PangeranJayakarta No.73 Komplek Pangeran Jayakarta Centre Blok BI, Nomor 12Kota Administrasi Jakarta Pusat, bergerak dibidangkontraktor/oemborongan pekerjaan skafolding, pabrikasi;Bahwa benar pekerja tetap sebagai office girl dengan perjanjian kerja waktutidak tertentu (PKWTT) dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.300.000,tunjangan transport Rp. 170.000, uang makan Rp.510.000, KesehatanRp. 100.000, total keseluruhan Rp.2.080.000, pada tahun 2013;Bahwa benar gaji yang saya terima bersifat tetap hanya gaji

PangeranJayakarta No.73 Komplek Pangeran Jayakarta Centre Blok BI, Nomor 12Kota Administrasi Jakarta Pusat bergerak dibidangkontraktor/oemborongan pekerjaan skafolding, pabrikasi;Bahwa benar pekerja tetap sebagai supir/driver operasional yangkesehariannya menjemput dan mengantar barang dengan gaji pokoksebesar Rp. 1.300.000, tunjangan transport Rp. 200.000, uang makanRp.600.000, Kesehatan Rp. 100.000, total keseluruhan Rp.2.200.000,pada tahun 2013;Bahwa benar gaji yang saya terima bersifat tetap

PangeranJayakarta No.73 Komplek Pangeran Jayakarta Centre Blok BI, Nomor 12Kota Administrasi Jakarta Pusat bergerak dibidangkontraktor/oemborongan pekerjaan skafolding, pabrikasi;Bahwa benar pekerja tetap sebagai Staf keuangan yang kesehariannyamerekap darftar hadir seluruh pekerja, meghintung lembur, menyusun gaji9seluruh pekerja dan mengajukannya kepada terdakwa;Bahwa benar gaji pokok saksi Paini gaji pokok sebesar Rp. 1.300.000,Kesehatan Rp.100.000, pada tahun 2013;Bahwa benar saksi mengerti dari

PangeranJayakarta No.73 Komplek Pangeran Jayakarta Centre Blok BI, Nomor 1210Kota Administrasi Jakarta Pusat bergerak dibidangkontraktor/oemborongan pekerjaan skafolding, pabrikasi;Bahwa benar saksi sebagai pekerja diberikan tugas mengurus dokumensuratsurat berkenaan dengan tender sedangkan tugas administrasi lainnyatergantung pada perintah terdakwa.

Pangeran Jayakarta No.73 Komplek12Pangeran Jayakarta Centre Blok BI, Nomor 12 Kota Administrasi JakartaPusat bergerak dibidang kontraktor/pemborongan pekerjaan skafolding,pabrikasi dan terdakwa sendiri sebagai direktur utama;Bahwa benar adanya temuan melalui nota pemeriksaan terkait denganupah yang diberikan di perusahaan terdakwa di bawah UMP;Bahwa benar terdakwa sendiri yang menentukan besarnya gaji karyawandan pengendalian administrasi dan kebijakan terdakwa sendiri yangmengendalikan;Bahwa benar

Pabrikasi (pembuatan) Pintu Galvanis dan Grill, di lokasi Rt.O1Rw.09;d. Perbaikan Saluran + Dekker + UDitch, di lokasi Rt.01, Rt.02, danRt.03 Rw.09;e.

DENI SAPARI, SE),namun untuk buktibukti pembelian atau pembelanjaannya tidakdiberikan oleh saksi YANDI HERMAWAN dansaksi ERISGINANJAR kepada Pengurus BKM sehingga tidak ada terlampirdidalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM SukakaryaProyek NUSP2 Tahun 2018 Siklus ;Pengadaan ataupembelian/pemesanan pabrikasi/pengelasan tiangPJU (Penerangan Jalan Umum).Untuk pembelian (pemesanan) pabrikasi (pengelesan) tiang PJUsebanyak 5 unit dilakukan oleh saksi UUS SOMANTRI selaku KSMProgram NUSP2 Tahun 2018 dengan

cara membeli/memesan dariBENGKEL LAS WILDA PRATAMA (saksi ENAS NASRUDIN),sedangkan buktibukti pembeliannya terlampir didalam dokumenLPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP2Tahun 2018 Siklus ;Pengadaan atau pembelian (oemesanan) pabrikasi (pengelasanGerobak Sampah.Untuk pembelian (pemesanan) pabrikasi (pengelesan) GerobakSampah dilakukan oleh sa ksi UUS SOMANTRI selaku KSMProgram NUSP2 Tahun 2018 dengan cara membeli/memesan dariBENGKEL LAS WILDA PRATAMA (saksi ENAS NASRUDIN),sedangkan buktibukti

Pabrikasi (pembuatan) Pintu Galvanis dan Grill, di lokasi Rt.01Rw.09;d. Perbaikan Saluran + Dekker + UDitch, di lokasi Rt.01, Rt.02, danRt.03 Rw.09;e.

Pengadaan atau pembelian pabrikasi Pintu Galvanis dan Grill (pintupagar model angklung, model geser, dan model lipat) sertaGreeting/Griil (oenutup saluran air di jalan).Untuk pembelanjaan bahan material berupa pabrikasi tersebutdilaksanakan oleh saksi YADI SUNARYADI, ST Bin DEDI SUNARDI(Alm) selaku CA dengan cara membeli dari CV.

Pengadaan ataupembelian/poemesanan pabrikasi/pengelasan tiangPJU (Penerangan Jalan Umum).Untuk pembelian (pemesanan) pabrikasi (pengelesan) tiang PJUsebanyak 5 unit dilakukan oleh saksi UUS SOMANTRI selaku KSMProgram NUSP2 Tahun 2018 dengan cara membeli/memesan dariBENGKEL LAS WILDA PRATAMA (saksi ENAS NASRUDIN),sedangkan buktibukti pembeliannya terlampir didalam dokumen LPJPenggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP2 Tahun 2018Siklus 1;5.

.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan nilai 10% (sepuluh persen), yaitu harga sisa atas item pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 M3 dan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1.0 x 0,5 m (Pabrikasi) 560,09 M3 .

kepada Perusahaan Penggugat / Terbanding ;

KabupatenMalang, karena tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian danPerkebunan Malang yang diatur dalam Keputusan Bupati No. 97 Tahun2004 tidak mengatur pelaksanaan pembangunan pabrikasi pabrik GulaKawasan Industri Gula Masyarakat (KIGUMAS) masuk ke dalamtugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenMalang.Hal. 6 dari 83 hal.

Teknika Utamakarena nilai pengadaan pengelolaan alat pertanian penyempurnaan alatmesin pabrikasi PG. Kigumas kurang dari 1 milyar, dan LembagaPengabdian Masyarakat (LPM) berperan memberikan rekomendasi rencanaalat dan mesin pabrikasi yang perlu disempurnakan.Bahwa proses tender atau lelang pekerjaan itu selanjutnya ditangani olehsaksi Ir.

Perda No. 16Tahun 2003.Bahwa Terdakwa telah memasukkan pengadaan alat pengelolaanpertanian untuk penyempurnaan alat mesin pabrikasi Pabrik GulaKigumas ke dalam belanja modal pengadaan barang dan jasa dalamDASK KIMBUN tahun 2004 merupakan perbuatan melawan hukumTerdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenMalang, karena tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian danPerkebunan Malang yang diatur dalam Keputusan Bupati No. 97 Tahun2004 tidak mengatur pelaksanaan pembangunan pabrikasi

Teknika Utamakarena nilai pengadaan pengelolaan alat pertanian penyempurnaan alatmesin pabrikasi PG. Kigumas kurang dari 1 milyar, dan LembagaPengabdian Masyarakat (LPM) berperan memberikan rekomendasi rencanaalat dan mesin pabrikasi yang perlu disempurnakan.Hal. 20 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013Bahwa proses tender atau lelang pekerjaan itu selanjutnya ditangani olehsaksi Ir.

Teknika Utama Jalan Dukuh Kupang 18/50Surabaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 981.877.600..Bahwa tanggal 11 Agustus 2004 dokumen kontrak No. 600/503.A/KTR/421.106/APBD/2004 pekerjaan pengadaan alatalat pengolahanpertanian untuk penyempurnaan alat dan mesin pabrikasi Pabrik GulaHal. 21 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013Kigumas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 981.877.600. ditandatanganioleh Direktur CV.

dijual Pemohon Banding adalah menyangkut produk yangmempunyai brand, dimana Pemohon Banding tidak hanya menjual produk yangmemiliki brand Daihatsu saja namun brand lain selain Daihatsu, sehingga fungsiHalaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 1086 B/PK/PJK/2016seperti pemasaran serta riset dan pengembangan akan mengakibatkan tingkatlaba yang berbeda dengan perusahaan pembanding;Klasifikasi ManufakturBahwa Terbanding pada saat pemeriksaan mengklasifikasi Pemohon Bandingsebagai perusahaan manufaktur/pabrikasi

Seluruh Fungsi dari R&D sampai Terbatas padaFungsi yang dilaksanakan Geng an penjualan barang jadi Oanan bakudan proses aaa. produisiproduksi barang jadiPengambilan KeputusanStrategis Seluruhnya Minimal Tidak AdaKemampuan melakukankegiatan pabrikasi Ada Ada AdaManajemen Persediaan Ada Ada AdaKepemilikan Persediaan Ada Ada Tidak AdaMenanggung RIsikoPersediaan Ya Minimal TidakMenanggung Risiko Kredit Ya Minimal TidakMenanggung Risiko Pasar Ya Minimal TidakDengan demikian, sesuali pengelompokan perusahaan

fungsi pabrikasi tersebut diatas makaPemohon Peninjauan Kembali melakukan analisisfungsi untuk mendapatkan substansi usahaTermohon Peninjauan Kembali apakah ManufakturPenuhFungsi (Fully Fledged Manufacturing),Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 1086 B/PK/PJK/20162)Manufaktur Fungsi Terbatas (ContractManufacturing), atau Maklon (Toll Manufacturing).Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan NomorS153/PJ.4/2010 tidak menjelaskan mengenai jenisusaha limited manufacturer sebagaimana disebutoleh Termohon

dengan fungsiyang terbatas, maka substansi usaha TermohonPeninjauan Kembali adalah pabrikasi dengan fungsiterbatas atau) yang umum disebut contractmanufacturer, seluruh aset yang digunakan dimilikioleh Termohon Peninjauan Kembali danrisikoditanggung oleh Termohon Peninjauan Kembalidengan pertimbangan sebagai berikut:Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 1086 B/PK/PJK/2016 No.

Pemohon PeninjauanKembali telah melakukan analisis Fungsi, Aset, danRisiko (FAR) dalam langkahlangkah penerapanprinsip kewajaran berdasarkan daftar isian yangtelah diisi dan ditandatangani sendiri oleh TermohonPeninjauan Kembali;bahwa berdasarkan analisis Fungsi, Aset dan Risiko(FAR) yang telah diisi dan ditandatangani olehTermohon Peninjauan Kembali, nampak bahwafungsi yang dijalankan Termohon PeninjauanKembali merupakan perusahaan pabrikasi, seluruhaset yang digunakan dimiliki oleh TermohonPeninjauan

dijual Pemohon Banding adalah menyangkut produk yangmempunyai brand, dimana Pemohon Banding tidak hanya menjual produk yangmemiliki brand Daihatsu saja namun brand lain selain Daihatsu, sehingga fungsiHalaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 1085 B/PK/PJK/2016seperti pemasaran serta riset dan pengembangan akan mengakibatkan tingkatlaba yang berbeda dengan perusahaan Pembanding;Klasifikasi ManufakturBahwa Terbanding pada saat pemeriksaan mengklasifikasi Pemohon Bandingsebagai perusahaan manufaktur/pabrikasi

Seluruh Fungsi dari R&D sampai Terbatas padaFungsi yang dilaksanakan dengan penjualan barang jadi bahan baku dan proses proses produlsiproduksi barang jadiPengambilan KeputusanStrategis Seluruhnya Minimal Tidak AdaKemampuan melakukankegiatan pabrikasi Ada Ada AdaManajemen Persediaan Ada Ada AdaKepemilikan Persediaan Ada Ada Tidak AdaMenanggung RIsikoPersediaan Ya Minimal TidakMenanggung Risiko Kredit Ya Minimal TidakMenanggung Risiko Pasar Ya Minimal TidakDengan demikian, sesuai pengelompokanperusahaan

fungsi pabrikasi tersebut diatas makaPemohon Peninjauan Kembali melakukan analisisfungsi untuk mendapatkan substansi usahaTermohon Peninjauan Kembali apakah ManufakturPenuhFungsi (Fully Fledged Manufacturing),Manufaktur Fungsi Terbatas (ContractManufacturing), atau Maklon (Toll Manufacturing).Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan NomorS153/PJ.4/2010 tidak menjelaskan mengenai jenisHalaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 1085 B/PK/PJK/2016usaha limited manufacturer sebagaimana disebutoleh Termohon

dengan fungsiyang terbatas, maka substansi usaha TermohonPeninjauan Kembali adalah pabrikasi dengan fungsiterbatas atau) yang umum disebut contractmanufacturer, seluruh aset yang digunakan dimilikioleh Termohon Peninjauan Kembali danrisikoditanggung oleh Termohon Peninjauan Kembalidengan pertimbangan sebagai berikut:Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 1085 B/PK/PJK/2016 No.

Pemohon PeninjauanKembali telah melakukan analisis Fungsi, Aset, danRisiko (FAR) dalam langkahlangkah penerapanprinsip kewajaran berdasarkan daftar isian yangtelah diisi dan ditandatangani sendiri oleh TermohonPeninjauan Kembali;Bahwa berdasarkan analisis Fungsi, Aset danRisiko (FAR) yang telah diisi dan ditandatanganioleh Termohon Peninjauan Kembali, nampak bahwafungsi yang dijalankan Termohon PeninjauanKembali merupakan perusahaan pabrikasi, seluruhaset yang digunakan dimiliki oleh TermohonPeninjauan

Adapun nilai material LokalDispatch Oil Loading Bay karena sudah di pabrikasi dan sudahdikirim ke lokasi pabrik POM (Perdana Oil Mill) adalah sebesar Rp.198.750.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) ditambah biaya transportasi angkutan materialtersebut dari Samarinda ke lokasi pabrik POM (Perdana Oil Mill)sebesar Rp. 16.500.000. (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)..

Ganti Rugi, berupa penggantian atas harga Material LokalDispatch Oil Loading Bay yang sudah di pabrikasi dan sudahdikirim ke lokasi pabrik POM (Perdana Oil Mill) yang rencananyauntuk memenuhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan SuratPerjanjian Tertanggal 1 Juli 2014 No. 003/SPK/POM/V/2014,akan tetapi olen Tergugat material tersebut tidak diperbolehkanuntuk dilakukan pekerjaan pemasangannya, dengan nilai sebesarRp. 198.750.000.

Ganti Rugi, berupa penggantian pembayaran atas harga MaterialLokal Dispatch Oil Loading Bay yang sudah di pabrikasi dansudah dikirim ke lokasi pabrik POM (Perdana Oi! Mill) untuk*melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat PerjanjianTertanggal 1 Juli 2014 No. 003/SPK/POM/V/2014 TentangPERJANJIAN MODIFIKAS!

Ganti Rugi, berupa penggantian atas harga Material LokalDispatch Oil Loading Bay yang sudah di pabrikasi dan sudahdikirim ke lokasi pabrik POM (Perdana Oil Mill), yang rencananyauntuk memenuhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan SuratPerjanjian Tertanggal 1 Juli 2014 No. 003/SPK/POM/V/2014Tentang PERJANJIAN MODIFIKAS!

Penggugat mulai melakukan pengiriman material bulan Januari 2015(walau kontrak pekerjaan belum ditandatangani) yang telah di Pabrikasilangsung ke pabrik Tergugat di lokasi POM (Perdana Oil Mill) denganbiaya pabrikasi sebesar Rp.198.750.000, (seratus sembilan puluhdelapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pengirimansebesar Rp.16.500.000, (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;2.

perusahaan yang diuji;Perbedaan FungsiBahwa produk yang dijual Pemohon Banding adalah menyangkut produkyang mempunyai brand, dimana Pemohon Banding tidak hanya menjual produkyang memiliki brand Daihatsu saja namun brand lain selain Daihatsu, sehinggafungsi seperti pemasaran serta riset dan pengembangan akan mengakibatkantingkat laba yang berbeda dengan perusahaan pembanding;Klasifikasi ManufakturBahwa Terbanding pada saat pemeriksaan mengklasifikasi PemohonBanding sebagai perusahaan manufaktur/pabrikasi

Terbatas pada pengadaanSeluruh Fi dari R&D Terbat dFungsi yang dilaksanalen e rualen barang ant Pavan bakudan proses cae Ooproduksi barang jadiPengambilan KeputusanStrategis Seluruhnya Minimal Tidak AdaKemampuan melakukankegiatan pabrikasi Ada Ada AdaManajemen Persediaan Ada Ada AdaKepemilikan Persediaan Ada Ada Tidak AdaMrenanggung RIsikoPersediaan Ya Minimal TidakMenanggung Risiko Kredit Ya Minimal TidakMenanggung Risiko Pasar Ya Minimal TidakDengan demikian, sesual pengelompokanperusahaan fungsi

pabrikasi tersebut di atas makaPemohon Peninjauan Kembali melakukan analisisfungsi untuk mendapatkan substansi usahaTermohon Peninjauan Kembali apakah ManufakturPenuhFungsi (Fully Fledged Manufacturing),Manufaktur Fungsi Terbatas (ContractManufacturing), atau Maklon (Toll Manufacturing).Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan NomorS153/PJ.4/2010 tidak menjelaskan mengenai jenisusaha limited manufacturer sebagaimana disebutoleh Termohon Peninjauan Kembali bahwa jenisusaha Termohon Peninjauan Kembali

Dengan demikianPemohon Peninjauan Kembali berpedoman padaSurat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan NomorS153/PJ.4/2010 yang hanya mengelompokkanjenis usaha pabrikasi berdasarkan fungsi ke dalam3 kelompok besar yaitu Manufaktur Fungsi Penuh(Fully Fledged Manufacturing), Manufaktur FungsiTerbatas (Contract Manufacturing), atau Maklon(Toll Manufacturing);Halaman 23 dari 36 halaman.

Kembali adalah pabrikasi dengan fungsiyangmanufacturer, seluruh aset yang digunakan dimilikiterbatas atau umum disebut contractoleh Termohon Peninjauan Kembali danrisikoditanggung oleh Termohon Peninjauan Kembalidengan pertimbangan sebagai berikut: No.

PEKERJAAN PABRIKASI 1.094.850.0001. Turbin dan pelangkapnya 50 kW Is 1,00 719.350.000 719.350.0002. Pipa Pesat (Penstok),55m d=20 Is 1,00 375.500.000 375.500.000JUMLAH 4.628.500.066PPN 462.850.007TOTAL 5.091.350.073PEMBULATAN 5.091.350.000 Namun sampai dengan saat ini pekerjaan yang baru diselesaikan oleh PT. MitraBaliem Sejahtera selaku pihak kedua dalam surat perjanjian (Kontrak) Nomor:602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 antara lainsebagai berikut : No.

Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian turnin dan Rp. 719.350.000,00pelengkapnya10 Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian pipa pesat (penstok) Rp. 375.500.000,0055m d=20JUMLAH Rp. 2.205.532.598,60 kemudian atas prestasi kerja tersebut, Amos Huby selaku Direktur PT.

PEKERJAAN PABRIKASI 1.094.850.0001. Turbin dan pelangkapnya 50 kw Is 1,00 719.350.000 719.350.0002. Pipa Pesat (Penstok),55m d=20 Is 1,00 375.500.000 375.500.000JUMLAH 4.628.500.066PPN 462.850.007TOTAL 5.091.350.073PEMBULATAN 5.091.350.000 Namun sampai dengan saat ini pekerjaan yang baru diselesaikan oleh PT. MitraBaliem Sejahtera selaku pihak kedua dalam surat perjanjian (Kontrak) Nomor:602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggalsebagai berikut :31 Oktober2011antara lain No.

PEKERJAAN PABRIKASI 1.094.850.0001, Turbin dan pelangkapnya50 kW Is 1,00 719.350.000 719.350.0002. Pipa Pesat (Penstok),55m d=20 Is 1,00 375.500.000 375.500.000 JUMLAH 4.628.500.066PPN 462.850.007TOTAL 5.091.350.073PEMBULATAN 5.091.350.000 Namun sampai dengan saat ini pekerjaan yang baru diselesaikan oleh PT. Mitra BaliemSejahtera selaku pihak kedua dalam surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 antara lain sebagai berikut : No.

Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian turnin dan pelengkapnya Rp. 719.350.000,0010 Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian pipa pesat (penstok) 55m Rp. 375.500.000,00d=20JUMLAH Rp. 2.205.532.598,60 kemudian atas prestasi kerja tersebut, Amos Huby selaku Direktur PT.

PEKERJAAN PABRIKASI 1.094.850.0001. Turbin dan pelangkapnya 50 kW Is 1,00 719.350.000 719.350.000 13 2, Pipa Pesat (Penstok),55m d=20 Is 1,00 375.500.000 375.500.000JUMLAH 4.628.500.066PPN 462.850.007TOTAL 5.091.350.073PEMBULATAN 5.091.350.000 Namun sampai dengan saat ini pekerjaan yang baru diselesaikan oleh PT. Mitra BaliemSejahtera selaku pihak kedua dalam surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 201 lantara lain sebagai berikut : No.

1. Menyatakan Terdakwa Anderi Maulidin Bin Arbain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin mengedarkan minuman beralkohol hasil pabrikasi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan

; Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) sebesar734,00 M; Pemasangan Geotextile (Non Woven) sebesar 513,00 M?;ll. Pekerjaan Galian Sedimen : Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 5.798,01 M; Perapihan Tanggul sebesar 684,00 M?;sebagaimana VOLUME SISA DAN SISA HARGA yang tersebut dalamDAFTAR KUANTITAS DAN HARGA (Bukti P 12).Halaman 5 dari hal 42 Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT BNA9.

; Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) sebesar734,00 M; Pemasangan Geotextile (Non Woven) sebesar 513,00 M?;Il. Pekerjaan Galian Sedimen: Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 5.798,01 M; Perapihan Tanggul sebesar 684,00 M?;7. Menyatakan tindakan Tergugat dan II tidak membayar dan mengusulkan,mengalokasikan anggaran pada DPASKPA Dinas Pengairan AcehRp.767.184.000.

; Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi)sebesar 734,00 M; Pemasangan Geotextile (Non Woven) sebesar 513,00 M;IV. Pekerjaan Galian Sedimen : Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 5.798,01 M?; Perapihan Tanggul sebesar 684,00 M;. Menyatakan tindakan Tergugat dan II tidak membayar dan mengusulkan,mengalokasikan anggaran pada DPASKPA Dinas Pengairan AcehRp.767.184.000.

; Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m(Pabrikasi) sebesar 734,00 M?: Pemasangan Geotextile (Non Woven) sebesar 513,00 M;IV. Pekerjaan Galian Sedimen : Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 5.798,01 M; Perapihan Tanggul sebesar 684,00 M;Halaman 32 dari hal 42 Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT BNA11ke rekening Nomor : 1003814137 pada PT. Bank Bukopin Tbk. CabangBanda Aceh atas nama PT.

; Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi)sebesar 734,00 M; Pemasangan Geotextile (Non Woven) sebesar 513,00 M;Pekerjaan Galian Sedimen: Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 5.798,01 M;Halaman 40 dari hal 42 Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT BNA11.12131415 Perapihan Tanggul sebesar 684,00 M:ke rekening Nomor : 1003814137 pada PT. Bank Bukopin Tbk.Cabang Banda Aceh atas nama PT.

Putusan Nomor 1379/B/PK/PJK/2017berikut:1.Pemohon Banding adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit danpabrikasi yang menghasilkan TBS dan produk akhir berupa CPO danKernel;Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan/penjualan TBS, karenasemua TBS diolah di unit pabrikasi yang akan diolah lebih lanjut menjadiCPO dan Palm Kernel.

dibayar ataspembelian dan ongkos angkut pupuk oleh Pemohon Banding kepadapemasok merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan;Bahwa karena Pemohon Banding melakukan sentralisasi PPN(pemusatan tempat pajak terutang), maka atas penyerahan BarangKena Pajak antar divisi / unit Pemohon Banding tidak dapat diartikanadanya penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat 2 huruf cUndangUndang Nomor 42 tentang PPN;Pemindahan TBS dari unit (tempat) kegiatan usaha perkebunankepada unit (tempat) kegiatan usaha Pabrikasi

KEP87/PJ./2002 tanggal 18 Februari2002 belum merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP, sehingga ataspemindahan BKP tersebut tidak dikenakan PPN;Bahwa pemindahan TBS dari unit (tempat) kegiatan usaha perkebunankepada unit (tempat) kegiatan usaha pabrikasi untuk diolah menjadiCPO dan/atau Kernel, yang dikategorikan sebagai pemakaian sendiriuntuk tujuan produksi, belum merupakan penyerahan, sehingga tidakmemenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor42 Tahun 2009;Atas Penyerahan TBS dari

unit (tempat) kegiatan usaha perkebunankepada unit (tempat) kegiatan usaha Pabrikasi adalah bukanmerupakan penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, karena antara kebun danpabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatuentitas usaha Pemohon Banding dan merupakan mata rantai produksiyang tidak terputus;Dalam perusahaan yang memiliki kegiatan usaha terpadu, seharusnyadiperhatikan produk awal dari tiap unit kegiatan yang digunakan danproduk

Putusan Nomor 1379/B/PK/PJK/201710.11.12.dari kebun sawit kepada unit produksi Crude Palm Oil (CPO) dan PalmKernel, menurut Pemohon Banding penyerahan tersebut belum dapatdiperlakukan sebagai penyerahan BKP sebagaimana diatur dalamKeputusan Dirjen Pajak Nomer KEP87/PJ/2002 tanggal 18 Februari2002;Fakta belum adanya penyerahan dari unit (tempat) kegiatan usahaperkebunan kepada unit (tempat) kegiatan usaha pabrikasi, harusdillhat pada produk akhir yang dihasilkan dari kegiatan usahaterintegrasi tersebut

PEKERJAAN PABRIKASI 1.094.850.0001. Turbin dan pelangkapnya 50 kw Is 1,00 719.350.000 719.350.0002.

Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian turnin dan pelengkapnya Rp. 719.350.000,0010 Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian pipa pesat (penstok) 55m d=20 Rp. 375.500.000,00JUMLAH Rp. 2.205.532.598,60 Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro diElelim tahun 2011 sampai dengan sekarang dan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERAtidak pernah melakukan pemeliharaan atau memperbaiki atas hasil pekerjaan PLTMHElelim serta PT.

PEKERJAAN PABRIKASI 1.094.850.0001. Turbin dan pelangkapnya 50 kW Is 1,00 719.350.000 719.350.0002.

Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian turnin dan Rp. 719.350.000,00pelengkapnya10 Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian pipa pesat Rp. 375.500.000,00(penstok) 55m d=20 JUMLAH Rp. 2.205.532.598,60 Bahwa terdakwa AMOS HUBI adalah Direktur PT. MITRA BALIEM SEJAHTERAberdasarkan akta notaris dan PPAT THERESIA PONTO, SH nomor : 75 tanggal 23Januari 2007, selanjutnya dalam pengadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro diElelim ini, PT.

pekerjaan PLTMHElelim Tahun Anggaran 2011 dan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pengadaanlistrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Elelim karena kontraknya hanya 45 hari dan tidakselesainya pekerjaan pengadaan listrik mikro hidro (PLTMH) Elelim bukanlah karenakeinginan terdakwa melainkan adanya faktor lain yang tidak mendukung pelaksanaanpekerjaanya terjadinya banjir yang membawa kayu dan menghantam dinding tegakpada pekerjaan di PTLMH Elelim sehingga hancur dan pekerjaan tertunda, sedangkanpekerjaan pabrikasi

ataspembelian dan ongkos angkut pupuk oleh Pemohon Banding kepadapemasok merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan;Bahwa adapun karena Pemohon Banding melakukan sentralisasi PPN(pemusatan tempat pajak terutang), maka atas penyerahan BarangKena Pajak antar divisi/unit Pemohon Banding tidak dapat diartikanadanya penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (2) hurufc UndangUndang Nomor 42 tentang PPN;Pemindahan TBS dari unit (tempat) kegiatan usaha perkebunankepada unit (tempat) kegiatan usaha Pabrikasi

Putusan Nomor 283/B/PK/PJK/201710.11.12.kepada unit (tempat) kegiatan usaha pabrikasi untuk diolah menjadiCPO dan/atau Kernel, yang dikategorikan sebagai pemakaian sendiriuntuk tujuan produksi, belum merupakan penyerahan, sehingga tidakmemenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 42Tahun 2009;Atas Penyerahan TBS dari unit (tempat) kegiatan usaha perkebunankepada unit (tempat) kegiatan usaha Pabrikasi adalah bukanmerupakan penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4UndangUndang

Sebagai contoh, penyerahan TBSdari kebun sawit kepada unit produksi Crude Palm Oil (CPO) dan PalmKernel, menurut Pemohon Banding penyerahan tersebut belum dapatdiperlakukan sebagai penyerahan BKP sebagaimana diatur dalamKeputusan Dirjen Pajak Nomer KEP87/PJ/2002 tanggal 18 Februari2002;Fakta belum adanya penyerahan dari unit (tempat) kegiatan usahaperkebunan kepada unit (tempat) kegiatan usaha pabrikasi, harusdilihat pada produk akhir yang dihasilkan dari kegiatan usahaterintegrasi tersebut yang

Oleh sebab itupemindahan BKP (TBS) dari satu Tempat Kegiatan Usaha (Perkebunan)ketempat Kegiatan Usaha Pabrikasi (Pengolahan) TBS menjadi CPO danKernel dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP;Bahwa penyerahan BKP (saat terutang PPN) barn terjadi pada saatpenjualan CPO dan/atau Kernel yang merupakan Pajak Keluaran bagiPemohon Banding dan pada saat itulah seluruh Pajak Masukan yangtelah dibayar pada saat perolehan BKP dan/atau JKP, yang digunakanuntuk menghasilkan CPO dan/atau Kernel

Putusan Nomor 283/B/PK/PJK/2017Pemohon Banding adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit danpabrikasi terhadap TBS yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawituntuk diolah menjadi CPO dan Palm Kernel;Bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan/penjualanTBS, karena semua TBS diolah di unit pabrikasi yang akan diolahlebih lanjut menjadi CPO dan Palm Kernel;Bahwa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 575/KMK.04/2000yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimanadiatur dalam Peraturan

Partisi Pabrikasi T=150 (Work Station) Unit 939. Kusen, Daun Pintu dan Jendela Kaca (Single) Unit 740. Kusen, Daun Pintu dan Jendela Kaca (Double) Unit 341. Pekerjaan Interior Ruang Kepala Kantor Ls 18. Selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan Pengumuman Pelelangan padaMass Media Radar Lampung dan Media Indonesia sesuai denganPengumuman Nomor 01/PANPEL/KIMPRASDALU/2008 tanggal 06 Mei2008 ;9.

Partisi Pabrikasi T=150 (Work Station) Unit 9 12.000.000,00 108.000.000,0039. Kusen, Daun Pintu dan Jendela Kaca Unit 7 3.200.000,00 22.400.000,00(Single)40. Kusen, Daun Pintu dan Jendela Kaca Unit 3 5.400.000,00 16.200.000,00(Double)41. Pekerjaan Interior Ruang Kepala Ls 1 29.750.000,00 29.750.000,00Kantor Harga Sebelum PPN1.445.454.550,00 PPN 10% 144.545.455,00Harga Sesudah PPN 1.590.000.005,00Dibulatkan 1.590.000.000,00 HARGA PABRIKHal. 11 dari 45 hal.

OC 988.500 125.000 175.000 1.288.500 2 2.577.00010 Steel Capboard 2.000.000 160.000 10.000 2.170.000 3 6.510.00011 Meja Rapat 6.888.000 750.000 400.000 8.038.000 1 8.038.00012 Meja Konsultasi 1.491.000 95.000 50.000 1.636.000 2 3.272.00013 Kursi Konsultasi 525.000 72.000 10.000 607.000 8 4.856.00014 Running Text 8.500.000 280.000 1.200.000 9.980.000 1 9.980.00015 Partisi Pabrikasi T = 150 (Work 6.028.250 725.000 500.000 7.253.250 8 58.026.000Station)16 Kusen, Daun Pintu & Jendela 2.430.000 270.000

Partisi Pabrikasi T=150 (Work Station) Unit 939. Kusen, Daun Pintu dan Jendela Kaca (Single) Unit 740. Kusen, Daun Pintu dan Jendela Kaca (Double) Unit 341. Pekerjaan Interior Ruang Kepala Kantor Ls 18.

Partisi Pabrikasi T=150 (Work Unit 9 12.000.000,00) = 108.000.000,00Station)39. Kusen, Daun Pintu = dan Unit 7 3.200.000,00 22.400.000,00Jendela Kaca (Single)40. Kusen, Daun Pintu = dan Unit 3 5.400.000,00 16.200.000,00Jendela Kaca (Double)41. Pekerjaan Interior Ruang Ls 1 29.750.000,00 29.750.000,00Kepala Kantor Harga Sebelum PPN1.445.454.550,00 PPN 10%144.545.455,00 Harga Sesudah PPN1.590.000.005,00 Dibulatkan 1.590.000.000,00 Hal. 23 dari 45 hal.

Sebagai contoh penjualan eksport filet ikan nila dapatdimulai dari tahap (1) pembibitan, (2) perdagangan bibit, (3)pemeliharaan ikan nila, (4) perdagangan ikan nila, (5) pabrik filetikan nila Pabrikasi, (6) Distribusi hasil pabrikasi/pengolahan ikannila, (7) perdagangan hasil pabrikasi/ pengolahan ikan nila, (8)ekspor filet ikan nila.

Beban Produksi per Satuan Unit dari Pabrikasi 240.000 240.0002 a. PPN Masukan dari TBS 96.000 0b. dari proses pabrikasi 45.000 45.0003 Laba Usaha 240.000 240.000 Halaman 24 dari 75 halaman.

Beban Produksi per Satuan Unit dari Pabrikasi 240.0002 a.

PPN Masukan dari Kebun 40.000b. dari proses pabrikasi 45.0003 Laba Usaha 400.0004 DPP (c) =1+3 1.440.0005 PPN Keluaran 144.0006 Dibayar oleh PKP Pembeli 1.584.0007 PPN Ditanggung PKP Pabrikan CPO & PKO (5 2) 59.000 Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa PPN Keluaran pada tingkatmata rantai pabrikasi CPO dan PKO adalah sebesar Rp144.000,00baik dalam kondisi Pabrikan yang terpisah dengan Pekebunnya(contoh 2) maupun pada kondisi Pabrikan yang menyatu terintegrasi dengan Pekebunnya (Contoh 3).

Sarindo Utama Teknik sebesar Rp.10.593.198,00bahwa dalam Uji Bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti berupa copy FakturPajak, copy Payment Voucher, copy Invoice, copy Contract, copy Cek Bank Mandiri,copy Rekening Koran Bank Mandiri, dan copy SPT Masa PPN;bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diketahui bahwa :Faktur Pajak Nomor 010.000.080000038 tanggal 15 Agustus 2008 adalah fakturpajak untuk transaksi Crushing Plant Pabrikasi (Periode 01 Juni 2008 s.d. 31 Juni2008) kepada PT Sarindo Utama Teknik

Sarindo Utama Teknik sebesar Rp13.210.246,00bahwa dalam Uji Kebenaran Materi, Pemohon Banding menyampaikan bukti berupacopy Faktur Pajak, copy Payment Voucher, copy Invoice, copy Contract, copy CekBank Mandiri, copy Rekening Koran Bank Mandiri dan copy SPT Masa PPN;bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas, diketahui bahwa :Faktur Pajak Nomor 010.000.080000040 tanggal 15 Agustus 2008 adalah fakturpajak untuk transaksi Pekerjaan Pabrikasi (Periode 01 Juni 2008 s.d. 31 Juni 2008)kepada PT sarindo

daninti sawit yang merupakan BKP, seharusnya Pajak Masukan sehubungandengan kegiatan unit perkebunan dapat dikreditkan.Tetapi apabila ada sebagian TBS dari unit perkebunan diserahkankepada pihak lain sehingga merupakan penyerahan tidak kena pajak,maka Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan inidapat dikreditkan secara proporsional.Dapat Pemohon Banding berikan ilustrasi yaitu sebuah perusahaanteropadu, PT ABC yang terdiri atas beberapa divisi antara lain divisiperkebunan dan divisi pabrikasi

Divisi perkebunan dandivisi pabrikasi berlokasi dalam wilayah yang berbeda. Dengan bertitiktolak dari fakta yuridis bahwa PT ABC melakukan pemusatan tempatpajak terutang di kantor pusatnya, maka penyerahan BKP antar divisidalam perusahaan terpadu ini tidak memiliki pengertian penyerahan BKPmenurut Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat(2) UU PPN.

Apabila dikaitkan dengan penyerahan TBS yangmerupakan produk divisi perkebunan kepada divisi pabrikasi untukdiproses menjadi CPO, tidak memiliki pengertian penyerahan BKPmenurut undangundang. Berdasarkan argumentasi ini tidak ada masalahPPN yang perlu diperdebatkan disini.

Tanpa peralatan yangmemadai, tanpa menggunakan pupuk yang tepat guna, maka divisi perkebunantidak dapat menghasilkan TBS yang bernas dan lebat sehingga mempengaruhiproses produksi yang dilakukan oleh divisi pabrikasi;Bahwa secara nyata penyerahan PT. Mekarsari Alam Lestari yang merupakanperusahaan terpadu kelapa sawit (integrated) adalah penyerahan atas CPO danKernel. PPN dikenakan atas penyerahan CPO dan Kernel dan tidak terjadipenyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.