WHubungan
Putus : 16-09-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 16 September 2014 — PT BAJA PERSADA MULTIPERKASA VS 1. KHAERUDIN, DKK
43 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ruslan Effendy, S.H..MBAdari pihak Penggugat meminta agar Tergugat dan kawankawan yang di blockirabsensinya untuk supaya di pekerjakan kembali, tetapi pihak manjemen Tergugatmenolak dengan alasan bahwa Penggugat dan kawankawan dianggapmengundurkan diri;Bahwa pada hari Selasa, 23 April 2013 Penggugat dkk tetap hadir keperusahaanPT Baja Persada Multiperkasa dengan niat untuk bekerja seperti biasanya, tetapipihak Penggugat melarang Tergugat dkk masuk kerja, Penggugat dkk tetap hadirdidepan pintu gerbang
Register : 03-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Plk Tanggal 29 Juli 2015 — TRI AKHBAR SAMSI SILAM LAWAN PT. SARANA KALTENG VENTURA, DKK
94 — 31
94 — 31
istilah pinjammeminjam, hal ini berbeda sekali dengan pengertian dalam UUperbankan;Bahwa dalam peraturan yang ada tidak ada jangka waktu minimum,tetapi hanya diatur jangka waktu maksimum 10 tahun dan dapatdiperpanjang 5 tahun;Bahwa yang dimaksud dengan kondisi perusahaan dengan adanyapenyertaan modal dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belahpihak;Bahwa selama perjanjian pembiayaan Perusahaan Modal ventura punikut mengawasi dan ikut serta didalam perusahaan pasangan usahaantara lain bantuan dalam manjemen
Register : 05-08-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 57/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
EKA WIRASWATI,S.E.
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
83 — 78
EKA WIRASWATI,S.E.
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
83 — 78
Bahwa tindak pidana PNS sebagaimana yang dimaksud padahuruf a, dilakukan sebelum berlakunya UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PPHalaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.Nomor 11 tahun 2017 tentang Manjemen Pegawai NegeriSipil, dan sampai saat ini belum dijatuhi sanksi Pemberhentiandengan hormat sebagai PNS;Bahwa faktanya peristiwa hukum yang dijadikan dasar dalamKonsideran penerbitan objek sengketa a quo adalah PeristiwaPidana berdasarkan Putusan
Putus : 10-11-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 369/Pid.B/2015/PN.BDG Tanggal 10 Nopember 2015 — NANA SUHERNA
204 — 573
204 — 573
Selain itu PT NUSA KITA CEMERLANG juga melakukanpenagihan atas jasa manjemen dengan invoice dan Faktur Pajak yangHalaman 88 dari 294 Putusan No.369/Pid.B/2015/PN.Bdgberbeda yang kemudian pembayarannya dipotong PPh Pasal 23terlebin dahulu atas Jasa Manajemen (Management Fee) tersebut.Setelah itu pembayaran akan ditransfer pembayaran ke rekening PTNUSA KITA CEMERLANG di BCA Cabang K.S.
Pembayarantersebut digabungkan antara pembayaran jasa manjemen dan BiayaTenaga Kerja Sales Promotion Girl (SPG). PT GRAHA KERINDO UTAMA hanya melakukan transaksi dengan PTNUSA KITA CEMERLANG di Tahun 2008 s.d. 2010 saja dan telahdipungut Pajak Pertambahan Nilainya (PPN). Sesuai data Faktur Pajak dan Invoice yang dimiliki tercantum namaNANA SUHERNA selaku Direktur yang menandatanganinya.
Putus : 09-02-2012 — Upload : 26-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 695 K/Pdt/2011 Tanggal 9 Februari 2012 — 1. PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR Cq. DINAS PASAR DAN INFORMASI HARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR,dk;PT. PETAMBURAN JAYA RAYA,
54 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
TingkatPertama pada halaman 43 paragraf pertama dan paragraf kedua yang menyatakan:" Menimbang bahwa menurut ketentuan di dalam Peraturan Menten Dalam NegenNo.3/1986 diatur tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasia,yaitu berupa bentukbentuk penyertaan modal daerah pada pihak swasta, dapatdilakukan dengan cara : membeli saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum danmempunyai prospek baik ; sebaagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ; mengadakan kontrak manjemen
Register : 21-11-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Tanggal 22 Februari 2017 — LULU DWI SUSILO, dkk.; Melawan; PT. PRATISTHA INDO SOLUTION;
80 — 13
80 — 13
(dua juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empatrupiah) Bahwa perusahaan dan serikat pekerja akan melaksanakan pembuatanPerjanjian Kerja Bersama (PKB) di mulai pada bulan juni 2014m Bahwa demi menunjang kelancarant organisasi GSPMIl perusahaan tempatsekretariat kepada PUK GSPMIl PT. pratistha Indosolution dan fasilitaspenunjang di.usulkan oleh PUK GSPMIl kepada pihak manajemen yangnantinya pihak manjemen akan merespon usulan dari pihak pUK terkaitfasllitas penunjang Putusan
Register : 27-09-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 39/G/2021/PTUN.BNA Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
SAIFAN, ST SELAKU DIREKTUR CV KARANG KELUMIT
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan VI UKPBJ Kab. Aceh Tengah
208 — 100
SAIFAN, ST SELAKU DIREKTUR CV KARANG KELUMIT
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan VI UKPBJ Kab. Aceh Tengah
208 — 100
lampiranPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyediaserta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNo : 19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi danSubklasifikasi Usaha Jasa Jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia No.10 Tahun 2021 tentangPedoman Sistem Manjemen
Register : 10-02-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 255/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 16 Desember 2014 — WILDAN WIBOWO
203 — 268
203 — 268
Antaramanajemen, tentang laporan keuangan.Di manjemen melaporkan bahwayang di kelola dana itu hanya Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).Faktanya sekitar Ro 410.000.000.000, (empat ratus sepuluh milyarrupiah), tidak didukung oleh paper yang jelas. Itu namanya UndrlyingAsset. Dan itu harus sesuai dengan peraturan Pasar Modal danditempatkan di Bank Custodian.Bahwa hal tersebut tidak dipenuhi sama mereka.
Register : 04-12-2017 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN PARIAMAN Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Pmn Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
1.HARTONO PUTRA
2.DJAMAIN DJ
3.H. SISNUR
4.H. ASRIAL
Tergugat:
1.EDIE SYOFYAN
2.MASRIZAL
3.BANK SYARIAH MANDIRI JAKARTA CQ BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PADANG
4.INDRA JAYA
5.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
92 — 7
1.HARTONO PUTRA
2.DJAMAIN DJ
3.H. SISNUR
4.H. ASRIAL
Tergugat:
1.EDIE SYOFYAN
2.MASRIZAL
3.BANK SYARIAH MANDIRI JAKARTA CQ BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PADANG
4.INDRA JAYA
5.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
92 — 7
Bahwa Pengunaan Dana Pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat pengucuranya sama swkali tanpa diketahui oleh Tergugat Il dan kami ParaPenggugat dan hanya dalam jangka Waktu 7 bulan semua pinjaman itu habisdan tidak ada tinggal sama sekali, akibat salah manjemen dari Tergugat dantidak adanya Pembinaan dan bimbingan dari Tergugat Ill. Sehinggamenyebabkan Tergugat tidak dapat mengembalikannya kepada Tergugat Ill..yang menyebabkan Macetnya usaha dan kegiatan RPU;6.