Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHalaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PT PALUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)telah tepat dan benar;Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan TingkatPertama aquo harus dikuatkan, kecuali mengenai pidana denda harusdihilangkan atau tidak dikenakan kepada

Negeri Parigisesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas masingmasing pada tanggal 25April 2019 dan 8 Mei 2019;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatunkandengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi olehPensehat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, dan selanjutnyaPenuntut Umum mengajukan permintaan banding yang diajukan dalamtenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangHalaman 24 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PALUndang

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangHalaman 24 dari 32 halamanPutusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2015/PT PALUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LENTY ELS MOLIN, SPddengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dikurang!selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.3.

tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatanpekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktuyang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;c. pekerjaan yang bersifat musiman; ataud. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatanbaru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan ataupenjajakan.Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 23/Pdt.SusPHI/2015/PN PalUndang

Palundang Hukum Pidana telah terbukti dan teroenuhi oleh perbuatan Terdakwa.Dan mengenai keberatan Terdakwa tentang hal kepemilikan tanah yang diatasnya terdapat Villa, itu sudah merupakan ranah keperdataan atau sudahwewenang dari keperdataan yang harus diselesaikan melalui prosespersidangan perdata, dan bukan diselesaikan melalui sidang pidana, sehinggaMajelis Hakim menyimpulkan bahwa Majelis Hakim menyimpulkan tidaksependapat terhadap keseluruhan Nota Pembelaan Terdakwa tersebut danberdasarkan

didalam pertimbangan putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLtanggal 4 September 2014, halaman 90 alinea ketiga menyatakanMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas sehingga akandipertimbangkan terlebin dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) JoPasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasHalaman 38 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2015/PT PALUndang

RIAN HARDIANSYAH tersebutdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) UndangHalaman 9 dari 42 halamanPutusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT PALundang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronikperubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa I. MUHAMMAD YASIN THAYEB Alias AMAT AliasYASIN bersama sama dengan Terdakwa II.

PalUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahanpenggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Undang Undang No35 tahun 2009 tentang Narkotika.> Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/357/VIII/2018/Rumkit Bhay yang ditandatangani oleh dr.

TojoKabupaten Tojo UnaUna atau di tempat lain yang berdasarkan UndangHalaman 2 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PT PALUndang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi JoSurat Keputusan Ketua MA Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PengadilanNegeri Palu, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, yang turut serta

Pasal 18ayat 1 Huruf (b) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangHalaman 15 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2016/PT PALUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.

narkotika jenisshabu pada pada tahun 2014 Dan di vonis oleh pengadilan negeri Tolitoli 7(Tujuh) tahun 6 (Enam) bulan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yaitu KESATU Pasal 114 ayat (2) UndangHalaman 36 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Palundang

TojoKabupaten Tojo UnaUna atau di tempat lain yang berdasarkan UndangHalaman 2 dari 56, Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PT PALUndang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi JoSurat Keputusan Ketua MA Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PengadilanNegeri Palu, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, yang turut serta

M.Si diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangHalaman 21dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2017/PT PALUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;.Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan

Menyatakan Terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, SH terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangHalaman 44 dari 80 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2017/PT PALUndang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) keLKUHP yang didakwakan padaDakwaan subsidiair;4.

PalUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharuidengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP serta Lebih Subsidair :melanggar Pasal 9 jo.

Palundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. SinarGrafika, Jakarta, Cet.

Pasal 18 UndangHalaman 3 dari 168 Putusan perkara No 6/Pid.SusTPK/2016/PN Palundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidiar.Menjatuhkan pidana

Banggai Tahun 2015;Bahwa dalam usaha rental tersebut Saksi memiliki dokumendokumen yang sahdalam melaksanakan usaha rental seperti Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor503/1904/1019/BPPT/PK/XIV2012 dan Surat Izin Tempat Usaha & lIzin UndangHalaman 57 dari 125/ Putusan Nomor 44 /Pid.Sus TPK/2016/PN PalUndang Gangguan Nomor 503/1118/BPPT/XIV2012 masingmasing tertanggal28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Banggai;Bahwa selain itu Saksi juga mempunyai

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atauorang lain yang ditetapkan oleh UndangUndang.Bahwa Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapanNotaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapbkan dalam undangundangBahwa syaratsyarat agar suatu Akta dapat bisa dikatakan Autentikadalah Akta tersebut di buat oleh atau di hadapan Notaris atau pejabatumum yang berwenang. dalambentuk yang di tentukan oleh undangHalaman 124 dari 206 Putusan perkara No4/Pid.SusTPK/2017/PN Palundang

berpendapatbahwa benar orang yang dihadapkan kepersidangan adalah pelaku tindak pidanadengan demikian unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan diatas telahterpenuhi dan terbukti menurut hukum;Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum;Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum sebagaimanapenjelasan pasal 2 ayat 1 Undangundang No 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangHalaman 180 dari 220 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2016/PN Palundang