Nomor 503 PK/Pdt/2016masingmasing Factor sebanding dengan tagihan masingmasing;Bahwa dari Pasal 4 Perjanjian Keagenan tersebut, jelaslan bahwa seluruhbiaya sehubungan dengan kredit sindikasi ini haruslah ditanggung bersamasecara proporsional (parri passu) diantara Para Kreditur, yang pembayarannyadikoordinasikan oleh Agen.

MAPPI kemudian nilai ooyek HakTanggungan tersebut akan diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban TergugatIll, IV dan V kepada Tergugat sebagai Kreditur Separatis dan kepada Kuratoruntuk pemenuhan tagihan terhadap KrediturKreditur lainnya;Hal 92 dari 100 Putusan No. 9/Pdt.SusG Lainlain/2018/PN.Niaga.SbyMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat harus dilibatkan sebagai Kreditor Separatis dengan berpedoman pada prinsippembagian harta pailitsecara proporsional sesuai asas Pari Passu

Pro Rata Parte;Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat harusdilindungi dengan memperhatikan asas Pari Passu Pro Rata Parte tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan subsidairitas dariPenggugatdimintakan agar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabayaberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) makaMajelis Hakim menetapkan agar Tergugat dilibatkan sebagai Kreditor Separatisketika

Kurator untuk melakukanpenaksiran melalui Tim Penaksir/ Appraisal dari MAPPI kemudian nilai obyek HakTanggungan tersebut akan diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban TergugatIll, IV dan V kepada Tergugat sebagai Kreditur Separatis dan kepada Kuratoruntuk pemenuhan tagihan terhadap KrediturKreditur lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat harus dilibatkan sebagai Kreditor Separatis dengan berpedoman pada prinsippembagian harta pailitsecara proporsional sesuai asas Pari Passu

Pro Rata Parte;Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat harusdilindungi dengan memperhatikan asas Pari Passu Pro Rata Parte tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan subsidairitas dariPenggugatdimintakan agar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabayaberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) makaMajelis Hakim menetapkan agar Tergugat dilibatkan sebagai Kreditor Separatisketika

Rp.2.796.553.000;e Pembagian berdasarkan Daftar Pembagian sebesar Rp.2.796.553.000;Menimbang, bahwa pembagian hasil penjualan harta pailit harus dilakukanberdasarkan urutan prioritas, di mana kreditor yang kedudukannnya lebih tinggiHal 47 dari 50 hal Put Renvoi Prosedur Nomor: 31/PDT.Sus/2014/PN,Niaga.Jkt.Pstmendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan di antara kreditor yangmemiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata pari passu

oleh debiturmaka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadapdirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailitoleh Pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwadebitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telahjatuh tempo dan dapat ditagih; Hal.96 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPSMenimbang, bahwa Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsipparitas creditorium dan prinsip pari passu

Sedangkan prinsip pari passu prorate parte berarti bahwa hartakekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnyaharus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara parakreditur itu ada yang menurut undangundang harus didahulukan dalam menerimapembayaran tagihannya;Menimbang, bahwa utang yang dijadikan dasar mengajukan kepailitanharus memenuhi unsur sebagai berikut : 1.

berdasarkan Pasal 34 UU No.37 Tahun 2004 tentangKPKPU, jual beli obyek Hak Tanggungan batal demi hukum maka terhadappersoalan tersebut kurator harus memberikan kepastian terhadap pelaksanaanperikatan antara Tergugat dengan Tergugat Ill, IV dan V tersebut karena prosespenyelesaian yang belum tuntas tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat harus dilibatkan sebagai Kreditor Separatis dengan berpedoman pada prinsippembagian harta pailitsecara proporsional sesuai asas Pari Passu

Pro Rata Parte;Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat harusdilindungi dengan memperhatikan asas Pari Passu Pro Rata Parte tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan subsidairitas dariPenggugatdimintakan agar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabayaberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) makaMajelis Hakim menetapkan agar Tergugat dilibatkan sebagai Kreditor Separatisketika

wajib memberitahukankepada Menteri tentang rencana pembagian kekayaanhasillikuidasi (laporan ini dilakukan oleh likuidator dengan caramemberitahukan dengan surat tercatat kepada Menteri terkait)(Pasal 149 ayat (1) UU 40/2007).Setelah lewat waktu 90 hari pengumuman kedua ini makalikuidator dapat melakukan pemberesan dengan menjual asetyang sebelumnya sudah dinilai dengan jasa penilai independendilanjutkan dengan melakukan pembagian atas aset tersebutkepada para kreditornya dengan dengan asas pari passu

Bahwa selain itu berdasarkan Perjanjian Pembagian Jaminan tanggal 2 Desember1994 (Bukti P. 5), Pengeugat dan Tergugat I telah sepakat (disetujui pula oleh Debiturdan Para Penjamin) untuk membagi atas dasar pari passu hasil bersih dari barangjaminan, tenmasuk tetapi tidak terbatas pada jaminanjaminan yang diserahkan olchDebitur kepada Kreditur dan telah diikat secara Pemberian Jaminan, Kuasa MemasangHipotik dan Kuasa Jual untuk kepentingan Kreditur, sebagaimana diuraikan diatas,yang dilakukan secara

adalahperjanjian Assecoir merupakan ikatan daripada adanya PerjanjianKredit / Akad Pembiayaan Murabahah yang merupakan PerjanjianPokok ( INDUK ).64Bahwa apabila perjanjian pokok ( induk ) batal / dibatalkan makaperjanjian ascescoir ikut batal, akan tetapi kalau / apabila perjanjianassesoir batal / dibatalkan maka tidak mengakibatkan PerjanjianPokok Batal artinya hutang tetap menjadi kewajiban Debitur ( dalamhal ini DJAYUSMAN ).Bahwa apabila jaminan pada peringkat II dan seterusnya / berikutnya (pari passu

sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimanadimaksut dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi;e Bahwa, pernyataan pailit pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan penyitaanumum atas kekayaan si berhutang, yaitu segala harta benda siberhutang disita ataudibekukan untuk kepentingan semua orang serta Kepailitan merupkan suatu sitaan daneksekusi atas seluruh kekayaan debitor dengan tujuan untuk membagi harta tersebutuntuk membayar utangutang debitor kepada para kreditor secara pari passu

Niaga Smg25,26.27.hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapatmengeksekusi haknya seolaholah tidak terjadi kepailitan.(2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkanpenagihannya dan hanya untukmengambil pelunasan dari jumlahyangdiakui dari penagihan tersebut.Bahwa, Tergugat tetap tidak kehilangan hak sebagai kreditor konkuren, yang berartitetap mempunyai hak secara pari passu

6 tanggal 8Februari 2007 (bukti T32c) (isi akta tersebut sama)yang dikutip sebagai berikut:Pada tanggal 8 (delapan) Februari 2007 (dua ributujuh) MP dan MC juga telah menandatangani tiga SuratPerubahan Perjanjian Penanggungan Perusahaan danberdasarkan surat tersebut, MC menyetujui bahwameskipun MP hanya melakukan pembayaran sebagianatas utang ILP dan SIL, MC menyampingkan haknyauntuk didahulukan dari MP, sebagai kreditur terhadapILP dan SIL, dan oleh karenanya, MP dan MC mempunyaikedudukan pari passu

Oleh karena itu, MP adalah pemilik sepenuhnya atasUtang yang disubrogasi, dan juga memperoleh hak,manfaat dan kepentingan atas jaminanjaminansebagaimana dimaksud dalam paragraf 3 di bawah inisecara pari passu dengan MC, dan SIL dan ILPberhutang kepada MP atas Utang yang disubrogasikepada MC.

Tunai atau MCBB ke dalam nilai tertentu yang ditetapkan oleh Perseroandan kreditor atas Utang Dana Hasil Wesel Senior tersebutdan kemudian dapat dialihkan kepada pihak lain denganketentuan pihak lain tersebut tunduk dan terikat padaRencana Perdamaian ini;12)Dengan pertimbangan yang dianggap baik oleh Perseroan,Perseroan dapat memberikan penjaminan kebendaan atasaset tetap milik Perseroan yang telah ada sampai dengantanggal Homologasi untuk pelaksanaan kewajibanpembayaran Porsi Tunai yang akan pari passu

Tanggungan batal demi hukum maka terhadappersoalan tersebut kurator harus memberikan kepastian terhadap pelaksanaanperikatan antara Tergugat dengan Tergugat Ill, IV dan V tersebut karena prosespenyelesaian yang belum tuntas tersebut;Hal 98 dari 105 Put.usan No. 10/Pdt.susG.Lainlain/2018/PN.Niaga.SbyMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat harus dilibatkan sebagai Kreditor Separatis dengan berpedoman pada prinsippembagian harta pailit secara proporsional sesuai asas Pari Passu

Pro Rata Parte;Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat harusdilindungi dengan memperhatikan asas Pari Passu Pro Rata Parte tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan subsidairitas dariPenggugat dimintakan agar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabayaberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) makaMajelis Hakim menetapkan agar Tergugat dilibatkan sebagai Kreditor Separatisketika

Pembagian hasil penjualan harta pailit,dilakukan berdasarkan urutan prioritas dimana kreditor lain yangkedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu darikreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditor yangHalaman 28 Putusan Nomor 21/Pdt.SusGugatan LainLain/2019/PNNiaga SbyJo Nomor 18/Pdt.SusPKPU/2018/PNNiaga Sbymemiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asasprorata (pari passu prorata parte).

Kreditorinilah yang umum melaksanakan prinsip pari passu prorata parte,pelunasan secara bersamasama tanpa hak yang didahulukan, dihitungbesarnya piutang masingmasing terhadap piutang secara keseluruhan dariseluruh kekayaan debitur;. Bahwa dalam Perkara Nomor: 18/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Sby.,Tergugat dalam kapasitasnya sebagai salah satu Kurator PT.

(ii)setelah para pemegang hutang= senior menerimapembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuandalam perjanjian hutang masingmasing, maka PemegangObligasi Subordinasi (termasuk Pemegang ObligasiSubordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yangkedudukannya pari passu. dengan Pemegang ObligasiHalaman 39 dari 145 hal. Put.

Nomor 1455 K/Pdt/20173)Subordinasi) berhak menerima pembayaran penuh atasseluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjianhutang masingmasing;(ii) Setelah para pemegang hutang senior menerima pembayaran penuhseluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutangmasingmasing, maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasukPemegang Obligasi Subordinasi atau Kreditur pinjaman subordinasilain yang kedudukannya pari passu dengan Pemegang ObligasiSubordinasi) berhak menerima pembayaran

Bahwa, berdasarkan pertimbangandan alasan keadilan bagi para pihak dalam kepailitan, maka diporsikan sebesarRp 107.705.916,75 yang akan dibagikan secara parri passu pro rata parteberdasarkan besarnya tagihan Kreditor Konkuren tersebut ;IV Jawaban/tanggapan atas keberatan Pelawan I atas jumlah biaya kepailitan,biaya pengakhiran kepailitan dan cadangan biaya perkara :30 Bahwa Kurator menolak dengan tegas segala dalildalil yang diajukan olehPelawan I, khususnya mengenai keberatannya atas biayabiaya

atau MCBB ke dalam nilai tertentu yangditetapkan oleh Perseroan dan kreditor atas Utang Dana Hasil Wesel Seniortersebut dan kemudian dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ketentuanpihak lain tersebut tunduk dan terikat pada Perjanjian Perdamaian ini;12.Dengan pertimbangan yang dianggap baik oleh Perseroan, Perseroan dapatmemberikan penjaminan kebendaan atas aset tetap milik Perseroan yangtelah ada sampai dengan Tanggal Homologasi untuk pelaksanaan kewajibanpembayaran Porsi Tunai yang akan pari passu

persidangan untuk utangdebitor pailit telah diserahkan berupa tanah dan bangunan yang berlokasi diMakasar sebagai personal guarantee senilai Rp.6.000.000.000, (enam milyarrupiah) pada saat penyerahan tagihan kepada Kurator PT Mitra Karya UsahaSejahtera (Dalam Pailit), Pelawan tidak memberitahu tentang adanya personalguarantee tersebut, yang dapat dilelang yang hasilnya akan dimasukkan sebagaiHalaman 104 dari 107 Putusan Nomor 41/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2020/PN SmgBoedel Pailit, sehingga prinsip Pari Passu

Bahwa, berdasarkan pertimbangan dan alasankeadilan bagi para pihak dalam kepailitan, maka diporsikan sebesarRp107.705.916,75 yang akan dibagikan secara parri passu pro rataparte berdasarkan besarnya tagihan Kreditor Konkuren tersebut;Ill. Jawaban/tanggapan atas keberatan Pelawan atas jumlah biayakepailitan, biaya pengakhiran kepailitan dan cadangan biayaperkara :Hal. 73 dari 139 hal.Put. Nomor 49 PK/Pdt.SusPailit/201330.