Ditemukan 173 data
I Made Dipa Umbara, SH
Terdakwa:
Jorge Rafael Albonoz Gamarra
35 — 22
Kriminalistik di LaboratoriumForensik Polri Cabang Denpasar adalah benar/positifmengandung sediaanNarkotika jenis Kokaina dan terdaftar dalam narkotika Golongan (satu)nomor urut 37 Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;e Bahwa terdakwa tidak memitkili ijin dari Menteri Kesehatan untukmengimpor atau menyalurkan Narkotika yang terdaftar dalam NarkotikaGolongan nomor urut 1 lampiran Undangundang Republik IndonesiaNo.35 tahun 2009 tentang Narkotika ke dalam daerah pabeanan
Kriminalistik diLaboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalahbenar/positifmengandung sediaan Narkotika jenis Kokaina dan terdaftardalam narkotika Golongan (Satu) nomor urut 37 Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa terdakwa tidak memikili jjin dari Menteri Kesehatan untukmengimpor atau menyalurkan Narkotika yang terdaftar dalam NarkotikaGolongan nomor urut 1 lampiran Undangundang Republik IndonesiaNo.35 tahun 2009 tentang Narkotika ke dalam daerah pabeanan
52 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas sebagai Pegawai NegeriSipil pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeA3 Pekanbaru. dengan Jabatan selaku Kepala Seksi Pabeanan danCukai III, Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;7. Bahwa pada tanggal 15 April 2008, Penggugat telah mendapat SuratPanggilan menghadap dengan No.
MULYADIselaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Departemen Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Riau dan SumateraBarat dan untuk selanjutnya terhadap diri Penggugat dilakukan wawancara dandituangkan dalam suatu Berita Acara Wawancara;Bahwa adapun materi wawancara tersebut menitik beratkan pada tugas pekerjaanPenggugat selaku Kepala Seksi Pabeanan dan Cukai HII pada Kantor Pelayanan Beadan Cukai Tipe A3 Pekanbaru yang berkaitan dengan administrasi prosedurkepabeanan
30 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun barang yang akan diekspor yangdiberitahukan dalam Dokumen Pabeanan PEB No. 037581 tanggal 27 Mei2009 dengan jenis barang :> Chairsebanyak 52 package,> Bench sebanyak 48 package> Table 27 package> Assorted Handicrafts sebanyak 1.029 packageBahwa pada tanggal 30 Mei 2009, setelah ekspor dilakukan denganmenggunakan jasa PT. K Line Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung EmasSemarang, akan tetapi setelah kapal sampai di Singapura lalu pada tanggal02 Juni 2009 PT.
No. 15 K/PID.SUS/2011diberitahukan dalam Dokumen Pabeanan PEB No. 037581 tanggal 27 Mei2009 dengan jenis barang :> Chairsebanyak 52 package,> Bench sebanyak 48 package> Table 27 package> Assorted Handicrafts sebanyak 1.029 packageBahwa pada tanggal 30 Mei 2009, setelah ekspor dilakukan denganmenggunakan jasa PT. K Line Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung EmasSemarang, akan tetapi setelah kapal sampai di Singapura lalu pada tanggal02 Juni 2009 PT.
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 7 (tujuh) plastik berisi Narkotikajenis Kristal warna putih seberat 1.024 (seribu dua puluh empat) gramtersebut dalam papan kotak catur dari seseorang yang bernama Parviz(DPO) di Jalan Shariati Teheran untuk dibawa ke Indonesia dan akandiserahkan kepada seseorang di JakartaIndonesia;Bahwa barang berupa Narkotika Golongan jenis Kristal warna putin dengankeseluruhannya seberat 1.024 (seribu dua puluh empat) gram tersebut yangdimasukkan oleh Terdakwa ke daerah pabeanan
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dirjen BC NomorP40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per DirjenBC Nomor P27/BC/2010 dan Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor155/PMK.04/2008 tentang pemberitahuan kepabeanan, sehinggapenetapan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbandingtentang perhitungan kembali Bea Keluar dengan menggunakantanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telahdidaftarkan ke kantor Pabeanan tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat2 PMK Nomor 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengaturperhitungan Bea Keluar a quo
90 — 14
Sitinjak (KomandanKapal pada Kapal Polisi KP.II2005 Dit Polair Polda Sumut) pada saat melakukanpatroli dan dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan terhadap Kapal KM.Hikmah GT.15 No. 1979/PPb yang mengangkut sebanyak 180 (seratus delapan puluh)bal press pakaian bekas dari Dermaga Awal Idaman Port Klang, Malaysia menujuBeting Kuala Kapias, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara tidak dilengkapidokumen ke pabeanan yang sah;Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB kapal KM
324 — 204
Subang termasuk PT.PisonElektrindo.Bahwa benar saksi tidak pernah menerima pemberitahuanbarang impor melalui BC. 2.3 akan masuk ke dalam PT.PisonElektrindo, selama ini saksi bertugas melayani PT.PisonElektrindo hanya menerima BC.2.7 Subcon antar kawasanberikat.Bahwa benar prosedur BC.2.3 setiap barang impor yang masukke Kawasan Berikat Pengusaha atau Kuasanya membawa BC.2.3yang asli, kemudian saksi periksa dengan mencocokan jenissegel atau nomor container dengan jenis barang sesuai dengandokumen pabeanan
copiannya dari Sdr.Ganjar Jatmiko.Bahwa fee tersebut sebagaimana yang telah dijanjikan akhirnyasaksi hingga saat ini belum diterima karena alasan dari Sdr.Ganjar Jatmiko proses importasinya belum selesai.Bahwa dilakukan perjanjian sewa consignee maksudnya adalahpeminjaman nama perusahaan dalam hal ini adalah PT.PisonElektrindo untuk menerima impor barang milik PT.Bhakti GunaKarya Makmur, hal ini dilakukan karena PT.Bhakti Guna KaryaMakmur tidak memiliki Angka Pengenal Impor, NIK, SuratRegistrasi Pabeanan
pada tanggal 10 Januari 2011menurut saksi sebelumnya secara lisan mereka (Ganjar JatmikoHalaman 37 dari 146 halaman, Putusan No. 128/Pid.B/2013/PN.Pwk3838dan Jabetson Purba) sudah setuju melakukan impor denganmenggunakan Undername nama PT.Pison Elektrindo lalu setelahJanuari 2011 baru Perjanjian Sewa Consignee secara formaldituangkan di dalam perjanjian tertulis.Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada Sdr.Jabetson agarhatihati karena saksi baru kenal dengan Sdr.Ganjar Jatmiko.Bahwa setelah Dokumen Pabeanan
EDI (Elektronik Data Interchage)INDONESIA yang bergerak dibidang pertukaran data secaraelektronik, contohnya untuk Pabeanan, pemberitahuan ImportasiBarang dari Perusahaan harus menyampaikan data by system keSKP Bea dan Cukai tidak lagi secara manual ; Bahwa PT.EDI Indonesia bekerja sama dengan Bea dan Cukaisejak tahun 1995; Bahwa sepengetahuan ahli pertukaran data secara elektronikdiberlakukan secara penuh di daerahdaerah tertentu, termasukKPPBC Tipe Madya A Purwakarta;Halaman 59 dari 146 halaman
Wilayah Bea dan Cukai di Bagian FasilitasKepabeanan untuk mendapat izin.Bahwa benar Peraturan Kepabeanan tidak mengenal denganadanya sewa consignee, selama di dalam Pemberitahuan ImporBarang tertera nama Consignee/nama pemilik barang makaconsignee tersebut bertanggungjawab sepenuhnya terhadapkebenaran barang dan dokumen yang melingkupinya.Bahwa benar sewa Consignee adalah hubungan Bussines toBussines diluar lingkup peraturan kepabeanan yang seharusnyaBussines to Goverrment, jadi dalam peraturan Pabeanan
182 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
P27/BC/Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/20142010 dan Pasal 3 ayat 2 PMK No. 155/PMK.04/2008 tentangpemberitahuan kepabeanan, sehingga penetapan Termohon PeninjauanKembali semula Terbanding tentang perhitungan kembali Bea Keluardengan menggunakan tanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggalPEB yang telah didaftarkan ke kantor Pabeanan tidak sesuai denganpasal 14 ayat 2 PMK No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengaturperhitungan Bea Keluar a quo.
48 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada KejaksaanNegeri Dumai yang berbunyi sebagai berikut :PERTAMA :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa SANGKER SAPUTRA bin DARUSID,pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2005 sekira pukul 05.00 WIB,atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain di dalam bulan Maret2005, bertempat di Jalan Raya Lintas RiauSumatera Utara,Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ataupun setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Dumai, telah mengeluarkan barang importdari kawasan Pabeanan
213 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
P27/BC/2010 dan Pasal 3ayat 2 PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang pemberitahuan kepabeanan,sehingga penetapan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbandingtentang perhitungan kembali Bea Keluar dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan kekantor Pabeanan tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 PMK No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.Oleh karenanya kami berkersimpulan bahwa penetapan TermohonPeninjauan Kembali semula Terbanding
116 — 65
INTIPRATAMA MULYASANTIKAuntuk mentransfer biaya operasional, selanjutnya dana tersebutditransfer oleh saudari BEKT HANDAYANI pada Bagian Keuangan PT.INTIPRATAMA MULYASANTIKA atas permintaan saudari WURIANLAILA ;Setelah uang ditransfer kemudian terdakwa membuat permohonanpemuatan di luar kawasan pabeanan Nomor03/UPL/SMD/VIII/2012tanggal 29 Agustus 2012 dan dibuatkan pula aplikasi PEB(Pemberitahuan Ekspor Barang) nomor pendaftaran : 002598 tanggal 31Agustus 2012 dan dari permohonan tersebut, Bea Cukai
INTIPRATAMAMULYASANTIKA atas permintaan saudari WURIAN LAILA ;Setelah uang di transfer kemudian terdakwa membuat permohonanpemuatan di luar kawasan pabeanan Nomor03/UPL/SMD/VIII/2012tanggal 29 Agustus 2012 dan dibuatkan pula aplikasi PEB(Pemeberitahuan Ekspor Barang) Nomor Pendaftaran 002598 tanggal31 Agustus 2012 dan dari permohonan tersebut, Bea Cukai lalumenerbitkan NPE (Nota Persetujuan Ekspor) Nomor 0022462/WBC.14/KP.0204/PE/2012 tanggal 31 Agustus 2012, sehingga 10 (sepuluh) unitalat berat
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut :PERTAMA :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa INDRA bin SAFIl, pada hari Minggutanggal 06 Maret 2005 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam bulan Maret 2005 atau setidaktidaknya masihdalam tahun 2005, bertempat di Jalan Raya Lintas RiauSumateraUtara, tepatnya Simpang Bukit Timah, Kecamatan Tanah Putih,Kabupaten Rokan Hilir atau setidaktidaknya pada tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai,telah mengeluarkan barang import dari kawasan Pabeanan
169 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
P27/BC/2010 dan Pasal 3 ayat 2 PMK No.155/PMK.04/2008 tentang pemberitahuan kepabeanan, sehinggapenetapan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbandingtentang perhitungan kembali Bea Keluar dengan menggunakantanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telahdidaftarkan ke kantor Pabeanan tidak sesuai dengan pasal 14 ayat2 PMK No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengaturperhitungan Bea Keluar a quo.
165 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dibenarkan bahwa perhitungankembali pajak dan pungutan Negara atau Pajak Dalam Rangka Impor(PDRI) bahwa barang di impor untuk hasil produksi sampingan, sisa hasilproduksi barang jadi yang rusak atau hasil produksi yang rusak atau bahanbaku yang rusak yang berasal dari impor yang dijual di dalam Negeri atauke Daerah Pabeanan Indonesia Lainnya (DPIL), sehingga dalammenghitung bahan baku impor berdasarkan ratarata dan menghitung PPNyang dipungut kembali berdasarkan jumlah sisa hasil produksi atau
35 — 17
Golden Falcon tidak dilaporkan dan tidakdisampaikan ke Kantor Pabeanan Dumai, dimana beras tersebut di bawa ke Dumai (Kantor Pabeanyang bukan tujuan) oleh anak buah kapal MV. Golden Falcon, lalu ditawarkan kepada nelayan disekitar kapal tersebut berlabuh. Sampai akhirnya di tegah oleh Tim Patroli KP. Anis Madu 649 diDermaga IV PT. Pertamina Kec. Dumai Timur, Kota Dumai;Bahwa beras sebanyak 445 (empat ratus lima puluh lima) karung/ bags eks muatan KapalMV.
Golden Falcon tidak dilaporkan dan tidak disampaikan keKantor Pabeanan Dumai, dimana beras tersebut di bawa ke Dumai (Kantor Pabeanyang bukan tujuan) oleh anak buah kapal MV. Golden Falcon;e Bahwa benar beras sebanyak 445 (empat ratus lima puluh lima) karung/bags eksmuatan Kapal MV.
70 — 45
Ilpada DirektoratPenerimaan dan Perat.Ke pabeanan dan CukaiKantor Pusat DJBC.Rusdianto 5.: Penanganan Perkara Tk. IlK.M. pada DirektoratPenerimaan dan Perat.Kepabeanan dan CukaiKantor Pusat DJBC.Jonathan 6.: Pelaksana pada BidangPenyidikan dan BarangHasil Penindakan padaKantor Wilayah Bea danCukaiKhusus Kepri. William P. 7.: Pelaksana pada BidangPenyidikan dan BarangHasil Penindakan padaKantor Wilayah Bea danCukaiKhusus Kepri.
193 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dirjen BC NomorP40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per DirjenBC Nomor P27/BC/2010 dan Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor155/PMK.04/2008 tentang pemberitahuan kepabeanan, sehinggapenetapan Termohon Peninjauan Kembali semula terbandingtentang perhitungan kembali Bea Keluar dengan menggunakantanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telahdidaftarkan ke kantor Pabeanan tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat2 PMK Nomor 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengaturperhitungan Bea Keluar a quo
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
KejaksaanNegeri Dumai yang berbunyi sebagai berikut :PERTAMA :Primair :Bahwa ia Terdakwa Hedimar alias Edi bin Edison, pada hariMinggu tanggal 06 Maret 2005 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaktidaknya pada waktu lain didalam tahun 2005, bertempat di JalanRaya Lintas RiauSumatera Utara, tepatnya Simpang Bukit Timah,Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Dumai, telah mengeluarkan barang importdari kawasan pabeanan
171 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dirjen BC NomorP40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per DirjenBC Nomor P27/BC/2010 dan Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor155/PMK.04/2008 tentang pemberitahuan kepabeanan, sehinggapenetapan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbandingtentang perhitungan kembali Bea Keluar dengan menggunakantanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telahdidaftarkan ke kantor Pabeanan tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat2 PMK Nomor 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengaturperhitungan Bea Keluar a quo
81 — 25
Salipu, sedangkan barang bukti berupa kayugulunggulung sebanyak 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluhlima) batang oleh karena sebagai barang ekspor yang tidakdilengkapi dengan dokumen ke pabeanan yang sah dan kayukayu tersebut juga mempunyai nilai ekonomi, maka harusdinyatakan di rampas untuk Negara ;19Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, MajelisHakim memandang perlu untuk mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :Hal hal yang memberatkan :