Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa dari bukti P1 diperoleh petunjuk Penggugatbertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cimahi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti benar Penggugat danTergugat telah terikat dalam perlawinan yang sah;Menimbang, bahwa jika kesaksian saksi P1 dihubungkan dengankesaksian saksi P2 disimpulkan sebagai berikut : Bahwa para saksi mengetahui mulanya rumah tangga Penggugat denganTergugat berjalan seperti umumnya

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa ~ dari bukti P1 diperoleh petunjuk Penggugatbertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cimahi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti benar Penggugat danTergugat telah terikat dalam perlawinan yang sah;Menimbang, bahwa jika kesaksian saksi P1 dihubungkan dengankesaksian saksi P2 disimpulkan sebagai berikut : Bahwa para saksi mengetahui mulanya rumah tangga Penggugat denganTergugat berjalan seperti umumnya

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa dari bukti P1 diperoleh petunjuk Penggugatbertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cimahi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti benar Penggugat danTergugat telah terikat dalam perlawinan yang sah;Menimbang, bahwa jika kesaksian saksi P1 dihubungkan dengankesaksian saksi P2 disimpulkan sebagai berikut : Bahwa para saksi mengetahui mulanya rumah tangga Penggugat denganTergugat berjalan seperti umumnya

Perjanjian perlawinan tidak ada.

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa dari bukti P1 diperoleh petunjuk Penggugatbertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cimahi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti benar Penggugat danTergugat telah terikat dalam perlawinan yang sah;Menimbang, bahwa jika kesaksian saksi P1 dihubungkan dengankesaksian saksi P2 disimpulkan sebagai berikut : Bahwa para saksi mengetahui mulanya rumah tangga Penggugat denganTergugat berjalan seperti umumnya

Akta Kelahiran No.3509LT080820140024 tertanggal18 Agustus 2014 atas nama HIDEO EBRAHIN PUTRA EDEN , diberitanda P1;Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3509051606140001, atas nama kepalakeluarga: ENDIK ESKARYOT, diberi tanda P2 ;Foto copy Surat Kesepakatan bersama tertanggal 10 Juli 2016 ,diberitanda P3;Fotocopy surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ARISEKAR CENDANI tertanggal 24 Juli 2016, diberi tanda P4;Fotocopy KTP atas nama ARI SEKAR CENDANI, diberi tanda P5;Fotocopy Kutipan Akta Perlawinan

Penjelasannya, atas perubahan kedua Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam, dibidang (a) Perlawinan (b)Waris dan seterusnya sampai dengan huruf (i). Didalam penjelasan pasal 49hal. 6 dari 10 hal.

Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta tidak berbedaagama yang menyebabkan perlawinan para Pemohon menjadi terhalang;Sesudah menikah tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anakperempuan bernana ANAK umur 12 tahun;.

Put No.1193 /Pdt.G/2015/PA.Smge Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untukmengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukumteatap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat kediaman Pengugat dan Tergugat dan kepada PegawaiPencatat Nikah ditempat perlawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;e Menetapkan biaya perkaran menurut hukum;Atau :Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusanyang

Foto copy Akta Perlawinan No.184/JS/1997, selanjutnya di bari tanda P1Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan2 (dua) orang saksi yang masingmasing telah memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.

Menyatakan bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang dilangsungkan di Tenggarong dan kemudian pernikahan tersebutdicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KutaiKartanegara pada tanggal 24 Nopember 2008 dengan Akta Perlawinan Nomor256/IND/XI/2008 Putus karena perceraian ;3.

Lalu tidak lama kemudianhujan turun lebat lalu korban mengatakan bahwa abang lebe bae katong naebatako di rumah diatas, lalu korban menjawab se nae jua Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan korban hanya menagkis tidakmelakukan perlawinan ; Bahwasebelumnya pada tanggal 12 Mei 2012 ada pertengkaran mulut antarasaksi dan terdakwa oleh karena saksi mengusir terdakwa kelur dari rumah laluterdakwa mendorong saksi kena jendela ; Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, saksi pulang ke rumah Kayu Putih terdakwasudah

KURNIA RIWAYATI, S.Pd adalah pasangan suami isteri sah, hai inididasarkan pada kutipan akta Perlawinan Nomor : 493/13/II/1982,tertanggal 12 Pebruari 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor urusanAgama Kecamatan Trenggalek ; Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010, menantu pemohon yang bernamadr.

H.MahyuddinN.T bin Umar;Menimbang, bahwa suami Hajjah Noeraini Saleh binti Umur bernamaH.M.Nur Asyik dan dalam perlawinan mereka tidak dikaruniai anak;Menimbang, bahwa kedua orang tua Noeraini Saleh binti Umar ayahnyayang bernama Umar meninggal dunia pada tahun 1996 dan ibunya bernamaKeumalawati binti Saleh meninggal dunia tahun 2004;Menimbang, bahwa ahli waris dari Hj.Noeraini Saleh yang masih hidupyaitu. Dra.

Tahun 1974,Tentang Perlawinan, oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menuruthukum apabila "Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sahmenurut hukum, Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)orang anak, masingmasing bernama : 1. Marsya Netania br. Sinuraya, perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir Medan29 Maret 2001, Agama Kristen ; dan 2.

karena Anak Pemohonbelum mencapai umur 19 tahun;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Iljazah NomorDN09 DI/O6 0020184 tanggal 02 Juni 2017 atas nama Sahabat Sitanggangyang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPS Johan Sentosa, KabupatenKampar yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yangmenerangkan Sahabat Sitanggang lahir pada tanggal 11 Desember 2000,maka Majelis Hakim berpendapat Sahabat Sitanggang belum berumur 19tahun, oleh karenanya untuk dapat melangsungkan perlawinan

Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff10.Ad.12.hukum dan norma Agama, maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagiPengugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undangunadang nomor 1 tahun1974, tentang pokokpokok perlawinan, dianyatakan sebagai berikut bahwaperkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk kelurga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;Bahwa apabila

Demikian pula perlawinan tersebut dilakukan padasaat Terdakwa sedang mengikuti pendidikan kejuruan yang belum diperbolehkanuntuk dapat melangsungkan perkawinan ;Oleh karenanya berdasarkan Pasal 26 KUHPM Terdakwa dipandang tidak layak lagiuntuk tetap berada dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhipidana tambahan berupa pemecatan ;Bahwa disamping itu alasanalasan kasasi yang dikemukakan Terdakwa sudahpernah dikemukakan di tingkat Judex Facti, sehingga merupakan pengulangan belaka

Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Ff10.Ad.12.hukum dan norma Agama, maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagiPengugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undangunadang nomor 1 tahun1974, tentang pokokpokok perlawinan, dianyatakan sebagai berikut bahwaperkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk kelurga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;Bahwa apabila

yang keberatan terhadap permohonan inj sehingga pemeriksaanterhadap pokok perkara ini dilanjutkan secara voluntaitt Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) danhwa Itsbat Nikah dapatmempunyai akta nikahpasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tiddengan salah satu syarat (alasan) apabila per ikahan dilakukan tidakbertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalamUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perlawinan