tujuh ratus dua puluh sembilanribu seratus rupiah), maka Majlis Hakim menilai bahwa Pemohon Konvesni mampumembrikan biaya hadlanah kepada anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvesnibernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Konvensi dengan TermohonKonvensi saat ini sudah berada dalam asuhan Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal41 huruf (b) Undangundang nomor Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, secara Ex Offico

hanyasebagai petanda bahwa tanah yang diatasnya berdiri rumah tersebut adalah benar milikihak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi, dengan status pemegang hakTergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa tentang mutah dalam AlQuran Surat AlBaqarah, ayat241, untuk selanjutnya diangkat menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim yangartinya Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminyamutah (pemberian) menurut yang maruf ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim atas dasar hak ex offico

atasgugatan Rekonpensi menyampaikan keberatan dan ketidak sanggupannyaatas gugatan Penggugat Rekonpensi dan menyatakan sanggup untukmemberikan nafkah iddah, mutah kiswah dan Maskan kepada PenggugatRekonpensi sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dan nafkah dua oranganak setiap bulannya sebesar Rp.700.000; (tujuh ratu ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutantuntutan Penggugat Rekonpensitersebut, Penggugat Rekonpensi tidak merinci akan besaran dari tuntannyamasingmasing, maka secara ex offico

No.1282/Pdt.G/2018/PA.Tmgkontrasepsi KB (spiral), maka Majelis Hakim berpendapat kalimat kalau ternyataadalah mengandung kemungkinan bisa terjadi atau tidak bisa terjadi, hal itumerupakan gugatan yang tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itulah Majelismenyatakan tidak menerima gugatan tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex offico dapat membebankannafkah iddah maupun mutah kepada Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hakhak mantan isteri, KompilasiHukum Islam (KHI) Pasal

mempertimbangkandan menilai pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara, menurutPengadilan Tinggi adalah tidak tepat karena sudah menilai materi pokok perkarayang seharusnya dipertimbangkan dalam pokok perkara dan tidakdipertimbangkan dalam eksepsi karena seharusnya pertimbangan dalameksepsi mengutamakan pertimbangan mengenai prosesuil yaitu mengenaikomptensi pengadilan baik absolut maupun relatif dan formalitas gugatan;Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut Pengadilan Tinggi secaraex offico

perkara rekonvensi akan tetapisecara ex officio Majelis Hakim dapat menetapkan dan diputus melalui petitumsubsider;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil golonganIII/d dengan masa kerja kurang lebih 23 tahun lamanya dan sebagai staf dibagian Tata Usaha di SMPN Pakis Kabupaten Magelang, jadi untuk golongantersebut gaji yang diterima oleh Pemohon kurang lebih sekitar Rp 4.000.000,(empat juta rupiah) setiap bulan di luar penghasilan lainnya, dengan demikianMajelis Hakim secara ex offico

Putusan No. 2636/Pdt.G/2016/PA.Bjn.perkawinan Pemohon dan Termohon, meskipun tidak termasuk jangkauan hakex offico Hakim namun hal ini karena kepada siapa biaya nafkah kedua anakdibebankan sangat berkaitan dengan kepada siapa hak hadhanah kedua anaktersebut ditetapkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohonserta keterangan saksisaksi bahwa anak hasil perkawinan Pemohon danTermohon yang bernama Mahdy Viant Auly Hafizah, umur 14 tahun, danRevalina Amelia Viant Putri, umur 12 tahun

=Pertimbangan Hukum Tentang Ex Offico Dwangsom SALINAN Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum subsider meninta Jikapengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono).Menimbang bawa hak asuh anak (hadhanah) dalam perkara a quo telahdiberikan pada Penggugat, dan ditemukan dalam fakta hukum selama para pihakberpisah rumah dan proses perceraian, anak para pihak di asuh secarabergantian, kurang lebin selama 20 hari di tempat Tergugat dan 20 hari di tempatPenggugat.Menimbang

Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukuPembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidanadan Yurisprudensi terbitan Sinar Grafika edisi kedua tahun 2010,halaman 307 mengatakan bahwa : KUHAP secara konsekuen telahmenganut salah satu asas yang berlaku dalam hukum acarapidana, yakni asas iudex ne procedat ex offico (yang menghendakiagar hakim bersifat pasif dalam proses penuntutan menurut hukumpidana) dan merupakan jaminan bagi Terdakwa akan diperlakukansecara adil oleh pengadilan, karena oleh UndangUndang

tempat kediamanPemohon Konpensi dan Termohon Konpensi dan tempat dilangsungkannyaperkawinan Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi, untukmendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak,berdasarkan Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka yang perludisampaikan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanadalah Penetapan terjadinya talak;Menimbang, bahwa oleh karena itu secara ex offico

permohonanPemohon menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir dirubahdengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak,berdasarkan Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka yang perludisampaikan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanadalah Penetapan terjadinya talak;Menimbang, bahwa oleh karena itu secara ex offico

secarakausalitas dengan perbuatan Pemohon Kasasi, dan juga perhitunganbesarnya kerugian khusus kerugian materiel, tidak didasarkan padasuatu rincian yang relevan dan faktual, atau dengan kata lain dalilmengenai tuntutan ganti kerugian tidak memiliki alas hak dan alasperhitungan yang benar;Bahwa tidak benar pertimbangan Judex Facti Tingkat Il yangmenyatakan karena ganti kerugian yang dituntut oleh Para TermohonKasasi tidak terperinci maka demi rasa keadilan, Majelis Hakim dalamjabatannya secara ex offico

yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensijadikan dasar gugatan sehingga tidak tepat dianggap telah melakukanwanprestasi bahkan para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebutselurunnya sudah meninggal dunia dan tidak ada klausul yang mencantumkanapabila para pihak sudah meninggal dunia maka perjanjian tersebut mengikatmasingmasing ahli waris;Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dan posita perkara ini berupatindakan wanprestasi namun secara material menyangkut bidang tanah makasecara ex offico

Menimbang, bahwa sesuai esensi dari ketentuan pasal 34 ayat (1)Undangundang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah denganUndangundang nomor 16 tahun 2019, bahwa kewajiban seorang suami dalammemberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga adalah sesuaidengan kemampuan suami (bukan didasarkan kepada tuntutan seorang ister);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, denganmendasarkan pasal 41 huruf (c) Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan, Pengadilan secara ex offico

meliputitempat kediaman Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi dan tempatdilangsungkannya perkawinan Pemohon Konpensi dengan TermohonKonpensi, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak,berdasarkan Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka yang perludisampaikan ke Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatanadalah Penetapan terjadinya talak;Menimbang, bahwa oleh karena itu secara ex offico

Kalalo dan Daeng Masloman,berikut pula turut diketahui dan/atau turut mengetahui Pemerintah setempatdalam hal ini Turut Tergugat Lurah Ranomut yang pada saat ketika itusecara ex offico dijabat oleh Mendi Kolanus, BA, dan Tergugat II Drs. W.

Factie Pengadilan Negeri Cibinong Klas IA dalampertimbangannya telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yaknibertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority),seharusnya Majeis Hakim hanya menimbang halhal yang diajukan parapihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultrapetita atau ultra petita non cognoscitur);Bahwa TERBANDING IV dan TERBANDING VII dalam eksepsi hanyamenyangkut kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara bukan PeradilanAgama, sehingga ex offico

peraturanperundangundangan yang merupakan atau bersifat Mandatore / wajibuntuk dipenuhi dan tidak boleh tidak memenuhinya, untuk itu dasar hukumyang dapat digunakan adalah ketentuanketentuan HGU pada umumnyayang terdapat didalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 maupunPeraturan Pelaksanaan mengenai Pemberian HGU sebagaimana diaturdalam PP Nomor 40 tahun 1996.Berdasarkan SK Kepala BPN No.12 Tahun 1992, yang menjadi AnggotaPanitia B adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan ProvinsiKalimantan Selatan bersifat "ex offico

tidak benar.98Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidanganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Terdakwamenjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Daerah Bone Bolango sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d bulan Agustus 2013berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 821.2/ SK / BUPBB / 208 /2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Il dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang secara ex offico

,Sos,MM diangkat sebagai Kepala BadanKepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten BoneBolango,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 821.2/SK/BUPBB/208/2010, tanggal 23Mei 2011,pada saat itu pelaksanaan Diklat Prajabatan tahap (pertama) sedang berjalan, selanjutnya diteruskan oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diangkat menjadi Kepala Badan KepegawaianPendidikan Pelatihan Daerah) Kabupaten Bone Bolango, secara ex offico menjabatselaku Pengguna Anggaran pada