Ditemukan 68 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyidikan pendidikan pendididkan pendidikkan pendididikan pendidilkan penyidikkan penyididikan penyidilkan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 14-08-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 September 2020 — Pemohon:
GULABRAY NARAINDAS KESWANI
Termohon:
KASAT RESKRIM RESORT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
152 — 105
  • Mengenai ukuran Kepentingan Penyidikan pada dasarnyaditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyididkan itu sendirisecara obyektif tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untukmenyelesaikan fungsi pemeriksaan Penyidikan yang tuntas dan sempurna,sehingga Penyidik benar benar mencapai hasil pemeriksaan yang akanditeruskan kepada Penunutut umum, untuk dipergunakan sebagai dasarpemeriksaan didepan sidang pengadilan.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 31-05-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 29-06-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Plw
Tanggal 28 Juni 2021 — Pemohon:
JAMANATAR HUTAPEA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LANGGAM
76 — 46
  • permulaan yg cukup atau bukti cukup dalamKuhap (Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) ) juga semakindiperjelas Mahkamah Konstitusi bahwa yg dimaksud dengan bukti yang cukupadalah berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184KUHAP yaitu :Alat bukti yang sah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. surat;d. petunjuk;e. keterangan terdakwa.Halaman 66 dari 72 Putusan : Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN PlwMenimbang, bahwa dengan demikian jika Suatu tindakan penyelidikandan penyididkan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Perdata Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 12-K/PMT-II /AU/I/2019
Tanggal 14 Mei 2019 — Herry Syam Sectio, A.Md. Mayor Tek
354 — 167
  • ., Kasubdit Penyididkan dan Penindakan Ditjen KeamananInformasi Kemeninfo R.I., sebagai Ahli di bidang Hukum Informasi danTransaksi Elektronika, khususnya terkait dengan unsurunsur tindak pidanaHalaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 12K/PMTII/AU/I/2019dalam Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UUITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun1999 tentang Telekomunikasi, maka dari gambar hasil printout dari akun@AbuUpik1, ahli berpendapat :a.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 147/PID.B/2014/PN.SIAK
Tanggal 30 September 2014 — Ir. MUHAMAD DASRIN NASUTION
144 — 167
  • SAKSI HUSEIN SIBARANI dibawah Janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut ;Bahwa saksi adalah Penyidik Bareskrim Mabes Polni di Jakarta;Bahwa saksi yang melakukan penyelidikan dan penyididkan terhadapperkebunan yang tidak memiliki izn Usaha Perkebunan;Bahwa saksi pada bulan Agustus tahun 2013 ada surat pengaduan dan PT.DSI ke Dirien Perkebunan di Jakarta yang dilanjukan dengan surat keBareskrim, lalu dari Bareskrim didisposisikan ke Unit untuk dilakukanpenyelidikan;Bahwa selanijutnya saksi bersama
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 12-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 64/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 16 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : HANRY SULISTIO
Pembanding/Penggugat II : Lisia Diwakili Oleh : HANRY SULISTIO
Terbanding/Tergugat I : CAHYADI GUY
Terbanding/Tergugat II : SINTIAWATI HARYONO
Terbanding/Tergugat III : MARTUA PARULIAN SINAGA,S.H
Terbanding/Tergugat IV : MARIEL SIMANJORANG,S.H
Terbanding/Tergugat V : ISMAWAN HERU ANGGORO,S.H
Terbanding/Tergugat VI : M.GUGUS PERDANA,ST
Terbanding/Tergugat VII : APRIL TONAPA,ST
Terbanding/Tergugat VIII : Abdullah, ST
195 — 108
  • Padapetitumnya juga menyatakan Para Tergugat melakukan fitnah.Fitnah adalah ranah hukum publik/KUHPidana yang mana apabiladiuji oleh pengadilan melalui hakim haruslah berdasarkanPenyelidikan/Penyididkan oleh kepolisian, Penuntutan olehkejaksaan pada sidang di Pengadilan secara pidana bukan secaraperdata.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 13-07-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst
Tanggal 9 Oktober 2017 — ALLOVA HERLING MENGKO, S.H., dan DUDI PRAMEDI, S.H. >< KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS Cq DIREKTUR PENYIDIKAN, Cs.
701 — 267
  • dilakukan oleh Penyidikdalam rangka kepentinngan penyidikan,penuntutan dan mengadili perkarapidana , sehingga apabila berpedoman pada ketentuan pasal 39 ayat 1KUHAP, maka penyitaaan dalam perkara pidana harus memperhatikan tujuanatau. kepentingan dari penyitaan tersebut, sehingga dalam melakukanpenyitaan harus memperhatikan faktor urgensi dan relevansi yang digariskandalam pasal 39 KUHAP secara utuh sebagaimana pendapat dari M.YahyaHarahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP Penyididkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 4 Agustus 2015 —
887 — 795
  • jugamenemukan 2 (dua) alat bukti berdasarkan 2 (dua) alat bukti yangcukup, begitu masuk dalam proses Penyidikan sudah jelas dankemudian masuk dalam persidangan sudah jelas proses lebih cepat ;Bahwa Pemanggilan sebagai saksi, saksi ini sebagaimana yangdirumuskan dalam KUHAP yakni yang melihat, mendengar, danmengalami kemudian ketika dia memberikan keterangankesaksiannya boleh saja misalnya Penyidik menganggap orang initerlibat sebagai tersangka tetapi kalau ditentukan sebagai tersangkadan ada Surat Perintah Penyididkan
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Khusus Perbankan
Register : 06-10-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN Wng
Tanggal 23 Januari 2017 — Penuntut Umum: SIWI PRASETYANI, SH Terdakwa: KUNTI RETNO DEWANTI SP, BINTI ALM SRIYADI MARNO PRAWIRO
205 — 108
  • Berdasarkan berita acara pemeriksaan keterangan ahli WARSONO,SEPegawai OJK Solo, yang dibuat Penyidik Pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia pada Kepolisian Resort Wonogiri tertanggal 12 Juli2016 terkait peristiwa tindak pidana perbankan pada saat dilakukanpemeriksaan pada tahap penyididkan, belum pernah dilaporkan kekantor Otoritas Jasa Keuangan (OJkK);B.