Ketua Otorita Batam Nomor 99/KPTS/KA/XI/2002mengatakan, "dan Lokasi Buffer Zone dapat diberikan kepada pemilik lokasi(PL) yang berada tepat dibelakang lokasi buffer zone yang dimohon itu, ataudengan persetujuan pemilik lokasi yang tepat dibelakang buffer zone tersebut;Bahwa sesuai dengan SK Ketua Otorita Batam tersebut, Penggugat dengansurat permohonan Nomor 04/MWV/2002 telah mengajukan permohonan Lahankepada Ketua Otorita Batam, tanggal 16 Mei 2002, agar Otorita Batammengalokasikan lahan untuk Ruko

(seribu meterpersegi), di lokasi MKGR Tiban Asri (P2), tepatnya lokasi tanah tersebut masihmenyatu dengan tanah milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 11487:Bahwa membalas surat permohonan Penggugat tersebut, pihak Otorita dalamsurat balasannya nomor B/266/DPL/VI/2003, tanggal 18 Juni 2003 menyatakanbahwa lahan yang dimohon merupakan buffer zone.

Nomor 258 PK/Pdt/2017mengajukan permohonan alokasi lahan ke Otorita Batam (Turut Tergugat), makasesuai persyaratan pada saat pengajuan permohonan alokasi lahan ke OtoritaBatam, Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Bersedia membebaskanlahan, apabila di lahan tersebut terdapat penghuni rumah liar atau penggarapkebun.

Apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan hal tersebut (wanprestas/),maka Penggugat bersedia pengalokasian lahan tersebut dibatalkan oleh TurutTergugat cq Otorita Batam cq Badan Pengusahaan Batam, dan Tergugat tidakakan melakukan tuntutan terhadap Otorita Batam;Bahwa Tergugat juga telah melakukan wanprestasi sebagaimana SuratPerjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagianbagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, Nomor/tanggal

/PKL AT/L/VI/2008,Maka Penggugat berhak untuk menghidupkan/melanjutnya permohonan Alokasilahan tersebut ke Otorita Batam cq Badan Pengusahaan Batam:Bahwa dengan batalnya surat Perjanjian mengenai alokasi lahan tersebutsecara otomatis dari Badan Pengusahaan Batam (dahulu Otorita Batam), makaTergugat tidak memiliki apapun lagi terhadap lahan dimaksud, termasukbatalnya permohonan Tergugat kepada Tim Terpadu di mana surat dari TimTerpadu Pemerintah Kota Batam Nomor 01/TIM TPD/I/2013, perihal SuratPeringatan

Pesona Bumi Barelang (Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi) ;

(UWTO) Nomor : 4867F/PL/XI/2003, tanggal 12 Nopember 2003 ;

Pesona Bumi Barelang tanggal 07 September 2004;

Pesona Bumi Barelang tanggal 8 Nopember 2004 ;

Pesona Bumi Barelang tanggal 23 Desember 2003 ;

Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor : 656/F/PL/III/2005, tanggal 01 Maret 2005 ;j. Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor : 302/F/PL/II/2005, tanggal 03 Pebruari 2005 ;k. Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor : 11/F/PL/I/2005, tanggal 03 Januari 2005 ;Halaman 11 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Btm2)I. Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor : 3659/F/PL/XII/2004, tanggal 02 Desember 2004 ;m.

Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor : 2661/F/PL/VIII/2004, tanggal 24 Agustus 2004 ;n. Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor : 2959/F/PL/XII/2004, tanggal 23 September 2004 ;O. Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor : 3360/F/PL/XII/2004, tanggal 25 Oktober 2004 ;p. Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor : 63/F/PL/I/2004, tanggal 12 Januari 2004 ;q.

Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor : 5104/F/PL/XII/2003, tanggal 09 Desember 2003 ;r Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor : 2660/F/PL/VIII/2004, tanggal 24 Agustus 2004 ;Ss. Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor : 471/F/PL/II/2004, tanggal 12 Pebruari 2004 ;t. Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor : 840/F/PL/III/2004, tanggal 12 Maret 2004 ;U.

Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor : 1834/F/PL/V1/2004, tanggal 04 Juni 2004 ;V. Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)Nomor : 1626/F/PL/V/2004, tanggal 21 Mei 2004 ;W.

Faktur tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) ;c. Gambar Penetapan Lokasi (PL) ;d. Surat Perjanjian Alokasi Lahan ;e.

Bahwa selanjutnya setelah keadaan disekitar Mesjid Nurul Huda RusunOtorita telah benar benar sepi, terdakwa masuk kedalam Mesjid NurulHuda Rusun Otorita dengan menggunakan tangga mesjid yang beradadiluar mesjid tersebut dan langsung naik ke lantai 2 (dua) Mesjid NurulHuda Rusun Otorita.

Setelah terdakwa sampai dilantai 2 Mesjid Nurul HudaRusun Otorita, terdakwa lalu melompat kelantai dasar Mesjid Nurul HudaRusun Otorita dan langsung menuju ke kotak infaq ke1 yang beradadidekat tempat sholat perempuan. Terdakwa merusakgembok kotak infagke1 tersebut dengan menggunakan sebatang besi yang terdakwa dapatkandari luar Mesjid Nurul Huda Rusun Otorita.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang merusak 3 (tiga) buah kotakinfaq yang berada didalam Mesjid Nurul Huda Rusun Otorita, pihak MesjidNurul Huda Rusun Otorita mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke5 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

,SM dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 04.30Wib setelah selesai melaksanakan Sholat subuh Di Masjid Nurul HudaRusun Otorita Kel.Muka Kuning kec.

Kel.Muka Kuning Kec.Sei Beduk Kota Batam; Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Sekira Pukul 04.30Wib, di Masjid Nurul Huda Rusun Otorita Kel.

Nasir.Tempat lahir : Tangse (Aceh Pidie).Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 November 1988.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia .Tempat tinggal : KosKosan Perumahan Otorita Batam Nomor 09Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam.Agama : Islam.Pekerjaan : Tidak Ada.Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2Desember 2017;2.

Selasa 07 November 2017 sekira pukul 19.00 Wib ADI BOTAK datang ke Koskosan terdakwa yang beralamat di Koskosan Perumahan Otorita Batam Nomor 09Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam kemudian menyerahkan sabu sebanyak1,80 (satu koma delapan puluh) gram sebagaimana ditimbang oleh ADI BOTAKyang disaksikan oleh terdakwa. Kemudian ADI BOTAK meminta agar terdakwamenyetorkan uang sebesar Rp.1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh riburupiah) dan kelebihan penjualannya dalah keuntungan bagi terdakwa.

NASIR ditawari oleh ADIBOTAK (DPO) untuk berjualan sabu sehingga bisa mendapatkan keuntungandengan syarat jujur kKemudian terdakwa menyetujuinya.Selasa 07 November 2017 sekira pukul 19.00 Wib ADI BOTAK datang ke Koskosan terdakwa yang beralamat di Koskosan Perumahan Otorita Batam Nomor 09Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam kemudian menyerahkan sabu sebanyak1,80 (satu koma delapan puluh) gram sebagaimana ditimbang oleh ADI BOTAKyang disaksikan oleh terdakwa.

Batam Nomor 09 Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam; Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 20.00 Wibsaksi mendapat informasi dari masyarkat bahwa ada seorang lakilaki yangbiasa dipanggil MUN sedang memiliki narkotika jenis sabu di KoskosanPerumahan Otorita Batam Nomor 09 Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam; Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadapterdakwa MAIMUN SHIRAT Alias MUN Bin M.NASIR yang sedang berada didalam kamar kosnya; Bahwa kemudian saksi

Saksi Rinaldi Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik;Bahwa saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukanpenangkapan terhadap MAIMUN SHIRAT Alias MUN Bin M.NASIR pada hariKamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 22.00 Wib di KoskosanPerumahan Otorita Batam Nomor 09 Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November

Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukanberupa perjanjian penggunaan tanah dari Pemegang Hak Pengelolaan;17.Bahwa, Tergugat memilih untuk tidak menghiraukan fakta normatif yang adadan hidup dipulau Batam, yang menunjukan satusatunya pemegang hakpengelolaan atas tanah di Pulau Batam adalah Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam).

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) denganPenerima Alokasi Lahan;2) Surat Keputusan (SKEP) yang dikeluarkan oleh Pemegang HakPengelolaan (Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam);3) Gambar Penetapan Lokasi (PL) yang dikeluarkan olehPemegang Hak Pengelolaan (Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam);4) Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemegang HakPengelolaan (Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam);5) Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan;Bahwa berdasarkan

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, denganhak pengelolaan, kepada Ketua Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam;Halaman 38 dari 48 halaman. Putusan Nomor 95 K/TUN/2014b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk;1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2.

BagianBagian tertentu dari pada Tanah Hak PengelolaanOtorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam (SPJ),e Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagian Bagian Tertentu Dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam (SKEP),e Surat Rekomendasi Hak Milik untuk Rumah Tinggal diatas Bagian Bagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam (Rekom),Bahwa Judex Factie menguji Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan

suatukebenaran materiil;Bahwa Judex Facti Judex Factie yang menguji Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam, yang bukan objek perkara, serta tanpa menturut sertakan ataumeminta penjelasan dari Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam, sangat nampak Judex Factie telah melebihi wewenangnya (onbevogd);Halaman 41 dari 48 halaman.

Demi hukum Otorita Batamwajid melakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kota Batam supayaHak Pengelolaannya berlaku dan memenuhi syarat hukum.Bahwa Hak Pengelolaan yang belum didaftarkan sampai Otorita Batambubar nantinya, secara yuridis belum berlaku dan karena itu belum dapatdikatakan sebagai Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Maka untuk memenuhiketentuan PP 46/2007 mengenai pengalihan Hak Pengelolaan OtoritaBatam, supaya dapat dialinkan, hendaknya Otorita Batam terlebih dahulumelakukan pendaftarannya.Bahwa sesuai dengan Keputusan Mendagri 43/1977, butir 3, sebelummelakukan pendaftaran Otorita Batam diwajibkan terlebin dahulumenyelesaikan pembayaran ganti rugi serta melakukan pemindahanpenduduk ketempat pemukiman baru, apabila diatas areal tanah yangdiberikan dengan hak pengelolaan masih terdapat tanah, bangunan dantanaman

Kepala Kampung Pulau Buluh Nomor: 037/G1/1953,tanggal 30 Desember 1953 yang merujuk pada luas lahan yang terterapada Akta Erfpacht Nomor: 171, tanggal 18 Desember 1951 sebagaiPengganti Minut Nomor: 2, tanggal 11 Januari 1933 ,dengan Luas lahan/Tanah + 8.800 Hektar;Bahwa Jep Ban Soon Co Alias Raden Suwedi pada Tahun 1974membayarkan IPEDA dengan Bukti surat Tanda Pembayaran IPEDA TahunPajak 1974, tgl 17 Mei 1974 sebesar Rp.675, (enam ratus tujuh puluh limarupiah);Bahwa Direktur Pengelolaan Lahan Otorita

No 194/PDT/2017/PT.PBR16.17.18.19.20.Pengelolaan atas nama BP Batam dahulu Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (OPDIPB);Bahwa sesuai dengan Surat Laporan Analisa Telaahan Staff DanPengolahnan Data Atas Kepemilikan BidangBidang Tanah KantorPertanahan Nasional Kota Batam pada Tanggal 5 Mei 2014 Atas Nama JepBan Soon Co Alias Raden Suwedi atas surat permohonan RekomendasiEigendom Perponding Nomor: 171, tanggal 18 Desember 1951 kepadaKantor Pertanahan Nasional Kota Batam;Bahwa dalam Analisa

terdapat tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat.Bahwa kewajiban seperti tercantum di dalam Keputusan Mendagri No 43tahun 1977, butir 3 belum dilakukan Otorita Batam/BP.

Otorita Pegembangan Daerah Industri Pulau Batam berkedudukan danberkantor pusat di Pulau Batam;Pasal 1 KEPPRES No.7 Tahun 1984 :Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang dalampelaksanaan tugasnya seharihari di Pulau Batam dibantu oleh BadanPelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamsebagaimana dimaksud dalam keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973tentang Daerah Industri Pulau Batam, berdasarkan rencana yang ditetapkanOtorita Batam ;Pasal 4 huruf a dan c Keppres No.7 Tahun

Rencana Induk Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ditetapkanoleh Presiden atas usul Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam ;b.

Deputi pengawasan dan pengendalian;Sehingga Permohonan Izin Usaha di Pulau Batam harus ditujukan kepadaBadan otorita Batam/Otorita Pengembagan Daerah Industri Pulau Batam untukditampung dan diteliti serta mengajukannya kepada instansiinstansi yangbersangkutan, oleh karena itu rekomendasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 adalah harustermasuk dari Badan Otorita/Otorita Pengembangan Daerah Pulau Batam, videPasal 2 dan Pasal 4 Keppres No.113 tahun 2001

, WalikotaBatam tidak mengikutsertakan Badan Otorita Batam / Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam sebagaimana terbukti dari Surat Ketua BadanOtorita Batam/ Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal28 Mei 2004 No.B/173/KA/V/2004 yang ditujukan kepada Tergugat agar tidakmemberikan izin untuk Pembukaan Teminal Ferry yang baru di Pulau Batam,dimana berdasarkan Pasal 2 dan 4 Keppres No.113 Tahun 2000, bahwa untukmengembangkan dan mengendalikan pembangunan, merencanakan kebutuhanprasarana

Citra Tritunas tentang Rekomendasi dariOtorita Batam dalam proses dan akan diserahkan paling lambat 45 harisemenjak ditanda tanganinya Surat Pernyataan tersebut ;Akan tetapi ternyata Surat Rekomendasi dari Badan Otorita Batamtersebut sampai terbitnya Surat Keputusan Tergugat a quo tidak pernahditerbitkan oleh Badan Otorita Batam, sehingga oleh karena itu Penerbitan SuratKeputusan Tergugat terbukti cacat hukum ;Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Badan Otorita Batam / OtoritaPengembangan Daerah Industri

Centre yang di tanda Tangani oleh saudara Aswan JayaGinting mewakili HPKP dan Pihak Otorita Batam diwakili oleh AsroniHarahap dan Joki Mochtar.

(dikembalikan ke HPKP sebagaimana semulanya diserahkansecara Tulis Tangan tertanggal 28 Oktober 1999 di kantor Otorita Batam diRuangan Marketing Centre yang di tanda Tangani oleh saudara Aswan JayaGinting mewakili HPKP dan Pihak Otorita Batam diwakili oleh AsroniHarahap dan Joki Mochtar)5.

Surat keputusan ketua Otorita pengembangan Daerah IndustriPulau Batam No. 1098/KPTS/KAAT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001tentang Penggunaan Tanah atas Bagianbagian tertentu dari padaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat II berupa :4.A.

Surat keputusan ketua Otorita pengembangan Daerah IndustriPulau Batam No. 1098/KPTS/KAAT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001tentang Penggunaan Tanah atas Bagianbagian tertentu dari padaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu RayaHalaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 284/Pdt.G/2017/PN. Btm5. Memerintahkan tergugat 1 dengan Kewajiban MenerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara Berupa ;a.

Surat keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam (sekarang Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam) tentangPenggunaan Tanah atas Bagianbagian tertentu dari pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamatas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) PimpinanPenggugat;6.

Seloko tersebut yang diberikan oleh Otorita Batam selakupemegang Hak atas Pengelolaan Lahan ("HPL") yang sah di Batam;Halaman 5 Putusan No. 131/Pdt.G/2014/PN.BTMIl. OTORITA BATAM MERUPAKAN PEMEGANG HAK PENGELOLAAN LAHANDI PULAU BATAM5.

Riau.Atas permohonan tersebut telah diterbitkan oleh Otorita Batamkepada Pengggugat berupa:i) ijin Prinsip No.: 180/1P/KA/L/8/2009 tertanggal 19 Agustus2009;ii) Uang Wajib Tahunan Otorita Batam (UWTO) lunas 30 tahun yaitusejak 19 Agustus 2009 hingga 18 Agustus 2039, dengan rincianpembayaran : (a).

Pada posita nomor 3 diterangkan oleh Penggugat telahmendapatkan alokasi lahan untuk jangka waktu 30(tigapuluh) tahun dari Otorita Batam, kemudian OtoritaBatam memberikan ljin Prinsip, Penggugat membayar UangWajib Tahunan Otorita (UWTO) sampai lunas dst...

Dengan demikian, antaraPenggugat dengan Para Tergugat tidak ada perselihan hukum.Akan tetapi, apabila terdapat peselihan hukum = antaraPenggugat dengan Otorita Batam berdasarkan perjanjianNomor : 659 TAHUN 2011 tanggal 9 Mei 2011 tersebut, makaseharusnya gugatan ditujukan kepada Otorita Batam / BPBatam;2.

Agar tanah di Batam dapat dialokasihkan oleh Otorita Batamkepada Pihak Ketiga/pbemohon, maka Otorita Batam harus memilikiHalaman 25 Putusan No. 131/Pdt.G/2014/PN.BTMSertifikat HAK PENGELOLAAN LAHAN atau sering disebut denganSertifikat HPL.8.

SENDIKOLARAS MADYA yang mana lahan tersebut sudah dibebaskan olehPihak Otorita Batam, saksi H. SIMTISUDARMINAH selaku DirekturHal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor : 1526 K/Pid/2009Utama PT.

Terdakwa secara kekeluargaan melaluiPihak Otorita Batam tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa danTerdakwa mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa yangdikuasakan oleh Sdr.

Surat Keputusan ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor 2405/KPTS/KDAD/VIV/2004 tengan pengalokasian danPenggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari Tanah HakPegelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;3. Penetapan Lokasi Nomor : 24090189 tanggal 14 April 2004 wilayahpengembangan khusus Batam Center ;4.

Surat Perjanjian Pengalokasian penggunaan dan pengurusan tanahnomor : 301/SPJ/KDAT/L/VIIV2004 peruntukan jasa.5. 1 (satu) lembar Faktur tagihan dan Uang Wajib Tahunan Otorita BatamNo. 713/F/PL/II/2004.6.

Sendiko Laras Madyatanggal 24 Februari 2004 ;o 3 (tiga) lembar foto kopi surat keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor : 249/05/KPTS/KDAT/VIIV2004tentang Pengalokasian dan Pengguna Tanah atau bagianbagian tertentudari tanah hak Pengelola Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam ;Hal. 13 dari 15 hal. Put.

ANUGERAH REALINDO PERMATA, sebagai : Penggugat/Melawan KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI BATAM (BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM BP BATAM), sebagai : Tergugat I Ir. TOSSY IMAM SANTOSO, sebagai : Tergugat II

Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam(OTORITA BATAM) sekarang menjadi BadanPengusahaan Kawasan Batam, selanjutnyadisebut sebagai. ......................... TERGUGAT 2. Ir. TOSSY IMAM SANTOSO, baik secara pribadi maupun selakuDirektur PT.

;Bahwa pada kenyataannya pembatalan lahan No.B/362/KA.OPS/L/XIV/2005 tanggal 28 Deseber 2005, yang ditanda tangani olehDeputi Operasi Otorita Batam hanya pembatalan Ijin Prinsip yangsecara teknis administratif tidak relevan lagi, setelah terbitnya SuratKeputusan Pengalokasian Lahan No.2588/KPTS/KAAT/L/VIII/2005,yang ditanda tangani langsung oleh Ketua Otorita Batam ~ 13.14.dra?

Fotocopy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, No.41/KPTS/KAAT/L/I/2008, tertanggal 23 Januari2008, Tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagianbagian tertentu Dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, kepada PT. CIPTAPURI INTISELARAS dengan Luas : 43.991 M2, yang ditandatangani olehKetua Otorita Batam MUSTOFA WIDJAJA, selanjut nya diberi.

Fotocopy Surat Perjanjian antara Otorita Batam denganPT.CIPTAPURI INTI SELARAS No.18 tertanggal 29 April 2002 diNotaris HANUGERAH.SH. tentang Perjanjian Pengalokasian,Penggunaan, Dan Pengurusan Tanah Atas Bagian Tertentu dariTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, dengan Luas Lahan : 43.991 M2, selanjut nya diberi.

Fotocopy Perubahan Akita Perjanjian No.181/SPJNOT/KDAT/L/A/2008 tertanggal 22 Januari 2008 antara Otorita Batam denganPT.CIPTAPURI INTIi SELARAS tentang Pengalokasian,Penggunaan, Dan Pengurusan Tanah Atas Bagianbagian Tertentudari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam No.18 tertanggal 29 April 2002, dibuatdinadapan HANUGERAH,SH Notaris di Batam, yang ditandatanganioleh Ain Ketua Otorita Batam, Pit.

Penggugat:
Salmiah
Tergugat:
1.Perwakilan Otorita Asahan
2.Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara
Turut Tergugat:
BPN Asahan

Bahwa Kepala Perwakilan Otorita Asahan hanyalah seorang Pejabat OtoritaAsahan yang bertanggung jawab kepada Ketua Otorita Asahan dengan tugaspokok melakukan koordinasi dalam kegiatan PT. INALUM, berkaitan denganmasalah nonteknis dan bersifat memerlukan koordinasi dengan PemerintahDaerah Tk I dan Tk II Daerah Tk dan Tk II yang berada dalam lingkungan ProyekAsahan sesuai Keputusan Ketua Otorita Asahan Nomor: 263/KOA/X/2000Tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Asahan Pasal 19;3.

Bahwa Barang Milik Negara yang ada pada Otorita Asahan yang telah dicatatkandi Kementerian Perindustrian hanyalahn Gedung Kantor Otorita Asahan yangberalamatkan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 8 No. 67 Jakarta Selatan,maka lahan yang diklaim penggugat yang merupakan bahagian dari HPL No. 5atas nama Otorita Asahan telah berada dibawah kewenangan sepenuhnya dariKementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara;6.

Jantarani;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat bukti surat TI1 tentang Surat Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1976Tentang Pembentukan Otorita Pengembangan serta Badan Pembina Pusat ListrikTenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan, Tl2 tentang Surat Keputusan KetuaOtorita Asahan Nomor: 06/K OA/SK/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, TI3 tentang SuratKeputusan Ketua Otorita Asahan Nomor 263/KOA/X/2000 Tentang Organisasi danTata Kerja Otorita Asahan, Tl4 tentang Surat

Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 185/KM.6/KN.5/2016 tentang Penetapan Status PenggunaanBarang Milik Negara pada Otorita Asahan, TI5 tentang Surat Peraturan Presiden R1Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan PembinaProyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan tanggal 31 Agustus 2018,TI6 tentang Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 10/HPL/BPN RI 2010 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atasnama Otorita Asahan

Asahan, Kepala Perwakilan Kecamatan Air Putih, Kepala Desa Kuala Tanjung,Sekretaris Otorita Asahan di Jakarta dan Kepala Kantor Otorita Asahan KualaTanjung, Tl15 tentang Surat Kepala Perwakilan Otorita Asahan No.169/V/OA/S2/1992 tanggal 30 September 1992 tanggal 30 September 1992 kepada Sdr. TotoDarmanto dengan tembusan kepada Kepala Kantor Otorita Kuala Tanjung danKepala Desa Kuala Tanjung, Tl16 tentang Surat Bukti Pembayaran Gantirugi a/nSdr.

BimBaja, Lubuk Baja Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau (untuk selanjutnyacukup disebut dengan Ruko Sulaiman Blok A/09), demikianberdasarkan pada:(i) Faktur Uang Wajid Tahunan = Otorita (UWTO) No.XX/F/Asum/BHP/XII/84 tanggal 10 Desember 1984;(ii) Faktur Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO) No.XXX/F/BU/KEU/VIII/1992 tanggal 06 Agustus 1992;(iii) Faktur Uang Wajid Tahunan = Otorita (UWTO) No.XXX/F/DirumKeu/4/1990 tanggal 04 April 1990;(iv) Gambar Penetapan Lokasi (PL) No. 930302 tanggal 03 Mei1993;(v) Fatwa

XXX/SKEP/KA/IMB/X/1992 tanggal 02 Oktober 1992; dan(ix) Satu buah surat dari Otorita Batam, hal: Lokasi Pertokoan nomor:B/XXX/DITREN/X/1990 tanggal 05 Oktober 1990; dan(x) Akta Jual Beli Bangunan dan Pemindahan Hak No.

XX/FUMPL/V/2002 tanggal 01Mei 2002, yang telah di cap lunas Bank Mandiri Kantor CabangBatam pada tanggal 01 Mei 2002;(ii) Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.XXXXI/F/PLIVI/2002 tanggal 03 Juni 2002 untuk masa 5 (lima)tahun, terhitung dari tanggal 13 Mei 2002 hingga tanggal 12 Mei2007, yang telah di cap Ilunas Bank Mandiri Kantor CabangBatam pada tanggal 11 Juni 2002;(iii) Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.XXXX/F/PL/Keu/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, mengenaipelunasan

Uang Wajib Tahunan Otorita untuk masa 25 (duapuluh lima) tahun, terhitung dari tanggal 13 Mei 1007 hinggaHal. 6 dari 15 Hal.

XXXXXXXXX, tanggal 13Mei 2002:(v) Surat Perjanjian Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan PengurusanTanah atas bagianbagian tertentu. daripada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam No. XXX/SPJ/KAAT/L/V1/2003 tanggal 26 Juni 2003:(vi) Surat Keputusan Otorita Pengembangan Dasrah Industri PulauBatam No.

Uang Muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilaiUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 (tiga puluh) tahun,sebagaimana tercantum dalam faktur tagihan Uang Muka Nomor :85/FUMPL/L/V/2006 tanggal 18 Mei 2006, sebesar Rp346.500.000,(tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus riburupiah) Ea nae atten mMe Membayar Uang Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atasPengalokasian tanah diatas tanah Hak Pengelolaan OtoritaBatam,sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) 30 (tiga puluh

X6412.635Y958 1.280 Y 9549.123 Y 9062.074 Y9094.54736Bahwa atas pengalokasian lahan tersebut pada butir 3 (tiga) diatas Tergugat IIIntervensi telah membayar lunas Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)untuk selama 30 (tiga puluh) tahun, dan telah ada Surat Perjanjian antaraTergugat dengan Tergugat II Intervensi yaitu dengan Nomor : 37 tertanggalO1 Juni 2012.

Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 98/IP/KA/L/VI1/2006 ; 2 BuktiP2 : Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 26020314 tanggal 28 Juni 2006 tentangPenetapan Lokasi atas nama PT.

Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 20/Kpts/KA/L/VII/2007 tentangPembayaran Uang Muka Uang Wajib Tahun Otorita (UWTO) atasHalaman 47 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI4829303132penyerahan Bagianbagian tertentu Tanah Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;Bukti T25 : Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 29/KPTS/KA/L/VII/2007 tentangKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamtentan Tata Cara Pembayaran

Uang Muka Uang Wajib Tahun Otorita(UWTO) atas penyerahan Bagianbagian tertentu Tanah Hak PengelolaanOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; Bukti T26 : Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 85 Tahun 2010 tentang PenetapanPerpanjangan Waktu Alokasi Lahan dan tariff Perpanjangan Uang WajibTahun Otorita (UWTO) untuk jangka waktu 20 Tahuan atas penyerahanBagianbagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam kepada Pihak Ketiga

1998 (Rekap248) dan surat19nomor : 38/5801.1/1998 tanggal 21 Oktober 1998 (Rekap46) yangditerima oleh Kepala Biro Umum Otorita Batam yakni Dr.

Batam akan melaksanakan pembangunanjalan kolektor kawasan pariwisata Teluk Mata Ikan Nongsa Batam danuntuk pelaksanaannya pihak Otorita Batam telah rnelakukan kerja samadengan PT.

1998 (Rekap248) dan suratnomor : 38/5801.1/1998 tanggal 21 Oktober 1998 (Rekap46) yangditerima oleh Kepala Biro Umum Otorita Batam yakni Dr.

terserah Panitia Pembebasan Tanah Khusus daerahIndustri Otorita Batam, yang menentukan ; (hal 91 alinea 2) ;Menimbang, bahwa kemudian Otorita Batam membentuk suatuTeam untuk melakukan Cross Chek terhadap rekap 248, 46 dan81 pada saat pembayaran ketiga tanpa melibatkan penyusunawal yaitu Terdakwa, sehingga kemudian dinyatakan ditemukankejanggalankejanggalan yang kemudian dijadikan dasar dakwaanini, menurut Majelis Hakim adalah tidak dapat diterima sebagaialat bukti yang sah dengan alasan data awal

, dan untuk itu Penggugat telah menerima pembayaran ganti kerugian daripihak Otorita PT.

saja lagi ;Bahwa berhubung tanah yang diambil untuk pembangunan jalan Otorita PT.Inalum (Access Road), berada persis dibagian tengah areal tanah milik Penggugattersebut, mengakibatkan kedudukan tanah milik Penggugat yang tersisa menjadi terbagidua (terbelah dua). Tanah yang tersisa tersebut dipisahkan oleh ruas jalan Otorita PT.Inalum (Access Road), dengan posisi : Sebahagiannya berada disebelah Utara badanjalan Otorita PT.

Inalum (Access Road) dan sebahagian lagi berada disebelah Selatanbadan jalan Otorita PT. Inalum (Access Road) ;Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 2986 K/PDT/2011Bahwa dengan demikian sisa tanah milik Penggugat yang terletak dibagianSelatan badan jalan Otorita PT. Inalum (Access Road) tersebut, atau yang sekarangmenjadi tempat berdirinya bangunan rumah milik Penggugat berikut pekarangannya,berada dalam batasbatas dan ukuran sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Otorita PT.

Bahwa kemudian yang menjadi permasalahan hukum di dalam gugatan ini, justruadalah sisa tanah milik Penggugat di bagian Utara badan jalan Otorita PT. Inalum(Access Road) yang memiliki luas + 195,20 M? tersebut.

No. 2986 K/PDT/20112222Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Otorita/Inalum = 4 meter,Sebelah Barat berbatas dengan tanah Erdiman IR = 4 meter,Luas + 16 M?.

Photo copy Perjanjian Jual Beli No.001VIII/NJ2008, tanggal19 Agustus 2008, tertanda10.11.Photo copy Gambar Penetapan Lokasi No. 27030407, tanggal20 Agustus 2007, yang dikeluarkan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, tertandaPhoto copy Surat Perjanjian Nomor : 499/SPJ/KPLAT/L/TII/2008, tertandaP6;Photo copy Aplikasi setoran / transfer / klining / inkaso BankMandiri, tanggal 22 Oktober 2009, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan,Nomor 4002/FBAP/PL/X/2009, tanggal

16 Oktober 2009,tertanda P8;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam,tanggal 18 Juli 2007, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita, No :1764/F/PL/VII/2007, tanggal 04 Juli 2007, tertandaPhoto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam,tanggal 22 Februari 2008, tertanda12.3.14.15.16.17.1819.Photo copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No :354/F/PL/I/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No :354/F

/PL/H/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertandaPhoto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang LubukBaja, tanggal 25 Mei 2009, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Muka, No : 182/FUMPL/L/V/2005, tanggal 12 Mei 2005, tertandaPhoto copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 562/KPTS/KDAT/L/III/2008,tertanggal 24 Maret 2008, tertandaPhoto copy lizin Prinsip Nomor : 177/IP/KA/L/TX/2006,tanggal 26 September 2006, tertanda Photo copy Aplikasi setoran / transfer / klining

transfer / klining / inkaso Bank Mandiri,tanggal 22 Oktober 2009, tertanda P7;Photo copy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan, Nomor 4002/FBAP/PL/X/2009, tanggal 16 Oktober 2009, tertanda P8;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam, tanggal 18Juli 2007, tertanda P9;1211.2.12.14.15.16.7.18.12.Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam, tanggal 22Februari 2008, tertanda P11;II/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertanda P12;Photo copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita

No : 354/F/PL/II/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertanda P13;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Lubuk Baja, tanggal25 Mei 2009, tertanda P14;Photo copy Faktur Tagihan Uang Muka, No : 182/FUMPL/L/V/2005,tanggal 12 Mei 2005, tertanda P15;Photo copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 562/KPTS/KDAT/L/II/2008, tertanggal 24 Maret2008, tertanda 22222222 P16;Photo copy Iizin Prinsip Nomor : 177/IP/KA/L/TX/2006, tanggal 26September 2006, tertanda P17;Photo

Menyatakan secara hukum tanah yang didapat oleh Penggugat seluas lebih kurang 40.820 M2 (empat puluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dari Otorita Batam, dan sekarang telah berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP.

kepada mayarakat dan masyarakat saatitu mau membayar UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita ) yang di tetapkanoleh Otorita, namun Pemerintah Kota Batam menjawab A.N.

;Bahwa pada tanggal 10 Desember 2002, perihal Pengajuan alokasi Tanahuntuk kelayakan Status Hak Guna Tanah masyarakat untuk lokasi wargamasyarakat Tergugat s/d Tergugat IX dan Tergugat XIV yang di ajukankepada Ketua Otorita Batamdan jawaban Otorita Batam dalam hal ini dijawab pada tanggal Batam 17 Februari 2003, bahwa Lokasi tanah wargaKampung Harapan Swadaya telah dialokasikan pada pihak ketiga. ( VideBukti T.3.)

;Bahwa pada tanggal 01 Maret 2007 warga masyarakat Terugat s/dTergugat IX dan tergugat XIV mengajukan permohonan alokai tanah untukpenatan Lokasi masyarakat dan di ajukan pada Otorita Batam, dan di jawabPihak Otorita Batam, lahan yang dimohon tidak tersedia; (Vide Bukti T.4.)

;Bahwa dengan adanya pengajuan alokasi tanah Warga masyarakatTergugat s/d Tergugat IX dan Tergugat XIV yang telah lebih dahulumenguasai dan mengusahakan dan membangun dan juga Telah TerlebihHalaman 12 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2015/PT.PBR15.16.17.18.dahulu mengajukan kepada Pihak Otorita Batam untuk dijadikannya Tanahdomisili Warga masyarakat dengan membayar kewajiban UWTO yangdibayar kepada Pihak Otorita Batam dan sekarang disebut BadanPengusahaan Batam (BPBatam) maka dengan itu Telah Berkepatutansecara

GloryPoint, dan dalam hal ini sangat kabur akan Pemilikian lahan dan pemiliktanah ;Bahwa adanya Kesepakatan Bersama antara Otorita Batam, PemerintahKota Batam, dan DPRD Kota Batam dengan Perwakilan Warga MasyarakatKelurahan Sadai Kec.

Hasil temuan BPK disampaikan secara resmi ke Otorita Batam padatanggal 9 Februari 2009. Dan sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2) UndangUndang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia (BPK) merekomendasikan agar Ketua Otorita Batam:Hal. 33 dari 34 hal. Put.

Segera menyetorkan kekurangan pendapatan PSC (Passenger ServiceCharge) ke Kas Otorita Batam sebesar Rp49.827.000,00;2. Melaksanakan dengan sebaikbaiknya serta melaporkan hasilnya kepadaKetua Otorita Batam dalam kesempatan pertama;Memorandum Nomor : M15 /KA/3/2009 dari Ketua Otorita Batam perihalTeguran kepada Kepada Bandara Hang Nadim Batam tertanggal 24 Maret2009 untuk :1. Menyetorkan pendapatan PSC (Passenger Service Charge) yang dipakailangsung sebesar Rp336.558.000,00;2.

Rajali Abubekar menindak lanjut dengan segera perintahKetua Otorita Batam tentu tidak akan ada perkara atas nama Hasrul binHamdaniar. Tentu adalah tidak adil dan zalim, jika Terdakwa yang harusHal. 35 dari 34 hal. Put.

Pembanding/Penggugat : Salmiah Diwakili Oleh : Salmiah
Terbanding/Tergugat II : Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara
Terbanding/Tergugat I : Perwakilan Otorita Asahan
Terbanding/Turut Tergugat : BPN Asahan

Bahwa Perwakilan Otorita Asahan Medan telah menerima RelaasPanggilan Sidang Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Kis dariPengadilan Negeri Medan Kelas A Khusus yang merupakan panggilanformal bagi Kepala Perwakilan Otorita Asahan sebagai Tergugat I;DALAM EKSEPSIA. Tentang Legalitas Penggugat1.

Bahwa Kepala Perwakilan Otorita Asahan hanyalah seorang Pejabat OtoritaAsahan yang bertanggung jawab kepada Ketua Otorita Asahan dengan tugaspokok melakukan koordinasi dalam kegiatan PT. INALUM, berkaitan denganmasalah nonteknis dan bersifat memerlukan koordinasi dengan PemerintahDaerah Tk dan Tk II Daerah Tk dan Tk II yang berada dalam lingkunganProyek Asahan sesuai Keputusan Ketua Otorita Asahan Nomor: 263/KOA/X/2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Asahan Pasal 19;.

Bahwa lahan HPL atas nama Otorita Asahan adalah Barang Milik Negaradimana Otoria Asahan adalah sebagai pengguna sesuai dengan KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/KM.6/KN.5/2016 tentangHalaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT MDNPenetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Otorita Asahantanggal 30 November 2016;4.

Surat Otorita Asanan tanggal 15 Juli 1992 yang diberi tanda buktiP5; Sudah diklarifikasi dengan bukti Tl15 Surat KepalaPerwakilan Otorita Asahan No.169/V/OA/S2/1992 tanggal 30September 1992 kepada Sdr. Toto Darmanto dengan tembusankepada Kepala Kantor Otorita Asahan Kuala Tanjung dan KepalaDesa Kuala Tanjung.3.

Parluhutan Tampubolon, anggota TimPanitia Pembebasan dan Penetapan Ganti Rugi Tanah Proyek Asahandari unsur Otorita Asahan. Beliau yang paling mengetahui mengenaipembebasan tanah Otorita Asahan, karena beliau sendiri yang ikutlangsung dalam pembebasan dari sejak awalnya(1976). Beliau jugapernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Otorita Asahan Medandan merupakan atasan langsung saksi Abdi Tampubolon sejakbergabung dengan Otorita Asahan.