penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena sampai saat ini Terdakwa ditahan, maka harusdiperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yangdalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat dan memperhatikan Pasal 21 KUHAP, Pasal 27 KUHAP, Pasal241

oleh karena para terdakwa beradadalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak adaalasan bagi para terdakwa untuk dikeluarkan dari dalamtahanan, dan karena itu) para terdakwa haruslah tetapberada dalamtahanan 5 22 re eee eee ee eee ee ee ee ee eee ee eee Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkatpengadilan ; Mengingat akan pasal 21, pasal 27, pasal 193, pasal241

Olehkarenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatanyang dilakukanTerdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan Majelis Hakim Banding sependapatdengan lamanya pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa, maka sesuai pasal241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini denganmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor49/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 19 Mei

Bjm tanggal 21Oktober 2021 mengenai status pasal 132 ayat (1) UndangUndang No. 35tahun 2009, kwalifikasi dan penjatuhan pidana, karenanya berdasarkan pasal241 KUHAP Pengadilan Tinggi mengubah Putusan Pengadilan Negeri tersebutsekedar mengenai status pasal 132 ayat (1) UndangUndang No. 35 tahun2009, kwalifikasi dan penjatuhan pidana serta menguatkan putusan selebihnya,sehingga amar selengkapnya sebagaimana terural dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi hanya mengubahPutusan Pengadilan

tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Mahkamah Agungberpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapatmembuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak menenuhi ketentuan Pasal 239Ayat (1) huruf a, b atau c UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer, maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal241

Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP)Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasiini ;Memperhatikan Pasal 312 dan Pasal 285 UndangUndang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dan Pasal241

fakta hukum yang terungkapdipersidangan oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkaraini dalam tingkat banding kecuali mengenai kwalifikasi dakwaankedua dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa perludirubah sehingga berbunyi seperti amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 6 Maret2014, Nomor : 232/Pid.Sus/2013/PN.NGR, sesuai ketentuan Pasal241

Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, Pasal241, 242 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana dan peraturan perundangundangan yang berlaku; MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Desember2018 Nomor:327/Pid.Sus/2018/PN.Gns. yang dimintakan banding tersebut; Menetapkan supaya Terdakwa II tetap berada dalam tahannan; Membebankan kepada Para

terdakwa tetap berada dalamfahanan jo se ssn see ne ene nee eee eens eee Menimbang,bahwa dengan mengambil alihpertimbangan Hakim tingkat pertama, maka PengadilanTinggimemutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IBAtambua, tanggal 30 Juni 2011, Nomor26/Pid.B/2011/PN.ATB. yang dimintakanbanding ; Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkaradalam kedua tingkatpengadilan ; ++ 2 eee eee eee ee ee eee Mengingat pasal 21, pasal 27, pasal 193, pasal241

dalamtahanan rutan dan guna menjamin putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinyamaka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP, perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetapberada dalam tahanan rutan:Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan kepadanya harusdijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya dalam perkaraini dibebankan kepadaTerdakwa:"Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 178/PID/2014/PT.BDGMemperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana Juncto pasal 238 ayat (1),pasal241

239 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer, karenanya beralasan hukum untuk menolakalasanalasan kasasi/memori kasasi Oditur Militer;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut MahkamahAgung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapatmembuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak menenuhi ketentuan Pasal 239Ayat (1) huruf a, b atau c UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer, maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal241

itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasMahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer telahmemenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP) juncto Pasal 239 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer, maka permohonan dari Pemohon Kasasi/Oditur Militerberdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) juncto Pasal241

mengajukan permohonan pembebasan daripembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana (KUHAP) kepada Terdakwa harus pula dibebankan untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untukTingkat Banding disebutkan dalam amar Putusan ini;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 233 ayat (2) junto Pasal241

Kekeliruan menerapkan Pasal 236 ayat (2) KUHAP inimenyebabkan tidak dipertimbangkannya Memori Banding Pemohon Kasasidalam rangka Judex Facti memutus perkara ini pada tingkat banding;Bahwa Judex Facti, keliru menerapkan hukum yaitu keliru menerapkanhukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 juncto Pasal241 KUHAP, yang berbunyi :Pasal 183 KUHAP :Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabiladengan sekurangkurangnya dua alatbukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa

bahwa alasan permohonan kasasiPemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menuruthukum dan oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak.Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Mahkamah Agungberpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapatmembuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak menenuhi ketentuan Pasal 239Ayat (1) huruf a, b atau c UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer, maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal241

Namum, oleh karenaTerdakwa telah dijatuhi pidana mati maka pembebanan biaya perkara tersebutdibebankan kepada Negara yang besarnya ditentukan sebagaimana amarputusan;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 233 ayat (2) junto Pasal241 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1

Bahwa demikianpun dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana(KUHAP) juga telah mengatur sedemikian rupa yang mengharuskan untukmemberikan pertimbangan hukum dalam setiap putusan di setiap tingkatperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) dan Pasal241 ayat (1) yang berbunyi :Pasal 240 ayat (1):Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaantingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukumacara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, makaPengadilan Tinggi

Tinggiberpendapat putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.308/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 9 Nopember 2016 dapat dikuatkan denganperbaikan khususnya mengenai amar kedua dengan memperberat PidanaPenjara yang dijatuhnkan terhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwatetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuaidengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1 ) KUHAP, maka biaya perkaraharuslah dibebankan kepada Terdakwa;Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 238 Ayat (1) Pasal241

tersebut pada pokoknyaadalah sebagai berikut :Alasanalasan Kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum :Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkanputusan yang amarnya, berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalammemeriksa dan memutus perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dankesalahan yang nyata serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyayaitu :** Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang tidakmengindahkan ketentuan Pasal 240 Ayat (1) KUHAP dan ketentuan Pasal241

efekjera dari putusan Pengadilan Negeri Demak tersebuthampir tidak efektif mengena kepada diri Terdakwa,dan hal tersebut juga secara tegak lurus berdampakpada meningkatnya volume /jumlah perkara Tindak PidanaPenggelapan yang ada di Wilayah Hukum PengadilanNegeri Demak pada Kabupaten Demak, yang menyandangjulukan sebagai Demak Kota Wali yang sangat kentaldan identik dengan kegiatan Religius/ Keagamaan.Hal 18 dari 24 hal, Put.Nomor: 531/Pid/2021/PT.SMG.Maka dengan mengingat ketentuan Pasal 240 KUHAP, Pasal241