Wsbsecara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 Maret 2015 yang pada pokoknyasebagai berikut: 22220 2o= non non non non non nnn nnn nen nnn neces nnne ene Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat danmembantah segala tuduhantuduhan yang dialamatkan kepada Tergu gat; Bahwa posita ke 3 dan ke 4 sangat bertentangan, pasalnya dalam posita ke 3dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugatberjalan denganbaik dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang baikbahkan

sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama D U P namun didalamposita ke 4 dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah mulai goyah sejak awal menikah, hal itu tentu sangat berlawanan dantidak berdasarkan fakta yang sebenarn ya; Bahwa dalam posita nomor 4 poin a, sangat tidak benar jika pemicupermasalahan adalah masalah ekonomi, pasalnya Tergugat sebagai kepalarumah tangga sudah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan Tergugattersebut sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan hidup

ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Halaman 8 dari 28 halaman putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.PstKompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akantetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dariTergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebutdilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuanPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang isi dan pasalnya

diPengadilan;Legal Standing PenggugatMenimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai denganTergugat, karena telah terjadi perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

bono);Formil GugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telan memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehHalaman 12 dari 28 halaman putusan Nomor 84/Padt.G/2021/PA.PstPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

saksi 2 Penggugat mengenai gugatanPenggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namunmengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumahsejak 1 (Satu) tahun lebih yang lalu sehingga dapat menjadi dasar pembuktianhukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) UndangHalaman 16 dari 28 halaman putusan Nomor 84/Padt.G/2021/PA.Pstundang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

dikabulkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akantetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dariTergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebutdilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuanPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang isi dan pasalnya

tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai denganTergugat, karena telah terjadi perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

yangberlaku;Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya (ex a gou et bono);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telan memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Moransyah Harahap sebagai saksi 1 Penggugat dan Linda Girsangsebagai saksi 2 Penggugat yang masingmasing sebagai ayah kandung dan ibukandung Penggugat;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat danTergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangisi dan pasalnya

Penetapan No. 365/Padt.P/2020/PA.SorTahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah dispensasi kawin, maka Hakimberpendapat Pengadilan Agama memiliki Kewenangan secara absolut mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa pihak yang

Penetapan No. 365/Padt.P/2020/PA.Sormoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana

telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd alHal. 16 dari 18 Hal.

seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakian perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

Penetapan No. 477/Pdt.P/2019/PA.SorMenimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiahdan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

Penetapan No. 598/Pdt.P/2020/PA.Sorpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya,telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istridan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatanmerupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telahdewasa.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal inwal yangtelah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan,Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasilkarena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikianMajelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapanpersidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

pada awal bulan Agustus2020 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;Formil GugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telan memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

gugatannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Saksi Pertama Penggugat, ibu kandung Penggugat sebagai saksi 1Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat, teman dan tetangga PenggugatHalaman 22 dari 35 halaman putusan Nomor 53/Padt.G/2021/PA.Pstsebagai saksi 2 Penggugat;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat (vide; Pasal76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya

Bukti SaksiMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Saksi Pertama Tergugat, kakak sepupu Tergugat sebagai saksi 1Tergugat dan Saksi Kedua Tergugat, sepupu Tergugat sebagai saksi 2Tergugat;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Tergugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Tergugat (vide; Pasal 76ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidakdiubah dengan

penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahdiberikan izin menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon sebagaimana yangtelah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

kepadaperdamaian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akantetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dariTermohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Termohon tidak hadir sebagaimana upaya damaitersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

Prosedur Mediasi diPengadilan;Legal Standing PemohonMenimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai denganTermohon, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

membuktikan kebenaran posita gugatannya,Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Saksi Pertama, ayah kandung Pemohon sebagai saksi 1 PemohonHalaman 13 dari 25 halaman putusan Nomor 48/Padt.G/2021/PA.Pstdan Saksi Kedua, tetangga Pemohon dan Termohon sebagai saksi 2Pemohon;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Pemohon kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Pemohon (vide; Pasal76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya

) patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitumangka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belumpernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga denganketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yangakan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu rajl;Waktu pelaksanaan ikrar talakMenimbang, bahwa untuk pelaksaan ikrar talak dimaksud, makaberdasarkan Pasal 70 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang isidan pasalnya

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

Penetapan No. 80/Pdt.P/2020/PA.Sor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyar'ah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzari'ah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

PA.TALUMenimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan,Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasilkarena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikianMajelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapanpersidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

tidak diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Perintah MediasiMenimbang, bahwa pada sidang sebelum pembacaan permohonan,Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan,maka berdasarkanPasal

denganisteri Pemohon, adapun Pemohon dimaksud = adalahPEMOHON, dalam hal ini untuk pengurusan akte kelahirananak Pemohon yang bernama ANAK 3, lahir tanggal 10Nopember 2002 bukti P.7;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telahsesuai dan berdasarkan hukum, maka permohonannya dapatdikabulkan =;Menimbang, bahwa perkara ini menyangkutpencatatan perkawinan yang berarti perkaranya termasukbidang perkawinan, oleh karena itu sesuai denganketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7tahun 1989 yang pasalnya

tidak dirubah dalam Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diamandemen keduakali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, semua biaya perkara yang timbulakibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang pasalnya tidak dirubahdalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan yangdiamandemen kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta ketentuanketentuan lainnya yang

yang lahir akibat perkawinan Pemohon dengansuami Pemohon, adapun Pemohon dimaksud adalahPEMOHON, dalam hal ini untuk pengurusan akte kelahirananak anak Pemohon bukti P.6, 7 dan 8;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telahsesuai dan berdasarkan hukum, maka permohonannya dapatdikabulkan =;Menimbang, bahwa perkara ini menyangkutpencatatan perkawinan yang berarti perkaranya termasukbidang perkawinan, oleh karena itu sesuai denganketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7tahun 1989 yang pasalnya

tidak dirubah dalam Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diamandemen keduakali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, semua biaya perkara yang timbulakibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang8Undang Nomor 7 tahun 1989 yang pasalnya tidak dirubahdalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan yangdiamandemen kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta ketentuanketentuan lainnya yang

untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akantetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dariTergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebutdilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuanPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang isi dan pasalnya

Ketentuan huruf E angka 1 Surat KeputusanHalaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 98/Padt.G/2021/PA.PstKetua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk TeknisAdministrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;Legal Standing PenggugatMenimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah,maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

halaman putusan Nomor 98/Padt.G/2021/PA.PstPenggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Yotro Wibowo bin Daklar, kakak kandung Penggugat sebagai saksi1 Penggugat dan Eva Abdillah binti Sunardi, keponakan Penggugat sebagaisaksi 2 Penggugat;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat yaitumengenal Penggugat dan Tergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugatmengenai gugatan Penggugat adalah meskipun saksi kedua Penggugat tidakmengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secaralangsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahuiakibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak 18September 2020 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadapposita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

mengungkitungkit masalah harta karenaPemohon sendiri sering berkata yang menyakitkan hati, mengatakanTermohon perawan tua dan lain sebagainya, yang intinya perkataanPemohon sering tidak senonoh;e Bahwa walaupun demikian, Termohon masih berat untuk cerai denganPemohon karena masih berat kepada anak, yang masih perlu kasihsayang orang tuanya/ayahnya;Menimbang, bahwa dengan pengakuan Termohon tersebut telah terjadifakta bahwa dalildalil permohonan Pemohon telah terbukti, sesuai denganpasal 174 HIR yang rumusan pasalnya

pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu ;Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memoribandingnya pada intinya mengajukan tuntutan nafkah lampau selama 18 bulantanpa menyebutkan perincian jumlah nafkah yang diminta selama 18 bulantersebut, dalam hal ini Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapatbahwa tuntutan tersebut adalah gugatan rekonpensi;Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi pada tingkat banding telahditetapkan oleh pasal 132 a ayat (2) HIR yang rumusan pasalnya

Penetapan No. 663/Pdt.P/2020/PA.Sordan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah,maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangansecara absolut mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa meskipun pihak yang mengajukan perkara ini hanyaAyah dari calon mempelai saja, namun karena suami/isteri Pemohon telah didengar keterangannya

Penetapan No. 663/Pdt.P/2020/PA.Sormoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana

telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyarah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

kepada Termohonsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (videpenjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satukompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak,

tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa HukumPemohon memiliki

identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yangdikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihandan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubahHalaman 23 dari 47 halaman putusan Nomor 1618/Padt.G/2021/PA.Kisdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 39 ayat(2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitanMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidakdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Dalam konpilasi hukumIslam dikemukan beberapa kali kata nusyuz tersebut dalamberbagai pasalnya tetapi tidak ditemukan penjelasan yang tuntastentang pengertian dan unsurunsur dari nusyuz tersebut padapenjelasannya. Oleh karena istilah nusyuz tersebut berasal darinashnash Islam seperti Al Quran, al hadist, al figh, dan atauhukum Islam.

kepada Termohonsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (videpenjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satukompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak,

Kismenasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembalimembina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telahbertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilaiusaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangansebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isidan pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa HukumPemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untukbertindak sebagai Kuasa

Agama junctis Pasal 39 ayat(2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanHalaman 30 dari 48 halaman putusan Nomor 1098/Padt.G/2021/PA.

kepada Termohonsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah denganHalaman 15 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Padt.G/2021/PA.PstUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (videpenjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satukompetensi

standing Pemohon dalammengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohonkarena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

tidak diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Halaman 17 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Padt.G/2021/PA.PstMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung

identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yangdikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihandan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama junctis Pasal 39 ayat(2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangHalaman 18 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.PstNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

Penetapan No. 383/Pdt.P/2020/PA.Sorpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya,telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istridan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosialkemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorangperempuan tersebut telah dewasa.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzari'ah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan