Ditemukan 75 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 12-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2089 K/PDT/2006
Tanggal 12 Agustus 2009 — NI PUTU BUDIASTRI alias GUSTI AYU PUTU BUDIASTRI ; NI MADE ELI BUDIARTI alias GUSTI AYU KADE ELY BUDIARTI ; I GUSTI NGURAH KADE RAINATA, Dipl. EMC ; I GUSTI NGURAH KETUT DANUARTA, A.Md, dkk.
171138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan secara hukum, hak atastanah tersebut merupakan Harta Guna Kaya/Harta Bersama yang diperolehselama perkawinan antara ayah dan ibu Pemohon Kasasi.Dalam hal ini judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan keteranganSaksi ahli Ketut Semaraguna, SH. dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia(PHDI) yang dalam kesaksiannya memberikan keterangan bahwa hartaHal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2089 K/Pdt/2006warisan ada dua macam, yaitu warisan dan guna kaya.
Register : 06-04-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 344/Pdt.P/2020/PN Dps
Tanggal 4 Mei 2020 — Pemohon:
Bagus Rio Adhi Putra Alias Bagus Rio Adhiputra
2710
  • begitu juga mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secarapurusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/obangsawan yangberwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya,begitu juga perlu. diketahui oleh otoritas agama yaitu@ PHDI(Parisadha
Register : 08-04-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 352/Pdt.P/2020/PN Dps
Tanggal 27 April 2020 — Pemohon:
Bagus Arya Wijaya, SE.AK, MM
2531
  • begitu juga mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secarapurusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yangberwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu jugaperlu. diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1667 K/PID/2010
Terdakwa; I Nyoman Wiradnyana als Rencana
9177 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nyoman Sukra, Ketua Parisadha HinduDharma Kabupaten Bangil yang menerangkan pada pokoknyamembenarkan Terdakwa Nyoman Wiradnyana alias Rencana tidakbersama saksi mahkota termasuk Ir.
    No. 1667 K/ PID / 2010kultur Bali serta Terdakwa adalah Pengurus Parisadha Hindu DharmaKabupaten Bangli ;Il. Adapun alasan keberatan dari Pemohon terhadap putusan tersebut, sepertitersebut di bawah ini ;A. Dalam Eksepsi ;Sekalipun Pembanding telah mengemukakan keberatankeberatanterhadap Surat Dakwaan dalam bentuk Eksepsi yang merupakan satukesatuan yang tak terpisahkan dari memori kasasi ini. Dalam memorikasasi ini.
    Nyoman Sukra, Ketua Parisadha HinduDharma Kabupaten Bangli yang menerangkan pada pokoknya bahwasaksi yang bertamu ke rumah Terdakwa Ir. Nyoman Susrama, MM.pada tanggal 11 Februari sekitar jam 16.00 WITA sampai jam 18.00WITA, dan berkeyakinan bahwa di rumah yang saksi datangi tidakada perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa yangmengakibatkan matinya korban Anak Agung Gede Bagus NerendraPrabangsa ;Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 1667 K/ PID / 2010b.
Register : 09-06-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 06 / PDT.G / 2014 / PN. Mam
Tanggal 16 September 2014 — NI LUH SUMETRI - I NYOMAN MARIASA
7831
  • ;eBahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun1990, namun tanggalnya saksi lupa di Dusun Taman Sari,Desa Tommo, Kecamatan Tommo dan dilanjutkan denganSurat Keterangan Pawidhi Widhanan/Keterangan Nikah yangditandatangani oleh Ketua Parisadha Hindu Dharma.;eBahwa yang saksi ketahui permasalah antara Penggugat danTergugat dimana sejak memiliki anak pertama antaraPenggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran.
Register : 08-10-2015 — Putus : 13-06-0206 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 449 /Pdt.G/2015/PN.Sgr
Tanggal 13 Juni 0206 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
411463
  • Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia, tahun 2015, di Denpasar,yakni lembaga tertinggi Umat Hindu di Indonesia, dengan tegasmelarang perkawinanyang beda agama, yakni antara orang yangmemeluk agama Hindu dengan orang yang memeluk agama Non Hindu;. Keputusan Muktamar Tarjin ke 22 Tahun 1989 di Malang Jawa Timurdimana Para Ulama sepakat menolak perkawinan antara Muslim danHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor 449/Pat.G/2015./PN. Sgr.Non Muslim.
Register : 09-01-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 25-05-2023
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
533
  • M E N G A D I L I:
    1.Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
    2.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
    3.Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha di Centrum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia - Bekasi pada tanggal 30 April 2006 dan telah tercatat di Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Nomor

Register : 20-05-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Sgr
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2822
  • SAKSI Il TERGUGAT; Bahwa saksi mengenal penggugat dimana saksi adalah Paman dariTergugat; Bahwa saksi dihadirkan terkait permasalahan perceraian antaraPenggugat dan Tergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telahmelangsungkan perkawinan di Desa Tigawasa; Bahwa Tergugat dan penggugat tidak pernah bercerita mengenai konflikdan pertengkaran; Bahwa saksi pernah ikut menjemput Penggugat ke rumahnya da nadakelian adat, pemangku, ketua Parisadha; Bahwa orang tua mereka menyerahkan
Putus : 20-05-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN SUKADANA Nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Sdn
Tanggal 20 Mei 2021 — Perdata - Penggugat : Ni Made Fidar Mayasari - Tergugat : Ketut Subarja
12477
  • Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat berupayamerukukan atau menasehati Penggugat dan Tergugat, jikapun adaseharusnya melalui keluarga terlebih dahulu jika tidak bisa melaluiAdat/Parisadha Hindu Dharma. Tetapi itu tidak pernah dilakukan karenaPenggugat dan Tergugat tidak pernah mengalami keretakan rumah tanggasampai pertengahan Desember 2020. Pledoi No. 15.14.
Register : 26-01-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat:
PUTU ANTARA SURYADI
Tergugat:
NI LUH WIDIANI
Turut Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR Cq. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
330245
  • LuhWidiani dan saksi yang mewakili keluarga memberikan kuasa kepadaPak Anis untuk membuat laporan Polisi;Bahwa perkembangan laporan polisi tersebut yang dilaporkan ke saksisaat ini sudah ditahan orangnya karena ditemukan beberapa buktikejanggalan beserta orang lain yang turut terlibat;Bahwa laporan tersebut mengenai pemalsuan identitas, ditemukansesuatu yang aneh karena saksi mengetahui tanggal lahir beliau itu yangsaksi bawa untuk dilaporkan dan untuk diselidiki;Bahwa saksi mengetahui surat keputusan Parisadha
    Pada saat itu saksimenyaksikan hanya ada upacara perkawinan tidak ada upacara SudhiWidhani ;Bahwa saksi pernah melihat bukti P23 (Surat pernyataan Gede Mudana)yang ditunjukan Kuasa Penggugat ;Bahwa latar belakang pada saat saksi sebagai Kelihan Adat saksidiundang di Parisadha Singaraja untuk diperiksa tentang perpindahanAgama Bapak Eddy, yaitu tentang apa yang saksi lihat dan saksimenyaksikan bahwa yang bersangkutan tidak ada perpindahan Agamaatau Sudhi Widhani makanya saksi membuat surat pernyataan
    tersebut;Bahwa saksi menghadiri perkawinan Almarhum Eddy Susila Suryadidengan Ni Luh Widiani akan tetapi tidak menyaksikan adanya upacaraSudhi Widhani;Bahwa setiap warga saksi mengambil kepercayaan lain tetap saksiberitahu harus ada upacara Sudhi Widhani dan mengundang PHDI palingtidak yang dikecamatan karena beliau sebagai Parisadha yangmenyumpah yang bersangkutan yang berpindah Agama;Bahwa pada saat pernikahan Pak Eddy dan Ni Luh Widiani tidak adaParisadha Hindu Dharma Indonesia yang hadir karena
Register : 08-10-2013 — Putus : 07-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 P/HUM/2013
Tanggal 7 Mei 2014 — I KETUT MURDANA, DKK VS 1. PEMERINTAH DAERAH PROV. BALI c.q. GUBERNUR PROV. BALI., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BALI;
125153 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada yang Mulia Majelis Hakim supaya dengan arif bijaksanadapat memperlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2011 dalamkasus ini dan tidak memperlakukan tenggang waktu pengajuan uji materiil sesuaidengan putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2006 sebagai yurisprudensi.VII NORMANORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI1 Pasal 1 angka 41Kawasan Tempat Suci adalah kawasan disekitar pura yang perlu dijagakesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkandalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha
Register : 12-08-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 785/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat:
PT Dreamland Bali
Tergugat:
Pura Luhur Uluwatu Jurit Puri Jambe Celagi Gendong
Turut Tergugat:
1.PT Manor Tirta Puncak
2.Eunika Wahyu Prasetyanti,SH
10759
  • sebagai Pelawan dengan tujuan untuk membatalkan PutusanNomor 688/Pdt.G/2014/Pn Dps, namun semua upaya itu Siasia,dikarenakan Penggugat sejak dari awal memiliki niat yang buruk dengansegala rangkaian kebohongan untuk mencari keuntungan denganmemanfaatkan Tanah Sengketa secara semenamena, yaitu dengansengaja tidak melengkapi persyaratan lainnya yang seharusnyadilakukan oleh Penggugat diantaranya: Mendapat rekomendasi dariHalaman 40 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN DpsBupati dan Parisadha
    yang dibuat tidak kuatkarena belum ada PPJB;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengakui dan membenarkan bahwaobyek sengketa adalah merupakan Tanah Laba Pura Luhur Uluwatu Jurit danPuri Anom Jambe Celagi Gendong Badung sebagai Pengemong' atauPengempon Pura tersebut telah diakui keberadaannya ,dengan demikianapabila terjadi penjualan tanah obyek sengketa yang masih berstatus TanahLaba Pura seharusnya memenuhi syaratsyarat : mendapat persetujuan dariPengempon Pura ,mendapat Rekomendasi dari Bupati dan Parisadha
Putus : 04-11-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2375 K/Pdt/2013
Tanggal 4 Nopember 2014 — ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA alias IDA COKORDE PEMECUTAN, S.H melawan ANAK AGUNG SAGUNG PUTRA DARMAWATI, dkk dan KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIII, SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN DENPASAR
8657 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berarti kepemilikan tersebutadalah merupakan kepemilikan bersama si Anu bersama saudarasaudaranyaditarik keatas dari garis orang tua ( ibu dan bapak ) dari si Anu tersebut;Bahwa kepemilikan tanah Duwe Pemerajan tidak bisa diwariskan karenamerupakan kepunyaan lembaga keagamaan, sedangkan kepemilikan tanahDuwe Tengah bisa diwariskan, karena merupakan kepunyaan ataukepemilikan pribadi;Bahwa untuk menjual atau mengalihkan hak atas tanah milik DuwePemerajan harus ada rekomendasi atau persetujuan dari Parisadha
Putus : 11-11-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — I MADE DEG, ; GUBERNUR BALI,
6349 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Radius kesucian kawasan Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya;Penjelasan :Yang dimaksud kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar tempatsuci/oangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau Kahyanganyang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja ldaSang Hyang Widhi Wasa, terdiri dari Kahyangan Tiga, DhangKahyangan, Kahyangan Jagat, Sad Kahyangan dan pura lainnya.Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian PuraNomor 11/Kep//PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994
Register : 05-10-2021 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan PN Parigi Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg
Tanggal 7 April 2022 — Penggugat:
1.Ketut Sumber
2.Wayan Resni
Tergugat:
2.HATMA
3.AONTO
4.SAMSUN PAKAYA
5.YUSLIM
6.HARIS
7.IRMA
8.PERASAKAUNA
9534
  • Menyatakan sah Perkawinan antara KETUT SUMBER (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) dengan WAYAN RESNI (Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi) yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2017 sesuai Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 1311/UPWS/PHDI.PM/2017 tertanggal 9 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Parigi Moutong;

    3.