Ditemukan 594 data
MADLORI WIYONO
Tergugat:
SUHARTI
96 — 42
Moegni Djojodirjo pada halaman 83 bukunya yangberjudul Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982,dengan tegas menyebutkan sebagai berikut: Hubungan kausal antaraperbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi jugamerupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.
Moegni Djojodirjio pada halaman 83 bukunya yangberjudul Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982. dengantegas menyebutkan sebagai berikut: Hubungan kausal antara perbuatanmelawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakansyarat dari suatu perbuatan melawan hukum.
973 — 831 — Berkekuatan Hukum Tetap
Moegni Djojodiharjo1982:66);d) ada kerugian, akibat perbuatan itu timbul kerugian yang dideritaorang lain, kerugian itu dapat berupa kerugian materil maupunmoril. Kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri, tekananbatin, terror, dan lainlain dan ditaksir nilainya denganuang sesuai status social Penggugat;e) adanya hubungan causal, untuk menuntut ganti kerugian haruslahada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian yang diderita Penggugat.
Moegni Djojodirjo pada halaman 83 bukunya yang berjudulPerbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, dengantegas menyebutkan sebagai berikut :hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukandengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatuperbuatan melawan hukum.Bahwasanya ajaran kausalitas dalam bidang hukum perdata adalahpenting dalam meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatanmelawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapatdipertanggungjawabkan.Hal
200 — 67
toegebragt, steltdengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve teVEIGOCAEN , $n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn ne nnn nn ncaa nnn nnncnceMenimbang, bahwa menurut Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannyaESSE) I) EU i mmm mn nnnTiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang /ain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugianCT OO AMenimbang, bahwa Istilah melanggar menurut MA Moegni
29 — 22
emareamseemreemremmceenns aYang menyebabkan penggugat mengalami kerugian material sebesarRp. 1.084.200.000. ( satu milliar delapan puluh empat juta dua ratusribu rupiah ) dan inmaterial sebesar Rp.500.000.000, ( lima ratus jutarupiah ) Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil gugatanpenggugat tidak benar dan keliru dan tidak beralasan hukum denganalasan hukum : Bahwa permohonan penggugat tersebut tidakmemenuhi syaratsyarat material untuk menuntut ganti kerugiankarena menurut Doktrin dan Sarjana M.A MOEGNI
232 — 132
Moegni Djojodirdjo dalam bukunya: Perbuatan MelawanHukum, dan LC. Hofmann dalam bukunya: Het MNederlandschVerbintenissenrecht, maka pada hakekatnya anasir atau unsur perbuatan melawanhukum mencakup:1. Harus adanya suatu perbuatan.2. Perbuatan itu harus melawan hukum.3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.4. Ada kerugian.5.
82 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Moegni Djojodirdjo menerangkan bahwa istilah "melawan"melekat kedua sifat aktif dan pasif. Kalau ia dengan sengaja melakukansesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadisengaja melakukan gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnyadari istilah "melawan" tersebut.
Moegni Djojodirdjo, PerbuatanMelawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, halaman 13);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seadilnyalahmenyatakan Para Pelawan Dalam Konvensi (Para Terlawan DalamRekonvensi) melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu telah melakukan pembiaranterhadap perbuatan yang telah dilakukan Turut Terlawan Dalam Konvensisebagaimana diuraikan sebelumnya;Bahwa perbuatan Para Pelawan Dalam Konvensi (Para Terlawan
93 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradya Pramita:Hal. 76).Berdasarkan yurisprudensi, hakim bisa menentukan besarnya kerugian tersebut,sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi MARI No. 610 K/SIP/1968 tanggal23 Mei 1970, yang memuat pertimbangan mengenai ganti rugi sebagai berikut:"Meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkanPenggugat mutlak menuntut jumlah sejumlah itu, hakim berwenang untukmenetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal
59 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Moegni Djojodirjo pada halaman 83 bukunya yangberjudul Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita,1982, dengan tegas menyebutkan sebagai berikut:hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukandengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatuperbuatan melawan hukum.
DAVID KASIDI, SE
Tergugat:
HEROZI, SP
58 — 23
Moegni Djodjodirdjo dalambukunya : Het Nederlandsch Verbintenissenrecht sebagaimana terdapat dalamPutusan Mahkamah Agung RI No. 2583 K/Pdt/2008, maka pada hakekatnya anarsiratau unsur Perbuatan Melawan Hukum mencakup :1. Harus adanya suatu perbuatanPada dasarnya, perbuatan di sini dapat berupa perbuatan baik bersifat positifmaupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.Putusan No. 1/Pdt.G.S/2017/PN. TubHalaman 10 dari 13 HalamanMenurut William C.
NOVIANSYAH, SH
Terdakwa:
Yudi Hermanto Alias Yudi Bin Gajung
24 — 3
Moegni Djojodirdjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul PerbuatanMelawan Hukum dan dikaitkan dengan perkara ini adalah apabila maksud untukmemiliki tersebut: bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri; bertentangan dengan kesusilaan yang baik; atauHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 138/Pid.B/2020/PN Tdn bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulanmasyarakat mengenai orang lain atau bendaMenimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di
Nyonya Asminah Sitorus
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Menteri BUMN RI
2.PT Pelabuhan Indonesia I Persero
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Cq Badan Pertanahan Kabupaten Asahan
58 — 22
Moegni Djojodirjo dalambukunya : " Het Nederlandsch Verbintenissenrecht" dan berdasarkanketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka pada hakekatnya anasiratau unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum, mencakup :a. Harus adanya suatu perbuatan.Halama 4 dari 35 Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN Kis10.11.12.b. Perbuatan itu harus melawan hukum.c. Adanya kesalahan dari sipelaku.d. Adanya kerugian.e.
Moegni Djojodirjo dalambukunya : "Het Nederlandsch Verbintenissenrecht" danberdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka padahakekatnya anasir atau unsurunsur Perbuatan MelawanHukum, mencakup .a. Harus adanya suatu perbuatan;b. Perbuatan itu harus melawan hukum.c. Adanya kesalahan dari sipelaku.d. Adanya kerugian.e.
148 — 48
Moegni Djojodirdjo, S.H., dalam literatur yang berjudul PerbuatanMelawawan Hukum, cet. pertama, Penerbit Pradnya Paramita, padahalaman 35, M.A.
Moegni Djodirdjo, S.H., menjelaskan kualifikasi PerouatanMelawan Hukum sebagai berikut:*Perbuatan barulah merupakan perbuatan melawan hukum kalau : Bertentangan dengan hak orang lain atau Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau Bertentangan dengan kesusilaan baik atau Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalampergaulan masyarakat mengenai orang lain atau bendaBahwa berdasarkan doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh M.A.Moegni Djojodiredjo tersebut, maka untuk suatu
242 — 281
Moegni Djojodirdjo, S.H., juga menegaskanbahwa hakhak yang paling penting yang diakui oleh yurisprudensi adalahhakhak pribadi (persoonlijkheidsrecthen), seperti hak atas kebebasan, hakatas kehormatan dan nama baik, dan hakhak kekayaan(vermogensrechten).
Moegni Djojodirdjo, S.H., di dalamhalaman 42 dari bukunya tersebut di atas, menyatakan bahwa berbuat ataumelalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht) sipelaku adalah merupakan tindaktanduk yang bertentangan denganketentuan undangundang.Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo,bahwa pada tanggal 11 Juni 2009 TERGUGAT (in casu KADININDONESIA) telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pengurus KamarDagang dan Industri Indonesia Nomor: Skep/086/DP/ALBA
58 — 7
A Moegni Djojodirdjo yang menyatakan bahwasangatlah penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukantuntutan ganti rugi karena wan prestasi atau karena perbuatan melawan hukum karenaakan ada perbedaan pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk gantiruginya sedangkan Yahya Harahap berpendapat bahwa dengan tindakan debitur dalammelaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu atau tak layak jelas merupakanpelanggaran hak Kreditur.
46 — 14
Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahanuang oleh Deristan Malau sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah) bermaterai 6000 tertanggal 09 Juni 2014 yang diterima olehBanjir Tarihoran dan isterinya Sarida Simamorabertuliskanpembayaran uang muka Dum Truck BB 8838 MB, tetap terlampirdalam berkas perkara;Menurut Moegni Djojodihardjo, Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I,tahun 1979, hal. 22.Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatanmelawan, Pasal 1365
429 — 1053
Fernandi Moegni, SpOG tertanggal 4 Oktober 2017(fotokopi);Surat Ketua Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter dr.Fernandi Moegni, SpOG(K) Nomor: 13011/UN2.F1.D1.2/PDP.00.05.02/2017, Perihal: Permohonan Konseling MahasiswaTidak Lulus Modul Khusus Neuroscience, tanggal 23 Oktober2017, yang ditujukan kepada Koordinator Tim Konseling FKUI(fotokopi);Notulensi Pertemuan Mediasi Pihak Fakultas KedokteranUniversitas Indonesia dengan Orang Tua Mahasiswa Jumat 17November 2017 (fotokopi sesuai dengan asli
Fernandi Moegni, Sp.OG (k);bahwa harusnya kasus seperti ini tidak ada katagori untuk dilakukan AppealProses, dr. Fernandi Moegni, Sp.OG (kK) berjanji akan hadir dalam prosesappeal karena beliau mendukung anakanak untuk bisa lanjut kuliah;bahwa proses appeal itu terjadi, tetapi yang menarik pada saat proses appealitu dilakukan hanya dengan 2 (dua) orang yaitu Wakil Dekan 1 Prof. dr. PratiwiPudjilestari Sudarmono, Sp.MK, Ph.D bersama dengan dr.
FERNANDI MOEGNI, Sp.OG (kK) bahwa saksi merupakan salah satu dari dosen FKUI yang mengetahuipermasalahan yang dialami oleh Penggugat; bahwa saksi merupakan Ketua Program Studi Sarjana S1 Fakultas KedokteranIndonesia 2014 Desember 2017; bahwa saksi mengetahui Penggugat menjadi mahasiswa FKUI pada tahun2016; bahwa pada semester 1 (satu) Penggugat tidak lulus 1 mata kuliah BiomedikDasar dengan nilai D, kemudian Penggugat memperbaiki nilai mata kuliah yangtidak lulus tersebut pada semester pendek sekitar
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR BANTEN c.q. WALI KOTA SERANG
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR BANTEN c.q. WALI KOTA SERANG c.q. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR BANTEN c.q. BUPATI SERANG
Terbanding/Turut Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR BANTEN c.q. BUPATI SERANG c.q. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
61 — 32
Moegni Djodjodirjo didalam bukunya yang berjudul PerbuatanMelawan Hukum halaman 35 yaitu suatu perbuatan dapat dianggapsebagai perbuatan melawan hukum, kalau: bertentangan dengan hakorang lain atau bertentangan dengan hak hukumnya sendiri atauHalaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT BIN18.bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengankeharusan yang harus dlindahkan dalam pergaulan masyarakatmengenai orang lain atau benda.Bahwa, M.A.
Moegni Djodjodirjo juga memaparkan yang dimaksudbertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengankewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakuidalam yurisprudensi, diakui adanya hak hak pribadi seperti hak ataskebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangandengan kewajiban si pelaku adalah berbuat atau melalaikan denganbertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan olehperaturan perundang undangan.
NOVIANSYAH, SH
Terdakwa:
Yudi Hermanto Alias Yudi Bin Gajung
23 — 3
Moegni Djojodirdjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul PerbuatanMelawan Hukum dan dikaitkan dengan perkara ini adalah apabila maksud untukmemiliki tersebut: bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri; bertentangan dengan kesusilaan yang baik; atauHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 138/Pid.B/2020/PN Tdn bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulanmasyarakat mengenai orang lain atau bendaMenimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di
95 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Moegni Djojodirdjo (dalam buku Perbuatan Melawan Hukum)berpendapat bahwa amat penting untuk mempertimbangkan apakahseseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi ataukarena perbuatan melawan hukum, karena akan ada perbedaan dalamHalaman 13 dari 16 hal. Put.
163 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
Moegni Djojodirdjo,SH., dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum",penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta. CetakanKedua. 1982. halaman 36, dan DR. Munir Fuady, SH, MH,LL.M., dalam bukunya "Perbuatan Melawan HukumPendekatan Kontemporer", Penerbit PT. Citra AdilyaBakti. Bandung.
Moegni Djojodirdjo, SH, dalambukunya tersebut di atas, pada halaman 47 : "Sesuatuperbuatan yang bertentangan dengan undangundang ataudengan kesusilaan baik atau dengan mana dilanggar hakorang lain, selalu merupakan perbuatan yangbertentangan dengan sikap hati hati yang seyogyanyadilakukan dalam pergaulan masyarakat;Bahwa DR.