• Bahwa selain kekeliruan dalam penulisan waktu penandatanganan SPKByang seharusnya tertanggal 28 September 2005 sesuai pembubuhan tandatangan Penggugat dan Tergugat pada tanggal tersebut dan bukantertanggal 20 September 2005, demikian pula pasalpasal perjanjiansebagaimana tersebut dalam surat Perjanjian Kesepakatan Bersama(SPKB) juga mengandung cacat yuridis berupa diubahnya melaluipenambahan dan pemenggalan kalimat yang seharusnya dituangkan secaralengkap dan utuh sesuai dengan dasar dari pembuatan

• Oleh karena itu dengan terjadinya pemenggalan dalil gugatanpara Penggugat VI, merupakan salah menerapkan hukum;5 Bahwa perkara a quo yang diajukan oleh para Penggugat, karena obyek sengketahuruf 4 butir b petak 2, yaitu tanah yang terletak di lingkungan Romang Polong,Kelurahan Romang Polong seluas 17 are, tadinya seluas 34 are kemudian terbagidua bahagian yang dibatasi dengan jalan Mustafa Dg.

• Bahwa dalil para penggugat pada posita angka 9 halaman 8 adalahmerupakan dalil yang tidak benar karena sengaja memutarbalikan fakta,yaitu sengaja membuat kabur isi surat Tergugat No.171/10377/SET,tersebut, seolaholah surat tersebut hanya mengatakan bahwa calon terpilihada yang tidak masuk dalam usulan penetapan peresmian sebanyak 6(enam) orang bahwa pemenggalan isi surat seperti ini memang disengajamulti tafsir, seolaholah 6 (enam) orang yang dimaksudkan untukdiperhatikan adalah yang termasuk didalamnya

• Jkt.UtrBahwa Video yang pernah di lihatkan TEDDY kepada Saksi adalahvideo perang Daullah Islamiah di Suriah, kKemudian pernah juga ditunjukkan video pemenggalan Kepala yang di lakukan oleh orangorang ISIS.

• 1 (satu) lembar printout screenshoot postingan tulisan status akun facebook "Bobby satya" yang berbunyi "memuji pelaku pemenggalan gara - gara karikatur, tapi masih ngaku - ngaku agamanya rahmatan itil kelamin. Bikin mau muntah (ditambahi dengan gambar emoticon muntah pada akhir kalimat).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

• No. 582 K/Pdt.Sus/2010gugatan Termohon dengan cara melakukan pemenggalan daiil/positagugatan Penggugat ("Termohon"), dan selanjutnya~ dari hasilpemenggalan tersebut Judex Facti hanya mengambil sepotongdalil/posita yaitu potongan dalil/posita "PHK Tanpa Penetapan", tanpamenghubungkannya dengan dalildalil/posita yang lainnya;Bahwa dari uraian diatas, sama dengan alasan terdahulu bahwamenurut pendapat Pemohon Judex Facti dalam hal ini telah salahmenerapkan hukum karena perbaikan gugatan tidak boleh

• Bahwa Para Penggugat hanya mendalilkan, seolaholah pengangkatananak tersebut dilakukan pada saat Tergugat I telah berusia 22 tahun dantelah menikah, serta Tergugat II telah berusia 15 tahun, sehingga denganadanya pemenggalan sejarah tersebut, akan mengarahkan/membawaopini, bahwa benar pengangkatan anak tersebut dilakukan pada saatTERBANDING I / Tergugat I telah dewasa dan telah menikah sertaTERBANDING II (Terguggat II) telah berusia 15 tahun.7.

• bertentangan hukumacara perdata, juga terdapat kekeliruan yang nyata yang dilakukan olehMajelis Hakim dalam memberikan penilaian tentang hal a quo, bahkan lebihjauh Majelis Hakim a quo telah memenggalmenggal kalimat keterangansaksi bahkan telah menghilangkan sebahagian, .... dst, adalah sangatmengadaada dan dibuatbuat karena majelis Hakim a quo telah melakukanproses hukum beracara yang telah sesuai dengan asas hukum dan hukumacara perdata sebagaimana yang ditentukan oleh undangundang dan tidakmelakukan pemenggalan

• Pemenggalan hukum ini patut disimpan dandipublikasikan guna menjaga hukum yang berlaku ini tidak mudah dirusak.Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dalambutir 12 :a. Tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia untuk Tergugatdan Penggugat yang beragama Islam.b.

• Pasal 149 sudah terangbenderang kalimat yang disiapsiagakan untuk perang, sehingga kalauterjadi pemenggalan kalimat yang disiapsiagakan dan kalimat untukperang maka pemahaman itu kurang tepat dan keliru.

  Sementaradengan menggunakan pendekatan dan analisa yang mendalam tentangkonteks perang, maka menurut pendapat kami antara kalimat yangdisiapsiagakan untuk perang dengan penggalan kalimat untuk perang,tetap tidak akan merubah makna apa yang terkandung dalam kataperang.Sementara itu, di lain sisi Majelis Hakim pun tidak konsistendengan pernyataannya sendiri karena Majelis Hakim sendiri punmelakukan pemenggalan kalimat dengan tujuan merubah arti darikalimat seutuhnya.

  Pada hal 79 Putusan yaitu : yang termasuk angkatan perangadalah pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang militeryang dulunya disebut angkatan perang yang saat ini disebut TNIpada saat perbuatannya adalah orangorang yang disiapsiagakanatau akan dan sedang melakukan tugas militer operasi militerperang maupun operasi militer selain perang.Majelis Hakim telah melakukan pemenggalan kalimat yangtermasuk angkatan perang, sehingga artinya menjadi ... adalahOrangorang yang disiapsiagakan atau

  Olehkarena itu bagi satuan TNI lamanya bertugas adalah lebih dari 1 x24 jam bilamana negara, bangsa dan masyarakatmembutuhkannya (sebagaimana sering disampaikan olehpimpinan TNI dalam setiap memberikan pengarahan dansebagainya).Dalam pembuktian kalimat disiapsiagakan untuk perang, MajelisHakim sendiri melakukan pemenggalan kata disiapsiagakan danterlihat memaksa dengan mengambil definisi dari UU tentangPenanggulangan Bencana, yang jauh korelasinya dengan konteksperang, sehingga langsung terasa janggal

• dipermasalahkan olehHal. 36 Putusan No. 670/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.Penggugat dalam perkara ini, tentunya harus dibuktikan dan dipertimbangkandalam pokok perkara, sehingga eksepsi mengenai hal ini harus ditolak ;Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang berikut, Tergugat menyatakanbahwa posita gugatan Penggugat tidak jelas, karena Penggugatmencampuradukan antara klaim asuransi dengan nilai pinjaman Penggugatkepada Turut Tergugat ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, eksepsi ini timbul akibatadanya pemenggalan

• tidakberlandasan hukum, karena substansi dari Pasal 3 huruf f Perma 01/2002yaitu Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secarajelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata carapendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompoktermasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantumemperlancar pendistribusian ganti kerugian adalah satu kesatuansubstansi, tidak ada pemisah kalimat di dalam ketentuan pasal tersebut baikdengan kata sambung maupun bentuk pemenggalan

  beralasan hukum, karena substansi dari Pasal 3huruf f Perma 1/2002 yaituTuntutan atau petitum tentang ganti rugiharus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentangmekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepadakeseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukantim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian gantikerugian adalah satu kesatuan substansi, tidak ada pemisahankalimat di dalam ketentuan pasal tersebut baik dengan kata sambungmaupun bentuk pemenggalan

• isi dari Penjelasan Pasal 12 b sebagaimana yangdimaksudkan dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertamahalaman 48, alenia kedua yang tertulis dengan yang dimaksud gratifikasi adalahpemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pelayanan fasilitas lainya,gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri danyang dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, telahterjadi pemenggalan

• Maka dalildalil yang telah disebutkan Penggugat dariPosita tersebut adalah mengadangada dan telah salah dalammenerapkan hukum sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugatditolak, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak diterima (NietOntvankelijke Verklaard); Adanya pemenggalan kalimat pada butir 4 dari Posita GugatanPenggugat yang hanya di sebutkan secara sepenggalsepenggal olehPenggugat sehingga mengkaburkan atau menjadikan isi dari AktaPengakuan Hutang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari AktaPengakuan

• penawaranpenawaran dan diduga adafrasa yang pemenang, kedua : bahwa diantara selidiki dan info tidak adakatakebenaran, ketiga : diantara jika benar dan panitia ada seperti itumaka, keempat : dikalimat terakhir terdapat perbedaan dimana transkripahli berbunyi : kami akan menempuh jalur hukum sedangkan dalamtranskrip hasil labotatoris : kami memilih menyelesaikan hal tsb k jalurhukum;Bahwa, menurut ahli apabila sesuai dengan frasa pak walikota, maka smstersebut hanya ditujukan kepada pak walikota;Bahwa, makna pemenggalan

• REGIS merupakan PARK REGIS Dengan perbedaan targethotel mewah berbintang merupakan hotel yang konsumen maka tidakyang ditargetkan untuk diperuntukan untuk akan membingungkankalangan kelas atas; kalangan konsumen.menengah/businesshotel dengan hargakamar yang lebihrendah; Bahwa dalam menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya antarasuatu merek dengan merek yang lain, merekmerek yang bersangkutanharus dilinat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh tanpamengadakan pemenggalan atas bagianbagian

• bagian khusus yaitu. bahwa dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1)Undang undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dalam pembuktiannyamenurut Penasihat Hukum Terdakwa unsurnya bukan dipilah menjadi 2 (dua)unsur Saja tetapi minimal 3 (tiga) unsur yaitu, unsur setiap orang, unsur dengansengaja dan unsur memproduksi atau mengedar sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwatersebut, menurut Hemat Majelis Hakim pemenggalan

• Pemenggalan dan pemotongan isi surat Kepala KantorPertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 05022002No. 1.711.2/356/S/2002 tersebut adalah juga merupakanpenyembunyian faktafakta yang dilakukan Termohon PK dari perbuatan ini semakin memperjelas dan membuktikanperbuatan Termohon PK dalam menerbitkan objek sengketatelan dilakukan dengan sewenangwenang yang tidakmengindahkan normanorma kejujuran dalam tindakannya;c. Termohon PK dalam menerbitkan objek sengketa melampaui bataskewenangannya.

• Umar Usman di depanpersidangan dalam perkara ini tidak menjadikan berkas perkara ini sebagai Rohdalam menyusun konstruksi surat dakwaannya sehingga pada tempatnyalah jikakami berpendapat telah terjadi pemenggalan fakta hukum atas lahirnyakebijakan dari Walikota Parepare terkait dana Penyertaan Modal HoldingCompany sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan WalikotaParepare No.102 Tahun 2004, begitu pun kaitannya dengan Perda No.102Tahun 2004, begitu pun kaitannya dengan Perda No.8 Tahun 2004

  PBM) adalah segenap pengurus dan atau organ perseroan;Bahwa saudara Jaksa/Penuntut Umum dalam menguraikan alibialibinyatelah amat dengan sengaja melakukan pemenggalan fakta, di manaberdasarkan fakta yang telah terungkap di depan persidangan ini yaituketeranganketerangan yang diberikan di bawah sumpah dari H.DJAMALUDDIN, SE, MM selaku Bendahara Sekretaris Daerah Kota Parepare,Drs. Ec. H. ANWAR THALIB selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah KotaParepare dan H. WIRAWAN A.

• (juga sebagai Terdakwa danperkara Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H. sudah di putusPengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya Nomor 22K/PMT.IIVAD/XI/2017tanggal 14 Desember 2017)Dalam teori penafsiran ilmu hukum bahwa memahami suatu katadalam pasal tidak boleh ditafsirkan lain dari pada unsur yang dimaksuddalam pasal itu sendiri dan tidak diperkenankan menafsirkan secaraanalogi.Pasal 149 KUHPM sudah terang benderang kalimat yangdisiapsiagakan untuk perang shingga kalau terjadi pemenggalan Yangdisiapsiagakan

  tepat dan keliru.Bahasa hukum berbeda dengan bahasa seharihari karena bahasahukum haruslah dimaknai secara utuh dan tidak boleh dipenggalHal 75 dari 93 hal Putusan Nomor 9K/PMT.IIIVAD/XI/2017MenimbangMenimbangMenimbangpenggal, jika dipenggalpenggal maka akan terjadiDecresipengaburan suatu kata menjadi abuabu.Bahwa teori hukum yang disampaikan Penasihat Hukum bukanlahsebagai teori hukum, artinya ilmu hukum tersebut haruslahberdasarkan teori hukum sehingga menggunakan teori hukum apapunkalau terjadi pemenggalan