Gugatan, Penggugatmerasa bingung karena Penggugat merasa selama ini dirinyatidak pernah melanggar peraturan partai maupun DPRD KotaTegal serta tidak pernah diberhentikan oleh PartaiKebangkitan Bangsa merupakan persoalan internal PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) dengan Penggugat yang dalamPutusan Perkara Nomor : 60/G/2012/PTUNSMG.Halaman 14 dari 49Halamanhal ini Tergugat tidak berwenang untuk melakukan intervensiterhadap Partai dan justru seharusnya Penggugat sendirilahyang melakukan klarifikasi kepada Partainya

Hal ini dikarenakan apabila tidak ada mekanisme recall dikhawatirkan anggotapartai yang duduk di dewan perwakilan rakyat bisa tidak mematuhi terhadap hasilkeputusankeputusan partainya, seperti yang dilakukan Sdr. Miftahul Arifin tidakmematuhi hasil keputusan partai di Pemilukada Sampang yang lalu.

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)huruf h dari pimpinan politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yangbersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan.Sebaliknya, tergugat menggunakan dasar pemberhentian sebagai anggota DPRDberdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010bahwa Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimanadimaksud ayat (1) huruf c apabila: diusulkan oleh partainya

Makkarasang, apalagikenyataannya Terdakwa bersama partainya justru mencalonkan orang lainyakni Drs. Sonda Tayang dimana yang bersangkutan pun menyerahkan pulauang dalam jumlah yang sama.Apakah ini bukan suatu kejahatan di tinjau dari segi hukum danmoralitas. Dimana letak keadilannya bagi saksi korban Ir.

Kulo selaku, juga sareng kalih pak Maryadi,Hal. 4 dari 54 Putusan Pidana No. 8 /Pid.Sus/2018/PN.Wsb.saya juga kader juga Partainya sama, Cuma saya di Provinsi ibubapak,saya di Provinsi nomere gangsal (5), nek pak Maryadi lak setunggal kulogangsal, sami, Nasdem niku partai nomer gangsal (5) nomer kulo gangsal.Ngoten bapak nggih, gampil mboten?

(videRekaman video dari GUSANDA SOSIA NAGOYA Sosio Nagoya dengandurasi 17.06 detik dan Berita Acara Transkrip Barang Bukti Video tanggal 11Januari 2019)Bahwa materi yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap peserta kegiatanentrepreneurship dengan memperkenalkan diri sebagai calon anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Partai Nasdemmelalui kalimat Kulo selaku, juga sareng kalih pak Maryadi, saya juga kaderjuga Partainya sama, Cuma saya di Provinsi ibubapak, saya di Provinsinomere

mereka berduadilaksanakan setelah acara pokok maka indikator lain dapat dilinat dariaspek konsumsi, uang transportasi peserta, biaya sewa soundsystem,dan sewa tempat;Bahwa, menurut pendapat Ahli mengenai materi yang disampaikanoleh Saudara GUSANDA SOSIA NAGOYA terhadap peserta kegiatanentrepreneurship dengan memperkenalkan diri sebagai calon anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari PartaiNasdem melalui kalimat Kulo selaku, juga sareng kalih pak Maryadi,saya juga kader juga Partainya

Wong mau nyalon aja kita harus bayar mahar ke Partaibeban jadi berat, utang jadi okeh, nggih,,, ketika udah jadi pikirpikir nyaur utang, terobosan yang paling ideal iku yo mungkorupsi, nah makanya NASDEM menolak mahar itu memangtidak ingin kadernya itu melakukan korupsi merupakankampanye visi bersih dari politik uang.Tentang figure Surya Paloh melalui kalimat Partainya apa????NASDEM (jawaban audien), pimpinan ketua umumnyaSiapa???? Surya Paloh (jawaban audien), mpun nate priso to?

yang dibentuk oleh partai politik dimana jangkawaktu penyelesaian paling lambat 60 hari, kemudian padakenyataannnya di dalam tubuh PKB belum terbentuk adanyasuatu mahkamah partai politik atau sebuatan lain yangdibentuk oleh partai sebagaimana dimaksud pasal 32 UUNomor 2 tahun 2011 tersebut,sedangkan......sedangkan disisi lain telah terjadi pelanggaran hakhak politikdan hakhak hukum serta ketidak adilan yang menimpaHal. 5 dari 18pengggugat akibat perbuatan tergugat yang mencabutkeanggotaan dari partainya

September 2008 yang disampaikan ke Pimpinan Partai PDI PerjuanganKabupaten Blora pada tanggal 20 September 2008.Bahwa pada saat KPU Blora melakukan verifikasi berkas persyaratan Calon AnggotaLegislatif periode 2009/2014 atas nama COLBERT MANGARATUA telah dilampirkanIjazah SD dan SMP yang bersangkutan namun KPU tidak melakukan verifikasi ataupengecekan terhadap Ijazah SD dan SMP tempat saksi Colbert Mangaratua mengenyampendidikan SD dan SMP karena yang dipakai untuk persyaratan seseorang yangdiajukan partainya

2008 yang disampaikan ke Pimpinan PartaiPDI Perjuangan Kabupaten Blora pada tanggal 20 September 2008.Bahwa pada saat KPU Blora melakukan verifikasi berkas persyaratan Calon AnggotaLegislatif periode 2009/2014 atas nama COLBERT MANGARATOUA telah dilampiriIjazah SD dan SMP yang bersangkutan namun KPU Blora tidak melakukan verifikasiatau pengecekan terhadap Ijazah SD dan SMP tempat saksi Colbert Mangaratuamengenyam pendidikan SD dan SMP karena yang dipakai untuk persyaratan seseorangyang diajukan partainya

7Gugatan Penggugat, Tergugat dalam hal ini tentunya mempunyai kode etikdan kepatuhan sebagai anggota Partai tentunya halhal yang terkait denganantara anggota partai merupakan wilayah hukum dari partai itusendiri,sehingga walaupun pihak bawaslu menerima laporan adanyadugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan Tergugat dan Penggugat dantidak ditemukan bukti setelah diperiksa, tentunya Pihak Partai lebihHalaman 15 dari 28, Putusan No.66/PDT/2018/PT YYK10.11.12.13.mengetahui apa yang terjadi dengan anggota partainya

Bahwa Partai lebih berhak secara undang undang dan berkeadilanuntuk mengadili apa yang terjadi dengan anggota partainya;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8Gugatan Penggugat, sebagai anggota partai, Tergugat melakukan caracara yang procedural dan elegan serta beretika dengan melaporkan halhaltersebut ke yang berwenang , yaitu Mahkamah partai Demokrat yangmengadili setiap sengketa yang terjadi antara anggota.

terdakwa MARSITA Binti SUMARNO.Sementara saksi FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN sambil dudukdisalah satu meja kursi sambil memegang stiker milik terdakwa MARSITAHalaman 5 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN BIsBinti SUMARNO dan menyampaikan bahwa ini adik saya atas namaMARSITA Binti SUMARNO akan mencalonkan diri sebagai Caleg DPRDKabupaten Kepulauan Meranti Dapil Ill dari Partai Gerindra dan apabilaibuibu mau memilih ganti presiden pilih nomor 2 (dua) dan kebetulanadik saya ini Nomor 2 (dua) partainya

FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSINsambil duduk disalah satu meja kursi sambil memegang stiker milikterdakwa MARSITA Binti SUMARNO dan menyampaikan bahwa ini adiksaya atas nama MARSITA Binti SUMARNO akan mencalonkan dirisebagai Caleg DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil Ill dari PartaiGerindra dan apabila tbuibu mau memilth ganti presiden pilih nomor 2(dua) dan kebetulan adik saya ini Nomor 2 (dua) partainya juga nomor2 (dua) supaya ibuibu gampang mengingatnya kemudian Sdri.FAJRIAH M. als RIA

FAJRIAHM. als RIA Binti Alm MUKHSIN sambil duduk disalah satu kursi sambilmemegang stiker milik terdakwa MARSITA Binti SUMARNOHalaman 31 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN BIsmenyampaikan bahwa ini adik saya atas nama MARSITA BintiSUMARNO akan mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD KabupatenKepulauan Meranti Dapil Ill dari Partai Gerindra dan apabila ibuibumau memilih ganti presiden pilih nomor 2 (dua) dan kebetulan adiksaya ini Nomor 2 (dua) partainya juga nomor 2 (dua) supaya ibuibu gampang

Bahwa Judex Facti telan salah dan keliru yang telah menguatkanpertimbangan hukum Hakim Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pinangpada halaman 4 alinea pertama yang menyatakan bahwa pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (Hakim Pertama) pada alineakedua halaman 20 yang menyatakan bahwa menurut Majelis Hakimadalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 PeraturanPartal...................d0St, karena hak untuk melakukan recall terhadapanggota partainya yang duduk di Badan Legislatif adalah merupakan

hukum bahwa peraturan a quosudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945dan tidak mempunyai kekuatanBahwa sifat tendenius dari dikeluarkannya surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggauuntuk memproses pengajuan pengunduran diri Penggugat ke WalikotaLubuklinggau sebagaimana Surat Nomor 170/546/DPRDLLG/VIII/2013 tanggal16 Agustus 2013 dapat dilihat dari subjektifitas surat tersebut, karena daribeberapa orang rekan Penggugat (yang mencalonkan diri dari partai PesertaPemilu 2014 karena partainya

Andry Tanzil (Penggugat) sekarang termasuk Peserta Pemilu DPRDKota LubukLinggau Tahun 2014 Daerah Pemilihan Lubuk Linggau IV, danterdapat beberapa orang lainnya yang menjadi peserta Pemilu DPRD KotaLubuk Linggau 2014 yang partainya tidak ikut Pemilu 2014 tapi tetap menjadiAnggota DPRD LubukLinggau masa jabatan 2009 2014 tanpa harus mundurdari keanggotaan DPRD LubukLinggau sekarang terdaftar di peserta pemilu2014 diantaranya H. Muhamad Amin, SH.

., ada beberapa orang lagiAnggota DPRD Kota LubukLinggau 20092014 yang partainya tidak ikut pesertapemilu 2014 tapi terdaftar di peserta pemilu 2014 dari partai yng ikut pesertapemilu 2014 tanpa harus mundur dari DPRD Kota LubukLinggau :Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, dalildalilbantahan Tergugat, dan faktafakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telahdiuraikan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan persoalan hukum yangdisengketakan antara Penggugat dengan

Hal tersebut yang tidak bisa diterima olehPenggugat, sehingga menjadi salah satu alasan timbulnyapercekcokan antara Penggugat dengan Tergugat;Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat,Tergugat telah banyak berubah, = diantaranya Tergugattidak mempunyai waktu untuk berkumpul dengan keluarga,Tergugat berangkat kerja pagi dan selalu pulang malam.Pada hari libur, Tergugat malah pergi bermain badmintonbersama temantemannya atau mengurus partainya, padahalwaktu tersebut seharusnya dipergunakan

Bahwa Permintaan Tergugat Untuk memimpin Partainya, penggugatMenyatakan Tidak Siap Karena Memerlukan Dana Yang Tidak Sedikit untukmembiayai partai, Dan Penggugat Tidak mempunyai Dana.Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pat.G/2019/PN Lbo3.

Disamping itu, dengan digugatnya DEWAN PENGURUS CABANG PKNUKABUPATEN TULUNGAGUNG dan DEWAN PENGURUS WILAYAH PKNUJAWA TIMUR sebagai Tergugat dan Tergugat II yang merupakan lembaga/badan hukum dengan tanpa disebutkan siapa yang harus mewakilimasingmasing sesuai dengan AD/ART atau peraturan partainya tersebut,juga nyatanyata sebagai gugatan yang tidak tegas dan tidak jelas mengenaiidentitas Tergugatnya ;Bahwa selain itu, gugatan perkara ini juga ada hubungannya dengan perkarapeninjauan kembali yang

Bahwa dengan tanpa melalui mekanisme yang ada, dan sebagaimana yangditetapkannya sendiri oleh DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dalamAnggran Dasar Partainya, maka dikeluarkannya Surat Keputusan DPP PartaiGERINDRA Nomor 070103/Kpts/DPPGERINDRA/2015 yang ditetapkan di JakartaPada Tanggal 23 Juli 2015 tentang pengagantian komposisi dan personaliakepengurusan DPC Kabupaten Tanah Datar yang langsung ditandatangani olehKetua Pembina/Ketua Umum DPP Partai Gerindra H.Prabowo Subianto dan SekjenH.Ahmad

Sumatera Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) merupakanperbuatan memelawan hukum yang patut dipersalahkan karena dengan kekuasaanyang ada pada para Tergugat (Tergugat ,Il dan Ill), Mereka selaku petinggi PartaiGerindra telah melakukan pembohongan Publik bagi masyarakat Sumatera Barat,khususnya ,telah dengan sesuka hatinya mengkangkangi Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partainya sendiri dan yang patut disesalkan perbuatantersebut MERUGIKAN HAKHAK PENGGUGAT dalam perkara ini;Bahwa

tersebut selain cacat hukum, juga merupakan suatu perbuatan melawanhukum yang merugikan hakhak Penggugat, dikarenakan alasan dan landasan hukumpenggantian Penggugat selaku Ketua DPC Partai Gerindra tidak berdasarkan alasanyang dapat dibenarkan secara hukum dan menurut ketentuan Anggaran Dasar danAnggan Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia.Bahwa dengan tanpa melalui mekanisme yang ada, dan sebagaimana yangditetapbkannya sendiri oleh DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dalamAnggran Dasar Partainya

Sumatera Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) merupakanperbuatan memelawan hukum yang patut dipersalahkan karena dengan kekuasaanyang ada pada para Tergugat (Tergugat ,II dan Ill), Mereka selaku petinggi PartaiGerindra telah melakukan pembohongan Publik bagi masyarakat Sumatera Barat,khususnya ,telah dengan sesuka hatinya mengkangkangi Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partainya sendiri dan yang patut disesalkan perbuatantersebut MERUGIKAN HAKHAK PENGGUGAT dalam perkara ini;Bahwa

sebagai KetuaDPRD Kabupaten Sarmi sesuai Surat KeputusanGubernur Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2010 TentangPeresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Sarmi PeriodeTahun 2009 2014;Bahwa atas desakan dan aspirasi masyarakat, makaPenggugat berkeinginan maju sebagai calon pesertaPemilukada Kabupaten Sarmi Priode 20102015 daripartai Golongan Karya (GOLKAR), namun karena olehPimpinan DPD Golkar Provinsi Papua telah menentukancalon lainnya yang akan maju mewakili Partai Golkar,maka Penggugat tidak diusung oleh Partainya

Yapen Terdakwa FRANKLIN melaui partainya telah melampirkanpersyaratan dokumen yang salah satunya adalah Surat Keterangan SDNInpres Bucen II Entrop dan ljazah Paket B dengan adanya hal tersebutBawaslu Kab. Kep.Yapen menetapkan memutuskan Terdakwa FRANKLINMEKARI NUMBERI di tetapkan menjadi peserta pemilu calon legislatif DPRDKab. Kep.Yapen periode 20192024: Bahwa Tim Verifikasi (Saksi HALIM WONA dansaksi SEMUEL NUMBERI, S.Pd. MA) dari Dinas Pendidikan dan KebudayaanKab.

Yapen Terdakwa FRANKLIN melalui partainya telahmelampirkan persyaratan dokumen yang salah satunya adalah SuratHal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAPKeterangan SDN Inpres Bucen II Entrop dan ljazan Paket B dengan adanyahal tersebut Bawaslu Kab. Kep. Yapen menetapkan memutuskan TerdakwaFRANKLIN MEKARI NUMBERI ditetapkan menjadi peserta pemilu calonlegislatif DPRD Kab. Kep.Yapen periode 20192024; Bahwa Tim Verifikasi (Saksi HALIM WONA dansaksi SAMUEL NUMBERI, S.Pd.

MARSITA Binti SUMARNO mohondukungannya untuk memilin terdakwa MARSITA Binti SUMARNO.Sementara saksi FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN sambil dudukdisalah satu meja kursi sambil memegang stiker milik terdakwa MARSITABinti SUMARNO dan menyampaikan bahwa ini adik saya atas namaMARSITA Binti SUMARNO akan mencalonkan diri sebagai Caleg DPRDKabupaten Kepulauan Meranti Dapil III dari Partai Gerindra dan apabilaibuibu mau memilih ganti presiden pilih nomor 2 (dua) dan kebetulan adiksaya ini Nomor 2 (dua) partainya

didalam partai Bulan Bintang tidakdapat mencairkan dana tersebut pada tahun 2010 berawal dimanasebelumnya sudah ada perpecahan di Partai Bulan Bintang sebelumadanya masalah ini;Bahwa berawal dari penandatanganan mengenai pencairan dana dariPemerintah Kota Padang Panjang untuk partai Bulan Bintangsebelumnya mendapat undangan pada tanggal 21 Desember 2010 pukul10.00 wib di ruangan VIP kantor Balai Kota Padang Panjang yangmana sebelumnya saksi merapatkan dahulu masalah tentang pencairandana tersebut di partainya

di partai bulan Bintang sebelumadanya masalah ini;Bahwa berawal dari penandatanganan mengenai pencairan dana dariPemerintah Kota Padang Panjang untuk partai Bulan Bintangsebelumnya mendapat undangan pada tanggal 21 Desember 2010 pukul10.00 wib di ruangan VIP kantor Balai Kota Padang Panjang yangmana sebelumnya saksi mengadakan rapat bersama Ketua DPC partaiBulan Bintang yaitu saksi Hendra Saputra, S.H. beserta wakil BendaharaYaitu terdakwa membicarakan masalah tentang pencairan dana tersebutdi partainya

Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan dan merupakan anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2009 untukperiode 2009 sampai dengan 2014, yang partainya tidak lagi menjadiPartai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.

Bahwa permohonan a quo pada intinya mempermasalahkan pelaksanaanketentuan Pasal 19 huruf i angka 2 juncto huruf j dan huruf k PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 2013 tentang Perubahanatas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentangPencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yangdianggap telah menghambat/menghalangi kepentingan para Pemohonselaku anggota legislatif hasil Pemilu Tahun 2009 untuk periode 2009sampai dengan 2014, yang Partainya tidak lagi

yaitu Awalnya ada usulansurat dari Bupati kepada Gubernur terus dimasukkan ke bagian Tata Usahaseterusnya masuk kepada kepala biro terus disposisi kabag AdministarsiLegislatif memeriksa apakah syarat sudah lengkap apabila sudan sesuaidengan peraturan yang berlaku lalu di buat draff SK pemberhentiannya lalukita naikkan kepada Biro Hukum;Bahwa pengusulan Hendri Nasrani Ini ada dua usulan, usulan yangpertama adalah usulan dari Bupati pada tanggal 19 Januari 2018, karenadiberhentikan sebagai anggota partainya

, dan tidak memprosesnya karenaHendri Nasrani disuruh untuk menyelesaikan masalah internal partainya,dan usulan kedua ada surat dari Bupatinya yaitu pada tanggal 27 Juli 2018karena Hendri Nasrani sebagai anggota partai mengundurkan diri, makaotomatis surat pertama diabaikan karena penggugat punya partai lain;Bahwa karena usulan kedua sudah memenuhi syarat pengusulan daripartainya karena mengundurkan diri dari anggota partainya PAN dan darianggota DPRD dan pindah partai;Bahwa karena pengusulan pengunduran