Ditemukan 1476 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-12-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 11-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 206/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 6 April 2016 — Pembanding/Tergugat : SYAMSUL BAHRI Diwakili Oleh : JUSWARI UMAR SAID,SH.MH
Terbanding/Penggugat : LINGGAR JATI ALS LINGGAR Diwakili Oleh : REFI YULIANTO
Turut Terbanding/Tergugat : Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulya Diwakili Oleh : JUSWARI UMAR SAID,SH.MH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. Peputra Masterindo (PT.PMI)
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Desa Suka Mulya
Turut Terbanding/Tergugat : Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit jaya Diwakili Oleh : JUSWARI UMAR SAID,SH.MH
6532
  • Pembanding/Tergugat : SYAMSUL BAHRI Diwakili Oleh : JUSWARI UMAR SAID,SH.MH
    Terbanding/Penggugat : LINGGAR JATI ALS LINGGAR Diwakili Oleh : REFI YULIANTO
    Turut Terbanding/Tergugat : Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulya Diwakili Oleh : JUSWARI UMAR SAID,SH.MH
    Turut Terbanding/Tergugat : PT. Peputra Masterindo (PT.PMI)
    Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Desa Suka Mulya
    Turut Terbanding/Tergugat : Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit jaya Diwakili Oleh : JUSWARI UMAR SAID,SH.MH
    Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulya yang beralamat di DesaSuka Mulya SP.2 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Riauselanjutnya disebut Tergugat II;3. Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya yang beralamat di Desa SukaMulya SP.2 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Riau, selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat III;4.
    ALI AFANDI selaku Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulyayang beralamat di Desa Suka Mulya SP.2 Kecamatan BangkinangKabupaten Kampar Riau periode 2009 sampai sekarang, selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat IV ;5.
    SUHARYO.SP selaku Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulyayang beralamat di Desa Suka Mulya SP.2 Kecamatan BangkinangKabupaten Kampar Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V ;Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IVdan Turut Tergugat V disebut sebagai Para Pembanding, memberikan Kuasakepada JUSWARI UMAR SAID,S.H.M.H., BOY GUNAWAN, S.H. ,M.H.,Advokat/Legal Consultan dari LAW FIRM JUSWARI UMAR SAID,S.H.
    PeputraMasterindo sebagai Bapak Angkat yang memodali dari awal mengolahlahan, dimulai dari penyediaan bibit sawit, menanam, memelihara hinggamengambil hasil panen yang kemudian terhadap hasil panen akandiserahkan oleh PT.PMI kepada pemilik lahan melalui Unit Usaha Otonom( UUO ) Desa Suka Mulya dengan terlebin dahulu PT.PMI memotong hasiltersebut secara berangsur untuk pengembalian modal yang sebelumnyatelah dikeluarkan oleh PT.PMI;Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 206/PDT/2015/PT PBRBahwa total luas
    Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat Vtelah mengajukan jawabannya pada tanggal 19 Mei 2015, yang berbunyisebagai berikut :DALAM EKSEPSI1.Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (EXCEPTIE OBSCUR LIBEL) Bahwa Gugatan Penggugat Mendalilkan memiliki Tanah Garapan seluas25 (dua puluh lima hektar) yang terletak diwilayah Dusun Ill SidoMakmur, Desa Suka Mulya, Kelurahan Pasir Sialang adalah Kabur,karena Dusun III Sido Makmur berada diwilayah Hukum AdministrasiKepemerintahan Desa Suka Mulya yang sudah Otonom
Putus : 25-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — NY. ODEL alias SADRAH vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
2912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pandeglang, dengan batas tanahsebagai berikut ;Sebelah Utara : dengan tanah Sabana dan tanah H.Ahyar;Sebelah Selatan : dengan jalan otonom ;Sebelah Timur : dengan Jalan Desa ;Sebelah Barat : dengan tanah Aliman dan tanah H. Ahyar :Kemudian bidang tanah tersebut didaftarkan oleh Udjen bin Atjuk kepadaKepala Sub Direktorat Agraria Kab. Pandeglang, sekarang bernama KantorPertanahan Kabupaten Pandeglang (Tergugat), yang selanjutnya pada tanggal21 Januari 1975.
    Otonom ;Sebelah Timur : Jl.Desa ;Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor. 193 K/TUN/2013101112Sebelah Barat : tanah Aliman dan tanah H. Ahyar ;adalah bidang tanah yang semula milik dari Dul Halim bin Atjuk ;Bahwa bidang tanah tersebut menurut keterangan dari Drs.H. Didi Rusandidibelinya dari Ny. Hj. Mumuy Sari Banon dan Mumuy Sari Banon membeli tanahtersebut dari TB. Syamsuri. Sedangkan TB. Syamsuri membeli bidang tanahtersebut dari H.
    1975 Blok lancar DesaKaungcaang Kecamatan Cadasari yang menurut Penggugat Tergugat telahmelanggar asasasas umum pemerintahan yang melanggar kesalahan administrasiasas kecermatan, ketelitian dan asas kepastian hukum ;4 Bahwa Penggugat mengatakan objek tanah adalah sebidang tanah milik adat No.C. 1706 persil 34.D II seluas + 21.600 M terletak di Blok Lancar DesaKaungcaang Kecamatan Cadasari dengan batas tanah sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah Sabana dan tanah H Akyar ;Sebelah Selatan : Jalan Otonom
Register : 17-03-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 10/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 16 Agustus 2017 — YAYASAN RIAU MADANI MELAWAN BUPATI PELALAWAN, CV. PUTRI LINDUNG BULAN
13482
  • Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagaiDaerah Otonom; nnn nen nnn nnn nnn nnn nnn nonce nnn nennne2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/KptsIV2000 tentangPedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman) 92222222 oon non noe ne en neon3.
    Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kepentingannyadirugikan karena dengan terbitnya Objek Gugatan sehingga luaskawasan hutan yang terdapat di Provinsi Riau menjadiberkurang seluas + 2.500 Ha (dua ribu lima ratus hektar)merupakan suatu dalil yang tidak berdasar, karena :1) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf iPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagaiDaerah Otonom, diatur bahwa kewenangan Pemerintahdalam bidang kehutanan
    Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagaiDaerah Otonom, diatur bahwa kewenangan Pemerintah dalambidang kehutanan dan perkebunan, yaitu menetapkan kriteriastandardan perizinan usaha pemanfaatan kawasanhutan,pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasalingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan tamanburu, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, lembagakonservasi dan
    jasa lingkungan, pengusahaanpariwsata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuan,penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usahaPOrKEDUNAN. ~ = n= o> wor enn nnn nnn nnn nnn nnn nme nnn non ee en nen meenMaka dalam hal ini telah diserahkannya wewenangpemerintahan di mana salah satu kerangka kewenangan adalahdi bidang kehutanan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom;.
    kavasan hutan,pemanftaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasalingkungan, pengusahaan pariwsata alam, pengusahaantaman buru, usaha perburuan, penangkaran flora danfauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan.Maka dalam hal ini telah diserahkannya wewenangpemerintahan di mana salah satu kerangka kewenanganadalah di bidang kehutanan oleh Pemerintah kepadaDaerah Otonom; 222 n2 eee nnn nnn neeHalaman 50 dari 84 halaman Putusan Nomor :10/G/2017/PTUNPBR.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka
Register : 05-05-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 September 2020 — Penggugat:
HARWIN UTAMA TENGGANO
Tergugat:
PT. JAKARTA PROPERTINDO
15755
  • Peraturan PerusahaanPT Jakarta Propertindo Periode 20152017 merupakan undangundang yang berlaku secara otonom di Perusahaan dan menjadiHalaman 16 dari 38 hal.
    Putusan No .122/Pdt.SusPHI/2020/PN.Jkt.Pst11.12.13.14.hukum otonom yang wajib dihormati, ditaati dan dijunjung tinggioleh seluruh pihak.Bahwa sebagai tindak lanjut amanat Pasal 33 ayat (2) PeraturanPerusahaanPT Jakarta Propertindo 20151017 yang merupakan kaidahhukum otonom di Perusahaan, PT Jakarta Propertindo menerbitkanperaturan teknis dan mekanisme pemberian penghargaan finansial(bonus) jasa produksi tahun 2015 melalui Memo No.OO9A/KU3000/103/VIII/2016 tentang Pedoman Perhitungan &Pemberian Jasa
    Yang ditugaskan di Sub Business Unit (SBU).Bahwa oleh karena pengaturan pemberian penghargaan finansial(bonus)diatur dalam Peraturan PerusahaanPT Jakarta Propertindo20152017 merupakan kaidah otonom, maka pengaturan mekanismedan teknis pelaksanaan pemberian penghargaan finansial (bonus)merupakan hak prerogatifdan kewenangan penuh Perusahaansebagai tindak lanjut amanat Pasal 33 ayat (2) PeraturanPerusahaan PT Jakarta Propertindo 20151017.Bahwa selain itu, bahwa pengaturan mekanisme dan teknispelaksanaan
    Kebijakan yang dilakukan PT JakartaPropertindo secara konsisten, ajek, tetap dan terus menerusmerupakan suatu Kebiasaan yang juga merupakan sumberhukum otonom dalam hukum ketenagakerjaan yang harus dihargaidan dihormati oleh seluruh pihak dalam rangka penegakankepastian hukum ketenagakerjaan di Indonesia.Bahwa bonus bukanlah hak yang bersifat mutlak, pada hakikatnyapemberian bonus digantungkan pada suatu kondisi dan syarat tertentuHalaman 19 dari 38 hal.
    Berdasarkan haltersebut secara tegas Tergugat menolak dalil Penggugat pada Positabutir 12 yang menyatakan Mediator Hi terlihat tidak serius dalammenangani perselisinan a quo.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita butir 12 (duabelas) angka 1 (satu) pada halamana 5 (lima), bahwa Mediator HIdengan keahlian, kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinyatelahbenar dan tepat dalam menganalisis perselisihnan a quodenganberpedoman pada kaidah hukum otonom yang berlaku diPerusahaan yaitu pada
Register : 17-05-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — LASAHARI, DKK VS I. BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN., II. PT. SATYA JAYA ABADI;
147115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Faktanya, keberadaanmasyarakat adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa,Kabupaten Buton Selatan yang merupakan bagian otonom dari KesultananButon sudah ada sejak dahulu kala (ratusan tahun).
    Hakhak didalam tanah adat(Kadie) lazim juga disebut HakHak Kaula.Bahwa menurut Konstitusi Kerajaan Kesultanan Buton, Kadie adalah tanahadat yang menjadi bagian wilayah Kerajaan Kesultanan Buton.Bahwa Kadie (Daerah Otonom) berdasarkan konstitusi Kerajaan KesultananButon terdiri dari 72 Daerah Otonom, dan dijelaskan 2 (dua) Kadiediantaranya tidak mempunyai wilayah karena wilayahnya menjadi PusatPemerintahan Kesultanan Buton yang dihuni oleh dua golongan masyarakatWolio yang disebut Kaomu dan Wataka.Kadie
    yang secara nyata berlaku dalam konstitusi KerajaanKesultananButon yang terdiri dari 72 Kadie hanya 70 Kadie (Daerah Otonom) sebagaiwilayah yang dihuni rakyat dan tempat rakyat mengolah tanah sebagaitanah hak miliknya untuk kehidupannya.
    Putusan Nomor 248 K/TUN/2016sengketa adalah bagian dari Hak Kaula Swapraja Buton, yakni termasukwilayah Kadie Sampolawa yang merupakan salah satu wilayah otonom dari 72wilayah otonom Kesultanan Buton;Bahwa, dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan kekhilafandan kekeliruan nyata karena telah mengabaikan bukti yang sangat menentukan,yakni bukti P2 yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ParaTerbanding.
    Apalagi masyarakat Sampolawa (Kadie Sampolawa) yang merupakanbagian otonom dari Kesultanan Buton yang sudah sejak dahulu kala adamalahan tidak diakui.
Register : 24-06-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cjr.
Tanggal 3 September 2019 — YUDI GUNTARA BIN BURHAN;
174
  • sebagai berikut :Pada hari jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17:30 wib terdakwasedang berada di Masjib daerah Kecamatan Cilaku untuk menjalankan ibadahsholat magrib, setelah selesai sholat terdakwa keluar dari masjib dan melihat lihat ke pabrik Kopi yang merupakan bangunan Kantor Unit Usaha OtonomPerwakilan Puskud Jawa Barat yang masih berada dalam lingkungan rumahmilik saksi HMOCH RUSMANA SH dekat masjid tersebut;Setelah melihat linat pabrik Kopi yang merupakan bangunan KantorUnit Usaha Otonom
    merk SHIMIZU dan1 (satu) Unit mesin air merk WASSER sehingga timbul niat terdakwa untukmemilikinya dan setelah berhasil memilikinya terdakwa berniat untukmenjualnya dan oleh karna itu terdakwa langsung pulang untuk mengambil alatyang akan digunakan mengambil ke dua mesin air tersebut berupa 1 (satu)buah gergaji besi;Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 22:30 wibterdakwa kembali lagi ke tempat kedua mesin air tersebut yaitu pabrik Kopi yangmerupakan bangunan Kantor Unit Usaha Otonom
    sebagai berikut :Pada hari jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17:30 wib terdakwasedang berada di Masjib daerah Kecamatan Cilaku untuk menjalankan ibadahsholat magrib, setelah selesai sholat terdakwa keluar dari masjib dan melihat lihat ke pabrik Kopi yang merupakan bangunan Kantor Unit Usaha OtonomPerwakilan Puskud Jawa Barat yang masih berada dalam lingkungan rumahmilik saksi HIMOCH RUSMANA SH dekat masjid tersebut;Setelah melihat linat pabrik Kopi yang merupakan bangunan KantorUnit Usaha Otonom
    merk SHIMIZUdan 1 (satu) Unit mesin air merk WASSER sehingga timbu niat terdakwa untukmemilikinya dan setelah berhasil memilikinya terdakwa berniat untukmenjualnya dan oleh karna itu terdakwa langsung pulang untuk mengambil alatyang akan digunakan mengambil ke dua mesin air tersebut berupa 1 (satu)buah gergaji besi;Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 22:30 wibterdakwa kembali lagi ke tempat kedua mesin air tersebut yaitu pabrik Kopi yangmerupakan bangunan Kantor Unit Usaha Otonom
Putus : 18-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 918 K/Pdt/2013
Tanggal 18 September 2013 — SONY CHRISTANTO, SE, >< HERMAN MARPAUNG
13269 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put Nomor 918 K/Pdt/201310.11.12.Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2008, jemaat lokal Gereja BethelIndonesia GMP Tanjung Piayu, Kota Batam telah dikukuhkan menjadijemaat cabang dengan nama Gereja Bethel Indonesia GMP TanjungPiayu yang otonom;Bahwa didalam aturan Gereja Bethel Indonesia diatur bahwa jemaat lokaldigembalakan secara otonom dalam pengelolaan kepemilikan, Keuangan,program, kepengurusan dan pembinaan gereja, kecuali dalam halpengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, ajaran, tata Gereja
    * dari Gereja Bethel Indonesia di Jakarta padatanggal 1 April 2009;Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di Gereja Bethel Indonesiabahwa pengelolaan kepemilikan adalah merupakan hak otonom darijemaat lokal;Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku pemilik tanah seluas 1.500 m?tidak pernah mengalihkan dan atau memindahkan hak kepemilikan tanahtersebut kepada pihak Tergugat Rekonvensi dan juga tidak pernahdimintai persetujuannya, oleh karena itu penghibahan tanah seluas 1.500m?
Register : 06-03-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 30-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2012
Tanggal 2 Mei 2012 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs MUHAYAR;
102258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • I, Golongan Ruang II/d;Berdasarkan ketentuan yang diatur pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor :30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwapenjatuhan hukuman disiplin jenis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) hurup d PeraturanPemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagiPegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Golongan ruang IV/a kebawah dalam lingkungan daerah otonom
    ;Oleh karena penjatuhan hukuman disiplin jenis Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4)hurup d Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Golonganruang IV/a ke bawah dalam lingkungan daerah otonom tersebut secara yuridisbukan menjadi wewenang Bupati maka dengan demikian Keputusan BupatiBelitung Nomor : 888/061/IX/ 2009 tanggal, 6 Maret 2009 Tentang
    No.149 K/TUN/20121718perbuatan yang telah melampaui wewenang dan tidak sah dan oleh karenanya harusdinyatakan Batal Demi Hukum;Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980Pasal 7 ayat (3)Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4)hurup d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembinagolongan ruang V/a ke bawah dalam lingkungan Daerah otonom,hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulGubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
    Tahun 2007 Tentang Pembagian UrusanPemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota pada Sub Bidang 4 Perangkat Daerah SubSub Bidang pada angka11 Tugas/Wewenang Pemerintah (Pusat) adalah menetapkan kebijakan norma,standard, prosedur dan kreteria pemberhentian PNS dan CPNS ;23 Untuk menetapkan prosedur dan kreteria pemberhentian dengan tidak hormatbagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah dalam lingkungan Daerah otonom
Register : 31-07-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 89/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 25 Juli 2018 — SUHANDI, tempat / tanggal lahir di Medan / 2 Mei 1961, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp.Anggris, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Medang Pagedangan, Kabupaten Tangerang; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Walim, S.H.,M.H., dan Anthony Cholid, S.H.,M.Hum., Advokat pada kantor hukum “Walim, S.H. & Partners”, beralamat di ruko Modern Land Blok H No.26 Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Babakan, Kecamatan, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 15 Nopember 2017; Selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat; M e l a w a n : LIM SOK HONG, alamat di Jalan Jelambar Jaya Gg. 6 No. 28 Rt/Rw. 011/002 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kodya Jakarta Barat; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; CUNG BIAN NIO, alamat di Jalan Cilandak Timur No. 12 Rt/Rw. 002/004 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
4617
  • O097/legok/1995, yang batasbatasnyasebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah milik Lim Po Tjo;Sebelah Timur : Tanah milik Edi Tega;Sebelah Selatan : Jalan Desa;Sebelah Barat : Jalan Otonom;3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat denganTergugat atas Tanah yang terletak di Kp. Anggris RT.003, RW. 001Kelurahan Medang Pagedangan, Kabupaten Tangerang, seluas 211 M?
    yang batasbatasnya sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah milik Lim Po Tjo;Sebelah Timur : Tanah milik Edi Tega;Sebelah Selatan : Jalan Desa;Sebelah Barat : Jalan Otonom;4. Menyatakan memberi izin kepada Penggugat, selaku Pembeli yang sahuntuk menandatangani suratsurat yang berkaitan dengan proses jual beliTanah Kp. Anggris RT. 003, RW. 001 Kelurahan Medang pagedanganKabupaten Tangerang seluas 211 M?;5.
Putus : 23-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1574/PID.Sus/2015/PN-Lbp
Tanggal 23 Nopember 2015 — Nama lengkap : MUHAMMAD NUR alias AMAT Tempat lahir : Sei Merah Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Nopember 1987 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Gang Otonom Dusun I Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang; A g a m a : Islam Pekerjaan : Wiraswasta
213
  • Nama lengkap : MUHAMMAD NUR alias AMAT Tempat lahir : Sei MerahUmur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Nopember 1987Jenis kelamin : Laki-lakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Gang Otonom Dusun I Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;A g a m a : IslamPekerjaan : Wiraswasta
    PUTUSANNomor: 1574 /PID.Sus/2015/PNLbpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkaraperkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : Nama lengkap ; MUHAMMAD NUR aliasAMATTempat lahir i Sei MerahUmur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Nopember1987Jenis kelamin ; LakilakiKebangsaan ; IndonesiaTempat tinggal ; Gang Otonom Dusun Desa Bangun Rejo
Putus : 18-11-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 234 /Pdt.G/2013/PN.CBN
Tanggal 18 Nopember 2014 — -TB TITUS RAMADHANI x YAYAN SUHERMAN
4228
  • ditransferkan langsung kepada pihak Koperasi Ar Ridho BimaNusantara, berikut uang pihak Tergugat karena pihak Tergugat punkedudukannya sama dengan pihak Penggugat yaitu samasamamenyetorkan Modal Penyertaan ke pihak Koperasi Ar Ridho BimaNusantara dan sampai saat ini uang Modal Deposito Usaha pihakPenggugat maupun Tergugat belum dikembalikan baik PenyertaanModal Pokok maupun keuntungan yang dijanjikanoleh pihakKoperasi Ar Ridho Bima Nusantara sebagai pihak pengelolalangsung kegiatan usaha pada Unit Usaha Otonom
    H.Juanda No. 403 Jomin Barat Kecamatan Kotabaru KabupatenKarawang Jawa Barat;eBahwa demikian pula dengan dalil gugatan aquo pada pint 1.4 butir1.4.1 sampai dengan 1.4.3 dimana modal deposito usaha PenggugatHalaman 21 dari55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Padt.G/20 13/PN.CBNtelah pula ditransferkan langsung ke pihak Koperasi Ar Ridho BimaNusantara sebagai pengelola langsung kegiatan usaha dimana pihakPenggugat maupun pihak Tergugat ikut dalam modal pemyertaanpada Unit Usaha Otonom GIE Trans Koperasi
    ,selaku pengelola Unit Usaha Otonom Program GIE System padaKoperasi Ar Ridho Bima Nusantara, surat lampiran data kendaraan terdiridari kendaraan merk Daihatsu Sirion No.Pol:B1544POK dan ToyotaAvanza No.Pol:B1792WFT dan Suzuki APV No.Pol.B1732FFY dansurat bukti serah terima kendaraan No.Pol: B1792WFT, diberi tanda2. Foto copy memo Penerimaan / Pengeluaran kendaraan tanggal15112012, diberi tanda3.
    Foto copy Surat akad Kerjasama No.29062012/006/AKAD/GIETranstertanggal 29 Juni 2012 atas nama Yayan Suherman dengan HapitGusnawan, ST selaku Pengelola Unit Usaha Otonom Program GIESystem pada Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara, diberi tanda8. Foto copy Surat Lampiran data kendaraan merk Daihatsu Luxio No.Pol :B1058FKD, diberi tanda9.
    ., selaku PengelolaUnit Usaha Otonom Program GIE System pada Koperasi Ar Ridho BimaNusantara, diberi tanda11.Foto copy Surat lampiran data Kendaraan Merk Daihatsu Xenia All NewNo.Pol: B1759.FKA, diberi tanda12.Foto copy Surat Bukti serah Terima Kendaraan No.Pol:B.1759 FKA,diberi tanda13.Foto copy Surat Perjanjian Sewa Mobil No.KARBINUS/15102012/001tanggal 15 Oktober 2012, diberi tanda14.Foto copy Surat lampiran data kendaraan Merk Suzuki APV DLX M/TNo.Pol: B.1732.FFY, diberi tanda15.Foto copy STNK
Putus : 31-03-2016 — Upload : 08-04-2016
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 04/PDT/2016/PT.TTE
Tanggal 31 Maret 2016 — JHONY ANTHONY, DKK VS EDDY TOBIN, DKK
5615
  • sengketa dalam perkara ini tetapi hanya gembala sidang/pimpinanjemaatnya, padahal waktu Tergugat Il, dan sebagai Tergugat Ill/PimpinanJemaat Gereja Bethel Indonesia dan Anggota Jemaat Gereja Bethel Indonesiasekarang masih dalam organisasi Gereja BethEL Tabernakel dikenal denganjemaat setempat (BAB Il) pasal 4 ayat (1) Anggaran dasar Badan PersekutuanGereja BethEl Tabernakel, dimana seluruh pengelolaan keuangannya,sumber daya manusia, kepengurusan dan pembinaan warga jemaat setempatdilaksanakan secara otonom
    Dalam melaksanakan tugasnya, dapat membentukkepengurusan jemaat setempat.Seluruh pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kepengurusan, program,dan pembinaan warga jemaat setempat dilaksanakan secara otonom olehgembala jemaat setempat atau oleh gembala bersama pengurus jemaatsetempat, dengan tetap tunduk kepada ADART BPGBT.
    Hak penuh untuk mengelolah system keuangandan kepemilikan assetjemaat setempat...dst.C. . .....dstDengan demikian Tergugat Il, sebagai Ill dan jemaatnya (yang tidak digugatdalam perkara ini) adalah Jemaat Setempat yang mempunyai Hak Milik, yangdikelola secara Otonom untuk kemajuan jemaat setempat, maka penggugattidak berhak atau tidak berkewenangan atas hak milik Jemaat Setempattersebut.4.
    ,M.Kn., (vide bukti P.16 dan buktiT.7), sementara bukti T.5 tersebut adalah bukti dibawah tangan yang tidakmempunyai kekuatan pembuktian ;Bahwa ketegasan pada pasal 4 ayat (3) ART BPGBT tersebut mengenaiotonom adalah otonom Pengelolaan Keuangan, Sumber Daya Manusia(SDM), Kepengurusan dan Pembinaan Warga Jemaat pada organisasi GerejaGBT, bukan otonom untuk mengalihkan Harta Kekayaan (objek sengketa)menjadikan hak milik Pribadi Tergugat Il / Terbanding dan kemudian dengangampang objekSengketa tersebut
    Sebab pengertian otonomi dalampasal 4 ayat (3) ART BPGBT adalah otonomi Pengelolaan keuangan,SDM,kepengurusan dan pembinaan warga jemaat pada organisasi GerejaGBT,20.34jo pasal 67 ART GBT yaitu otonomi dalam Pengelolaan jemaat Setempat,bukan otonom untuk mengalihkan objek sengketa kemudian menjadi milikTergugat Il/Terbanding dan Tergugat Il/Terbanding.
Register : 02-07-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 3/PID.TPK/2019/PT MTR
Tanggal 29 Juli 2019 — Pembanding/Terdakwa : HASNAH
Terbanding/Penuntut Umum : I WAYAN SURYAWAN,SH
11140
  • Bank NTB Nomor : 00.17/80.95/0032.4/2005tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan BidangPerkreditanM Kriteria Umum :a) PNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnyayang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. BankNTB selaku Bank Penyalurb) CPNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnyayang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT.
    TPK/2019/PT.MTR.a) Status PNS/CPNS yang bersangkutanb) Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkatdan jabatan sebagai sumber pengembalian kredaitc) Informasi tentang potonganpotongan dari Bendaharad) Asal usul pegawai (vertikal / otonom)e) Usia berdasarkan KTP/SK Pengangkatanf) Lainlain yang dianggap perluBahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011, dimana saatitu Terdakwa juga bertindak sebagai Bendahara Gaji
    TPK/2019/PT.MTR.a) PNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnyayang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. BankNTB selaku Bank Penyalurb) CPNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnyayang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. BankNTB selaku Bank Penyalurc) Pensiunan PNS, pensiunan BUMN, dan Pensiunan BUMD yanggaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTBselaku Bank Penyalur Prosedur Pengajuan KSG :1.
    Penilaian Kelayakan, yaitu setelah formulir Permohonan Kreditpengajuan lengkap termasuk lampiran persyaratandipenuhi/diterima oleh Bank, selanjutnya Kantor Cabang//CabangPembantu melakukan penilaian dengan mengedepankan prinsipkehatihatian yang meliputi :a) Status PNS/CPNS yang bersangkutanb) Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkatdan jabatan sebagai sumber pengembalian kredaitc) Informasi tentang potonganpotongan dari Bendaharad) Asal usul pegawai (vertikal / otonom)e) Usia
Register : 25-04-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 243/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
RIBOET SOETIYONO
Tergugat:
1.PT PHILOEX SHANGROI
2.SUTRISNO Bin Pei
3113
  • Philoek Shangroi, berkedudukan di Jalan Hasyim Ashari Nomor 9Samping Bank Mega, Harmoni Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebutsebagai Tergugat ;Sutrisno Bin Pei, beralamat di Jalan Raya Otonom KM.12,6 Nomor 1Rt.03/02, Desa Pasir Gadung, Cikupa, Kabupaten Tangerang, PropinsiBanten, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusattentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor243/Pdt.G
Register : 24-04-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN MASOHI Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Msh
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat: 1. Andrias Intan, Kuasa Hukum Penggugat: 1. Obeth Lohy, SH Kuasa Hukum Dari: Andrias Intan, Tergugat: 1. Menteri Dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Maluku, Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
16561
  • Bahwa objek sengketa sebelumnya telah diperkarakan pada PengadilanNegeri Masohi antara Maawia sebagai Penggugat (dalam perkara inisebagai Turut Tergugat Il) melawan Pemerintah Daerah Otonom KabupatenDati Il Maluku Tengah cq Bupati KDH Tingkat Il Maluku Tengah sebagaiTergugat dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq DirekturJenderal Agraria cq Gubernur KDH Tingkat Maluku cq Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Maluku Tengah, Kepala Kantor Agraria Maluku Tengahsebagai Tergugat ll, sesuai dengan putusan
    Bahwa terhadap poin gugatan penggugat, kami selaku Turut Tergugat Ilmenanggapinya sebagai berikut:Bahwa Perlu diketahui objek sengketa yang dipersengketakaan sekarang,sebelumnya pernah dipersengketakan oleh MAAWIA sebagai Penggugatmelawan Pemerintah Otonom Kabupaten Dati Il Maluku Tengah sebagaiTergugat dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq DirekturJenderal Agraria cq Gubernur KDH Tingkat Maluku cq Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Maluku Tengah, Kepala Kantor Agraria Maluku Tengahsebagai Tergugat
    telah melepaskan tanahdengan luas + 302,5 M2 obyek sewa menyewa, sehingga perbuatan Tergugatdan Turut Tergugat tersebut bertentangan dengan isi Perjanjian SewaMenyewa khususnya Pasal 3 Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 8/PDMT/1969tanggal 31 Djuli 1969 ;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkaloleh Turut Tergugat dan Turut Terguat Il dengan dalil bahwa obyek sengketatelah diperkarakan sebelumnya di Pengadlan Negeri Masohi antara Maawiasebagai Penggugat melawan Pemerintah Daerah Otonom
    yang saat ini dikuasai Turut Tergugat II dengan batasbatas sebagaiberikut : Sebelah Utara dengan : Tanah Negara Sebelah Selatandengan :Jin.Abdullah Soulissa Sebelah Timur dengan : Rudy Yawalata Sebelah Barat dengan : Rumah Sakit Katolik (Tanah Katolik);Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkaloleh Turut Tergugat dan Il dengan dalil banwa objek sengketa sebelumnyapernah dipersengketakan oleh Maawia sebagai Penggugat melawanPemerintah Otonom Kabupaten Dati II Maluku Tengah sebagai
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 53/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ANGGLUS SANTAS,S.Pd
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
108381
  • Namun karena negara inimerupakan negara kesatuan maka semua peraturan perundangundangan ditingkat daerah otonom juga harus taat pada peraturan yanglebih tinQQl ; 22222 ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn neeBahwa Jika hal itu menjadi sesuatu yang dilaksanakan seharusnya jugaperlu dipertimbangkan.
    pemerintahan daerah, yang patut diberikanjabatan PLH karena bupati definitifnya sedang mengikuti proses pilkadaadalah Wakil Bupati ; Bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku sekarang, setelah iamengikuti pilkada, menang ataupun kalah harus kembali lagi padajabatannya sebagai Bupati sampai ia mengakhiri masa jabatannya ; Bahwa keberatan ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkankeputusan, sedangkan banding administratif kepada atasan pejabatyang mengeluarkan keputusan ; Bahwa karena Kabupaten adalah daerah otonom
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1487 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — EDDY MALLO, DKK lawan WALIKOTA PALOPO, DKK dan AGUNG WIDJODJO NOTO, DK
4227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ParaTerbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/ParaTurut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo padapokoknya atas dalildalil:1.Bahwa pada tanggal 18 Desember1993 Pemerintan Daerah Tingkat IlKabupaten Luwu in casu Tergugat II, melakukan kerjasama dengan PTBina Marga Mulia dalam hal Perjanjian Pengelolaan dan PendayagunaanBangunan Pusat Perbelanjaan Palopo yang dikenal dengan Luwu Plaza.Dimana pada waktu itu Kota Palopo statusnya belum ditingkatkan menjadidaerah/kota otonom
    berwenangmengeluarkan Surat Permintaan Pengosongan Lokasi yang ditujukankepada Para Penggugat, sehingga Jelas perbuatan dari Tergugat adalahperbuatan melawan hukum dan merugikan hak Para Penggugat selakuPemegang Hak Guna Bangunan;Bahwa pada Tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 (selama 7 tahun)tanpa seizin dan atau persetujuan dari Para Penggugat selaku pemegangatas pelataran dan halaman Ruko Luwu Plaza, pihak Pemerintah KotaAdministratif (Kotif) Palopo sekarang ditingkatkan statusnya menjadiKota/Daerah Otonom
    Bina Marga Mulya, yangseharusnya karena Para Penggugat selaku User dari kepemilikan RukoLuwu Plaza berasal dari Pengembang bukan dari Walikota PalopoTergugat , karena keberadaan Kota Palopo berdasar UU RI Nomor 11Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan KotaPalopo baru resmi menjadi sebuah Kota Otonom sedangkan RukoLuwu Plaza masih di bawah pengelolaan Pemerintahan beradaditangan Bupati Tk Il Luwu saat itu sebelum terjadinya pemekaranHalaman 17 dari 29 hal. Put.
    Nomor 1487 K/Pdt/2017wilayah Kab.Luwu yang berpindah ke Belopa dan Kota Palopo sebagaiKota Otonom hasil pemekaran.
    diterima (nietontvankelijke verklaard);Bahwa kemudian dalam gugatan Para Penggugat antara posita denganpetitumnya tidak sinkron satu sama lain yang dipersoalkan masalahmasa berlakunya HGB (Hak Guna Bangunan) tetapi justru dicampurbaur dengan gugatan yang menuntut kompensasi atas penggunaanlanan pelataran Ruko karena dianggap telah merugikan para pemilikRuko, pada hal justru keberadaan penjual yang ditempatkan olehWalikota Kotip Palopo tahun 1999 dan berlanjut pada kebijakanWalikota Palopo sebagai Kota Otonom
Register : 09-05-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 202/Pdt. Bth/2011/PN. JKT. PST.
Tanggal 9 Februari 2012 — UNIVERSITAS ANDALAS (unand) >< DAVID M.L.TOBING, SH.,M.Kn,Cs
11346
  • . ;2) Dapat mengganggu, membelenggu kebebasan Akademi dibidangPOV ire n eeetee eeeceee ree SEE e3) Dapat bertentangan Hak Subyektif Peneliti yang otonom. ;4) Publikasi dengan menyebut nama merk dan jenis produk itu akanmerupakan perbuatan melawan Hukum..;5) Yang kita lakukan sekarang adalah kehatihatian dengan tidakmempulblikasikan merk dan jenis produk adalah tindakan penuhkehati hatian, karena riset yang dilakukan adalah dengan mengambilsampel sampel secara acak yang tidak diketahui merknya secarajelas
    Norma moral, yang22.23.24.2d.berasal dari etika, bersifat otonom, bukan heteronom, sehinggapenegakkannya tidak dapat dipaksakan melalui daya paksa eksternal(penguasa). Berbeda dengan norma hukum, yang mempunyai kekuatanmengikat untuk dipaksakan penerapannya, karena bersifat heteronom, makapenegakannya dapat dipaksakan. Misal melalui keputusan dari pengadilanyang memiliki kekuatan hukum(Darmodiharjo, Darji, S.H dan Sidarta, S.H., M.Hum, Pokok Pokok FilsafatHukum, cetakan ke 4, Januari 2002, PT.
Register : 12-02-2015 — Putus : 26-06-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 4/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 26 Juni 2015 — H. UDING MELAWAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
7235
  • Nasir, dengan batasbatasSebelah Utara: jln Otonom:;Sebelelah Timur : Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 92:;Sebelah Selatan : Tanah Milik PT Palkon;Sebelah Barat : Tanah Milik Adat;dasarnya AJB No. 196/JB/14/1999 Penjual Surya, umur 50 Tahuntanggal akta 1 Juni 1999 dibuat di hadapan camat Drs. WanwanSuwarno Yusuf SPPT Tahun 2000 Nomor 32.20.090.007.00/0407.7/00.01 atas nama Sarbini Bin H.
    Sarbini BinNasir, dengan batasbatasSebelah Utara: jalan Otonom;Sebelelah Timur : Tanah Milik Adat;Sebelah Selatan : Tanah Milik PT Palkon;Sebelah Barat : Tanah berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik NomorDasarnya AJB No. 222/JB/14/1999 Penjual Satibi, tanggal akta 22Juni 1999 dibuat di hadapan camat Drs.Wanwan Suwarno Yusuf,SPPT.32.26.090.007.000317.6.7/0001.
    Sebidang tanah garap terletak di blok Tolandu, DesaNanggung, Persil Nomor 50 Girik nomor C.281 luas lebihkurang 2,999 ha dengan batasbatas sebagaiberikut:e Sebelah Barat dengan jalan Cikande Rangkas Bitung;Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUNSRGSebelah Timur dengan tanah Haji lbrahim/ Haji Jahari;Sebelah Utara dengan jalan Otonom;Sebelah Selatan dengan tanah Nyoya Satiah/ Wana, Janadi,2.
    Sebidang tanah darat terletak di blok Labuan, di DesaNanggung, Persil No 18, girik nomor 281 luas lebih kurang1,827 ha, dengan batas Sebelah Barat dengan tanah Sartajaya dan Raid;Sebelah Timur dengan tanah Ramian / Marta;Sebelah Utara dengan tanah Rasti;Sebelah Selatan dengan tanah jalan otonom:;3.
    Otonom; Timur : H. Sarbini/Suria; Selatan : H. Janadi/Palkon; Barat : Sumatra/Satibi.Sedangkan, batasBatas Dalam Warkah SHM No. 92 (Bukti T5)tertulis = Utara : Jalan Otonom; Timur : H. Sarbini; Selatan : H.Janadi/PT. Palkon; Barat : Satibi; Surat Pernyataan PenguasaanFisik Bidang Tanah (Sporadik); Setelah diadakan pengukuranluasnya 1.200 M? dari yang tertera 4.161 M?;. Bahwa berdasarkan Bukti T26, para ahli waris H. Amir (H.Sumatra Bin H. Amir, Surya Bin H. Amir, Sarpani Bin H.
Putus : 29-11-2016 — Upload : 22-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2340 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 —
228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2340 K/Pdt/2016sidang/pimpinan jemaatnya, padahal waktu Tergugat Il, dan sebagaiTergugat IIl/Pimpinan Jemaat Gereja Bethel Indonesia dan Anggota JemaatGereja Bethel Indonesia sekarang masih dalam organisasi Gereja BethELTabernakel dikenal dengan Jemaat setempat (BAB Il) Pasal 4 ayat (1)Anggaran Dasar Badan Persekutuan Gereja BethEl Tabernakel, dimanaseluruh pengelolaan keuangannya, sumber daya manusia, kepengurusandan pembinaan warga jemaat setempat dilaksanakan secara otonom(Pasal 4 ayat (
    Nomor 2340 K/Pdt/2016cermat dan teliti tentang otonom pada Organisasi Gereja BethELTabernakel (GBT) Jemaat Yesus itu Tuhan Tobelo, sebab yangdimaksud dengan otonom pada Pasal 4 ayat (3) ART BPGBT (buktisurat P11), menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Otonomadalah, otonom pengelolaan keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM),Kepengurusan dan Pembinaan Warga Jemaat pada organisasi GerejaBethel Tabernakel (GBT). Tidak mengatur tentang otonom untukmengalihkan harta kekayaan (objek sengketa).