PAPUA INDO MUSTIKA., II. PT. CAHAYA WASITTO, KSO VS KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 79 BM BP2JK WILAYAH PAPUA BARAT;;

Bank Papua Cq Pimpinan Bank Papua Cabang Nabire sebagai Tergugat V;

DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA VS NELSON YOHOSUA ONDI, S.IP;;

HENDRIKUS WORO VS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA;;

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA., II. HENGKY DJOEFRY;

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diJalan Tanjung Ria Nomor 26, BaseG, Jayapura, Papua;ll.

HENGKY DJOEFRY, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Kelapa Dua Entrop, JayapuraSelatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaanSwasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iwan Kurniawan Niode,S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,Para Advokat/Penasihnat Hukum pada KantorAdvokad/Penasihat Hukum Iwan Kurniawan Niode,S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jayapura,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September2019;Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor 39/KEPP/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Pembatalan Sertipikat dalamperkara tanah seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter persegi) SertipikatHak Milik Nomor 02491/Hedam tanggal 25 Oktober 2012 atas namaRachmat Effendy yang terletak di Jalan Raya Abepura Sentani,Kelurahan Hedam, Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Papua Nomor 39/KEPP/IV/2018 tanggal 23 April2018 tentang Pembatalan Sertipikat dalam perkara tanah seluas 900 M2(Sembilan ratus meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor 02491/Hedamtanggal 25 Oktober 2012 atas nama Rachmat Effendy yang terletak diJalan Raya Abepura Sentani, Kelurahan Hedam, Distrik Heram KotaJayapura Provinsi Papua antara Hengky Djoefry melawan

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA., II. SITI GERHANA, SH;

BUT CHEVRON WEST PAPUA III LTD;

BUT CHEVRON WEST PAPUA III LTD;

TIM SELEKSI PAPUA 2, CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA PERIODE 2018-2024., II. BENYAMIN GURIK;

PUTUSANNomor 414 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ABRAHAM YIKWA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Karubaga, Kelurahan Karubaga, KecamatanKarubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, pekerjaantidak ada:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Elisabeth Makagiansar,S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kota Jayapura

TIM SELEKSI PAPUA 2, CALON ANGGOTA KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE20182023., tempat kedudukan di Diklat Sosial JalanGerilyawan Nomor 135 Kamkey, Abepura, Jayapura;2.

KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA (TANAH MERAH) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANA JALAN NAISONAL XVIII VS PT. CAHAYA MAS PERKASA;

PUTUSANNomor 291 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALANNASIONAL WILAYAH Ill PROVINSI PAPUA (TANAHMERAH) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAIBESAR PELAKSANA JALAN WNASIONAL XVIII,tempat kedudukan di Jalan Trans Papua, Tanah Merah,Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua;Dalam hal ini diwakili oleh Hartono, SST

., jabatan KepalaSatuan Kerja PJN Wilayah Ill Provinsi Papua (TanahMerah), memberi kuasa kepada Sugeng Purnomo, S.H.

Dalam Penundaan (Scorsing) :1.2sMengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk menunda daya berlaku dan tindakanadministratif selanjutnya Pelaksanaan surat keputusan : Kepala SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Ill Provinsi Papua (TanahMerah) Nomor 166/KPTS/PJNWIL.III/2018 tertanggal 04 April 2018Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam diberikan KepadaPT CAHAYA MAS PERKASA hingga Putusan dalam perkara iniberkekuatan hukum tetap;B.

Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wilayah Ill Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor166/KPTS/PJNWIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam Kepada PT CAHAYA MASPERKASA;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaSatuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Ill Provinsi Papua(Tanah Merah) Nomor 166/KPTS/PJNWIL.III/2018 Tertanggal

Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor166/KPTS/PJNWIL.III/2018 tertanggal 04 April 2018 Tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam diberikan Kepada PT Cahaya MasPerkasa;4.

JUNAIDI alias PAPUA;

Menyatakan terdakwa ULIL AMRI PAPUA Als ADI Bin TANI PAPUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penadahan ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;5.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah tas warna merah maroon berisi 1 (satu) notebook warna putih merk Asus 12 (dua belas inchi) berikut 1 (satu) buah chargenya dikembalikan kepada Anisa Pramitasari, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2013 warna merah No.Pol : L-5416-JR dikembalikan kepada Abjan Budiman, 1 (satu) buah hp Samsung warna merah dikembalikan kepada Ulil Amri Papua.6.

ULIL AMRI PAPUA Als ADI Bin TANI PAPUA (TERDAKWA)

PUTUSANNomor : 392/Pid.B/2015/PN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkaraperkara pidana padatingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : ULIL AMRI PAPUA Als ADI Bin TANI PAPUA;Tempat lahir : Ngadiho;Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 10 Desember 1983;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jil. rawa Kuning Rt 04 Rwb02 Kel

Berkas perkara atas nama terdakwa : ULIL AMRI PAPUA Als ADI Bin TANIPAPUA beserta seluruh lampirannya ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan; Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini memutuskan :1. Menyatakan terdakwa ULIL AMRI PAPUA Als ADI Bin TANI PAPUAbersalah melakukan tindak pidana penadahan ;2.

Pkr : PDM 309/0.3.10/Epp.2/08/2015 terdakwadiajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU :manne Bahwa terdakwa ULIL AMRI PAPUA als ADI bin TANI PAPUA bersamasama dengan Abjan Budiman dan Takdir Fullah Tomagollah (keduanyapenuntutannya dilakukan secara terpisah/berkas terpisah) pada hari Rabutanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Juni 2015 di pinggir Piere Tendean kecamatan BanjarnegaraKabupaten Banjarnegara atau setidak tidaknya

Dalam perkara ini sejak mulai penyidikan, penuntutan hinggapemeriksaan di persidangan terdakwa yang dimaksud adalah Ulil Amri Papua AlsAdi Bin Tani Papua di mana ketika dilakukan pemeriksaan di persidangan tidakdiketemukan adanya alasan pengecualian hukum, baik mengenai alasanpembenar maupun alasan pemaaf untuk diterapbkan kepadanya. Dengan demikianunsur dimaksud telah terpenuhi;Menimbang, bahwa unsur 2.

) buah chargenyadikembalikan kepada Anisa Pramitasari, (satu) unit sepeda motor HondaVario 125 tahun 2013 warna merah No.Pol : L5416JR dikembalikankepada Abjan Budiman, 1 (satu) buah hp Samsung warna merahdikembalikan kepada Ulil Amri Papua.6.

Perdata : ALIMUDDIN melawan PT.PLN Induk Pembangunan Papua cq PT Pln Uip Papua Unit Papua Barat, dk

PT PLN Induk Pembangunan Papua cq PT Pin Uip Papua Unit PapuaBarat, bertempat tinggal di Jl. Anmad Yani Kel. Klaligi, Distrik Sorong Kota,Kota Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGENG PURNOMO,SH. M.Hum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2018dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 31 Oktober 2018 kepada ARIE E.RAHAEL. SH dan RAMTI BUTAR BUTAR, SH selanjutnya disebut sebagaiTergugat;2. Tn. Absalom Malaseme Klauw, bertempat tinggal di JI.

dengan surat keteranganPengguasaan Tanah Nomor 5038/407/4997 dan Kwitansi PelunasanTanggal 27Juni 1990 yang di lepaskan dan di tanda tangani oleh HerkanusHalaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pat.G/2018/PN SonMalaseme Klauw sebagai tanah milik Penggugat namun tidak tau dengandasar dan alasan apa Para Tergugat tanopa Hak dan melawan hukum telahmenguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan penjelasanbatas batas diatas dan sekarang Tergugat telah membangun GarduInduk Pembangunan Papua

Bahwa akibat perobuatan melawan hukum yang di lakukan oleh ParaTergugat dengan cara menguasai tanah milik Pengugatdan membangunGardu Induk Pembangunan Papua milik Tergugat!

yang mendapatkan hakdari Tergugat Il maka menimbulkan kerugian yang sangat besar karenaPenggugat sampai dengan saat ini tidak bisa memanfaatkan tanah milikPenggugat maka wajar Para Tergugat tanpa perlawanan harus segeramengosongkan serta membongkar Gardu Induk Pembangunan Papua milikTergugat diatas tanah milik Penggugat tanpa Imbalan dan atau alasanapapun haruslah di kosongkan seperti keadaan semula atau Para Tergugatharus membayar kerugian secara Tanggung renteng berupa KerugianMateril maupun Inmateril

PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua dalam rangkapembangunan Gardu Induk untuk peningkatan dan penguatan suplaiarus listrik di Kota dan Kabupaten Sorong. Kegiatan pengadaan tanahtersebut dilakukan sendiri oleh PT. PLN karena masih dibawa 5 hektardengan mempedomani ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 dan PeraturanPresiden No. 72 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016dan perubahannya.

BUPATI MIMIKA PROVINSI PAPUA VS KETUA DPRD KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA;

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentangPeresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Mimika Periode Tahun 20142019;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/385 Tahun 2015tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian KeanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kabupaten Mimika PeriodeTahun 20142019;4.

Mimika, Provinsi Papua selalumendapat izin dari Menteri Dalam Negeri RI cg. Gubernur Papuasebagai wakil Pemerintah Pusat bila melakukan Perjalanan ke luarnegeri ataupun meninggalkan tempat tugas/dinas, sesuai dengan:1. Surat Gubernur Papua Nomor 094/9440/SET, tanggal 7Agustus 2015, perihal Persetujuan Ijin Meninggalkan TempatTugas (vide Bukti P.PK18);2.

Surat Gubernur Papua Nomor 100/12901/SET, tanggal 27Oktober 2015, perihal Persetujuan Izin Mengikuti OrientasiKepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(OKPPD) Angkatan ke 2 Tahun 2015 (vide Bukti P.PK19);Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 1 PK/KHS/20173. Surat Gubernur Papua Nomor 094/0476/SET, tanggal 13Januari 2016 perihal Persetujuan Izin Meninggalkan TempatTugas (vide Bukti P .PK20);4.

Surat Gubernur Papua Nomor 093/4304/SET, Tanggal 8 April2016, perihal Permohonan ijin ke Luar Negeri Bupati Mimika(vide Bukti P.PK21);5. Surat Gubernur Papua Nomor 09417679/SET, Tanggal 22 Juni2016 perihal Permohonan ijin meninggalkan Tugas danWilayah Kerja. (vide Bukti P.PK22);6. Surat Gubernur Papua Nomor 098/13692/SET, Tanggal 7November 2016, perihal Permohonan ijin ke Luar NegeriBupati Mimika dan Rombongan (vide Bukti P.PK23);46.

Fotokopi Surat Gubernur Papua Nomor 094/0476/SET, tanggal 13 Januari2016 perihal Persetujuan Izin Meninggalkan Tempat Tugas (Bukti P.PK20);23. Fotokopi Surat Gubernur Papua Nomor 093/4304/SET, tanggal 8 April2016, perihal Permohonan ijin ke Luar Negeri Bupati Mimika (Bukti P.PK21);24. Fotokopi Surat Gubernur Papua Nomor 094/7679/SET, tanggal 22 Juni2016 perihal Permohonan ijin meninggalkan Tugas dan Wilayah Kerja(Bukti P.PK22);25.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (LINI HIYOLA binti SAWALI HIYOLA) dengan Pemohon II (RISI PAPUA bin JAHA PAPUA) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2000 di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- LINI HIYOLA binti SAWALI HIYOLA dan RISI PAPUA bin JAHA PAPUA

PENETAPANNomor 576/Pdt.P/2014/PA Lbt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yangdiajukan oleh :LINI HIYOLA binti SAWALI HIYOLA umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidakada, tempat tinggal di Dusun Huyula, Desa Tolango, KecamatanAnggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;danRISI PAPUA bin JAHA PAPUA umur 42 tahun, agama Islam

Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtuaPemohon I di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, kemudian pindah ke rumahkediaman bersama di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anakbernama : ANDRI PAPUA TIA PAPUA ANDINI PAPUA6.

Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (LINI HIYOLA bintiSAWALI HIYOLA) dan Pemohon II (RISI PAPUA bin JAHA PAPUA) yangdilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2000 di Kecamatan Anggrek, KabupatenGorontalo Utara;3.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (LINI HIYOLA binti SAWALIHIYOLA) dengan Pemohon II (RISI PAPUA bin JAHA PAPUA) yang dilaksanakanpada tanggal 29 Agustus 2000 di Kecamatan Angegrek, Kabupaten Gorontalo Utara;3.

.;VSKEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA PROVINSI PAPUA

Entrop, Distrik Jayapura Selatan, KotaJayapura, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober2013;Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT Melawan:KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA PROVINSI PAPUA,berkedudukan di Jalan Kelapa Dua Entrop (Depan HotelMulia Idaman) Jayapura Selatan , Kota Jayapura PEPUE feensensacenscenineesDengan ini memberi KuasaoO 9 a1.

,Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai WilayahSungai Papua, Alamat Jalan Raya Abepura Entrop,Jayapura Papua ; . MOH. FATHONI, ST., Jabatan Staf Balai Wilayah SungaiPapua, Alamat Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura Papua ;. JONI SAPAN, S.Sos., Jabatan Staf Balai Wilayah SungaiPapua, Alamat Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura Papua ;. SUMANTO., Jabatan Staf Balai Wilayah Sungai Papua,Alamat Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura Papua ;.

Gracia Indah lel adalahorang asli Papua, maka dalam mengkuti pelelangan umum tidakperlu lagi bermitra dan atau mengadakan perjanjian kerjasamaoperasional dengan orang asli Papua lainnya, seperti dimaksudpada pasal 2 (dua) huruf e Peraturan Presiden Nomor : 84 Tahun2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangkaPercepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papuae. Bahwa dokumen penawaran yang ditandatangani oleh DirekturUtama PT.

dan Provinsi Papua Barat ;.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 8 Peraturan PresidenNomor 84 Tahun 2012 yang dimaksud dengan pengusaha lokaladalah penyedia barang /jasa yang merupakan/dimiliki orang aslipapua dan berdomisili/oberkedudukan di Provinsi Papua atauProvinsi Papua Barat ; 7.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK. 824.3-3515, tanggal 28 Nopember 2011, Tentang Pemindahan Tempat Tugas Atas Nama LENI EBE dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK. 824.3-3515, tanggal 28 Nopember 2011, Tentang Pemindahan Tempat Tugas Atas Nama LENI EBE dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua; 4.

LENI EBEVSGUBERNUR PAPUA

Bahwa TERGUGAT (Gubernur Papua) pada dasarnyamengeluarkan/menerbitkan Surat Kaputusan Gubernur PapuaNomor SK.824.33515, tanggal 28 November 2011 tentangPemindahan Tempat Tugas Atas Nama LENI EBE dari RSUDJayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua, sesuai Surat DirekturRSUD Jayapura Nomor 820/1593 tanggal 18 Juli 2011 kepadaGubernur Provinsi Papua dalam rangka tugas kedinasan yang didalamnya pembinaan karier bagi PENGGUGAT, telah sesuai pulasebagaimana ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun1974

Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Papua NomorSK.824.33515 tanggal 28 November 2011 adalah sah ;3.

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, namun yang memilikitanggung gugat adalah Gubernur Provinsi Papua;Menimbang, bahwa selanjutnya telah diketahui secara umum olehmasyarakat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi bahwa sampai Putusanperkara ini diucapkan, belum ada Gubernur Definitif di Provinsi Papua,Hal. 25 dari 30 Hal.

Putusan No. 10/G.TUN/2012/PTUN.JPRsehingga untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah diisi olehPenjabat Gubernur, bahwa Penjabat Gubernur Papua dengan namaDr.Drs. H.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.824.33515, tanggal 28 Nopember 2011, Tentang PemindahanTempat Tugas Atas Nama LENI EBE dari Rumah Sakit Umum DaerahJayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua ;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurPapua Nomor SK. 824.33515, tanggal 28 Nopember 2011, TentangPemindahan Tempat Tugas Atas Nama LENI EBE dari Rumah SakitUmum Daerah Jayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Bank Pembangunan Daerah Papua ( Bank Papua) melawanMuhamad Arifudin, S.H., M.H dkk