terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidak berdasarkanbuktibukti otentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagaipemeriksa dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukan penelitianmenghitung PPN yang masih harus dibayar padasurat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding adalah karena peneliti

/penelaah mengoreksi tidak sesuai dengan dasarhukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antarapemeriksa /fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalammenghitung PPN yang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak April 2007 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 89.977.434Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidak berdasarkanbuktibukti otentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagaipemeriksa dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukan penelitianmenghitung PPN yang masih harus dibayar padasurat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding adalah karena peneliti

/penelaah mengoreksi tidak sesuai dengan dasarhukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;. bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antarapemeriksa /fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalammenghitung PPN yang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Januari 2007sesuai Pasal 3 KMKNomor 252)KMK.03/2002 adalahsebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 118.631.036Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidak berdasarkanbuktibukti otentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagaipemeriksa dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukan penelitianmenghitung PPN yang masih harus dibayar padasurat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding adalah karena peneliti

/penelaah mengoreksi tidak sesuai dengan dasarhukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar;bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antarapemeriksa /fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalammenghitung PPN yang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2007sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 105.540.210Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

uang hasil penjualan per bulan sertamembuat schedule karyawan dengan gaji sebesar Rp.6.000.000,(enamjuta rupiah) ditambah tunjangan transport dan uang makan, sesuaidengan perjanjian kerja waktu tertentu No.001/HRDBL/PKWT/VI/2014tanggal 7 Juni 2014; Bahwa sistem operasional di The Harvest adalah kasir menerimapembayaran pembelian dari customer selanjutnya setelah tutup toko danHal 3 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 524/Pid.B/2015/PN Dps.restaurant maka kasir menghitung hasil penjualan bersama

, menghitung Uang hasil penjualan bersama supervisoi menulis hasilpenjualan di bank Book atau buku brankas serta menyerahkan uang hasilpenjualan refadi supervisor;Sistem operasional di The Harvest adalahkasir menerima pembayaranpembelian dari customer selanjutnya setelah tutup toko dan restaurant makakasir menghitung hasil penjualan bersama supervisor yang bertugas saat itudan setelah dihitung maka dicatat pada amplop warna coklat yang berisikanrincian dan nama kasir vang disebut dengan Remittance

uang hasil penjualan, membuat skedul karyawan;Saksi bekerja sebagai kasir sejak 19 Maret 2015, dengan tugas dantanggungjawab melayani penjualan, menerima uang hasil penjualan darikonsumen, menghitung uang hasil penjualan bersama supervisor menulis hasilpenjualan di Drop Book atau buku brankas serta menye.r.ahkan uang hasilpenjualan keiaoi supervisor;Sistem operasional di The Harvest adalahkasir menerima iembayaranpembelian dari customer selanjutnya setelah tutup toko dan restaurant makakasir menghitung

uang hasil penjualan, membuat skedul karyawan;Saksi bekerja sebagai supervisor sejak Januari 2014,dengan tugas dantanggungjawab melayani closingan kasir, bersamasama menghitung nasil15peniialan dan memasukkan ke Remitance (amplop coklat yang berisikanrincian) manandatangani remittance, memasukkan.

uang hasil penjualan, membuat skedul karyawan;Saksi bekerja sebagai supervisor sejak 7 Maret 2014, dengan tugas dantanggungjawab melayani closingan kasir, bersamasama menghitung nasilpenjualan dan memasukkan ke Remitance lamplop coklat yang beriskan rincianmenandatangani remittance, memasukkan remittance yang oerisi lang kebrankas, menandatangani buku brankas;Saksi mengetahui.

perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahNorDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasarperhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidakberdasarkan buktibukti otentik serta dasar hukumyang digunakan tidak sesuai dengan kewenangansebagai pemeriksa dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukanpenelitian menghitung PPN yang masihharusdibayar pada surat keputusan keberatan adalah ataspajak masukan SPT PPN Pemohon Banding adalahkarena peneliti

/penelaah mengoreksi tidak sesuaidengan dasar hukum dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaah terdapatperbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan= Rp 81.763.384 Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.Menyatakan barang bukti berupa:-Uang sebesar Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)Dirampas untuk negara-1 buah pulpen merek YK - 1A-1 buah kalkulator warna hitam merek CITIZEN -2 bundel kupon togel untuk siang hari -2 bundel kupon togel untuk malam hari-1 lembar table nomor keluar Hogkong dan Singapura-1 buah buku untuk menghitung

Menyatakan barang bukti berupa: Uang sebesar Rp. 861.000, (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)Dirampas untuk negara1 buah pulpen merek YK 1A1 buah kalkulator warna hitam merek CITIZEN2 bundel kupon togel untuk siang hari2 bundel kupon togel untuk malam hari1 lembar table nomor keluar Hogkong dan Singapura1 buah buku untuk menghitung omset merek FloraDirampas untuk dimusnahkan4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.

Faisaluntuk menjualkan togel tersebut ; Bahwaselanjutnya diperlinatkan barang bukti berupa : Rp. 100.000, = 5 Lembar; Rp. 50.000, = 7 Lembar; Rp. 5.000, = 2 Lembar; Rp. 1000, = 1 Lembar;1 (satu) buah pulpen Merk YK1A; 1 (satu) buah kakulator warna hitam merk citizen;1 (satu) bundel kupon togel untuk siang hari; 1 (satu) bundel kupon togel untuk malam hari;1 (satu) lembar table nomor keluar Hongkong dan Singapur;1 (satu) buah buku untuk menghitung Omst merek Flora;Terdakwa membenarkan bahwa barangbarang

Bahwa biasanya nomor keluar Jam 23.00 WIB, jadi para pemasangkeesokan paginya langsung ketempat saya dan menanyakan nomorberapa yang keluar;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa:Uang sebesar Rp. 861.000, (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)1 buah pulpen merek YK 1A1 buah kalkulator warna hitam merek CITIZEN2 bundel kupon togel untuk siang hari2 bundel kupon togel untuk malam hari1 lembar table nomor keluar Hogkong dan Singapura1 buah buku untuk menghitung

Tjt.. 1buah buku untuk menghitung omset merek FloraDirampas untuk dimusnahkan5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari RABU, tanggal 31 JULI 2019,oleh GANDUNG, SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, RAHADIAN NUR, SH. MH.,dan EKA KURNIA NENGSIH, SH.

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Maret 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

sebesar Rp.500.000,-(lima rarus ribu rupiah),dirampas untuk Negara, 8 (delapan) lembar kertas warna merah jambu yang bertuliskan rincian setoran judi jenis Kim tempat menulis rekapan judi Kim, 6 (enam) lembar kertas warna merah jambu yang bertuliskan angka tebakan judi jenis togel, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan rincian setoran judi jenis Kim dan Togel, 1 (satu) buah pulpen warna putih orange sebagai alat untuk menulis, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam sebagai alat untuk menghitung

Uang tunai sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;8 (delapan) lembar kertas warna merah jambu bertuliskan rincian setoran judimjenis Kim tempat menulis rekapan judi KIM, 6 (enam) lembar kertas warnamerah jambu yang bertuliskan angka tebakan judi jenis togel, 1 (satu) lembar kertaswarna putih yang bertuliskan rincian setoran judi jenis Kim dan togel, 1 (satu) buahpulpen warna putihorange sebagai alat untuk menulis, (satu) buah kalkulatorwarna hitam sebagai alat untuk menghitung

ditemukan barang buktiberupa uang tunai sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembarkertas warna merah jambu bertuliskan rincian setoran judi mjenis Kim tempatmenulis rekapan judi KIM, 6 (enam) lembar kertas warna merah jambu yangbertuliskan angka tebakan judi jenis togel, (satu) lembar kertas warna putih yangbertuliskan rincian setoran judi jenis Kim dan togel, 1 (satu) buah pulpen warnaputihorange sebagai alat untuk menulis, (satu) buah kalkulator warna hitamsebagai alat untuk menghitung

bukti sebagai berikut :uang tunai sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar kertas warnamerah jambu bertuliskan rincian setoran judi mjenis Kim tempat menulis rekapan judiKIM, 6 (enam) lembar kertas warna merah jambu yang bertuliskan angka tebakan judijenis togel, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan rincian setoran judi jenisKim dan togel, 1 (satu) buah pulpen warna putihorange sebagai alat untuk menulis, (satu)buah kalkulator warna hitam sebagai alat untuk menghitung

Uang tunai sebesar Rp.500.000,(limaratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara, 8 (delapan) lembar kertas warna merah jambubertuliskan rincian setoran judi mjenis Kim tempat menulis rekapan judi KIM, 6 (enam)lembar kertas warna merah jambu yang bertuliskan angka tebakan judi jenis togel, 1 (satu)lembar kertas warna putih yang bertuliskan rincian setoran judi jenis Kim dan togel, 1(satu) buah pulpen warna putihorange sebagai alat untuk menulis, (satu) buah kalkulatorwarna hitam sebagai alat untuk menghitung

tunai sebesar Rp.500.000,(lima rarus riburupiah),dirampas untuk Negara, 8 (delapan) lembar kertas warna merah jambu yangbertuliskan rincian setoran judi jenis Kim tempat menulis rekapan judi Kim, 6(enam) lembar kertas warna merah jambu yang bertuliskan angka tebakan judi jenistogel, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan rincian setoran judi jenisKim dan Togel, 1 (satu) buah pulpen warna putih orange sebagai alat untukmenulis, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam sebagai alat untuk menghitung

tetap dalam tahanan;

perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianbahPajDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPNhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasarperhitungan;. bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukankoreksi menghitung

PPN yang masih harus dibayarpada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalahatas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidakberdasarkan buktibukti otentik serta dasar hukumyang digunakan tidak sesuai dengan kewenangansebagai pemeriksa dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukanpenelitian menghitung PPN yang masihharusdibayar pada surat keputusan keberatan adalah ataspajak masukan SPT PPN Pemohon Banding adalahkarena peneliti

/penelaah mengoreksi tidak sesuaidengan dasar hukum dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar;bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasarperhitungan (tata cara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaah terdapatperbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar.

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Januari 2005sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 = adalahsebagai berikut: = Rp 67.803.507Pajak MasukanPajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Apabila para pemain tidak ada yang mendapat jumlah bilangan 9 atauQiu maka penentuan pemenang dengan menghitung jumlah kartuyang tertinggi (dibawah angka 9).

Apabila parapemain tidak ada yang mendapat jumlah bilangan 9 atau Qiu makapenentuan pemenang dengan menghitung jumlah kartu yang tertinggi(dibawah angka 9).

Apabila para pemain tidak ada yangmendapat jumlah bilangan 9 atau Qiu maka penentuan pemenangdengan menghitung jumlah kartu yang tertinggi (dibawah angka 9).

Apabilapara pemain tidak ada yang mendapat jumlah bilangan 9 atau Qiu makapenentuan pemenang dengan menghitung jumlah kartu yang tertinggi(dibawah angka 9).

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Februari 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Oktober 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Maret 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti /

penelaah mengoreksi tidaksesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harusdibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata caramenghitung) antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaahterdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harusdibayar.

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juni 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

kartunya yang telah jadi, untuk kartu2 sampai dengan kartu 10 dihitung 5 (lima), kartu J (jack), Q (quenn), K (king) dihiting 10dan As dihitung 15 sehingga para pemain menghitung kartunya yang jadi dan ditulis dikertas.

Dan setelah kartu habis maka setiappemain menghitung kartunya yang telah jadi, untuk kartu 2 sampai dengan kartu 10dihitung 5 (lima), kartu J Gack), Q (quenn), K (king) dihiting 10 dan As dihitung 15sehingga para pemain menghitung kartunya yang jadi dan ditulis di kertas.Selanjutnya untuk menentukan pemenangnnya bergantung kepada untunguntungansaja, yakni jika salah satu pemain kartu jadinya mencapai 250 (dua ratus lima puluh)maka pemain tersebut dikatakan pemenang dan pemain lainnya harus membayarRp

Dan setelah kartu habis maka setiappemain menghitung kartunya yang telah jadi, untuk kartu 2 sampai dengan kartu 10dihitung 5 (ima), kartu J Gack), Q (quenn), K (king) dihiting 10 dan As dihitung 15sehingga para pemain menghitung kartunya yang jadi dan ditulis di kertas.Selanjutnya untuk menentukan pemenangnnya bergantung kepada untunguntungansaja, yakni jika salah satu pemain kartu jadinya mencapai 250 (dua ratus lima puluh)maka pemain tersebut dikatakan pemenang dan pemain lainnya harus membayarRp

SuratKeputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan SuratKeputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangat mendasar atauFUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastian hukum antarapemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

PPN yang masih harusdibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atas margin usaha Pemohon Banding,karena pemeriksa / fungsional mengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasarhukum yang digunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalam menghitungPPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masih harus dibayarpada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukan SPT PPN Pemohon Banding karenapeneliti

/ penelaah mengoreksi tidak sesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yangmasih harus dibayar,7. sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata cara menghitung) antarapemeriksa / fungsional dengan peneliti / penelaah terdapat perbedaan / tidak konsisten dalammenghitung PPN yang harus dibayar.

Perbedaan dasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaan pajak yangberdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan surat keputusan keberatan dipandanglebih tepat dalam menghitung DPP tanpa memunculkan item koreksi diluar DPP,berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPN Masa Mei 2004sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :Pajak MasukanPajak

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Netto Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto DenganMenggunakan Norma Perhitungan.6.

Bahwa Terdakwa bekerja dengan teamnya sebanyak 3 (tiga) orang; Bahwa kejadian tanggal 29 September 2017 saksi tidak melihat secaralangsung; Bahwa pada tanggal 29 September 2017 yang menghitung uang bukanterdakwa, sedangkan saksi tidak melihat Terdakwa menghitung uangditanggal 29 September 2017.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.2.

serta menyerahkan uang kepada pemilikadalah terdakwa;Bahwa saksi tidak pernah menghitung lagi jumlah resep dalam catatanyang diberikan oleh terdakwa , saksi hanya menyalin ke dalam bukututupan sesuai yang ditulis oleh terdakwa;Bahwa dalam merekap resep dan menghitung uang dibawa ke ruangIFARS oleh terdakwa kemudian merekap dan menghitung hasil rekapan,setelah itu mengambil uang dikasir untuk dibawa ke ruang IFARSselanjutnya datang ke meja kasir dengan membawa uang yang sudahdiikat dengan karet dan

serta menyerahkan uang kepada pemilik adalahterdakwa;Bahwa saksi Asih tidak pernah menghitung lagi jumlah resep dalam catatanyang diberikan oleh terdakwa , saksi Asih hanya menyalin ke dalam bukututupan sesuai yang ditulis oleh terdakwa;Bahwa dalam merekap resep dan menghitung uang dibawa ke ruang IFARSoleh terdakwa kemudian merekap dan menghitung hasil rekapan, setelah itumengambil uang dikasir untuk dibawa ke ruang IFARS selanjutnya datangke meja kasir dengan membawa uang yang sudah diikat dengan

serta menyerahkan uangkepada pemilik adalah terdakwa, saksi Asih tidak pernah menghitung lagi jumlahresep dalam catatan yang diberikan oleh terdakwa, saksi Asih hanya menyalinke dalam buku tutupan sesuai yang ditulis oleh terdakwa, dalam merekap resepdan menghitung uang dibawa ke ruang IFARS oleh terdakwa kemudianmerekap dan menghitung hasil rekapan, setelah itu mengambil uang dikasiruntuk dibawa ke ruang IFARS selanjutnya datang ke meja kasir denganmembawa uang yang sudah diikat dengan karet dan