BAMBANG SOEGIANTOdahulu TJOA WIE GONG Nomor 47/KET/04/2010 yang dikeluarkan olehNotaris Cynthia Magdalena, SH di Semarang tanggal 7 April 2010,selanjutnya diberi tanda P10;11.Fotocopy Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang menjawabsurat Notaris Ninani Halimana, SH, MH perihal Surat Keterangan Wasiata.n Bambang Soegianto dahulu Tjoa Wie Gong No.AHU.2AH.04.018995tertanggal 26 Oktober 2016 oleh Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum

Fotocopy Akta Wasiat Nomor 20 yang dikeluarkan oleh Notaris danPejabat Pembuat Akta Tanah Lilis Gunawan, SH di Kudus tanggal 22 April2016, selanjutnya diberi tanda P12;13.Fotocopy Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang menjawabsurat Notaris Lilis Gunawan, SH perihal Surat Keterangan Wasiat a.n TjoaHalaman 26 dari 36 Penetapan No.56 /Pdt.P/2019/PN Rbg.Lien Nio No.AHU.2AH.04.011084 tertanggal 7 Agustus 2017, selanjutnyadiberi tanda P13;14.Foto Copy Kutipan Akta Kematian No. 3317KM290420160002

April sejak tanggal ditetapkan.KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku Obyek sengketa tersebut karakter yuridisnya bukan merupakan keputusan yangbersifat absolut (mutlak), oleh karena pada bagian akhir setelah diktum Keduaditutup dengan prasa Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamkeputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,(veiligheids) ; Bahwa memperhatikan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupaKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU

dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ciptono Sukmono bin Bambang Sukmono Sadewo;

1. 1 (satu) lembar surat peringatan pertama No.540/327-PAT/CD.VII tgl. 07 Mei 2019 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Cabang ESDM wilayah VII Cirebon;
2. 1 (satu) bundel akta pendirian Yayasan Al Barokah Gunung Jati yang dibuat di Kantor Notaris Saleh badafal,SH tgl. 26 Januari 2018;
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU

-0001231.AH.01.04 tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al.Barokah Gunung Jati;

Tuti Alawiyah,S.H, ,diberi tanda P9;Fotocopy Perihal Keterangan wasiat an Regina Dyjauhari tanggal 21Desember 2016 No.ahu.2AH.04.0110999, dari Kementerian Hukum danHak Asasi Manusian RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, buktiP10.Fotocopy Akta Keterangan Hak Mewaris tanggal 11 Januari 2017 Nomor 13dari Notaris Hj.

., alamat kantor di Jalan Ketapang Gang Baru I Nomor 25 RT.08 RW.03 Suko, Kecamatran Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-348. AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019. Sebagai Tim Kurator.

Repubiik Indonesia," terbukti tidak ada relevansinyadengan positaposita yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya,bilamana sesungguhnya Penggugat ingin memohonkan Petitum tersebutseharusnya terlebin dahulu mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadapSurat Tergugat No.AHU.2AH.01.01207 tanggal 11 Januari 2011 tentang tidakdapat dipertimbangkannya Akta Penyesuaian YPPIC terdaftar sebagaiYayasan atau menjadikan tersebut No.AHU.2AH.01.01207 tanggal 11 Januari2011 sebagai obyek sengketa, dengan tidak

Pengadegan Selatan Raya No. 19 RT 006/RW04, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-64 AH.04.03-2019 tertanggal 25 Maret 2019 ;b. Sdr. Doddy Boy Silalahi. SH., dengan alamat di Gedung Gondangdia Lama 25, Lt.5, Jl R.P. Soeroso No. 25, Menteng, Jakarta Pusat Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.

Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Setiabudi- Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-88 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021;

Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-64 AH.04.03-2019 tertanggal 25 Maret 2019;

J.A.51/128/10 tanggal 30 Oktober 1952 Aktasebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan KeputusanRapat No.02 tanggal 28 Oktober 2010 yang telah mendapatkanpengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU.52751.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 9 Nopember2. Bukti P2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan (Financial Statement)PT Tranka Kabel tahun 20102011 Hasil Audit oleh Akuntan Publik per 4Oktober 2012 ; 3.

., LLM Register No.AHU. AH.04.0365 tertanggal 31 Juli 2008 dan Sdri. ESTERINA RURU,Register No. AHU.AH.04.0362 tertanggal 29 Mei 2008, beralamat diGedung Manggala Wanabakti Blok IV 7th Floor room 718, Jalan Jend. GatotSubroto, SenayanJakarta Pusat 10270 sebagai Kurator dalam Kepailitantersebut;5. Menetapkan jumlah honorarium Kurator sementara, jika diangkat, danHonorarium Kurator tersebut;6.

., masingmasing Advokat/PenasehatHukum/Pengacara/Konsultan Hukum/AdvokatMagang/Para Legal, yang berkantor pada LBHMARHAENIS SUMATERA UTARA, yang didirikanberdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 28 Nopember2011 Jo Akta Perubahan No. 10 tanggal 29 Juni 2012Jo Surat Keputusan Menkumham RI =No.AHU/2247.AHA.01.04 tahun 2012 dan telah ulusVerifikasi Akreditasi sesuai dengan Keputusan MenteriHukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.HN.03.03 tahun2013 tertanggal 31 Mei 2013, yang beralamat di Jin.Iskandar Muda No.

No.AHU 2451 743.

Notaris WidodoBudidarmo,SH,Mkn dengan Suratnya No. 022/Not/IV/2010 tanggal 19 April 2010serta dengan Surat No.024.Yay/Not/XIV2010 tanggal 30 Desember 2010 didalamDaftar Yayasan DIRJEN AHU Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.Repubiik Indonesia," terbukti tidak ada relevansinya dengan positaposita yangdiajukan Penggugat dalam surat gugatannya, bilamana sesungguhnya Penggugatingin memohonkan Petitum tersebut seharusnya terlebih dahulu mengajukanGugatan Tata Usaha Negara terhadap Surat Tergugat No.AHU

.2AH.01.01207tanggal 11 Januari 2011 tentang tidak dapat dipertimbangkannya AktaPenyesuaian YPPIC terdaftar sebagai Yayasan atau menjadikan tersebutNo.AHU.2AH.01.01207 tanggal 11 Januari 2011 sebagai obyek sengketa,dengan tidak dijadikannya Surat Tergugat No.AHU.2 AH.01.01207 tanggai 11Januari 2011 sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo,maka PermohonanHalaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012Penggugat dalam Petitum No.4 surat gugatan Penggugat telah menjadikanGugatan Penggugat menjadi

SIPILPROPINSI DKI JAKARTA pada tanggal 2 Januari 2020, (diberi tanda P8);Foto copy SURAT KETERANGAN WASIAT an HARUN ABIDIN yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum,Kementerianhukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia,Direktur Perdata,KasubditHarta Peninggalan dan Kurator Negara No.AHU.2AH.04.01.1763 tanggal 20Februari 2020, (diberi tanda P9);Foto copy AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS.

T3)yang telah Inkracht;Dimana putusan tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi NahdhatulWathan tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No.186/B/2015/PT,TUN Jkt, tanggal 28 Agustus 2015 yangmenguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo.203/B/2014/PTUN JKT tanggal 16 April 2016;MENGADILI SENDIRI Mengabulkan gugatan Penggugat ; Membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI No.AHU

Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak asasi Manusia RI No.AHU.0029760.10.2014, beserta lampirannya berupa susunan Organisasiperkumpulan (T5) yang mana keputusan Mentri Hukum dan Hak asasiManusia tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RINo.37 K/TUN 2016 tersebut; dimana keputusan tersebut ( Menkum Ham)yang didalam susunan pengurusnya menyebutkan : Bahwa Ketua Umumadalah M Zainul Majdi yang posisinya dalam perkara iniNo.64/Pdt.G/2017/PN.Mtr adalah sebagai Ketua Umum telah dibatalkanoleh

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI No.AHU 26AH.01.08 tahun 2016 tetntang Pembatalan keputusan Menteri Hukum danHAM RI No.AHU.00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum PerkumpulanNahdhatul Wathan ; (T6).Put.No.223/PDT/2017/PT.MTR61Bahwa didalam keputusan tersebut jelas sekali menyebutkan SusunanPengurus adalah : Hj Siti Raihanun Zainudin AM sebagai Ketua UmumNahdhatul Wathan ( NW).Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membacadan meneliti serta mempelajari

No.AHU.00468.50.10.2014 tanggal 23April 2014;Bahwa Yayasan THHK Pertama telah meminjam tanah dan bangunan yang terletak di JI.

No.AHU.00468.50.10.2014 tanggal 23 April 2014;21.2 Bahwa dalam Pasal 6 Akta pendirian Yayasan THHK Pertama No.44 tanggal 16Desembertahun 1993, Notaris Subiyanto Putro, SH;maupun Pasal 5 Aktapendirian Yayasan No.43 tanggal 16 Desember 2009, Notaris Ny.Elly Ningsih, SH;Pada pasal Kekayaan dan Pendapat, dapat diketahui Yayasan tidak memilikiasset berupa tanah dan bangunan di JI.

Foto copy SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,No.AHU.00468.50 10..2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum, YayasanTunas Harum Harapan Kita tanggal. 23 April 2014,dikluarkan oleh Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia. ,sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti.( P 3 );4. Foto copy SURAT LAMPIRAN KEPEUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA No.

., yang terdaftar diKementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan SuratBukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU.60. AH.04.03 2018,yang berkantor di Wisma Bhakti Mulya, Lt.3, suite 306, Jin. KramatRaya No.160, Jakarta Pusat 10430, danb.

FAUZIYAH NOVITA TAJUDIN, S.H., M.H., yang terdaftar diKementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan SuratBukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU.60. AH.04.03 2018,Hal 7 dari 33 Putusan No.23/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga Smgyang berkantor di Wisma Bhakti Mulya, Lt.3, suite 306, Jin. KramatRaya No.160, Jakarta Pusat 10430, danb.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-224 AH.04.03-2018 tertanggal 24 Juli 2018selaku Pengurus / Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU;5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, pukul 09.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;6.

Kurator danPengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi ManusiaRepublik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU : 04.0322 tertanggal 18 Februari 2011, berkantor pada "Yan Apul &Rekan", beralamat kantor di Menara Thamrin Lt. 21, Suite 2, Jalan M.H.Thamrin Kav 3, Jakarta Pusat.

AHU No.AHU/5026.AHA.01.04 Tahun 2011 Jo. SK Kemenkum dan HAM No.M.HH/01.HN.03.03 Tahun 2016 beralamat di JI. Mahesuro III No. 14 RT.03RW.07 Kel. Gajahan, Kec.