1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Notaris-PPAT di Purbalingga yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor 053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan

perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., Notaris-PPAT di Purbalingga Juncto Akad Addendum Nomor /053-1/11/17 tertanggal 30 November 2015, yaitu berupa kerugian materiil berupa:

1. Utang Pokok /sisa modal sebesar Rp. 49.123.000,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
2. Margin/ laba bagi hasil ditaksir sebesar Rp. 3.780.000,- (tiga

Bahwa Perjanjian dibuat pada hari Senin tanggal 26 bulanNovember tahun 2012 ;oe Bahwa bentuk perjanjian tersebut tertulis dalam AkadPembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn., NotarisPPAT diPurbalingga, yang diperjanjikan di dalam perjanjian adalah :a. Bank memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabahsejumlah Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) untuk ModalUsaha Dagang Perdagangan dan Kerajinan Sepatu Kulit.b.

Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasitersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu Sesuaidengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26November 2012 yang dibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn.

Bahwa Tergugat dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya,telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan AkadPembiayaan Musyarakah Nomor 20 tertanggal 26 November 2012;2.

Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20tertanggal 26 November 2012 tersebut diperjanjikan bahwa Penggugatmemberikan pembiayaan musyarakah kepada Tergugat sejumlah Rp.100.000.000, untuk jangka waktu pembiayaan 48 bulan, terhitung sejaktanggal 26 Desember 2012 dan berakhir pada tanggal 26 November2016;3. Bahwa berdasarkan Akad Addendum Nomor ADD/0531/11/17 tanggal30 November 2015, tersebut diperjanjikan bahwa Penggugathalaman 20 dari 26 hal. Put.

Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbgmemberikan restrukturisasi pembiayaan musyarakah kepada Tergugatsejumlah Rp. 70.000.000, untuk jangka waktu pembiayaan 60 bulan,terhitung sejak tanggal 26 Desember 2012 dan berakhir pada tanggal 26November 2020;4.

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 03 tertanggal 07 Mei 2015 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat di hadapan Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn.

Notaris-PPAT di Purbalingga;

Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 03 yang dibuatoleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn. NotarisPPAT di Purbalingga. yangdiperjanjikan di dalam perjanjian adalah:a. Bank memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabahsejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk memenuhisebagian Modal Usaha Dagang Alat Rumah Tangga dan Elektronik yangberalamat di Desa Makam RT 002 RW 009 Kecamatan RembangKabupaten Purbalingga dan dipasarkan di daerah Cilacap, Bumiayu danBrebes;b.

Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan untuk 30 (tigapuluh) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatanganikedua belah pihak, yaitu tanggal 07 Mei 2015 dan berakhir pada tanggal07 November 2017 dan selambatlambatnya pada tanggal 07 November2017, nasabah harus sudah melunasi.

Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasitersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu Sesuai denganAkad Pembiayaan Musyarakah Nomor 03 tertanggal 07 Mei 2015 yangdibuat oleh Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwiratelah mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah untuk modal dagang alatrumah tangga dan elektronik dengan kesepakatankesepakatan dalamakadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukunakad, sehingga Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 03 tertanggal 07 Mei2015 Juncto Akad Addendum Nomor ADD/0581/12/15 tertanggal 21 Desember2015 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat harus dinyatakan sah;Menimbang, bahwa sesuai dengan akad

Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor03 tertanggal 07 Mei 2015 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dihadapan Sri Wahyono, SH., MH., M.Kn. NotarisPPAT di Purbalingga;4. Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor: ADD/0581/12/15 tertanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Penggugat dan ParaTergugat;5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ciderajanjijwanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 03tertanggal 07 Mei 2015 Jo.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 55/507-1/10/17 tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 55/507-1/10/17 tertanggal 26 Oktober 2017, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp. 34.193.830,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan

Bank memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabah sejumlahRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk memenuhi sebagian ModalUsaha Toko Alat Pertanian yang beralamat di Desa Tangkisan KecamatanMrebet Kabupaten Purbalingga dan dipasarkan di Kecamatan Mrebet dansekitarnya.b.

Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan untuk 36 (tiga puluhenam) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatanganikedua belah pihak, yaitu tanggal 26 Oktober 2017 dan berakhir padatanggal 26 Oktober 2020 dan selambatlambatnya pada tanggal 26Oktober 2020, nasabah harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasantelah lewat waktu, nasabah belum melunasi sebagaimana dimaksuddiatas, maka nasabah dianggap telah lalai dan atau cidera janji.d.

Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor XXXtertanggal 26 Oktober 2017;3. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatancidera janji/ingkar janjiwanprestasi terhadap Akad Pembiayaan MusyarakahNomor XXX tertanggal 26 Oktober 2017, yaitu berupa kerugian materiilsebesar Rp. 34.193.830, (tiga puluh empatjuta seratus sembilan puluh tigaribu delapan ratus tiga puluh rupiah);4.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwiratelah mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah untuk modal usaha toko alatpertanian dengan kesepakatan kesepakatan di dalam akadnya, oleh karena ituakad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga AkadPembiayaan Musyarakah Nomor XXX tertanggal 26 Oktober 2017 yang dibuatoleh Penggugat dan Para Tergugat harus dinyatakan sah;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari ahbahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku

Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor XXXtertanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan ParaTergugat;. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkarjanjiwanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor XXXtertanggal 26 Oktober 2017, yang mengakibatkan timbulnya kerugianmateriil bagi Penggugat sebesar Rp. 34.193.830,00 (tiga puluh empat jutaseratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);.

Jkt.Pst Pencairan Pembiayaan Musyarakah dengan tanggal Efektif 6 April2016 sebesar Rp. 3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah) (Bukti P9) Pencairan Pembiayaan Musyarakah dengan tanggal Efektif 21 April2016 sebesar Rp. 3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah) (Bukti P10) Pencairan Pembiayaan Musyarakah dengan tanggal Efektif 27 April2016 sebesar Rp. 6.000.000.000, (Enam Milyar Rupiah) (Bukti P11) Rekening Koran TERMOHON PKPU (Bukti P12)Bahwa TERMOHON PKPU memiliki kewajiban melakukanpembayaran kembali kepada

Pasal 6 ayat 6.1 Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor: 12tanggal 13 April 2015 Jo.

MENUNGGAK sejak tanggal31 Desember 2016Bahwa atas Fasilitas Pembiayaan Musyarakah TERMOHON PKPU telah melakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap plafond(jumlah maksimum kredit) sebesar Rp. 12.000.000.000, (DuaBelas Milyar Rupiah) yang diberikan oleh PEMOHON PKPU denganperincian sebagai berikut:( Penarikan PertamaPencairan Pembiayaan Musyarakah dengan tanggal Efektif6 April 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah)(Vide Bukti P9); Penarikan KeduaPencairan Pembiayaan Musyarakah

dengan PerjanjianPembiayaan Musyarakah pada pengadilan manapun;2.

MilyarRupiah), bukti P8;Fotocopy Pencairan Pembiayaan Musyarakah dengan tanggal Efektif6 April 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah), bukti P9;Fotocopy Pencairan Pembiayaan Musyarakah dengan tanggal Efektif21 April 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah), bukti P10;Fotocopy Pencairan Pembiayaan Musyarakah dengan tanggal Efektif27 April 2016 sebesar Rp. 6.000.000.000, (Enam Milyar Rupiah),bukti P11;Fotocopy Rekening Koran Termohon PKPU , bukti P12;Fotocopy Surat Pemohon

selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.Pengadilan Agama tersebut ;e Setelah membaca suratsurat perkara;e Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Juni2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal19 Juni 2014 Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg, telah mengajukan alasanalasansebagai berikut ;Halaman 1 dari 8Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA.PbgBahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah

tersebut, makaPenggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruhjumlah modal dan pembagian keuntungan kepada Para Tergugat secaraseketika dan sekaligus ;8 Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 6, maka Para Tergugattelah dianggap melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasiyang sangat merugikan Penggugat ;9 Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebutPenggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan AkadPembiayaan Musyarakah

pertanian berupa sawah berdasarkan Sertipikat Hak MilikNomor: , Luas 256 M2, terletak di Desa Baleraksa, KecamatanKarangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah,sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7 Desember2006 No. , Sertifikat tertanggal 3 Juli 2007, tertulis atas namaTERGUGAT II, dengan batasbatas :e Sebelah Utara : Tanah milik Dahlane Sebelah Timur: Jalan Desae Sebelah Selatan : Tanah milik Sukisnoe Sebelah Bara : Tanah milik Dahlan3 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah

Nomor : tertanggal 16 April 2008 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugatyang di waarmerking oleh Notaris di Purbalingga Nomor : tertanggal 7Mei 2008 juncto Akad Addendum Perpanjangan Akad Perjanjian PembiayaanMusyarakah No. tanmggal 16 April 2009 yang dibuat dibawah tanganbermeterai; Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ciderajanji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: tertanggal 16 April 2008, juncto Akad Addendum Perpanjangan AkadPerjanjian

Pembiayaan Musyarakah No. tanmggal 16 April 2009 yangdibuat dibawah tangan bermeterai yang sangat merugikan Penggugat, yaituberupa kerugian materiil sebesar Rp.57.527.652,( lima puluh tujuh juta limaratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ;4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesarRp. 57.527.652, ( lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enamratus lima puluh dua rupiah ) kepada Penggugat langsung seketika setelahputusan mempunyai kekuatan

disebutsebagai Tergugat II;Tergugat I dan II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.Pengadilan Agama tersebut ;e Setelah membaca suratsurat perkara;e Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalinggapada tanggal 18 Februari 2014 Nomor 310/Pdt.G/2014/PA.Pbg, telah mengajukanalasanalasan sebagai berikut ;1 Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah

posita 5,maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atasseluruh jumlah modal dan pembagian keuntungan kepada Para Tergugatsecara seketika dan sekaligus ;Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 6, maka Para Tergugattelah dianggap melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasiyang sangat merugikan Penggugat ;8 Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebutPenggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan AkadPembiayaan Musyarakah

Mulya Sebelah Selatan : jalan setapak Sebelah Barat : tanah milik TeguhMenyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : tertanggal 17 April 2007 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat ;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : tertanggal 17April 2007, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiilsebesar Rp. 53.732.715.

sah;Menimbang, bahwa sesuai dengan akad yang dibuat oleh Penggugat danPara Tergugat bahwa jangka kerjasama usaha antara Penggugat dan Para Tergugatberlangsung untuk jangka waktu selama 36 ( tiga puluh enam) bulan yaitu sejaksejak mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu tanggal 17 April 2007sampai dengan 17 April 2010, dengan ketentuan kewajiban Para Tergugatsebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : tersebut, namun ternyata Para Tergugat telah lalai tidak pernah

Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : tertanggal 17 April 2007 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat ;Halaman 11 dari 13Putusan No.310/Pdt.G/2014/PA.Pbg4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : tertanggal 17April 2007, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiilsebesar Rp. 53.732.715.

Bahwa gugatan a quo yang diajukan Penggugat adalah sehubungan denganhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat mengenai fasilitaspembiayaan sebagaimana diatur dalam Akad Perjanjian Pembiayaan AlMurabahah Nomor 366 tanggal 24 Juni 2010 (Akad AlMurabahah) dan AkadPembiayaan Musyarakah Mutanagisah Nomor 224 tanggal 25 Januari 2011(Akad Musyarakah) jo. Akad Ijarah Nomor 225 tanggal 25 Januari 2011 (AkadIjarah), ketiganya dibuat oleh dan di hadapan Riza Octariana, S.H., Notaris diLangsa.2.

Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajiban Tergugat sesuai Akad AIlMurabahah dan Akad Musyarakah jo.

Bahwa Akad AlMurabahah dan Akad Musyarakah jo.

Dikarenakan obyek yangdibeli melalui skema Musyarakah harus menghasilkan (produktif), maka Bankdan Nasabah bersepakat untuk menyewakan obyek Musyarakah tersebutyang mana dalam hal ini obyek Musyarakah disewa oleh Penggugat selamajangka waktu 120 bulan dengan sewa perbulan sebesar Rp. 6.453.400,sebagaimana ternyata dalam Akad Ijarah.Bahwa untuk menjamin ketaatan Penggugat dalam melunasi kewajibannya,Penggugat telah berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminankepada Tergugat, yaitu sebagai

jo. ljarah telahjatuh tempo dan dapat ditagih secara seketika dan sekaligus sejak Penggugatwanprestasi (vide Pasal 11 ayat 1 Akad Musyarakah jo.

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugatadalah berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanagisah BIl RumahSyariah iB No.006/MMQ/BIIJBI/2015 tertanggal 21 Januari 2015, dimanajika ada tindakan Penggugat maupun Tergugat yang bertentangan denganisi Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanagisah Rumah Syariah makaHalaman 9 dari hal 35 Putusan No.69/Pdt.G/2016/PN Jmb 10perbuatan tersebut harus dikualifikasikan sebagai wanprestasi (default).Oleh karenanya, jelas terbukti fakta hukumnya

TIDAK ADA DASAR BAGI PENGGUGAT UNTUK MENYATAKAN AKADPEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH RUMAH SYARIAHBAT AL DEMI HUKUM 28.

Tergugat menolak dengan tegas Posita Gugatan angka 3, 4, dan 10 yangintinya menyatakan : bahwa karena tidak mendapat salinan AkadPembiayaan Musyarakah Mutanagisah Rumah Syariah, Penggugat tidakmengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara Penggugat danTergugat sehingga kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya untukmembayar angsuran.29.Bahwa faktanya, Penggugat mengakui telah menandatangani AkadPembiayaan Musyarakah Mutanagisah Rumah Syariah dimana AkadPembiayaan Musyarakah Mutanagisah Rumah

Penggugat yang kemudiana dituangkan dalam AkadPembiayaan Musyarakah Mutanagisah Rumah Syariah.b.

Adanya kecakapan pihakpihak yang membuat perjanjianBahwa para pihak dalam Akad Pembiayaan Musyarakah MutanagisahRumah Syariah adalah pihak yang cakap yang mampu melakukanperobuatan hukum.c.

tanggal 29 Desember 2014 dibuat dinadapanNotaris Sakinah Hasan Assegaff, S.H, Restrukturisasi kedua Akta NotariilNo. 92 Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 27 Oktober 2017dibuat dihadapan Notaris Moch.

Sururi, S.H., M.Kn., dan Restrukturisasiketiga Akta Notariil No. 44 Addendum Al Musyarakah Mutanagisah tanggal12 Desember 2018 dibuat dihadapan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn.

AkadPembiayaan Al Musyarakah Nomor 11. Fasilitas pembiayaan tersebut telahdicairkan dan diterima oleh Pembanding I/Penggugat (CV. Rochmad);e bahwa untuk menjamin tertionya pembayaran kembali/pelunasan pembiyaantepat pada waktunya Pembanding /Penggugat (CV Rochmad)menyerahkan jaminan berupa: 1. SHM No. 33 dengan Akta Pemberian HakTanggungan No. 563/2013 tanggal 11 Desember 2013, dan Sertifikat HakTanggungan No. 110/2014; 2.

Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11. Fasilitaspembiayaan tersebut telah dicairkan dan diterima oleh Pembanding/Penggugat (CV. Rochmad);Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasanpembiayaan tepat pada waktunya Pembanding /Penggugat (CV Rochmad)menyerahkan jaminan berupa:1. SHM No. 33 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 563/2013tanggal 11 Desember 2013, dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 110/2014;2.

13, Jis Addendum Akad Musyarakah Restrukturisasi Nomor 92, danJis Addendum Akad Musyarakah Mutanagisah Restrukturisasi Nomor 44,dengan kata lain Penggugat I/Pembanding telah ingkar janji/wanprestasi;Bahwa Terbanding /Tergugat telah memberikan surat peringatan kepadaPembanding /Penggugat agar segera melakukan pembayarankewajibannya kepada Terbanding /Tergugat dengan surat:1.

Pihak Kedua menerangkan bahwa jaminan sebagaimana tercantumdalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 1202/0752/07/2754tertanggal 20 Nopember 2007 berupa Kendaraan Mobil Mitsubishi JetstarTahun 1997, dengan BPKB Nomor 7320905 An. Paimin (Pihak Kedua) telahdijual sepihak oleh Pihak Kedua;c.

Bahwa Pihak Kedua sebelumnya telah memperoleh dana pembiayaandari Pihak Pertama berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor:1202/0752/07/2754 tertanggal 20 November 2007;2.

Bahwa dalam praktiknya Pihak Kedua tidak dapat memenuhiHalaman 2 dari 7Putusan Nomor 1342/Pdt.P/2018/PA.Smnkewajibannya dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor:1202/0752/07/2754 tertanggal 20 Nopember 2007, meskipun telahdiberikan tambahan waktu oleh Pihak Pertama, hingga pada akhirnya PihakPertama mendaftarkan perkara a quo di Pengadilan Agama Sleman DaerahIstimewa Yogyakarta.

Tidak terpenuhinya kewajiban Pihak Kedua atas AkadPembiayaan Musyarakah tersebut telah berakibat kerugian bagi PihakPertama;3. Bahwa jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Pihak Pertama akibatdari tidak terpenuhinya kewajiban yang dijalankan oeh Pihak Kedua adalahsebesar Rp.29.325.000, (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh limaribu rupiah), yang terdiri dari :A) Tunggakan pokok : Rp. 13.225.000,B) Bagi Hasil : Rp. 6.100.000,C) Biaya perkara ; Rp. 10.000.000,4.

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akad PembiayaanMusyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No. 86 tanggal 26April 2012, atau setidaktidaknya menyatakan AkadPembiayaan Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No. 86targgal 26 April 2012 hanya berlaku dan mengikat antaraTergugatl, TergugatIl dengan Tergugatlll ;4. Membebaskan Penggugatl dan PenggugatIl sebagaipenjamin atas fasilitas kredit yang diperoleh TergugatI danTergugatIl dari Tergugat Ill ;5.

Karena TergugatIl padapokoknya adalah hanya selaku Kreditor yang menyetujuipermohonan fasilitas kredit Tergugatl dan TergugatIlsebagaimana Akad Pembiayaan Musyarakah(Pembiayaan Dana Berputar) No. 86 tanggal 26 April2012 yang relah ditandatangani oleh TergugatI danTergugatlIl serta Para Penggugat selaku Penjamin danselanjutnya menyerahkan seluruh uang fasilitas kredityang telah disetujui tersebut kepada Tergugatl danTergugatIl.

(Pembiayaan Dana Berputar)Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 310/Pdt/2017/PT.MDNkarena Para Penggugat selaku Penjamin telah menyepakatidan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah No.86tanggal 26 April 2012 tersebut.

Menyatakan Akad pembiayaan Musyarakah (Pembiayaan DanaBerputar No. 86 tanggal 26 April 2012 adalah sah secara hukum5. Menyatakan Akad Pembiayaan Musyarakah (Pembiayaan DanaBerputar) No. 86 tanggal 26 April 2012 tetap berlaku danmengikat kepada para pihak yang ada didalamnya ;6.

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akad PembiayaanMusyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No. 86 tanggal 26April 2012, atau setidaktidaknya menyatakan AkadPembiayaan Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) No. 86targgal 26 April 2012 hanya berlaku dan mengikat antaraTergugatl, TergugatIl dengan Tergugatlll ;4. Membebaskan Penggugatl dan PenggugatlIl sebagaiPenjamin atas Fasilitas Kredit yang diperoleh Tergugatl danTergugatIl dari Tergugatlll ;5.

;Bahwa atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut di atas, telahdiikat sebagai barang jaminan untuk pembayaran kembali PembiayaanMurabahah dan Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank BRI Syariah KantorCabang Serang (Tergugat ), sebagaimana hal ini ternyata dari Pasal 10Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 35 tanggal 9 Agustus 2006 jo.Pasal 18 Akta Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 123 tanggal 27November 2006, yang keduaduanya dibuat di hadapan Arjamalis Roswar,S.H., Notaris di Serang;Hal 2 dari 37

Pasal 1, 2 dan 3 AktaAkad Pembiayaan Musyarakah Nomor 123 tanggal 27 November 2006;5.

Bagi hasil minimum sebesar Rp16.350.000,00 (enam belas juta tigaratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tiaptiap bulan;Bahwa dengan demikian total pengembalian yang didasarkan pada sharingdana pembiayaan musyarakah yang wajib dilunasi Penggugat kepadaTergugat adalah sejumlah Rp2.088.600.000,00 (dua miliar delapan puluhdelapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:7.1.

Pengembalian sharing dana pembiayaan musyarakah sebesarRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);7.2.

Pasal 21 Akita Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 123tanggal 27 November 2006) dan mengatur tentang Pemberitahuan (videPasal 19 Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 35 tanggal 9 Agustus2006 jo. Pasal 22 Akta Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 123 tanggal27 November 2006);Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Akta Akad Pembiayaan MurabahahNomor 35 tanggal 9 Agustus 2006 jo.

Bumi Sentosa DwiRU mmBahwa dengan dasar Akad Pembiayaan Perjanjian Mudharabah Mogoyyadah OffBalance Sheet No. 002/ MDAMQYD/VIII/2008 tersebut kemudian Penggugat Imengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 057/MSA/VII/2008 denganPara Tergugat dari CV. Prospek Abadi yang dilegalisasi oleh Notaris Sofin Hadi,SH dengan Nomor N0O.724/Leg/VII/2008.

BumiSentosa Dwi Agung;Bahwa tindakan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai salah urus (mismanagemen) atau pelanggaran atau wanprestasi terhadap Akad yang menjaditanggungjawab pribadi dari Para Tergugat sebagaimana telah ditentukan dalamPasal 13 jo Pasal 5 huruf 5 jo Pasal 7 Akad Pembiayaan Musyarakah No.057/MSA/VII/2008.

Oleh karenanya Akad Pembiayaan Musyarakah No.057/MSA/VII/2008 yang sedianya berakhir pada tanggal 29 Januari 2009dengan sendirinya sejak tanggal 29 November 2008 ketika Para Tergugatmelakukan wanprestasi menjadi putus. Sesuai Pasal 12 jo Pasal 13 AkadPembiayaan Musyarakah No. 057/MSA/VII/2008 Penggugat I berhak menagihmodal usaha dan uang bagi hasilnya secara sekaligus ;Setelah mendapat klarifikasi dari PT. Bumi Sentosa Dwi Agung, Penggugat Imenanyakan hal tersebut kepada Para Tergugat.

Berdasarkan pada halhal tersebut diatas Para Tergugat mensom Para Penggugat,untuk membuktikan keabsahan Akad Pembiayaan Peqanjian Mudharabah Off BalanceSheet No. 002/MDAMQYD/VII/2008 yang dikaitkan dalam AKADPEMBIAYAAN MUSYARAKAH No. 057/MSA/VIII/2008, berdasarkan ketentuanketentuan hukum dalam peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatasmaupun tentang Perbankan serta rekomendasi dan keabsahannya dari Bank Indonesiaselaku pengawas perbankan di seluruh Indonesia.3.

Lagi pula sudah sangat tegas dan eksplisit disebutkan dalam akad bahwa manakalaterjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama atau melaluiperadilan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 16ayat 3 Akad Pembiayaan Musyarakah No. 057/MSA/VI1I/2008).10. Lebih tegas lagi disebutkan dalam Pasal 4 Akad tersebut bahwa pendapat hukumdan atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut bersifat final danmengikat.11.

Nomor 33/Pdt.G/2014/PN GrtMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2014yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 21Oktober 2014 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Grt telah mengajukan gugatansebagai berikut:1 Bahwa, sepengetahuan PENGGUGAT antara PENGGUGAT selakuDEBITUR dengan TERGUGAT (PT.Bank Pembiayaan Rakyat SyariahPNM Mentari) selaku KREDITUR, telah terjalin hubungan keperdataandalam hal Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan Musyarakah

sebagaimanaPerjanjian Kredit/Akad Pembiayaan Musyarakah No:005500050410/W KL/IIl/2014, tertanggal 28 Maret 2014 dihadapan Yali Supyali Selaku DirekturUtama PT.

prestasi berupa pembayarankepada TERGUGAT untuk perjanjian kredit aquo yakni sejumlah Rp.307.038.000 (Tiga ratus tujuh juta tiga puluh delapan ribu rupiah);Bahwa, oleh karena nyata perjanjian kredit tersebut didasari atas dasaritikad baik para pihak, dan senyatanya PENGGUGAT telah menikmatifasilitas kredit tersebut dan PENGGUGAT juga telah melakukanpembayaranpembayaran kepada TERGUGAT sebagaimana posita point 3di atas, maka beralasan bagi Hakim Yang Mulia menyatakan PerjanjianKredit/Akad Pembiayaan Musyarakah

sebagaimana Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan Musyarakah No:005500050410 /WKL/ITI/2014tanggal 28 Maret 2014 Yali Supyali Selaku direktur utama PT.BankHalaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN GrtPembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari adalah SAH dan MEMILIKIKEKUATAN HUKUM;8 Bahwa, in casu adanya perselisihan antara PENGGUGAT denganTERGUGAT terkait JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI, hal manamenurut PENGGUGAT sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGATuntuk perjanjian a quo yakni sebesar Rp

, Murabahah dan Wakalah,hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam petitum gugatan Penggugat padaangka 4 yang meminta agar dinyatakan perjanjian kredit/akad pembiayaanMusyarakah sebagaimana Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan Musyarakah No:005500050410/WKL/IN/2014 tanggal 28 Maret 2014 adalah sah dan memilikikekuatan hukum dan pada petitum angka 7 yang memohon untuk melakukanpenjadualan utang atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa petitum yang bersisi permohonan agar sebuah perjanjian

Tnktertuang dalam ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH nomor125 yang ditandatangani oleh masingmasing Pihak yaitu olen Penggugat danTergugat dihadapan Notaris BUDI KRISTIYANTO, SH pada tanggal 25 Juni2015;. Bahwa adapun yang menjadi jaminan Penggugat dalam pemberian AkadPembiayaan Musyarakah oleh PT.

Bahwa pada awal mula Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah tersebutberjalan seperti biasa, dan Penggugat selaku Nasabah dari Tergugat selalumemenuhi kewajibannya membayar angsuran kepada PT.

Bahwa ADDENDUM Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 164, tanggal26 Agustus 2014 diruba dari Pembiayaan Musyarakah Modal KerjaRevolving (PMKR) menjadi PEMBIAYAAN MUSYARAKAH danditetapbkan Akad Musyarakah selajutnya disebut sebagai AKAD,ditandatangani dihadapan NOTARIS BUDIKRISTIYANTO, SH Notaris di kotaBandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan nilai Fasilitaspembiayaan tetap Rp.1.700.000.000,00 (satu miliyar tujuh ratus juta rupiah)dengan jangka wakiu selama 12 bulan terhitung dari tanggal 28

TnkKarang) yang pada akhirnya, Penggugat mengjukan perpohonan pengeluarandan penambahan barang jaminan pada Akad dimaksud, sebagaimanatertuang dalam ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Nomor :B.061KCTJK/MUSYFS/122016 tanggal 30 Desember 2016 yaitumengubah ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 tentang BARANG JAMINAN,sebagaimana tertulis dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor :164 yaitu:a.

Menyatakan Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah No164 tanggal 26Agustus 2016 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No.B.061KCTJK/MUSYFS/122016 tanggal 30 Desember 2016 syah menuruthukum;3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.4.

Bahwa terhadap Akad Musyarakah tersebut, telah dilakukan perubahan,dan terakhir berdasarkan addendum Akad Pembiayaan Musyarakah NomorUSY/13/2010 tanggal 29 April 2011:4.

Bahwa mekanisme pembayaran angsuran oleh Turut Tergugat kepadaPenggugat didasarkan Pasal 8 ayat (2) Akad Musyarakah disebutkanNasabah wajib melakukan pembayaran angsuran dana pembiayaankepada Bank diangsur dari setiap penerimaan termin proyek untukmenurunkan outstanding pembiayaan sampai lunas, serta ketentuan Pasal29 ayat 4 Akad Musyarakah yang mana disebutkan: Seluruh sisa terminproyek BIL (termasuk yang akan diaddendumnya) dan proyekproyeklainnya harus disetorkan ke rekening nasabah di Bank sesuai

Nomor 1461 K/Pdt/2017sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar) sebagai modalpengerjaan proyek Bandara Internasional Lombok sebagaimanatertuangdalam Akad Musyarakah Nomor : USY/13/2010 tanggal 30 April 2010beserta Addendum terakhir Nomor : USY/13/2010 tertanggal 29 April 2011;.

Udara Internasional Lombok,tertanggal 5 Maret tahun 2008 beserta seluruh addendumnya sebagaimanadijelaskan pada uraian di atas;Bahwa, mengingat hubungan hukum dalam Akad Musyarakah NomorUSY/13/2010 tanggal 30 April 2010 tersebut terbatas hanya bagi para pihakyang bersepakat yakni Penggugat dan Turut Tergugat, maka dengandemikian tak dapat dibenarkan Tergugat yang tidak memiliki hubunganhukum dalam Akad Musyarakah tersebut dibebankan kewajibanmenanggung akibat hukum atas ikatan perjanjian yang tidak

Bahwa oleh karena itu, didasarkan pada penjelasan tersebut di ataskaitannya dengan perjanjian musyarakah antara Penggugat dan TurutTergugat dalam perkara a quo Akad Musyarakah Nomor USY/13/2010tanggal 30 April 2010 beserta addendum terakhir Nomor USY/13/2010tertanggal 29 April 2011 adalah lahir atas dasar sepakat mengenai modalbersama antara Penggugat dan fTurut Tergugat dengan segalakonsekuensi yang ditanqqung bersama baik dari seqi Keuntungan maupundari segi resiko kerugiannya;30.

denganputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim TingkatBanding akan mengadili Kembali secara keseluruhan perkara ini;Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalahPara Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan gugatan pembaharuanutang (novasi) ke Pengadilan Agama Magelang sehubungan dengan terjadinyasengketa dalam perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat ,dimana Para Penggugat telah menerima pinjaman kredit secara syariah dalambentuk Akad Pembiayaan Musyarakah

dijaminkan tersebut;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang diantaranya berkaitan denganeksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Magelang untukmengadili perkara ini dimana menurut Tergugat dan Tergugat II bahwaPengadilan Agama Magelang tidak berwenang mengadili perkara ini karenaberdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara Para Penggugat denganTergugat di hadapan Suharni, S.H., Notaris di Kota Magelang dalam AkadPembiayaan Musyarakah

No.204/Pdt.G/2016/PTA.SmgPembiayaan Musyarakah Nomor 09 tanggal 1 Agustus 2013, yang hal ini akandiketahui dalam proses pembuktian, karenanya Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwaeksepsi Terguat dan Tergugat II terkait dengan yuridiksi absolut perludibuktikan.Menimbang, bahwa berdasar bukti TIl1 dan TIl1 sebagai bukti autentikberupa fotokopi yang sama yaitu akad pembiayaan musyarakah Nomor 09yang dibuat di hadapan Suharni, S.H., Notaris

di Kota Magelang tanggal 1Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat ,dimana didalam akad pembiayaan musyarakah Pasal 6 ayat (2) menyebutkan:Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasalini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan iniberjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurutperaturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku dalam

Tagrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan olehmasyarakat pada saat itu.4. Ijma ulama atas bolehnya musyarakah.5. Kaidah fikih:ge de ys Js SFY dsuyl Sued! geoPada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecualiada dalil yang mengharamkannya. Memperhatikan : 1. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor 28/SYAPRODUCT/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Fatwa DewanSyariah NasionalMajelis Ulama Indonesia;2.

Musyarakah mutanagishah (48s) 4S Lad!) adalah syirkah yangkepemilikan porsi ras almal salah satu syarik berkurangdisebabkan pembelian secara bertahap oleh syarik lainnya. Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia Fu114 Akad Syirkah + 14. Kerugian usaha (alkhasarah*4!) musyarakah adalah hasilusaha, di mana jumlah modal usaha (ras almal) yangdiinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biayabiaya melebihi jumlah pendapatan.15.

Musyarakah mutanagishah.4. Syirkah amwal.5. Syirkah abdan/syirkah amal.6. Syirkah wujuh.Ketiga : Ketentuan Shighat Akad1. Akad syirkah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahamidan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (syarik).2. Akad syirkah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, danperbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuaisyariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Keempat : Ketentuan Para Pihak1.

Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untukmenghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasikeuntungan atau penghentian musyarakah.2. Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkannisbahproporsional atau nisbahkesepakatan, dan tidak boleh adasejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yangditetapkan hanya untuk syarik tertentu.3.

Jika akad syirkah direalisasikan dalam bentuk musyarakahmutanaqishah maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimanaDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia AY114 Akad Syirkah 7 terdapat dalam fatwa DSNMUI Nomor 73/DSNMUI/XI/2008tentang Musyarakah Mutanagqishah.Jika akad syirkah direalisasikan dalam bentuk pembiayaansindikasi maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapatdalam fatwa DSNMUI Nomor 91/DSNMUI/IV/2014 tentangPembiayaan Sindikasi (4/Tamwil AlMashrifi AlMujamma ).Kesepuluh : Ketentuan

Bahwa gugatan a quo yang diajukan Penggugat tidak terlepas dariadanya hubungan hukum yang timbul antara Penggugat denganTergugat yang mana mengenai hutang piutang sebagaimana diaturdalam : Akad Musyarakah Mutanagisah Muamalat IB (MusyarakahMutanaqisah) Nomor 36 tanggal 28 Mei 2013 (selanjutnya disebutAkad Musyarakah Mutanaqisah) Akad ljarah Nomor 37 tanggal 28 Mei 2013 (selanjutnya disebutAkad Ijarah)Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Akad ljarah keduanya dibuatoleh dan di hadapan Lilis Kurnyani, SH

Bahwa berdasarkan Pasal 19 angka 2 Akad Musyarakah Mutanaqisah,serta Pasal 24 angka 2 Akad ljarah telah disepakati bahwa untukpenyelesaian perselisihan dan domisili hukum, Penggugat danTergugat bersepakat dan berjanji serta mengikatkan dirimenyelesaikan melalui forum Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS)Bunyi Pasal 19 angka 2 Akad Musyarakah Mutanaqisah:Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1pasal ini tidak tercapal, maka para pihak bersepakat, dan dengan iniberanji serta

Bank atas barang sebagaimanadimaksud dalam ayat 4 pasal ini.Pasal 3 angka 7 Akad Musyarakah MutanagisahNasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk menyewakanbarang berdasarkan Akad lIjaran (Sewa menyewa) yang menjadibagian yang tidak terpisahkan dari akad ini, baik untuk disewakanHalaman25dari66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR15.kepada Nasabah sendiri maupun pihak lain, dan untuk menerimapembayaran atas sewa tersebut.Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 1 Akad Musyarakah Mutanaqisah,telah disepakati

Bahwa Tergugat telah menyampaikan pada jawaban, bahwapenyelesaian sengketa aguo pada dasarnya merupakankompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)karena hubungan hukum yang timbul antara Penggugat denganTergugat yang mana mengenai hutang piutang sebagaimanadiatur dalam :a) Akad Musyarakah Mutanagisah Muamalat IB (MusyarakahMutanaqisah) Nomor 36 tanggal 28 Mei 2013 (selanjutnyadisebut Akad Musyarakah Mutanaqisah)b) Akad ljarah Nomor 37 tanggal 28 Mei 2013 (selanjutnyadisebut Akad ljarah

)c) Akad Musyarakah Mutanagisah dan Akad ljarah keduanyadibuat oleh dan di hadapan Lilis Kurnyani, SH, M.Kn, Notarisdi Kota Samarinda.Bahwa berdasarkan Pasal 19 angka 2 Akad MusyarakahMutanagisah, serta Pasal 24 angka 2 Akad ljarah telahdisepakati bahwa untuk penyelesaian perselisihan dan domisilihukum, Penggugat dan Tergugat!

Tagrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan olehmasyarakat pada saat itu;d. Ijma Ulama tentang kebolehan musyarakah.3. Kaidah fikih:Agee Je 23s Ja of yy isuyl Suk g yePada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecualiada dalil yang mengharamkannya.Memperhatikan : 1.

Fatwa DSNMUI Nomor: 08/DSNMUI/IV/2000 tentangPembiayaan Musyarakah;g. Fatwa DSNMUI Nomor: 73/DSNMUI/XI/2008 tentangMusyarakah Mutanaqishah;h. Fatwa DSNMUI Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentangPembiayaan Mudharabah (Qiradh);i. Fatwa DSNMUI Nomor: 20/DSNMUI/IV/2001 tentangPedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;j. Fatwa Nomor: 37/ DSNMUI/X/2002 tentang Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah;k.

Akad Musyarakah Mutanagishah adalah sebagaimana dimaksuddalam Fatwa DSNMUI Nomor: 73/DSNMUI/XI/2008 tentangMusyarakah Mutanaqishah;8. Akad Mudharabah adalah sebagaimana dimaksud dalam FatwaDSNMUI Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang PembiayaanMudharabah (Qiradh);9. Akad Muzaraah adalah akad kerjasama usaha pertanian antarapemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanamanberasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilikdan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;10.

Akad Musyarakah; peserta dan leader ikut berpartisifasi dalampengumpulan modal (rasul mal), dan di antara syarik ditunjuk(melalui kesepakatan) sebagai leader; leader berhak memperolehpendapatan/ penghasilan tambahan dengan akad tersendiri karenakedudukannya sebagai pengelola; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. HyPembiayaan Sindikasi (alTamwil alMashrifi alMujamma ) 7 3. Akad Wakalah; peserta sebagai muwakkil dan leader berkedudukansebagai wakil.

Akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modalusaha (musyarakah tsabitah) atau akad kerjasama usaha di manasemua pihak menyertakan modal usaha dan modal Entitas Sindikasidialihkan secara berangsur kepada nasabah lain (musyarakahmutanagishah);4. Akad kerjasama usaha pertanian: a) muzaraah, b) mukhabarah, c)mugharasah, dan d) musaqah.Kelima : Ketentuan terkait Rekening dan Dokumen Akad1.