uraianPasal 29 ayat (1) UU Perkawnan, perjanjiankawin dapat berlaku kepada pihak ketiga setelah perjanjian kawin yangtertulis disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (Kantor Catatan Sipil).Hlm . 4 Putusan No. 354/Pdt.G/2016/PN.SbyHal senada diuraikan pula dalam ketentuan Pasal 152 Juncto Pasal 147KUHPerdata, yang selengkapnya berbunyi demikian :Pasal 152 : Ketentuan tercantum dalam peranjian perkawnan, yangmengandung penyimpangan dari persatuan menurut undangundang,seluruhnya atau untuk sebagian

, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga,sebelum hari ketentuanketentuan itu dibukukan dalam suatu registerumum, yang harus diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan padaPengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawnan itutelah dilangsungkan, atau, jika perkawnan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan dimana akta perkawnan dibukukannya.Juncto, Pasal 147:Atas ancaman kebatalan, setiap penanjian perkawnan harus dibuatdengan akta notaris sebelum perkawnan berlangsung.

Perjanjian mulaiberlaku semenjak saat perkawnan dilangsungkan; lain saat untuk itu takboleh ditetapkannya.13.Bahwa akta pernyataan bersama, nomor 13 tanggal 25 November 2008yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Turut Tergugatsecara terang dan jelas melanggar ketentuan pasal 29 ayat (1) Juncto pasal 29 ayat (2) juncto pasal 29 ayat (3) juncto pasal 29 ayat (4) UUPerkawinan serta Pasal 152 Juncto Pasal 147 KUHPerdata sehingga harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.14.Bahwa sangat

Sejak saatdilangsungkannya perkawnan, maka menurut hukum terjadi harta bersamamenyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakanketentuanketentuan lain dalam perjanjian perkawnan.

Harta bersama itu,selama perkawnan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengansuatu persetujuan antara suami isteri.Hlm . 6 Putusan No. 354/Pdt.G/2016/PN.Sby22.Bahwa akta pernyataan bersama yang dibuat dihadapan Turut Tergugatsangat jelas melanggar ketentuan pasal 119 KUHPerdata tersebut diatasdan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.23.Bahwa pada pasal 186 (2) KUHPerdata (dikutip)......"

Penetapan Nomor 61 1/Pdt.P/2014/PA Lbt.Menimbang, bahwa terlebin dahulu akan dipertimbangkan kompetensiabsolut dan relatif Pengadilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkaraini.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa pria dan wanita yangdapat melangsungkan perkawnan masingmasing telah berusia minimal 19(sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, kecuali usia tersebut dapatdisimpangi setelah orang tua yang

Sedangkan ayah kandung calonistri anak Pemohon, meskipun memiliki hubungan darah dengan calon istri, namuntidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, sehingga tidak termasukgolongan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud ketentuan dalamPasal 172 ayat (1) angka (1) dan (2) R.Bg., yang mengatur bahwa keluarga dalamgaris lurus karena sedarah atau karena perkawnan, saudara lakilaki atauperempuan dari ibu dan anakanak dari saudara perempuan dari salah satu pihakberperkara tidak

RAHIM, umur 17 tahun 6bulan, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernamaSALMA DJAFAR binti JAFAR INSANI.Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, mengatur bahwa perkawnan hanya diizinkan jika pihak pria sudahmencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur16 (enam belas) tahun.

Dan dalam penjelasan umum undangundang tersebut padapoin (4) huruf (d) menyatakan bahwa undangundang ini menganut prinsip, bahwacalon istri isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkanperkawnan, agar Supaya dapat mewujudkan tujuan perkawnan secara baik tanpaberakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk ituharus dicegah adanya perkawnan antara calon istri isteri yang masih di bawahumur.

Disamping itu, perkawnan mempunyai hubungan dengan masalahkependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorangwanita untuk kawn, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkandengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undangundangHal. 15 dari 19 hal.

perundangundangan yang berlaku,karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan selainitu juga Para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam disebutkan : /tsbath nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan : a. adanyaperkawnan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c.Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan

; d.adanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1tahun 1974, dan e. perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunya halangan perkawnan menurut halangan perkawnan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;Hal. 8 dari 10 Penetapan No.0350

Pemohon dan Pemohon Il tidak tercatat sehinggaPemohon dan Pemohon Il tidak mempunyai bukti perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di Majelis hakimberpendapat dalildalil pbermohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktikebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai Itsbat Nikah, Majelis Hakim perludikemukakan abstak hukum sebagai berikut :i:UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan

adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,Kompilasi Hukum Islam:a.Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan

Pasal 7 ayat (8) menyebutkan : Salah satu itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanyaperkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No.1Tahun 1974 dan Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut UndangUndang No.1 Thun1974,e.

disepakatinya dan menginginkan agar perjanjiankawin sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris tentang Perjanjian KawinNomor 11 tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDYNASUSIAWATI ACHMAD, SH, M.Kn, MH Notaris di Kabupaten Pasuruanjuga disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan tercatat dalam bukuregister perkawinannya yang ada di Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Malang;Menimbang, bahwa Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentangperkawinan berbunyi : (1) Pada waktu atau sebelum perkawnan

dilangsungkan kedua belah pihakatas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yangdisahkan oleh pegaweai pencatat perkawnan, setelah mana isinyaberlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;(2) Perkawnan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan;(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawnan dilangsungkan;(4) Selama perkawnan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah,kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan

belum disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan dicatatdalam buku register perkawinannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan berbunyi: Pada waktu atau sebelum perkawnandilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapatmengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatperkawnan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketigatersangkut dan ayat (3) pasal tersebut berbunyi: Perjanjian tersebut dimulaiberlaku sejak perkawnan

siksaanbatin atau trauma yang berkepanjangan bagi kedua pihak atau salah satupihak, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiriyaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 UndangundangNo. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Terhadap dalil ini, jika mengacu pada Jurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonsia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada :suatu perkawnan

sulit dipertahankan jika hati kedua pihaksudah pecah maka perkawnan itu sendiri sudah pecah, makatidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihaktetap menginginkan perkawnan supaya tetap utuh, apabilaperkawnan itu tetap dipertahankan, maka pihak yangmenginginkan perkawnan pecah tetap akan berbuat yang tidakbaik agar perkawnan itu tetap pecah,7.

antaraPenggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agamaPenggugat dan Tergugat, yaitu menurut agama Budha , hal ini sesuai denganpasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, yang menyatakan Perkawinan adalahsah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah alasanalasan Penggugat mengajukan gugatanperceraian dapat dikabulkan atau tidak;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974,menyatakan Perkawnan

dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku,Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab Il tentang Pencatatan Perkawinanpada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Pencatatan Perkawnan darimereka yang melangsungkan perkawnannya menurut agamanya dankepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai PencatatPerkawnan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud

dalam berbagaiperundangundangan mengenai Pencatatan Perkawnan.

dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumumankehendak perkawnan oleh Pegavai Pencatat seperti yang dimaksud dalamPasal 8 Peraturan Pemerintah ini;(2) Tata cara perkawnan ini dilakukan menurut hukum masingmasing agamadan kepercayaannya itu;(3) Dengan mengindahkan tata cara perkawnan menurut masingmasinghukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawnan dilakukan dihadapan Pegavai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi;Pasal 11(1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawnan sesuai dengan ketentuanketentuan

Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelaimenandatangani akta perkawnan yang telah disiapkan oleh PegavaiPencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;(2) Akta perkawnan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnyaditangatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yangmenghadiri perkawnaan ........... dstnya;(3) Dengan penandatanganan akta perkawnan, maka perkawnan telah tercatatsecara resmi;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9Tahun 1975 tentang

dicatat menurut peratuanperundangundangan yang berlaku,Menimbang, bahwa sebagai Peraturan Pelaksana dari ketentuantersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 dimana di dalam Pasal 3menyatakan : Setiap orang yang akan melangsungkan perkawnan menberitahu kehedaknya itu kepada Pegavai Pencatat di tempat perkawnan akandilangsungkan dan pemberitahuan tersebut dilakukan seurangkurangnya 10(sepuluh) hari kerja sebelum perkawnan dilangsungkan

perundangundangan yang berlaku, karenapernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan selain itujuga para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam disebutkan : itsbath nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan : a. adanyaperkawnan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c.Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan

; d.adanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1tahun 1974, dan e. perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunya halangan perkawnan menurut halangan perkawnan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbath nikah yang diajukan oleh Pemohon telahHal. 7 dari 9 Penetapan No.0334/Padt P/2017/PA.Bgibersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7ayat (3) huruf e Kompilasi

perundangundangan yang berlaku, karenapernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan selain itujuga para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam disebutkan : itsbath nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan : a. adanyaperkawnan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c.Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan

; d.Hal. 7 dari 9 Penetapan No.0334/Padt P/2017/PA.Bgiadanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1tahun 1974, dan e. perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunya halangan perkawnan menurut halangan perkawnan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbath nikah yang diajukan oleh Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7ayat (3) huruf e Kompilasi

memerlukan penetapan pengesahannikah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di Majelis hakimberpendapat dalildalil pbermohonan Pemohon dan Pemohon II telah terbuktikebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai lItsbat Nikah perlu dikemukakan abstakhukum sebagai berikut :i:UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan

Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Hal. 8 dari 11 halaman Pen. No.103/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.05.10.17Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan sahmenurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku,karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan selainitu juga Para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam disebutkan : itsbath nikah yang dapat diajukanke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan :a. adanya perkawnan

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salahsatu syarat perkawnan; d. adanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunyaUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawnan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunya halangan perkawnan menurut halanganperkawnan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7ayat

memerlukan penetapan pengesahannikah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di Majelis hakimberpendapat dalildalil pbermohonan Pemohon dan Pemohon II telah terbuktikebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai lItsbat Nikah perlu dikemukakan abstakhukum sebagai berikut :1.UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan

Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;Hal. 8 dari 11 halaman Pen. No.106/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.05.10.17c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

Bahwa, dalam perkawnan tersebut Pemohon dengan Termohon telahbercampur (bada dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telahdikarunial 2 (dua) orang anak bernama:e ANAK, Lakilaki, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXXX;e ANAK II, Lakilaki, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXXX;. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon denganTermohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januar tahun2015 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulaigoyah, disebabkan :a.

yang dimaksud Pasal1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan jo.

itu sendiri,apakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, merupakanfakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula denganHalaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.JBYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi Hukum bahvabilamana suamiistri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadipertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sumua usaha perdamaianyang dilakukan

berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harusdapat diartikan bahwe hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, (marriagebreakdown);Menimbang, bahve berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk memohon izinmengucapkan ikrar talak satu Rojie terhadap Termohon didepan sidangPengadilan Agama Jakarta barat telah memenuhi alasan hukum sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawnan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untukmengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegavai Pencaiat Nikah Kantor Urnuisan Agama Kecamatan Palmerah, KotaJakarta Barat, wlayah tempat perkawnan Pemohon dan Termohondilangsungkan sekaligus tempat tinggal Termohon dan kepada PegavaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota JakartaBarat, tempat tinggal Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu;.

dipanggil 2 (dua) kali dengan panggilanyang sah, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lainsebagai wakil atau kuasanya sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hakatau tidak beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 (1) HIR Tergugat telahdiangggap melepaskan haknya, dan gugatan Penggugat dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karenanya, Tergugat telah dengan sengajamenipu Penggugat dan telah melanggar Pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawnan

dengan orang lain tidak dapat kawn lagi, kecuali dalamhal yang tersebut pada Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undangundang ini denganmengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dengan mendudukkan istriPertama sebagai Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara inimendasarkan pada Pasal 27 angka (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan bahwa Seorang suami atau istri dapat mengajukanpermohonan pembatalan perkawnan apabila pada wektu berlangsungnyaperkawnan terjadi salah sangka

tersebut di atas, majelis hakimberpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat danTergugat yang tercatat di KUA Kecamatan XXX pada tanggal 18 Oktober 2014adalah perkawinan yang melanggar hukum perkawinan, karena Tergugat telahmemalsukan identitas dirinya dengan menyatakan bahwa ia berstatus dudakarena istrinya telah meningggal dunia padahal isirnya tersebut masih hidup ;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, pada azasnya dalam suatu perkawnan

Dan dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawnan denganorang lain tidak dapat kawn lagi, kecuali dikehendaki oleh pihakpihak yangbersangkutan, dan memperoleh izin dari pengadilan untuk seorang suami beristrilebih dari seorang;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan bahwa suatu Perkawnan dapat dibatalkan jika (a) seorangsuami melakukan poligamitanpa izin dari Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa

Penggugat merasa tertipu serta merasa salah sangkamengenai diri suami (Tergugat), maka berdasarkan Pasal 72 (2) KompilasiHukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapatHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2017/PA.Wnomengajukan pembatalan perkawnan apabila pada waktu berlangsungnyaperkawnan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai din suami atau istn,Penggugat dapat mengajukan Pembatalan perkawinannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka telahternyata

pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Iltetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon Ildan bukti suratsurat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yangmemberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaiansatu sama lain, maka Majelis berpendapat telah terobukti bahwa pernikahanHal. 8 dari 11 HalamanPemohon dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi HukumIslam yang berbunyi untuk melaksanakan perkawnan

Kitab l'anatut Thalibin juz MV halaman 254 berbunyi :Sg carlarg oly gad Cy Alay pli Adana S 4 BI pal cole CUS: co alll AsArtinya: "Pengakuan perkawnan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawnan dahulu dan umpamanya wali dandua orang saksi yang adil "2.

perempuanitu. yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplahpemikahannya itu "Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalildalil tersebut sebagai bahanpertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat Nikahbagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi merekayang melakukan perkawinan sebelum berlakunya UU No 1 1974 th jo PeraturanPemerintah no.9 th 1975, hal ini dapat dilinat dari pasal 64 undangundang no 1tahun 1974 yang berbunyi : untuk perkawnan

dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawnan yang terjadi sebelum undangundang ini berakuyang dijalankan menurut peraturanperaturan lama, adalah sah dan dipertegaspelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam pasal 49 PP no 9tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan : Peraturan Pemerintah ini mulai befakupada tanggal 1 oktober 1975 dan pada ayat (2) berbunyi mulai berlakunyaPeraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU no 1tahun 1974 tentang perkawinan.Menimbang

Suaminyayang bernama Syamsar Dairi Barus;Menimbang bahwa apakah pengesahan perkawinan tersebut bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku maupun azas kepatutan yang adadalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakatIndonesia ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangUndang No. 1 tahun1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, : Perkawnan adalah ikatan lahir batinantara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentukkeluarga

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa ;Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.1tahun 1974 tentang Perkawinan,menyebutkan bahwa :Perkawnan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu *Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti tanda Bukti P4 dan didukungdengan keterangan saksisaksi tersebut diatas,maka diperoleh fakta hukum bahwabenar Bungampe Br Purba (ic .pemohon )secara agama Kristen di

membutuhkan pengesahanperkawinan tersebut untuk kepentingan hukum pemohon dan anakanaknya dikemudianhari, sehingga untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohontersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan Perkawinan dariPengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo Pasal 35 huruf aUndangUndang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa Perkawnan

yang sahberdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dipalorkan oleh pendudukkepada istansi pelaksana ditempat terjadinya perkawnan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal perkawnan dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan PengadilanNegeri;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yangdimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan suratbukti tanda P 1 s/d P5 Pengadilan

memerlukan penetapan pengesahannikah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di Majelis hakimberpendapat dalildalil pbermohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktikebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai lItsbat Nikah perlu dikemukakan abstakhukum sebagai berikut :1;UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan

Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah talah suami atau Isteri, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Hal. 9 dari 12 halaman Pen. No.114/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.05.10.17Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,2. Kompilasi Hukum Islam:Hal. 8 dari 11 halaman Pen. No.107/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.05.10.17a. Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

perundangundangan yang berlaku, karenapernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan selain itujuga para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam disebutkan : /tsbath nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan : a. adanyaperkawnan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c.Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan

; d.Hal. 7 dari 9 Salinan Penetapan No.0412/Padt P/2017/PA.Bgiadanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1tahun 1974, dan e. perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunya halangan perkawnan menurut halangan perkawnan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbath nikah yang diajukan oleh Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7ayat (3) huruf

Abdul Rasid Watngil dan Nasar Lustawer, denganmaskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,(Lima ribu rupiah) dibayar tunai dantelah terjadi ijab kabul;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalildalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akanmempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : ayat (2) Dalam hal perkawnan tidak

Adanya perkawnan dalamrangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan, d.

Mitsagon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahsesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harusdidukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkaitsehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin danberkekuatan hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan Perkawnan

karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawnan