Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor:001/SLAMR/X1/2019 tertanggal 05 November 2019(PT.Synergy Logisindo) dan(CV.Anugrah Rahman Mandiri); 3 (tiga) rangkap Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9671900266, SuratPerjanjian Pembiayaan Nomor:9671900265, Surat PerjanjianNomor:9671900264; 3 (tiga) rangkap FC BPKB No.P.03920BSWnama pemilik PT.KemalaPermanik, BPKB No.P03921BS nama pemilik PT.Kemala Permanik, BPKBNo.P 03921BOS nama pemilik PT.Kemala Permanik;

Logistindo)berupa rekening koran;Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan berupa i1(satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa KendaraanNomor:001/SLAMR/XI/2019 tertanggal O5 November 2019(PT.SynergyLogisindo) dan (CV.Anugrah Rahman Mandiri), 3 (tiga) rangkap Surat PerjanjianPembiayaan Nomor : 9671900266, Surat Perjanjian PembiayaanNomor:9671900265, Surat Perjanjian Nomor:9671900264, 3 (tiga) rangkap FCBPKB No.P

.03920BSWnamaipemilik PT.Kemala Permanik, BPKBNo.P03921BS nama pemilik PT.Kemala Permanik, BPKB No.P 03921BOSnama pemilik PT.Kemala Permanik, 1 (dua) rangkap Surat perjanjianPembiayaan Nomor :070219000328 dan kontrak Perjanjian PembiayaanNomor;07021900265, 5 (lima) rangkap Fc.

Menetapkan barang bukti berupa :1(satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor:001/SLAMR/X1/2019 tertanggal 05 November 2019(PT.Synergy Logisindo) dan(CV.Anugrah Rahman Mandiri); 3 (tiga) rangkap Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9671900266,Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor:9671900265, Surat PerjanjianNomor:9671900264; 3 (tiga) rangkap FC BPKB No.P.03920BSWnama pemilik PT.KemalaPermanik, BPKB No.P03921BS nama pemilik PT.Kemala Permanik,BPKB No.P 03921BOS nama pemilik PT.Kemala Permanik;

Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 3 ayat(3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Bagi Pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telahdiberikan izin peruntukan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT.:7.

Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalahPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengandemikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatanHak Uji Materiil in itis;ll. Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon:1.

Bahwa ketentutan dalam Pasal 3 ayat (3) Permenlhk No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016, telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi antara lain:a. Pasal 23A UndangUndang Dasar 1945;b. Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan pajak;c. Pasal 1, Pasal 6 dan Lampiran IIA Angka 9 Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara BukanPajak;d.

Pasal 1 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998juncto Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 juncto PeraturanPemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada DepartemenKehutanan dan Perkebunan;8.Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Permenlhk No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016 telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi antara lain UndangUndang Dasar1945 dan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997;UndangUndang

P.29/Menthk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidakberlaku umum;:Memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut Pasal3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikanputusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biayaperkara sebesar

saksi nama Pemohon yang tertulisdalam Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon yangbernamaNOFA TASYA ARUM CHOIRUNNISA SUSANTO tersebutBAMBANG EKO SANTOSO sedang yang benar BAMBANG EKOSUSANTO sesuai dengan Akte Nikah Pemohon dan suratsuratbukti yang lain milik Pemohon;Menimbang, bahwa selain saksi untuk memperkuat dalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupafoto copy yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan denganaslinya yaitu :Kartu Tanda Penduduk Prop.Jatim Kota Pasuruan No.P

3575024104620002an.CHOLIFAH diberi tanda P1;Kartu Tanda Penduduk Prop.Jatim Kota Pasuruan No.P 35750223 06630002an.BAMBANG EKO SUSANTO diberi tanda P1;Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Purworejo Kota Pasuruan tanggal 14 Maret1987 No.069/18/III/1987 (untuk suami), diberi tanda P2 ;Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Purworejo Kota Pasuruan tanggal 14 Maret1987 No.069/18/III/1987 (untuk istri), diberi tanda P3 ;Kartu Keluarga dari PemKot Pasuruan No.357502 060606 6774 an.kepalaKeluarga BAMBANG EKO SUSANTO

Container ILSU 2013667 sebanyak 232 keping atau 14,3416 M3 ; Bahwa berdasarkan Pasal 4 Permenhut No.P.51/MenhutII/2006 yang diubah pata PasalPasal 4 ayat (3) melalui Permenhut No.

/MenhutII/2007 dijelaskan bahwa: (1) SKAU diterbitkan oleh Kepada Desa/Lurah/Pejabat setara/Pejabat laindidesa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut, ; (2) Pejabat penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala DinasKabupaten/Kota ; (3) Dalam hal Kepala Desa/Lurah/Pejabat setara/pejabat lain didesa tersebutberhalangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan pejabat penerbitSKAU ; Selanjutnya pada Pasal 6 Permenhut No.P

Container ILSU 2013667 sebanyak 232 keping atau 14,3416 M3 ; Bahwa berdasarkan Pasal 4 Permenhut No.P.51/MenhutII/2006 yang diubah padaPasal 4 ayat (3) melalui Permenhut No.

/2007 dijelaskan bahwa :(1) SKAU diterbitkan oleh Kepada Desa/Lurah/Pejabat setara/Pejabat laindidesa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut ; (2) Pejabat penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangditetapkan oleh Bupati / Walikota berdasarkan usulan Kepala onKabupaten (3)AS Kabupaten/Kota ;Dalam hal Kepala Desa/Lurah/Pejabat setara/pejabat lain didesa tersebutberhalangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan pejabat penerbitSKAU ; Selanjutnya pada Pasal 6 Permenhut No.P

Perk : PDM /LPKAM.1/Ep/06/2011, yang padapokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : DAKW AAN:PERTAMA: Bahwa dia terdakwa AC UN bersama dengan SAIM OI als AMEI(dalam berkas dan Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 21Oktober 2010 sekira pukul 12.17 Wib, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010 atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di MMTC No.P.19Jalan Pancing Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei TuanKabupaten.......Kabupaten Deli

berkas dan penuntutan terpisah) Ruko P.29 di komplek MMTCmilik Wong Lian Tjuan mengalami kerusakan; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal170 ayat(1) KUHPidana ; aeATAU:KEDUA Bahwa dia terdakwa AC UN bersama dengan SAIM OI als AMEI (dalam berkas dan Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 21Oktober 2010 sekira pukul 12.17 Wib, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010 atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di MMTC No.P

D030068481IVA tanggal 11 Maret 2016;Y 1 (satu) lembar sertifikat pengawasan obat/alat P3K Kapal Notanggal11 Maret 2016;Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT PTKY 1 (satu) lembar ijazah mualim pelayaran terbatas No.P/APLG/1975/TP94 tanggal 23 Juli 1994; 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar karantina kesehatan Notanggal 14 Maret 2016; 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No..1.KS/OP.IV/1 12/1/2016tanggal 14 Maret 2016; 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan kepala

D030068481IVA tanggal 11 Maret 2016; 1 (satu) lembar sertifikat pengawasan obat/alat P3K Kapal Notanggal 11Maret 2016; 1 (satu) lembar ijazah mualim pelayaran terbatas No.P/APLG/1975/TP 94tanggal 23 Juli 1994; 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar karantina kesehatan Notanggal 14 Maret 2016; 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No.I.1.KS/OP.IV/112/IIV2016tanggal 14 Maret 2016; 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan kepala kamar mesin AN.HERMANSYAH No.PK.684/1/6/AD.STT2011 tanggal 26

Bengkulu Utara.Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium oleh BadanPOM RI Bengkulu atas pemeriksaan bentuk : Daun dan Dbijikering, warna : Hijau,coklat, bau: khas yang diduga ganjasebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian BarangBukti No.P 1309.PM.01.01.90.09.11 hari senin tanggal 05September 2011 yang ditandatangani oleh Manajer TeknisPengujian Produk Terapetik, Narkotik, obat dan ProdukKomplimen Dra.Firni,Apt,M.Kes dinyatakan contoh barangbukti positif ganja yang termasuk Narkotika

Bengkulu Utara.Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium oleh BadanPOM RI Bengkulu atas pemeriksaan bentuk : Daun dan bijikering, warna : Hijau,coklat, bau: khas yang diduga ganjasebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian BarangBukti No.P 1309.PM.01.01.90.09.11 hari senin tanggal 05September 2011 yang ditandatangani oleh Manajer TeknisPengujian Produk Terapetik, Narkotik, obat dan ProdukKomplimen Dra.Firni,Apt,M.Kes dinyatakan contoh barangbukti positif ganja yang termasuk Narkotika

(tiga) kali dalam bentuk paketan sehargaRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per paket;Menimbang, bahwa setelah ganja tersebut berada21ditangan terdakwa maka ganja tersebut terdakwa bawa pulangdan terdakwa simpan serta terdakwa gunakan untuk dipakaisendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian secaralaboratorium oleh Badan POM RI Bengkulu atas pemeriksaanbentuk : Daun dan biji kering, warna : Hijau,coklat, bau:khas yang diduga ganja sebagaimana tertuang dalam BeritaAcara Pengujian Barang Bukti No.P

Kayu olahan masyarakat/rakyatadalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon tumbuh diatas Hutan Hakdan atau lahan masyarakat antara lain berupa kayu gergajian,kayu pacakan dan arang.Bahwa dokumen/surat yang dapat membuktikan keabsahan hutan hak atau lahanmasyarakat,diatur pada pasal 2 Permenhut No.P.51/MenhutII/2006 yang diubah padapasal yang sama melalui Permenhut No.P.33/MenhutH/2007 adalah : Sertifikat Hakmilik,atau leter C, atau Girik,atau surat keterangan lain yang diakui Oleh BadanPertahanan

P.51/MenhutII/2006 yangdiubah pada pasal 4 ayat (3) melalui Permenhut NO.P.33/MenhutI/2007 diatur bahwapengangkutan lanjutan kayu bukat rakyat/kayu olahan rakyat menggunakan NOTAyang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU asal.Bahwa penggunaan dokumen SKAU bersifat nasional tidak mengenal perbedaanwilayah termasuk Prov.

Kalimantan Barat, sesuai dengan lampiran Permenhut No.P.33/MenhutII/2006, Maka terdapat 21 jenis kayu yang berasal dari hutan Hak/lahanmasyarakat yang dokumen angkutannya menggunakan SKAU termasuk yang berasaldari Prov.

Kayu olahan masyarakat/rakyatadalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon tumbuh diatas Hutan Hakdan atau lahan masyarakat antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan dan arang;Bahwa dokumen/surat yang dapat membuktikan keabsahan hutan hak atau lahanmasyarakat,diatur pada pasal 2 Permenhut No.P.51/MenhutII/2006 yang diubah padapasal yang sama melalui Permenhut No.P.33/MenhutH/2007 adalah : Sertifikat Hakmilik, atau leter C, atau Girik, atau surat keterangan lain yang diakui Oleh BadanPertahanan

berdasarkanSHM No.00057 Desa Cangkrep Kidul yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Purworejo pada 1 Maret 1965 dengan luas +/ 3240M2, setelah dikonversi menjadi Sertipikat Tanah Wakaf luasnya berubahmenjadi 2.949 M2.Bahwa tanah Wakaf yang kami kelola berasl dari konversi SHM No.00057Desa Cangkrep Kidul A/N ( Alm ) Suratman Bin Hadji Mukri yangsebelumnya dibeli dari Sdr ( Alm ) Priyoutomo Supar, dimana Alas Hak atauAsal Hak atas SHM 00057 atau Tanah Wakaf tersebut adalah Bekas HakYasan Persil No.P

.20 D1 Letter C No.736 Desa Cangkrep Kidul sedangkan SHM 00353 a/n Muhamad Lukman Setiyono adalah berasal dari Bekas Hak Yasan Persil No.P.18 DII Letter C No,484 Desa CangkrepKidul..

Dalmadi bin Kartoredjo ( pada Gambar Situasi Tanah Wakaf tertulis sebagai DARMADI ) adalah sebagai batasTanah Wakaf disebelah Timur SHM tersebut diatas adalah berasal dari Bekas Hak Yasan Persil No.P.20 DI Letter C No.738 . Hal ini merupakansalah satu kesesuaian, bahwa sebagai Tanah yang benarbenarberdampingan atau berbatasan maka memiliki kKesamaan lokasi yaituberada di Persil No.P.20 DI. Dan sangatlah tidak benar.

Apabila SHM00353 yang berlokasi di Persil No.P.18 DIl Cangkrep Kidul bertetanggadengan Tanah SHM milik Sdr. Dalmadi Bin Kartoredjo ( Tertulis padaGambar Situasi Tanah SHM 00353 sebagai DARMADI 8.

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.hmMenyatakan Pelawan adalah Pengelola ( Nadzir ) yang sah atas tanah Wakafberdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No.00001 yang berada diPersil No.P.20 DI ( Bekas SHM 00057 Cangkrep Kidul ) Desa Cangkrep KidulRt.04 / Rw.02 Kecamatan Purworejo. Kabupaten Purworejo.3. Menyatakan bahwa SHM 00353 A/N Muhamad Lukman Setiyono adalah cacatYuridis.4.

YUDI dan MORPIN langsungmelarikan diri; Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka sebagaimana isi visumet repertum No.P.02/II/019/IX/2013, tanggal 23 September 2013 berdasarkan PermintaanKapolsek Ciampea No.B/22/VII/2013/Reskrim, tanggal 27 Juli 2013 yang diperbuat olehdokter NURJAYA K.

YUDI dan MORPIN langsungmelarikan dir1;Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita lukasebagaimana isi visum et repertum No.P.02/II/019/IX/2013, tanggal 23September 2013 berdasarkan Permintaan Kapolsek Ciampea No.B/22/VII/2013/Reskrim, tanggal 27 Juli 2013 yang diperbuat oleh dokter NURJAYA K.

hutan yang tidakdilengkapi bersama sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutanadalah pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagai bukti, berdasarkan penjelasan tersebut maka terkaitdokumen SKSHH yang seharusnya menyertai pengangkutan kayu tersebutharus dibawa oleh sopir bersamasama dengan kayu dan alat angkut yangmengangkut kayu tersebut dan tidak bisa disimpan di kantor atau diperusahaan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Permenlhk No.P

Nomor 18 Tahun 2013 tidakmenjelaskan tentang darimana kayu tersebut berasal apakah dari kawasanhutan atau bukan kawasan hutan tetapi lebin pada apakah dokumen yangmenyertai pengangkutan kayu sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 dan angka 5 Permenlhk No.P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.Permen LHK No.

Permen LHK No.P.47/ Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 karena seharusnya pengangkutannyaberpedoman pada pasal 8 dan pasal 12 ayat 6 Permenlhk No. P.43/ MenlhkSetjen/2015 Jo. Permen LHK No. P.60/Menthk/Setjen/Kum.1/2016;Bahwa Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan untuk pengangkutankayu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permen LHKHalaman 18 dari 34 halaman. Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2020/PN.Pol.No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

Permen LHK No.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 karena seharusnya pengangkutannyamenggunakan dokumen eSKSHHKB yang diterbitkan melalui SIPUHHOnline;Bahwa karena dokumen yang digunakan mengacu Permen LHK No. P.85/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 11/ 2016 Jo. Permen LHK No. P.48/ Menlhk/ Setjen/Kum.1/ 8/ 2017, namun seharusnya menggunakan dokumen eSKSHHKByang diterbitkan melalui SIPUHH Online sebagaimana diatur dalamPermenlhk No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

Permen LHK No.P.48/Menlhk/ Setjen/Kum.1/8/2017, maka menurut ahli dokumen NotaAngkutan atau Nota Angkutan Lanjutan yang digunakan untuk menyertaipengangkutan kayu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan;Bahwa untuk perhitungan pembayaran PSDH dan DR terlebih dahuluvolume kayu gergajian dikonversi ke volume kayu kayu bulat sebesar 2 (dua)kali volume kayu gergajian, sehingga kerugian negara yang ditimbulkanadalah PSDH untuk kelompok rimba campuran sebanyak 17,1500 m3adalah sebesar

Syamsudin, SH No.P/VeR/014/I/2019/RSSH tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatanganioleh dr. ECHA AISYAH, M.KM selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin,SH, dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kanan seisidepan akibat kekerasan tajam. Lukatersebut telah memotong urat otot sehinggamenimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan ataupencaharian untuk sementara waktu.non Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARIYANTO Als.

Syamsudin, SH No.P/VeR/014/I/2019/RSSH tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatanganioleh dr. ECHA AISYAH, M.KM selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin,Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN SkbSH, diperoleh kesimpulan ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kanan seis!depan akibat kekerasan tajam.

Kemudian pada saat saksi Anasrul akanpergi dan rumah terdakwa tersebut terdakwa berkata "Kamu perwira gak adaetika saya juga perwira saya mantan kolonel, kamu akan saya laporkan keDenpom, tunggu kamu jangan kabur kamu, kamu masuk kerumah saya gak permisi kamu ngancam saya" ; Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum EtRepertum dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tangerang No.P.02/38/38 /V2012 tanggal 16 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh Dr.Dadang Kurniawan sebagai

Bahwa berdasarkan VISUM ETREPERTUM dari RSU PEMKAB TANGERANG No.p.02/20/802/IX/2012 tanggal 25 September 2012 atas nama SUPROJO yangdibuat oleh Dr.UDIN SUPRAYOGI mengetahui Ahli KedokteranForensik Dr.H.ZULHASMAR.S.Sp.F,SH dengan hasil Pemeriksaanpada bibir bagian atas terdapat luka memar disertai luka lecet.KESIMPULAN luka memar dan luka lecet pada orang ini diakibatkanoleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit dan halangandalam melakukan pekerjaan jabatan ataupencahariannya .Bahwa Perbuatan

Bahwa berdasarkan VISUM ETREPERTUM dari RSU PEMKAB TANGERANG No.p.02/20/802/IX/2012 tanggal 25 September 2012 atas nama SUPROJO yang dibuatoleh Dr. UDIN SUPRAYOGI mengetahui Ahli Kedokteran ForensikDr. H. ZULHASMAR. S. Sp.

Widodaren,Kabupaten Ngawi:; Memerintahkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapankelahiran anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Kediri guna didaftar ke dalam sebuah Register yangdiperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran ; e Membebankan biaya permohonan kepadapemohon ; w Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohondipersidangan telah diserahkan suratsurat bukti berupa :1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.P

MUHADI sehinggapara Terdakwa dimanakan untuk proses hokum lebih lanjut;Bahwa berdasarkan Undangundang Republik Indonesia No. 41 Tahun1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/MenLHKSetjen/2015 sebagaimana telah dirubah dengan PeraturanMenteri Kehutanan No. P.60/MenLHK/Setjen/Kum.I/2016 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.

Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengan keterangan Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2013, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor: 1047/Pdt.G/2013/PA.Pwt, telah mengajukan permohonan ikrar talak dengan alasan sebagaiberikut;1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sahseperti sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.P

Visualisasi Perkebunan Selogiri mulai April 1900 1898 ;Fotocopy Surat Ruber Companies In The Netherland East Indies ;Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.417/KPTSII/1999tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di WilayahProvinsi Daerah Tingkat Jawa Timur seluas 1.357.206,30 ha ;Kronologis/Sejarah terkait Maatschappij Tot Exploitatie Van HetKaliselogiri terletak di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro ;Fotocopy Nota Dinas No : B/ND573/XI/ 2010/Bidpropam ;Fotocopy Surat Permenhut No.P

.51/Menhut11/2006 ;Fotocopy Surat Permenhut No.P.50/Menhut1 1/2006 ;Fotocopy Sertifikat HGU No.10 ;Fotocopy Surat Operasi Pemberantasan Ilegal Loging ;Surat Amar Putusan No.891/Pid.B/PN.BWI tanggal 7102010 An.Terdakwa NURMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon di petak 66 hRPH Selogiri, tetap terlampir dalam berkas perkara ;1 (satu) buah gergaji Chain Saw, dirampas untuk dimusnakan ;1 (satu) batang kayu jati panjang 90 Cm diameter

Visualisasi Perkebunan Selogiri mulai April 1900 1898 ; Fotocopy Surat Ruber Companies In The Netherland East Indies ; Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.417/KPTSII/1999tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di WilayahProvinsi Daerah Tingkat Jawa Timur seluas 1.357.206,30 ha ; Kronologis/Sejarah terkait Maatschappij Tot Exploitatie Van HetKaliselogiri terletak di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro ; Fotocopy Nota Dinas No : B/ND573/X1/2010/Bidpropam ; Fotocopy Surat Permenhut No.P

.51/Menhut1 1/2006 ; Fotocopy Surat Permenhut No.P.50/Menhut1 1/2006 ; Fotocopy Sertifikat HGU No.10 ; Fotocopy Surat Operasi Pemberantasan Illegal Loging ;Hal. 8 dari 21 hal.

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, danmemelihara kesuburan tanah.e Bahwa Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan cirri khas tertentuyang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dansatwa serta ekosistemnya.e Bahwa hasil hutan adalah bendabenda hayati, non hayati, dan turunannyaserta jasa yang berasal dari hutan.e Bahwa dasar hukum dan regulasi yang mengatur dokumen pengangkutanhasil hutan adalah UndangUndang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,Permenhut No.P

.55/MenhutI2006 Tentang Penata Usahaan Hasil HutanYang Berasal Dari Hutan Negara, Permenhut No.P.30/MenhutH/2012Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.e Bahwa dokumen pengangkutan untuk mengankut hasil hutan yang berasaldari Hutan Negara adalah SKSKB (Surat Keterangan Syahnya Kayu Bulat)dan FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat).e Bahwa dokumen pengangkutan untuk mengangkut hasil hutan yang berasaldari Hutan Hak adalah SKAU (Surat Keterangan Asal Usul), Nota Angkutan,SAP (Surat

Slw.e Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui sejak awal bahwa kayu jati yangakan diangkut oleh terdakwa adalah berasal dari hutan milik Perhutani dantidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.e Bahwa benar dasar hukum dan regulasi yang mengatur dokumenpengangkutan hasil hutan adalah UndangUndang No.41 Tahun 1999Tentang Kehutanan, Permenhut No.P.55/MenhutII2006 Tentang PenataUsahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, Permenhut No.P.30/MenhutII/2012 Tentang Penata Usahaan Hasil

Chang dengan harga per m3nya Rp.4.000.000,;Bahwa saksi mendapat SKAU dari Rangga;Bahwa membawa kayu dari Dompu ke Tanggerang denganmenggunakan sewa truk dari Endong dan Jauhari;Bahwa saksi tidak merasa bersalah; karena saksi hanya membelidari Rangga;SAKSI: FIRMANSYAH(AHLI).Bahwa saksi adalah ahli di bidang ehutanan khususnya peredaranhasil hutan dan tentang angkutan;Bahwa berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan danPP Kehutanan No.P.55/MENHUTII/2006 tentang Penata UsahaanHasil Hutan yang

Erul menyuruhmengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangansahnya hasil hutan dan hanya SKAU yang hanya diperuntukkankayu rakyat yang diterbitkan oleh Syahrudin bertentanganketentuan yang berlaku(Pasal 1 poin 4 dan Pasal 4 ayat 2Permenhut No.P.30/MENHUTII/2012 tentang Penataan Hasil HutanYang Berasal dari Hutan Hak) dan berpotensi menimbulkankerugian Negara;e Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Amrullah MuhammadNoor als.

Erul mendapat SKAU dariRangga;Bahwa berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan danPP Kehutanan No.P.55/MENHUTII/2006 tentang Penata UsahaanHasil Hutan yang berasal dari hutan Negara terdapat 5 jenisdokumen yang termasuk surat keterangan sahnyahasilhutannyang didigunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayuadalah:6. Surat Keterangn sah Kayu Bulat(SKSKB);7. Faktur Angutan Kayu Bulat(FAKB);8. Faktur Angkutan kayu Olahan(FAKO);9. Surat Angkutan Lelang(SAL);10.

Erul menyuruhmengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangansahnya hasil hutan dan hanya SKAU yang hanya diperuntukkankayu~ rakyat yang diterbitkan oleh Terdakwa/Syahrudinbertentangan ketentuan yang berlaku(Pasal 1 poin 4 dan Pasal 4ayat 2 Permenhut No.P.30/MENHUTII/2012 tentang Penataan HasilHutan Yang Berasal dari Hutan Hak) dan berpotensi menimbulkankerugian Negara;e Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah PSDHyang seharusnya dibayar Rp.5.884.110, dan nilai jual kayusendiri

Erul tersebut ditangkap petugas; yaitutepatnya di Jalan Raya Kopang Lombok Tengah dan di Jalan RayaMamben Lombok Timur;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsurmengangkut, menguasai atau memiliki terpenuhi;Menimbang, bahwa unsur hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan juga dapatterpenuhi; oleh karena berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentangKehutanan dan PP Kehutanan No.P.55/MENHUTII/2006 tentang PenataUsahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara