perkara dan oleh karenanya Pemeriksaan setempat akandilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 pada pukul 09.00WIB. sampai dengan selesai;Menimbang, bahwa selain Majelis hakim, para pihak yakni Penggugatatau kuasanya dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini maka Majelis Hakim memerintahkan mereka untuk hadir dalamPemeriksaan setempat pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara inibelum selesai, maka penghukuman

Menangguhkan penghukuman pembayaran biaya perkara ini hinggaputusan akhir;Demikian putusan sela ini dijatunkan pada hari Selasa tanggal 21Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1439, berdasarkanpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dariSenen, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Andi Mia Ahmad Zaky,S.H.I., M.H., dan Muhammad Hidayatullah, S.H.I. sebagai HakimHakimAnggota serta diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidangPutusan Sela

tanggal 4 April 2023 berada dalam Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz/12 (dua belas) tahun;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Achmad Rafka Rafadhan bin Achmad Faqihudin, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 4 April 2023, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap pergantian tahun dari nilai penghukuman

Nafkah madliyah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

rupiah) setiap bulan untukkedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak PenggugatRekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut masih dibawah umur, makadengan mempertimbangkan perkembangan pertumbuhan = dan tingkatkebutunhan kedua orang anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwapatut dan beralasan hukum apabila nafkah anak yang harus ditanggung olehTergugat Rekonpensi diperhitungkan dengan pertambahan 10% setiap tahundari penghukuman

berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim menilai patut dan beralasan hukum apabila TergugatRekonpensi dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebutkepada Penggugat Rekonpensi yang mengasuh mereka sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu oranganak atau sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk keduaorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut denganpertambahan 10% setiap tahun dari penghukuman

Nafkah dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK Il,masingmasing sejumlah Rp 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah)untuk satu orang anak setiap bulan dengan pertambahan 10% setiaphalaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 5737/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlgtahun dari penghukuman pokok sampai kedua orang anak tersebutdewasa atau berumur 21 tahun;Dalam Konpensi dan Rekonpensi; Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilanpuluh

Adanya Upaya Penghukuman yang berlebihan.a. Seperti telah kami sampaikan di atas, kami sebagaiPenasihat Hukum Terdakwa melihat adanya upaya untukmelakukan penghukuman pidana secara berlebihan (overcriminalization) atas diri Terdakwa.b. Dalam proses persidangan di tingkat pertama, kami tidakmelihat adanya kepastian hukum sehubungan denganpelanggaran yang dituduhkan atas diri Terdakwasebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Militer Ill13Madiun.

Faila Triyana (Saksi3)Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 63K/PMT.III/BDG/AD/V/2017Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama/ Damaitersebut diatas Saksi1 (Korban) sanggup mencabut Tuntutan/Laporannya ke Subdenpom V/15 Magetan (Perkaranyadicabut), namun penyidik POM tidak mau sehingga perkaraTerdakwa ini dilanjutkan sampai ke pemeriksaan di PengadilanMiliter I13 Madiun, maka inilah yang kami maksud denganupaya untuk melakukan penghukuman pidana secaraberlebihan (over criminalization) atas diri Terdakwa.d

Adanya upaya penghukuman yang berlebihan dengan alasanbahwa antara Terdakwa dengan Saksi1 (Sdr.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mutah kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyerahkan akta cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi penghukuman

tentang harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembandingdengan perkara utang piutang ; Menimbang, bahwa penyelesaian harta bersama suami isteri sebagaimanatelah diatur secara tersendiri dalam peraturan perundangan yang berlaku jelasjelasmerupakan kewenangan Pengadilan Agama sehingga bunyi putusannya tersendiripula, artinya di dalam bunyi putusan itu tidak bisa dicampur adukan dengan urusanlain seperti utang piutang terlebih dalam bunyi amar putusan yang bersifatComdemnatoir mencantumkan penghukuman

Namun demikian harus dipahamibahwa prosedur penyelesaian utang piutang terutama dalam penghukuman membayarsejumlah hutang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama melainkankewenagan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mencampur adukan duakewenangan yang berbeda antara kewenangan Pengadilan Agama dengankewenangan Pengadilan Umum.

Mlg.Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalamlaporanketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.(4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat(3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yangmerupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapatditerima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biayaperkara.(5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapatdiambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri olehpenggugat dan

Kediri;

anak dikabulkan denganmenghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensibiaya pemeliharaan (nafkah) kKedua orang anak Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi yang masingmasing bernama ANAK 1 bin Tahang danANAK 2 bin Tahang, sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlahRp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak, atausejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk kedua oranganak tersebut dengan pertambahan 5 % setiap tahun dari penghukuman

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua oranganak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernamaANAK 1 bin Tahang dan ANAK 2 bin Tahang kepada PenggugatRekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulanuntuk satu orang anak, atau sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)setiap bulan untuk kedua orang anak tersebut dengan pertambahan 5 %setiap tahun dari penghukuman pokok sampai kedua orang anaktersebut dewasa atau berumur 21 tahun.Dalam Konvensi dan

Sebab, Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 7Agustus 2014 bukan datang ke PT Growth Sumatera Industry tetapi kedomisili Pemohon Kasasi/Tergugat untuk mengambil gaji sekaligusminta surat pemecatan;Bahwa dengan karangankarangan yang disertai dengan dasar hukumyang bertentangan secara yuridis, maka jelas dan nyata pertimbanganJudex Factiyang memutus penghukuman kepada PemohonKasasi/Tergugat untuk membayar hak normatif TermohonKasasi/Penggugat sebesar Rp9.108.000,00 dengan perincian: uangpesangon:

Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugatputus dikarenakan kesalahan dari Termohon Kasasi/Penggugat;Bahwa oleh karena itu, maka hakhak normatif untuk TermohonKasasi/Penggugat hanya sebesar lamanya sisa kontrak, yaitu: 1 (satu)bulan sebesar Rp1.980.000,00;Pengadilan lalai dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperundangundangan yang mengakibatkan kelalaian tersebut denganbatalnya putusan yang bersangkutan;a.Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan dengan pertimbanganJudex Factiyang memutus penghukuman

Termohon Kasasi/Penggugat untukmendapatkan upah selama proses penetapan pemutusan hubungankerja;Bahwa oleh karena itu, jelas dan nyata putusan Judex Factiyangmemutuskan penghukuman kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untukmemberikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat berupa upah selamaproses penetapan pemutusan hubungan kerja didasarkan olehpertimbangan hukum yang tidak cukup;Bahwa apabila dicermati ternyata tuntutan Termohon Kasasi/Penggugatagar Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar upah selamaHalalaman12

Mengabulkan sesuatuyang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;Bahwa assesor dengan Pasal 67 huruf (d) UndangUndang MahkamahAgung, maka apabila suatu bagian dari tuntutan telah diputus namuntidak dipertimbangkan sebabsebabnya dapat menjadi alasanPeninjauan Kembali;Bahwa oleh karena itu penghukuman kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk memberikan kepada Termohon Kasasi/Penggugatberupa upah selama proses penetapan pemutusan hubungan kerjadidasarkan oleh pertimbangan hukum yang tidak cukup sehingga

oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dantata cara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umumpada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan jenishukuman pidana yang dijatunkan atas diri terdakwa karena terlampau ringanBahwa walaupun hakikatnya hukuman bukan sematamata merupakanpembalasan dendam, namun kita ketahui bahwa penghukuman

Penghukuman terlalu ringan dapat dianggapmasyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan karena selayaknya di dalam kitamenegakkan hukum harus memperhatikan nilainilai kKeadilan termasuk keadilanyang hidup dan berkembang didalam masyarakat ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Nomor64/PID.B/PN.SINJAI tanggal 29 Oktober 2014 serta memori banding dari JaksaPenuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan HakimTingkat

• Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Kla tanggal 24 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai penghukuman unyuk membayar biaya perkara sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

Adanya Upaya Penghukuman yang berlebihan.a. Seperti telah kami sampaikan di atas, kami sebagaiPenasihat Hukum Terdakwa melihat adanya upaya untukmelakukan penghukuman pidana secara berlebihan (overcriminalization) atas diri Terdakwa.b. Dalam proses persidangan di tingkat pertama, kami tidakmelihat adanya kepastian hukum sehubungan denganpelanggaran yang dituduhkan atas diri Terdakwasebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Militer Ill13Madiun.

Faila Triyana (Saksi3)Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 63K/PMT.III/BDG/AD/V/2017Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama/ Damaitersebut diatas Saksi1 (Korban) sanggup mencabut Tuntutan/Laporannya ke Subdenpom V/15 Magetan (Perkaranyadicabut), namun penyidik POM tidak mau sehingga perkaraTerdakwa ini dilanjutkan sampai ke pemeriksaan di PengadilanMiliter I13 Madiun, maka inilah yang kami maksud denganupaya untuk melakukan penghukuman pidana secaraberlebihan (over criminalization) atas diri Terdakwa.d

Adanya upaya penghukuman yang berlebihan dengan alasanbahwa antara Terdakwa dengan Saksi1 (Sdr.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 224 HIR atau pasal 258 Rbg, salah satuprinsip yang harus terpenuhi dalam suatu putusan adalah bahwa putusantersebut harus memuat amar : condemnatoir yaitu putusan yangamar/diktumnya mengandung unsur penghukuman, karena putusan yang tidakmengandung penghukuman akan menjadi nonexecutable atau tidak dapatdilaksanakan.

Permohonanuntuk penghukuman ini sebagai konsekwensi dari perbuatan melawan hukumyang telah dilakukan oleh para Tergugat dan pembangunan kembali bangunanyang telah dirusak tidak perlu lagi melalui musyawarah rumpun keluarga karenapembongkarannya juga tidak melalui musyawarah rumpun keluarga sesuai adat(vide hal 39 Putusan).Perbuatan Tergugat tersebut meskipun telah ditegur dan didatangi beberapa kalinamun Terrgugat tidak mengindahkan, bahkan kemudian masalah ini dilaporkanmelalui jalur hukum keapa

pembangunan Tongkonan baru.Oleh karena itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksaperkara ini dapatlah mempertimbangkan untuk mengabulkan pula salah satupetitum yang dimohonkan dalam surat gugatan, yaitu : menghukum Tergugat untuk segera membangun kembali rumahTongkonan Penggugat dan Tergugat yang telah dibongkar Tergugat tanpaizin ahli waris yang lain dari Patanggu dan Lai Kalobong.Sebagai konsekwensi dari suatu perbuatan melawan hukum maka adalah patutdan adil bila diberi sangksi pula ( penghukuman

LAI SIMURU alias NEPANGGOA ibu dari Penggugat IV;kelima orang bersaudara ini telah sepakat mengganti rumah orang tua merekayang bernama PATANGGU dan LAI KALOBONG dengan rumah adat Torajasebagai Rumah tongkonan ( vide berita acara pemeriksaan saksi Penggugat danTergugat ) , hanya yudex facti telah lalai menjatuhkan sanksi penghukuman bagiHal. 17 dari 24 Putusan No.3121/PDT/2016/PT.MKSScanned with CamScanner para tergugat sebagai konsekwensi perbuatan para tergugat yz Hrumah tongkonan tersebut tanpa

Pid.B/2019/PN MksMenimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding olehPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnyamengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 5 putusan Nomor 321/PID/2020/PT MKS1.Bahwa dalam hukum peradilan tujuan pemidanaan ada 2 yaitu sebagaiRefresif (penghukuman

tangkal (Preventif), baik untuk terdakwa itu sendiri maupun untuk oranglain, karena dengan dijatuhinya hukuman pidana penjara selama 4 (empat)bulan dengan masa percobaan percobaan 8 (delapan) bulan, terdakwadapat saja mengulani perbuatannya karena putusannya selalu ringan,demikian pula tidak menjadi daya tangkal bagi orang lain, bahkan mungkinakan menjadi pendorong bagi orang lain untuk mengkuti perbuatan terdakwa, yang mana dapat dengan mudah emosi dan berbuat penganiayaanterhadap orang lain karena penghukuman

Bahwa dalam hukum peradilan tujuan pemidanaan ada 2 (dua)yaitu. sebagai Represif (penghukuman) juga sebagai Preventif(pencegahan), oleh karena pemidanaan yang dijatuhnkan kepadaterdakwa harus bersifat Refresif dan Preventif.2, Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidakmempunyai daya tangkal (preventif), baik untuk terdakwa itu sendirimaupun untuk orang lain.